sejak awal masyarakat sudah tahu imbal hasil yang akan diterima sehingga tidak perlu menebak-nebak

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke Surat Berharga Negara (SBN).

Plt. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani merekomendasikan alokasi investasi di instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI029T3 dan ORI029T6, yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah.

“Banyak masyarakat ingin mulai berinvestasi, tapi tidak ingin mengambil risiko yang membuat tidur tidak nyenyak. Karena itu, ORI029 dirancang sebagai instrumen investasi yang aman dan terjamin,” ujar Novi dalam acara "Obrolan Investasi untuk Negeri (ORASI) dalam rangka Penawaran ORI029T3 & ORI029T6" di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemesanan ORI029T3 bertenor 3 tahun dan ORI029T6 bertenor 6 tahun dibuka mulai 26 Januari 2026 hingga 19 Februari 2026.

Ia melanjutkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dapat melakukan pemesanan melalui sebanyak 28 Mitra Distribusi resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

“Proses pemesanan dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik (layanan online) yang disediakan oleh masing-masing Mitra Distribusi,” ujar Novi.

Melalui skema kupon yang tetap, Novi menjelaskan bahwa sejak awal masyarakat sudah tahu imbal hasil yang akan diterima sehingga tidak perlu menebak-nebak.

Menurut dia, instrumen SBN cocok untuk masyarakat yang baru memulai berinvestasi, serta para advanced investor dalam mendiversifikasi portofolio investasinya.

“Inilah yang kami maksud dengan investasi yang tenang, investasi yang memberi kepastian, sehingga keputusan keuangan bisa diambil dengan lebih percaya diri,” ujar Novi.

Dalam kesempatan ini, Head of Retail and Partnership PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) Legazea Syifa Alala menegaskan komitmen Mitra Distribusi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan generasi muda, menyebarluaskan informasi mengenai ORI029, serta membantu masyarakat untuk berinvestasi pada SBN Ritel.

“Mitra Distribusi sebagai mitra pemerintah dalam penjualan ORI029 selalu bersinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan ORASI ini” ujar Legazea.

Sementara itu, Certified Financial Planner Melvin Mumpuni berbagi pengalaman seputar pentingnya merancang arah hidup dan bagaimana perencanaan finansial bisa memberi ruang tenang untuk bertumbuh.

"Investor yang matang fokusnya bukan lagi pada seberapa cepat ia menjadi kaya, melainkan pada seberapa konsisten investasinya tumbuh dalam jangka panjang" ujar Melvin.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan pembangunan. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami serta mengantisipasi risiko masih perlu diperkuat.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik bertema “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan” yang digelar Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono; Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti; serta Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025, dan diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun budaya sadar risiko di Indonesia.

Direktur Sistem dan Manajemen Risiko, Bappenas Prakosa Grahayudiandono menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor. “Tapi bisa jadi dengan kondisi keuangan, kompleksitas masyarakatnya, kemajemukan dan segala macam, itu kemudian bisa di-adjust sedemikian rupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” katanya, Kamis (6/11/2025).

Ketua Masindo Dimas Syailendra Ranadireksa menyoroti urgensi perubahan pola pikir masyarakat dari sikap bagaimana nanti menjadi nanti bagaimana dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko. Menurut Dimas, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor.

“Kita melihatnya pada keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular. Kalau di transportasi kita pakai helm dan sabuk pengaman, di kesehatan kita punya makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital kita semakin sadar soal proteksi data. Semua itu contoh sederhana pendekatan pengurangan risiko dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Dimas, diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah.

“Di dalam konteks kolaborasi, di dalam konteks sadar risiko, bagaimana kita membangun regulasi itu harus berbasis scientific evidence. Jadi lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, Masindo berharap masyarakat semakin memahami bahwa kesadaran akan risiko bukan hanya soal mitigasi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan—mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, hingga gaya hidup.

Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti menyoroti pentingnya pemetaan risiko sosial-ekonomi berbasis data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika di lapangan.

“Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan. Sulit juga untuk pemerintah melegitimasi apa kebijakannya. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama sekali lagi untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.

Diskusi publik ini juga diharapkan mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—untuk memperluas budaya sadar risiko nasional, terutama menuju Visi Indonesia Emas 2045.