Bisnis.com, PEKANBARU-- Forum Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 yang jadi bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, digelar di Pekanbaru guna mengupas tuntas dinamika ekonomi Riau yang pada 2026 akan memasuki fase penuh tantangan.

Diskusi dengan tema Dilema Fiskal Riau 2026: Peluang, Risiko, dan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan ini menghadirkan pemangku kepentingan strategis dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, legislatif dan stakeholder terkait lainnya.

Diskusi berlangsung dinamis, terutama setelah Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa kapasitas fiskal daerah akan kembali tertekan tahun depan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merosotnya transfer pusat, serta meningkatnya kebutuhan belanja wajib menjadi sorotan utama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau melalui Kabid Perekonomian dan SDA, Abdul Madian, mengungkapkan bahwa realisasi APBD 2025 sampai Novembet sudah mencapai Rp6,98 triliun dari total anggaran Rp9,4 triliun. Namun, pada 2026 nilai APBD dipastikan turun menjadi Rp8,3 triliun.

“Kita akan kembali seperti zaman Covid. Rapat-rapat mungkin harus melalui Zoom lagi karena efisiensi mesti dilakukan. Bahkan ada satu kabupaten yang sedang mempertimbangkan pola satu minggu masuk kantor, satu minggu WFH,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dia menyebutkan penurunan paling signifikan terjadi pada PAD sektor kendaraan bermotor. Dari potensi Rp3 triliun, realisasinya saat ini hanya mencapai Rp1,4 triliun atau masih di bawah 50%. Dia mencontohkan, bahkan DKI Jakarta kehilangan pajak kendaraan hingga Rp2 triliun akibat transisi cepat kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Menurutnya, untuk realisasi APBD tahun ini hanya mencapai 85%–87% akibat penurunan transfer daerah. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Riau juga terus turun, dari 1% pada 2015 menjadi hanya 0,6%–0,7% saat ini.

Kemudian di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, dia menegaskan pentingnya memperbaiki ekosistem gambut dan kawasan pesisir. “Biaya perbaikan kerusakan jauh lebih mahal dibandingkan manfaat jangka panjangnya,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi besar ekosistem MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perputaran uangnya di Riau mencapai Rp7 triliun. “Harapannya, bahan bakunya berasal dari lokal sehingga ada kontribusi untuk daerah. Kalau tidak, ya kita hanya dapat sisa-sisanya saja,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kadin Riau, Masuri, menyatakan bahwa penurunan PAD tidak hanya terjadi di Riau, tetapi menjadi fenomena nasional.

“Memang betul PAD Riau terus menurun, tetapi masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan. Ini perlu diperhatikan serius,” katanya.

Dia berharap Pemprov dapat membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi serta melobi pemerintah pusat agar lebih banyak anggaran strategis dialokasikan ke Riau. Dia juga menyoroti hambatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya KUR.

“Banyak pengusaha mengajukan KUR Rp500 juta hanya sekali, setelah itu tidak bisa lagi. Padahal ini penting bagi pengusaha pemula agar bisa naik kelas,” kata Masuri.