Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,54 triliun untuk program diskon tiket transportasi pada periode libur sekolah dan Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna mendukung mobilitas masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merinci pada periode libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen selama 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen selama 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP selama 20 Juni-5 Juli 2026.

"Total alokasi anggarannya sebesar Rp190,5 miliar dengan target 3 juta penumpang," kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program tersebut memiliki alokasi anggaran Rp472,7 miliar dengan target menjangkau 2,3 juta penumpang.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah kembali memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen selama 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen selama 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP selama 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

"Total alokasi sebesar Rp161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang," ujarnya.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar dan target 3,7 juta penumpang selama periode Nataru.

Dengan berbagai program tersebut, maka total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk insentif dan diskon transportasi pada dua momentum besar tersebut mencapai Rp1,54 triliun.

"Total anggaran untuk inisiatif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru adalah sebesar Rp1,54 triliun,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Airlangga merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Program selanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor industri, antara lain pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk impor suku cadang pesawat.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan vokasi.

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima.

Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Program stimulus ini merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan angkutan kapal laut untuk libur anak sekolah

Tanjungpinang (ANTARA) - PT Pelni Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), mengajak masyarakat memanfaatkan program stimulus pemerintah, berupa diskon 30 persen tiket kapal Pelni dalam rangka mendukung mobilitas saat libur anak sekolah tahun 2026.

"Program stimulus ini merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan angkutan kapal laut untuk libur anak sekolah," kata Kepala Cabang Pelni Tanjungpinang Putra Kencana di Tanjungpinang, Sabtu.

Putra menyampaikan diskon 30 persen dari tarif dasar tiket Pelni itu berlaku untuk keberangkatan kapal periode 20 Juni sampai 25 Agustus 2026. Sedangkan penjualan diskon tiket sudah dibuka mulai 6 Juni sampai 15 Agustus 2026.

Ia menyebutkan diskon tiket tersebut berlaku secara nasional atau seluruh Indonesia, dengan total kuota sebanyak 693 ribu tiket kapal Pelni.

"Artinya, siapa cepat dia dapat. Kalau kuotanya penuh, diskon tiket Pelni otomatis berakhir," ujarnya.

Lanjut Putra menyebutkan dari Tanjungpinang, ada dua kapal Pelni yang siap melayani penumpang selama libur sekolah sesuai jadwal dan rute reguler masing-masing, yaitu KM Bukit Raya dan KM Tidar.

Adapun KM Bukit Raya melayani rute Kijang, Belinyu dan Tanjung Priok (pulang dan pergi). Sementara, KM Tidar melayani rute Kijang, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak dan Surabaya. Kedua kapal tersebut berangkat dua kali dalam sebulan.

"Kapasitas normal KM Bukit Raya 970 penumpang dan KM Tidar 1.900 penumpang. Kami juga akan mengajukan dispensasi penumpang, jumlahnya tergantung persetujuan pusat," ungkap Putra.

Putra menambahkan seluruh kapal Pelni turut menjalani uji petik guna memastikan pemenuhan aspek keselamatan, kelaiklautan, keamanan, kenyamanan penumpang serta kesiapan operasional kapal jelang libur sekolah.

Ia melanjutkan program diskon 30 persen tiket kapal Pelni bertujuan membantu meringankan beban biaya akomodasi masyarakat yang berlibur atau bepergian ke luar daerah menggunakan transportasi laut.

Program serupa sebelumnya telah diterapkan pada musim libur Lebaran Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru 2026, dengan realisasi diskon tiket Pelni mencapai 100 persen.

"Makanya, kami mengajak masyarakat betul-betul memanfaatkan diskon 30 persen tiket Pelni sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Putra.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Bayu Sutanto meminta pemerintah segera menerbitkan aturan bea masuk impor komponen dan suku cadang pesawat 0 persen.

Insentif tersebut penting guna menekan biaya operasional maskapai di tengah kenaikan harga avtur global yang masih membebani industri penerbangan.

“Untuk bea masuk importasi suku cadang 0 persen sebagai bagian kebijakan belum ada keputusannya. Kita berharap kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) dan bea masuk 0 persen menjadi kebijakan jangka panjang,” kata Bayu kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah tiket pesawat kelas ekonomi yang sudah diberlakukan selama 60 hari belum cukup untuk memulihkan kondisi industri.

Kenaikan harga tiket pesawat saat ini dinilai masih belum bisa meringankan beban masyarakat.

Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen menjaga kenaikan harga tiket pesawat domestik tetap berada di kisaran 9-13 persen melalui sejumlah kebijakan insentif, termasuk rencana pemberian bea masuk 0 persen untuk impor komponen dan suku cadang pesawat.

Meski demikian, kebijakan itu hingga kini belum memiliki payung hukum.

Hal senada disampaikan pengamat penerbangan Alvin Lim yang memandang insentif 0 persen untuk bea masuk suku cadang pesawat jadi kebijakan kunci yang belum eksekusi pemerintah.

Maka dari itu, Alvin turut mendorong pemerintah segera menerbitkan aturannya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Narasi pemerintah bahwa kenaikan harga tiket maksimal 13 persen itu masih belum bisa terwujud karena kebijakannya (bea masuk 0 persen) belum terbit. Baru sebatas pernyataan tapi payung hukumnya belum terbit," ujar Alvin.

“Dengan demikian kenaikan ini (harga tiket) mungkin sekarang masih berkisar pada antara 15-17 persen dibanding sebelumnya,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Alvin menjelaskan kebijakan insentif bea masuk 0 persen untuk komponen pesawat tidak cukup jika hanya berlaku sementara, melainkan perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang, bahkan permanen.

Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa mempertimbangkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas avtur untuk penerbangan domestik, terutama jika tekanan harga minyak global masih berlanjut akibat konflik geopolitik.

