Serikat buruh menolak rencana menyeragamkan kemasan rokok polos (plain packaging) dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik terus bermunculan.

Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengganggu industri hasil tembakau (IHT), mengancam jutaan tenaga kerja, hingga memicu maraknya peredaran rokok ilegal, dilansir dari Detik Finance, Rabu (1/7).

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan kebijakan penyeragaman kemasan tidak bisa dilihat hanya dari aspek desain produk.

Menurutnya, industri hasil tembakau merupakan ekosistem besar yang menopang kehidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh linting rokok, pekerja pabrik, industri percetakan kemasan, sektor distribusi dan logistik, hingga pedagang kecil.

"Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri legal harus dihitung secara menyeluruh dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan penerimaan negara," kata Waljid dalam keterangannya, Selasa (30/6).

Ia mengingatkan sektor hasil tembakau merupakan salah satu kontributor besar penerimaan negara melalui cukai. Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat melampaui Rp 230 triliun, naik dibandingkan sekitar Rp 216 triliun pada 2024.

[Gambas:Youtube]

Menurut Waljid, penerapan plain packaging justru berpotensi menghilangkan identitas produk legal sehingga konsumen semakin sulit membedakan rokok resmi dengan produk ilegal maupun palsu.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tambahnya.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memperbesar ruang peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi tantangan pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga akhir September 2025 sebanyak 8,16 juta batang rokok ilegal telah disita dalam berbagai operasi penindakan.

Waljid menambahkan, jika peredaran rokok ilegal semakin meluas, industri legal akan menghadapi tekanan yang lebih besar karena tetap harus menanggung beban cukai dan berbagai kewajiban lainnya. Karena itu, pihaknya menegaskan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok yang diatur dalam RPMK tersebut.

"Dampaknya bukan hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga bisa menurunkan produksi, mengganggu iklim investasi, hingga meningkatkan risiko PHK, terutama di sektor Sigaret Kretek Tangan yang padat karya," bebernya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan penyusunan RPMK telah memasuki tahap lanjutan setelah melalui tiga kali konsultasi publik, dengan pertemuan terakhir digelar pada 25 Mei 2026.

Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan melalui forum konsultasi publik maupun surat dari berbagai pemangku kepentingan telah dikompilasi sebagai bahan penyempurnaan substansi RPMK. Tahapan berikutnya adalah proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum guna melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi sebelum aturan ditetapkan.

"Kementerian Kesehatan telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya secara bertahap dan komprehensif," ujar Widyawati.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kemenkes juga telah melakukan pra-harmonisasi bersama sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Bappenas, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Kemenkes juga menggelar pertemuan bilateral dengan Kementerian Keuangan untuk membahas keterkaitan kebijakan tersebut dengan aspek fiskal, pengendalian konsumsi, penerimaan negara, dan pengawasan rokok ilegal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan, kemudahan berusaha, serta transformasi digital.

Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pelaku usaha naik kelas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target penyaluran sebesar Rp300 triliun.

"UMKM ini mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 (persen)," kata Airlangga dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro dengan tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta, Senin (29/6).

Airlangga melanjutkan, dana KUR tersebut telah disalurkan kepada 2,32 juta debitur dan menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Adapun Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui penyediaan akses perizinan, pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pelindungan hukum dan sosial bagi pelaku usaha mikro.

Berbagai rangkaian kegiatan juga dihadirkan untuk memperkuat kolaborasi antarKementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM guna mendorong tumbuhnya ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional.

Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

Selain KUR, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal, termasuk sektor tekstil, produk tekstil, furnitur, kayu, dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah untuk pertama kalinya meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp50 triliun. Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan daya saing usaha.

Menurut Airlangga, pemanfaatan AI untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah akan membantu UMKM memperluas jangkauan bisnis.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN juga akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara menjadi semakin mudah.

"Festival ini juga menghadirkan workshop mengenai Artificial Intelligence (AI). Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," pungkas Airlangga.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital agar berbagai layanan usaha dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

"SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM di Indonesia.

Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program Pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM penerima KUR dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.

