Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat membeberkan capaian programnya dalam setahun lebih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh tersebut digelar di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah tokoh yang turut hadir di antaranya peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji.

"Tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat. Presiden terbuka berdialog menerima masukan, menjelaskan program-program dalam setahun lebih, semua berorientasi pada kepentingan rakyat," kata Prasetyo pada Sabtu (31/1/2026).

Prasetyo menjelaskan dengan Siti Zuhro, Prabowo berdialog terkait Pemilu. Lalu, dengan Susno, Prabowo berdialog terkait penegakan hukum.

Sementara, Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada tokoh politik dari partai politik yang turut hadir dalam dialog tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa Prabowo sempat bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Dia menyebut, tokoh-tokoh itu dalam tanda kutip oposisi.

Pernyataan Sjafrie disampaikan saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Kabupaten Bogor pada Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie menjelaskan pertemuan Prabowo tersebut di antaranya membahas tentang pengelolaan negara. Sebab, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari sisi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dengan agenda pembahasan penertiban kawasan hutan dan evaluasi pengelolaan lahan perkebunan sawit yang bermasalah.

Usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan yang juga merangkap sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan, turut memberikan laporan langsung kepada Presiden terkait perkembangan penertiban lahan sawit yang melanggar izin dan batas kawasan.

“Tadi juga hadir Bapak Menteri Pertahanan. Beliau selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan,” ujar Prasetyo di Jakarta.

Prasetyo menekankan bahwa rapat yang berlangsung dari pagi hingga siang itu menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola kehutanan dan agraria yang transparan dan berkeadilan, sekaligus memastikan aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, dalam rapat tersebut Menteri Pertahanan menyampaikan laporan periodik mengenai capaian Satgas, termasuk jumlah luasan lahan sawit yang berhasil dikembalikan kepada negara akibat ditemukan pelanggaran dalam proses pengelolaannya.

“Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara, karena dalam prosesnya melakukan pelanggaran-pelanggaran,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo telah memerintahkan TNI, Jaksa Agung, hingga BPK dalam upaya penyitaan 100.000 hektare (Ha) lahan sawit ilegal. Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Hal pernah disampaikan Prabowo dalam Dialog "A Meeting of Minds" dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes di Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

“Jadi saya katakan saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.

“Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum. Dan saya bertekad untuk menegakkan hukum. Dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Maksud saya, kita memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” lanjutnya.

Dia menekankan bahwa pemerintah telah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare lahan sawit ilegal selama periode satu tahun kepemimpinannya. Prabowo menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.

“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujarnya.

Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui putusan pengadilan.

“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektar kelapa sawit, sekitar 5.000 hektar melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta! 5 juta hektar melanggar hukum. Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar perkebunan yang melanggar hukum,” tandas Prabowo.