JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengingatkan carut marutnya tumpukan ribuan kapal di Dermaga Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara dibayangi ancaman kebakaran.

Peringatan itu Titiek setelah memeriksa langsung kondisi Dermaga Kali Asin bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (3/2/2026). Titiek menekankan, tumpukan kapal yang membuat nelayan terjebak tidak bisa melaut maupun menambatkan kapal itu tidak saja membuat hasil tangkapan merosot.

“Lebih penting lagi, ini bahaya. Terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat begini. Amit-amit jangan sampai, tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu,” kata Titiek di lokasi.

Oleh karena itu, Titiek meminta pengelola pelabuhan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengurai masalah ribuan kapal yang terjebak di Dermaga Kali Asin.

Puluhan kapal rusak yang sudah tertambat selama 10 tahun di dermaga itu harus disingkirkan dari sana karena mengganggu lalu lintas nelayan.

“Kapal-kapal ini yang rusak, yang mangkrak harus segera dikeluarkan, karena ini mengganggu, memenuhi tempat,” tutur Titiek.

Beberapa kapal rusak yang mangkrak merupakan armada yang rusak akibat kebakaran, sudah hancur, dan tersisa puing-puing.

Keberadaan kapal itu di dermaga selama bertahun-tahun membuatnya heran.

“Sudah hancur puing-puing, tinggal puing-puing saja masih ada di sini gitu,” ucap Titiek.

Putri Presiden RI Ke-2 Soeharto itu juga menyoroti proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lama.

Nelayan-nelayan yang ditemui, kata Titiek, mengungkapkan persoalan lambatnya penerbitan dokumen itu membuat banyak nelayan yang urung melaut sehingga kapal-kapalnya tertambat di dermaga.

“Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau sudah dapat izin dia bisa berlayar lagi,” kata Titiek.

Lebih lanjut, Titiek menekankan kepada Trenggono agar segera menyelesaikan carut marut di Muara Angke sesegera mungkin.

“Jadi Pak Menteri tolong diselesaikan secepatnya ya,” tegas Titiek.

Sementara itu, Trenggono menyatakan KKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai persoalan di Muara Angke, khususnya Dinas Perikanan.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mengumpulkan para pemilik kapal pada Kamis (5/2/2026).

Sementara, terkait perizinan ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif agar segera memperlancar pengurusan dokumen bagi nelayan itu. “Bayangkan sudah berapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang apa namanya menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak,” tutur Titiek.

Sebelumnya, kondisi Dermaga Kali Asin parah sejak November 2025.

Saat itu, sekitar 1.000 kapal nelayan memadati dermaga membuat lalu lintas sulit.

Persoalan itu timbul di antaranya akibat musim angin barat yang membuat nelayan lebih memilih di darat.

Sementara, kapasitas dermaga tidak cukup menampung kapal-kapal nelayan.

Di sisi lain, nelayan juga dihadapkan pada proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lama terbit.

Sementara nelayan dihadapkan pada carut marut dermaga hingga risiko konflik satu sama lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai abai.

“Saya bilang ini mudah sebenarnya permasalahan ini bisa selesai asal Pemprov turun. Selesai. Tapi kalau Pemprov enggak turun kami itu sebagai masyarakat doang yang punya kapal. Bagaimana cara mengatasinya?” kata James saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (28/1/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengingatkan carut marutnya tumpukan ribuan kapal di Dermaga Kali Asin, Muara Angke, Jakarta Utara dibayangi ancaman kebakaran.

Peringatan itu Titiek setelah memeriksa langsung kondisi Dermaga Kali Asin bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (3/2/2026). Titiek menekankan, tumpukan kapal yang membuat nelayan terjebak tidak bisa melaut maupun menambatkan kapal itu tidak saja membuat hasil tangkapan merosot.

“Lebih penting lagi, ini bahaya. Terlalu bahaya kapal yang rapat-rapat begini. Amit-amit jangan sampai, tapi kalau satu kebakaran ini habis semuanya gitu,” kata Titiek di lokasi.

Oleh karena itu, Titiek meminta pengelola pelabuhan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera mengurai masalah ribuan kapal yang terjebak di Dermaga Kali Asin.

Puluhan kapal rusak yang sudah tertambat selama 10 tahun di dermaga itu harus disingkirkan dari sana karena mengganggu lalu lintas nelayan.

“Kapal-kapal ini yang rusak, yang mangkrak harus segera dikeluarkan, karena ini mengganggu, memenuhi tempat,” tutur Titiek.

Beberapa kapal rusak yang mangkrak merupakan armada yang rusak akibat kebakaran, sudah hancur, dan tersisa puing-puing.

Keberadaan kapal itu di dermaga selama bertahun-tahun membuatnya heran.

“Sudah hancur puing-puing, tinggal puing-puing saja masih ada di sini gitu,” ucap Titiek.

Putri Presiden RI Ke-2 Soeharto itu juga menyoroti proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lama.

Nelayan-nelayan yang ditemui, kata Titiek, mengungkapkan persoalan lambatnya penerbitan dokumen itu membuat banyak nelayan yang urung melaut sehingga kapal-kapalnya tertambat di dermaga.

“Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau sudah dapat izin dia bisa berlayar lagi,” kata Titiek.

Lebih lanjut, Titiek menekankan kepada Trenggono agar segera menyelesaikan carut marut di Muara Angke sesegera mungkin.

“Jadi Pak Menteri tolong diselesaikan secepatnya ya,” tegas Titiek.

Sementara itu, Trenggono menyatakan KKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai persoalan di Muara Angke, khususnya Dinas Perikanan.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mengumpulkan para pemilik kapal pada Kamis (5/2/2026).

Sementara, terkait perizinan ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif agar segera memperlancar pengurusan dokumen bagi nelayan itu. “Bayangkan sudah berapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang apa namanya menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak,” tutur Titiek.

Sebelumnya, kondisi Dermaga Kali Asin parah sejak November 2025.

Saat itu, sekitar 1.000 kapal nelayan memadati dermaga membuat lalu lintas sulit.

Persoalan itu timbul di antaranya akibat musim angin barat yang membuat nelayan lebih memilih di darat.

Sementara, kapasitas dermaga tidak cukup menampung kapal-kapal nelayan.

Di sisi lain, nelayan juga dihadapkan pada proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang lama terbit.

Sementara nelayan dihadapkan pada carut marut dermaga hingga risiko konflik satu sama lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai abai.

“Saya bilang ini mudah sebenarnya permasalahan ini bisa selesai asal Pemprov turun. Selesai. Tapi kalau Pemprov enggak turun kami itu sebagai masyarakat doang yang punya kapal. Bagaimana cara mengatasinya?” kata James saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu (28/1/2026).