Melalui sinergi kebijakan, pembiayaan, dan transformasi digital, Pemerintah optimistis UMKM Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan mampu memperluas pasar hingga tingkat global.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridha Sabana.

Kemudian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh.

Proyek IndoKAKAO merupakan salah satu wujud nyata komitmen bersama Prancis dan Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang penelitian, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Prancis menegaskan komitmen bersama terhadap inovasi, kerja sama ilmiah, dan pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pelaksanaan Rapat Komite Pengarah (Steering Committee) Fase II Proyek IndoKAKAO.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Kedutaan Besar Prancis di Indonesia dan The Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) tersebut meninjau capaian fase pertama sekaligus menyusun peta jalan strategis untuk memperluas dampak proyek terhadap sektor kakao Indonesia.

“Keberhasilan pengembangan kakao berkelanjutan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, keterlibatan aktif kementerian, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi petani menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai inovasi yang dikembangkan dapat diterapkan secara luas,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Pelaksanaan fase kedua IndoKAKAO berlangsung dalam kerangka Tahun Inovasi Prancis-Indonesia 2026 dan sejalan dengan Joint French-Indonesian Strategy on Education, Research and Mobility yang disepakati kedua negara.

Melalui proyek ini, Indonesia dan Prancis memperkuat kolaborasi di bidang penelitian, inovasi, dan pertukaran pengetahuan guna menjawab berbagai tantangan struktural sektor kakao, termasuk produktivitas yang rendah, tanaman yang menua, ketahanan pangan, dan dampak perubahan iklim.

IndoKAKAO sendiri bertujuan mendorong industri kakao yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif melalui penguatan penelitian, inovasi, pengembangan kapasitas petani, peningkatan kualitas pasca panen, serta penerapan praktik budidaya berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing industri kakao Indonesia di pasar global.

“Proyek IndoKAKAO merupakan salah satu wujud nyata komitmen bersama Prancis dan Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang penelitian, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kami mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan Komite Pengarah sebelumnya dan berharap berbagai kegiatan yang sedang berjalan dapat semakin memperkuat pertukaran pengetahuan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan sektor kakao Indonesia,” kata Vice Counsellor of Cooperation and Culture Kedutaan Besar Prancis di Indonesia Vincent Degoul.

Selama fase pertama, para ahli dari Indonesia dan Prancis telah melaksanakan 15 misi teknis dan menyelenggarakan berbagai pelatihan terkait kualitas kakao, fermentasi, dan agroforestri. Proyek ini juga berhasil membangun dua fasilitas fermentasi percontohan di Pendolo, Sulawesi Tengah, dan Jember, Jawa Timur, yang berkontribusi pada peningkatan praktik pascapanen dan mutu kakao.

Selain itu, IndoKAKAO telah mengembangkan versi Bahasa Indonesia dari alat agroforestri Shade Tree Advice dan mengidentifikasi praktik-praktik baik di tingkat lokal, termasuk model fermentasi kolektif yang diterapkan Koperasi Kerta Semaya Samaniya di Bali untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kakao petani.

Komite Pengarah (Steering Committee) menilai proyek IndoKAKAO telah berhasil bertransformasi dari tahap konseptual menuju implementasi yang operasional melalui kolaborasi kelembagaan yang kuat dan pelaksanaan teknis yang efektif.

Untuk fase kedua, Komite Pengarah merekomendasikan perluasan berbagai keberhasilan lokal menjadi transformasi sektoral yang lebih sistematis.

Ke depan, fokus program akan bergeser dari pelaporan keluaran (outputs) menuju pelembagaan hasil (outcomes) melalui penerjemahan bukti lapangan dan model-model percontohan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, standar teknis nasional, serta materi penyuluhan yang terintegrasi dalam strategi revitalisasi kakao nasional Indonesia.

