Bisnis.com, GARUT — Kabupaten Garut masuk dalam 10 besar daerah paling rawan bencana tanah longsor di Jawa Barat sepanjang 2025. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 36,65% desa dan kelurahan di Garut tercatat mengalami kejadian longsor, menempatkan daerah ini di zona rawan tingkat tinggi.

Data tersebut dirilis BPS Jawa Barat melalui Statistik Potensi Desa Jawa Barat 2025, yang memotret sebaran desa/kelurahan terdampak longsor di 27 kabupaten/kota. Dari hasil pendataan, terdapat 10 wilayah di Jawa Barat yang lebih dari 30 persen desanya terdampak longsor.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menjelaskan bahwa tingginya persentase desa terdampak longsor menjadi indikator penting dalam membaca tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.

“Persentase desa dan kelurahan yang mengalami longsor menunjukkan tingkat kerawanan wilayah secara struktural. Jika angkanya sudah melampaui 30 persen, maka wilayah tersebut perlu perhatian serius dalam aspek mitigasi dan perencanaan wilayah,” kata Margaretha dalam keterangan resmi, Selasa (26/1/2026).

Dalam daftar tersebut, Kota Bogor menjadi wilayah paling rawan dengan 75% kelurahannya mengalami longsor. Posisi berikutnya ditempati Kota Sukabumi (51,52%) dan Kabupaten Sukabumi (47,67%). Kabupaten Garut berada di urutan menengah atas, sejajar dengan daerah-daerah yang selama ini dikenal rawan bencana.

Selain Garut, wilayah lain yang masuk kategori rawan antara lain Ciamis (43,77%), Tasikmalaya (41,03%), Sumedang (39,35%), Bandung Barat (36,36%), Cianjur (31,11%), dan Kabupaten Bogor (30,57%).

Margaretha menegaskan, karakteristik geografis Jawa Barat sangat memengaruhi tingginya potensi longsor, khususnya di daerah dengan topografi perbukitan dan pegunungan. “Wilayah dengan kemiringan lereng tinggi, curah hujan besar, serta penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan cenderung memiliki risiko longsor lebih besar,” ujarnya.

Kondisi tersebut relevan dengan Kabupaten Garut yang secara geografis didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan, terutama di wilayah tengah dan selatan. Selain faktor alam, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan pertanian di lereng curam dan perkembangan permukiman turut memperbesar risiko longsor.

BPS Jabar mencatat, data potensi desa tidak hanya merekam kejadian bencana, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi berbasis desa. “Data ini penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengendalian tata ruang, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat,” kata Margaretha.