Selanjutnya, IndoKAKAO akan memprioritaskan transformasi hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diterapkan secara langsung oleh komunitas produsen kakao. Fokus kegiatan meliputi peningkatan praktik fermentasi dan mutu kakao, perluasan pendekatan agroforestri, penguatan kapasitas lokal, serta dukungan terhadap penyusunan peta jalan kakao berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Melalui pertanian berkelanjutan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi ilmiah, proyek ini dinilai mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Prancis untuk membangun masa depan sektor kakao yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

“Nilai utama dari IndoKAKAO tidak hanya terletak pada kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan proyek ini dalam menghasilkan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Berbagai pengalaman dan praktik baik yang dihasilkan perlu menjadi rujukan bersama untuk memperkuat pengambilan keputusan, mempercepat adopsi inovasi, dan mendukung pembangunan sektor kakao yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa mendatang,” ucap Deputi Teguh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan, transisi energi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Rachmat, Indonesia memiliki modal besar untuk menjalankan transisi energi berkat kekayaan sumber daya energi yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari panas bumi, tenaga air, energi surya, angin, bioenergi, gas, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk teknologi masa depan.

"Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara. Kita berharap seluruh potensi energi tersebut dapat dimanfaatkan, bukan hanya untuk Indonesia saat ini, tetapi juga untuk Indonesia di masa depan," ujar Rachmat dalam peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/6).

Rachmat mengatakan, proses transisi energi bukan sekadar peralihan penggunaan sumber energi, melainkan sebuah transformasi besar yang berpotensi mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan nasional secara signifikan. Oleh karena itu, proses transisi perlu dikelola secara bertahap, terencana, dan berkeadilan.

Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN tersebut mengusung pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan transisi energi.

Pendekatan tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik sistem energi, tingkat pembangunan, serta potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerah.

Melalui pendekatan berbasis wilayah, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif sehingga mampu mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo menilai strategi transisi energi harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi masing-masing wilayah.

Menurut dia, daerah dengan tingkat konsumsi energi yang masih rendah memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberian insentif, hingga pengembangan ekosistem pendukung transisi energi.

"Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik setiap wilayah berbeda, sehingga strategi transisinya pun perlu disesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi yang masih rendah, kebijakan pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekosistem menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan transisi energi," ujar Teguh.

Berdasarkan kajian tersebut, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam rangka mencapai status negara maju pada 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target net zero emissions (NZE).

Karena itu, transisi energi dinilai harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang terhubung dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan ketahanan energi.

Kajian tersebut juga menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga mencakup transformasi ekonomi, pembangunan industri, penguatan ketahanan energi, pemerataan pembangunan antardaerah, serta penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman untuk terus mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

"Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia melalui kerja sama berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang," kata Ralf.

Melalui peluncuran buku tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional terkait arah transisi energi Indonesia sekaligus mendukung penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan transisi energi merupakan bagian penting dalam membangun masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Kita dianugerahi sumber energi yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara seperti panas bumi, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, gas serta mineral kritis untuk teknologi masa depan. Dari itu kita berharap semua potensi sumber tenaga energi bisa kita manfaatkan. Bukan hanya untuk Indonesia sekarang, tapi untuk Indonesia masa depan,” katanya dalam agenda peluncuran buku Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045.

Rachmat, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan untuk menuju transisi energi maka akan terjadi transformasi besar yang mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan secara radikal. Karena itu, jalan menuju transisi dinilai harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana.

Dalam Buku yang disusun Kementerian PPN/Bappenas bersama Program Energi GIZ Indonesia & ASEAN, pendekatan baru dalam perencanaan energi nasional dibahas dengan menempatkan aspek kewilayahan sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan transisi energi. Pendekatan itu dianggap relevan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem energi, tingkat pembangunan, dan potensi sumber daya yang sangat beragam antar wilayah.

Dengan pendekatan tersebut, strategi transisi energi diharapkan dapat dirancang lebih adaptif dalam mendukung pembangunan yang inklusif sekaligus mempercepat pencapaian target energi dan iklim nasional.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A A Teguh Sambodo menekankan bahwa strategi transisi energi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat konsumsi energi di setiap wilayah.

“Hal ini tentu menjadi perhatian apabila kita melihat karakteristik yang berbeda, dan transisinya mungkin kita perlu sesuaikan. Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong pelaksanaan transisi energi mungkin bisa berbeda,” kata Teguh.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energi untuk mencapai visi negara maju pada tahun 2045, sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi dan target Net Zero Emissions (NZE). Karena itu, transisi energi perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tetapi juga menyangkut transformasi ekonomi, pembangunan industri, ketahanan energi, pemerataan pembangunan wilayah, serta penciptaan peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, lembaga pembangunan, dan masyarakat, Indonesia dianggap berpeluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih bersih, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menegaskan komitmen pemerintah Jerman dalam mendukung transformasi energi Indonesia melalui kemitraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

“Jerman dan Indonesia telah membangun kerja sama yang kuat di sektor energi. Transisi energi merupakan peluang untuk memperkuat ketahanan energi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Kami bangga dapat terus mendukung Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui kerja sama yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kemitraan jangka panjang,” ujar dia.

Melalui kegiatan itu, Kementerian PPN/Bappenas dan GIZ berharap dapat memperkuat dialog nasional mengenai arah transisi energi Indonesia sekaligus memperkaya proses penyusunan kebijakan energi nasional, termasuk pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan penguatan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Hutama Karya (Persero) menerima kunjungan Dewan Komisaris PT Danantara Asset Management (DAM) untuk meninjau langsung pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komisaris Utama PT DAM Rabin Indrajad Hattari mengatakan peninjauan tersebut menjadi bagian dari pengawalan agenda strategis nasional yang lebih luas.

"Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan agenda besar penguatan sektor energi dan hilirisasi yang tengah kami kawal. Infrastruktur yang andal menjadi penopang bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujar Rabin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Direktur Operasi I Hutama Karya Gunadi mengatakan pihaknya menyambut delegasi dan memaparkan perkembangan sejumlah penugasan yang dikerjakan perusahaan di kawasan tersebut. Menurut Gunadi, sejumlah proyek yang masih dalam tahap pengerjaan mencatatkan progres di atas rencana.

"Hingga Mei 2026, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5B ruas Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko telah mencapai 96,24 persen, sementara Segmen 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau mencapai 88,35 persen. Adapun pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif IKN telah mencapai 22,20 persen," ucap Gunadi.

Gunadi mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai target pada sejumlah paket proyek. Di kawasan gedung lembaga tinggi negara, lanjut Gunadi, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan serta Gedung MPR masih berada pada tahap awal konstruksi dengan progres masing-masing 7,26 persen dan 6,01 persen per 24 Juni 2026.

Hutama Karya, kata Gunadi, menjalankan sejumlah penugasan pembangunan infrastruktur di IKN yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Ia menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan setiap penugasan dengan disiplin pelaksanaan dan tata kelola yang baik, sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita Pemerintah.

"Kami berterima kasih atas kehadiran Dewan Komisaris Danantara yang meninjau langsung perkembangan proyek di IKN," kata Gunadi.

Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia jauh lebih baik dari catatan Asia Pasifik maupun global sekalipun.

"Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin.

Untuk capaian SDGs di Indonesia sendiri sudah mencapai 62 persen dimana terdapat 13 indikator yang mengalami kemajuan dan terdapat 24 persen lainnya dalam kategori merah. Dari hasil itu, Indonesia kini menempati urutan 77 dari 167 negara di dunia atau melesat 25 peringkat jika dibandingkan dengan 2019.

Dalam paparannya, ia menyampaikan sejumlah keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan poin-poin SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal itu meliputi akses listrik yang semakin menguat dan bagus.

Kemudian termasuk juga layanan energi, sektor ekosistem laut hingga kemajuan kemitraan yang berkontribusi terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Namun, ia tidak menampik SDGs poin pertama terkait tanpa kemiskinan menjadi pekerjaan yang mesti segera dituntaskan, dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai contoh persoalan konsumsi pangan, tengkes yang terjadi masih menjadi isu hingga praktik perdagangan orang.

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah SDGs di Provinsi Sumbar maupun Pulau Sumatera. Persoalan tersebut yakni kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu, angka kematian bayi hingga akses terhadap pendidikan tinggi dan menengah serta perlindungan terhadap perempuan.

"Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian," kata dia.

Terakhir, di sektor lingkungan pemangku kepentingan masih dihadapi dengan isu-isu air minum yang aman dikonsumsi, hunian, sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, emisi gas rumah kaca dan resiko bencana.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) memperkuat sinergi dalam membangun komunikasi pembangunan yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab perubahan lanskap media dan kebutuhan informasi masyarakat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa perubahan lanskap media menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi. Namun, tujuan utama komunikasi pemerintah tetap memastikan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi.

"Yang paling penting adalah tantangan berubah karena teknologi berubah, media berubah, dan harapan masyarakat juga berubah. Tetapi yang tidak berubah adalah masyarakat selalu ingin aspirasinya dipenuhi. Dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi aspirasi masyarakat," katanya saat menerima audiensi Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Dalam paparannya, Kepala Bakom RI M Qodari menerangkan bahwa pihaknya bertugas mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah.

Menurut dia, komunikasi pemerintah perlu dilakukan secara proaktif agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi maupun informasi yang tidak utuh.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan tantangan komunikasi pemerintah saat ini tak lagi sebatas penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik.

Karena itu, lanjutnya, kementerian dan lembaga dinilai perlu lebih aktif menyampaikan berbagai kebijakan secara jelas, berbasis data, dan tanpa sikap defensif.

“Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membangun trust. Kementerian dan lembaga perlu lebih aktif menyampaikan aspek teknis pembangunan secara jelas serta memberikan konteks yang memadai kepada publik,” ujar Wamen Febrian.

Sementara itu Menteri PPN menambahkan bahwa komunikasi memegang peran strategis dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan dapat mewujudkan komunikasi pembangunan yang semakin efektif dalam membangun kepercayaan publik, serta mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hingga Juni 2026, telah terdapat sepanjang 80 SDGs Center yang teregister di Bappenas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Sekretariat Nasional Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali menyatakan jumlah SDGs Center terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun.

“Hingga Juni 2026, telah terdapat sepanjang 80 SDGs Center yang teregister di Bappenas. Sebenarnya yang SDGs (Center) sudah ada 100 secara informal tahun ini SDG Center yang ada, dan ini tersebar di 27 provinsi,” katanya dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Pada tahun 2015, terdapat dua SDGs Center di Indonesia, lalu berkembang menjadi tiga pada 2017, lima pada 2017, tujuh pada 2018, 13 pada 2019, 22 pada 2020, 30 pada 2021, 40 pada 2022, 47 pada 2023, 60 pada 2024, 74 pada 2025, hingga 80 pada 2026.

Menurut dia, pertambahan jumlah SDGs Center disebabkan meningkatnya perhatian perguruan tinggi terhadap isu SDGs selama beberapa tahun terakhir yang berlangsung secara konsisten dan menjangkau lebih banyak wilayah. Akselerasi ini semakin kuat ketika Indonesia diterpa pandemi Covid-19, yang menuntut untuk segera mengimplementasikan SDGs.

Karena perkembangan SDGs Center tersebut, Bappenas meluncurkan Indonesia SDGs Center Network (ISCN) pada 2024 sebagai jejaring nasional SDGs Center.

ISCN disebut berkembang menjadi jaringan strategis dalam memperkuat kerjasama antar perguruan tinggi. Melalui jaringan ini, lanjutnya, SDGs Center dari berbagai daerah dapat saling berbuka informasi, berbagi pengetahuan dan mendiseminasikan praktek baik serta mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pencapaian SDGs.

Selain memperkuat kolaborasi internasional, ISCN turut memperluas kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan dan pembangunan konektivitas dalam jaringan global.

Pungkas menganggap perguruan tinggi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan. Modal kepercayaan tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan (center of excellence) yang mampu menghadirkan solusi relevan bagi kebutuhan pembangunan.

“Kami mengajak bapak-ibu sekalian untuk memanfaatkan ruang ini sebagai ruang bertukar gagasan, memperluas jaring, dan membuat kolaborasi,” ujar dia yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, mengingatkan transisi energi harus jangan sampai membuat masyarakat kecil terdampak risiko inflasi hijau (green inflation).

Pesan itu Rachmat sampaikan saat membuka Sustainable Development Goal (SDGs) Center Conference 2026.

Adapun green inflationmerupakan kenaikan harga barang akibat kenaikan biaya produksi buntut transisi penggunaan energi terbarukan.

Rachmat mewanti-wanti, transisi ke energi hijau yang terlalu cepat berisiko menimbulkan green inflation.

“Haruskah kita dari energi fossil fuel langsung lompat ke energi baterai? Adakah cara yang yang lain supaya semua masyarakat kita tetap terbantu? Semua masyarakat kita nanti bebas dari green inflation, inflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal,” kata Rachmat di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut Rachmat, perguruan tinggi di Tanah Air memiliki peran untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bappenas memang menggandeng perguruan tinggi untuk terlibat dalam SDGs, agenda atau pembangunan berkelanjutan yang disepakati 193 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

SDGs menetapkan 17 goal dengan sejumlah indikator yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia berharap, perguruan tinggi berkontribusi dalam mewujudkan tujuan SDGs baik di sektor ekonomi, lingkungan, energi, dan lainnya.

Perguruan tinggi, menurutnya, mesti mengembangkan keunggulan komparatif berbagai daerah di Indonesia.

“Dalam suasana perubahan iklim yang makin lama makin tidak mudah kita atasi, posisi Indonesia menduduki posisi yang penting,” tutur Rachmat.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan green inflation berkaitan erat dengan perubahan geopolitik yang saat ini terjadi.

Di sisi lain, green inflation juga terkait erat dengan kapasitas suatu negara dalam memastikan transisi energi tetap terjangkau.

“Mengapa demikian? Karena energi baru dan terbarukan saat ini teknologinya masih berkembang dan masih mahal,” ujar Teguh.

Berkaca dari kondisi tersebut, diperlukan banyak riset dan inovasi yang bisa membuat produksi teknologi energi baru dan terbarukan secara massal sehingga harganya terjangkau.

“Lebih affordable baik itu untuk pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk bisa mengadopsinya,” kata Teguh.

Ia mengingatkan, transisi energi baru dan terbarukan rentan ketika masih mengandalkan pasokan dari negara lain.

Ketika rantai pasok itu terganggu, maka harga energi baru dan terbarukan menjadi semakin mahal.

“Oleh karena itu, apa yang kemudian kita harapkan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan dunia riset terutama yang berbasis universitas ini sangat penting,” ucap Teguh.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan perguruan tinggi sebagai harapan pertama dan terakhir untuk ikut mengawal pembangunan nasional.

“Perguruan tinggi harapan pertama dan terakhir bagi pengawalan pembangunan nasional. Sekali perguruan tinggi gagal, maka gagallah pembangunan kita. Perguruan tinggi adalah tempatnya creme de la creme (yang terbaik dari yang terbaik), orang yang terpintar di Republik Indonesia. Bukan hanya orang yang terpintar, mudah-mudahan orang yang terbijak di Indonesia,” ujar dia dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Dia juga menekankan bahwa kampus itu harus menjadi kompas, sehingga dapat mengawal berbagai pembangunan nasional. Untuk itu, rektor yang secara internal memiliki pemikiran bebas dianggap berperan penting untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia dapat masuk top 50 besar dunia.

Kepala Bappenas turut mengarahkan seluruh pemangku kepentingan di kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan segala kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Secara khusus, Rachmat Pambudy menggarisbawahi urgensi melakukan transisi energi tanpa menimbulkaninflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal (green inflation).

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menceritakan tentang upaya Indonesia yang sedang mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di China agar dapat dijadikan sebagai bagian dari pengendalian penyakit.

“Kami baru mengutus delegasi kita berkunjung ke RRC (Republik Rakyat China) untuk mendalami biomedis berbasis herbal, biomedis berbasis keunggulan lokal, berbasis dengan kemampuan yang didasari oleh kemampuan-kemampuan hayati tropis kita. Kalau saja ini bisa menjadi bagian daripada upaya pengendalian penyakit, upaya kesehatan kita, maka lagi-lagi kita akan unggul,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026