Sebagai catatan, saat ini avtur untuk penerbangan internasional tidak dikenakan PPN, sementara untuk penerbangan domestik masih dikenakan pajak tersebut.

Alvin memprediksi penghapusan PPN avtur dapat menurunkan biaya operasional maskapai sekitar 3-4 persen, yang pada akhirnya berpotensi menekan harga tiket pesawat.

"Ini butuh political will yang kuat dari pemerintah,” ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) mencatat realisasi program diskon tiket kapal laut sebesar 30 persen selama angkutan Lebaran 2026 mencapai 467.662 penumpang.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani atau akrab disapa Anda mengatakan program diskon transportasi laut 30 persen tersebut telah habis terjual lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

"Adapun realisasi penumpang penerima diskon yaitu 467.662 orang atau mencapai 105 persen dari proyeksi awal penumpang penerima diskon yaitu 445.534 orang," kata Anda dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan bahwa penjualan tiket diskon 30 persen itu sebelumnya dibuka sejak 11 Februari 2026 untuk keberangkatan periode 11 Maret hingga 5 April 2026. Program stimulus dari pemerintah itu kini telah resmi ditutup sejak Jumat (3/4).

Anda menjelaskan realisasi penumpang yang melampaui proyeksi itu dipengaruhi oleh faktor penjualan tiket pada ruas-ruas pendek.

“Alhamdulillah, program diskon transportasi 30 persen yang diberikan pemerintah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kuota diskon yang habis pada 3 April 2026 membuktikan program itu sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan biaya yang lebih terjangkau.

Anda juga menambahkan bahwa per 4 April 2026, total penjualan tiket nasional untuk periode keberangkatan 11 Maret – 5 April 2026 mencapai 487.905 tiket atau mencapai 101,8 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 479.133 tiket.

Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan program itu.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan yang telah mempercayakan program tersebut kepada Pelni.

"Pelni akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan akses transportasi laut yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” kata Anda.

Anda menegaskan meskipun jumlah penumpang arus balik mulai menurun, Pelni tetap siap melayani seluruh penumpang dengan maksimal hingga periode Angkutan Lebaran Pelni ditutup pada 6 April 2026.

“Semoga kami dapat terus menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan di angkutan Lebaran berikutnya,” ujar Anda.

Meskipun kuota diskon transportasi telah habis, kata Anda, Pelni tetap siap memberikan pelayanan maksimal dengan mengutamakan safety first, zero accident, dan service excellence bagi seluruh penumpang yang masih akan melakukan perjalanan menggunakan armada milik BUMN yang bergerak di sektor transportasi laut itu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberlakukan tarif khusus sebesar Rp1 untuk seluruh relasi dan lintas pelayanan LRT Jabodebek pada hari pertama dan kedua Lebaran 2026, sesuai ketetapan pemerintah.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang semakin terjangkau bagi masyarakat selama periode libur Lebaran.

“Momentum Lebaran adalah saat masyarakat bergerak bersilaturahmi, berwisata, dan menikmati waktu bersama keluarga. Melalui kebijakan tarif Rp1 untuk LRT Jabodebek pada H1 dan H2 Lebaran 2026, KAI ingin menghadirkan kejutan menyenangkan sekaligus mendorong banyak masyarakat memanfaatkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi,” ujar Bobby di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, tarif khusus ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan LRT Jabodebek sebagai pilihan utama mobilitas di kawasan perkotaan, terutama di tengah tingginya aktivitas perjalanan selama libur Lebaran.

Untuk memastikan kelancaran program, KAI bersama LRT Jabodebek telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Persiapan tersebut meliputi optimalisasi petugas pengamanan, kesehatan, dan layanan di stasiun maupun di dalam kereta.

Selain itu, pengaturan kepadatan penumpang juga akan dilakukan di area peron, gate, serta titik-titik yang berpotensi mengalami lonjakan, dengan tetap memberikan perhatian khusus kepada pelanggan prioritas.

Dari sisi sistem, KAI turut melakukan penyesuaian ticketing secara menyeluruh, mencakup pengaturan tarif, kesiapan gate, hingga kanal penjualan.

Untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang, KAI juga menyiapkan langkah operasional tambahan, seperti pengoperasian posko masa Lebaran serta penerapan pola operasi akhir pekan (weekend), guna memastikan layanan tetap optimal.

“KAI terus berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tarif khusus ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pelanggan LRT Jabodebek pada masa Lebaran sekaligus memperkuat peran transportasi publik sebagai solusi mobilitas perkotaan,” tutup Bobby.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan diskon tiket transportasi selama periode mudik Lebaran dapat berjalan optimal di seluruh moda transportasi.

"Saya sekarang ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mudik Lebaran yang kita hadapi. Pertama, saya minta Menhub untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan bahwa kebijakan diskon tersebut meliputi tiket pesawat, kereta api, kapal laut, serta tarif jalan tol yang digunakan masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Selain memastikan penerapan diskon harga, Presiden juga meminta agar pelayanan kepada masyarakat di setiap titik transportasi dapat berjalan dengan baik selama masa mudik.

"Selanjutnya saya minta kualitas pelayanan di rest area, pelabuhan, bandara dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali," kata Prabowo.

Pemerintah resmi memberlakukan stimulus diskon tiket transportasi dengan potongan harga hingga 30 persen untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026.

Potongan harga hingga 30 persen diberikan untuk moda kereta api, kapal laut, dan jalan tol, sementara tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan diskon 17–18 persen, serta jasa kepelabuhanan penyeberangan digratiskan sepenuhnya.

Adapun diskon berlaku dalam periode tertentu guna mengurai kepadatan.

untuk angkutan kereta api, diskon sebesar 30 persen berlaku pada seluruh kereta api (KA) ekonomi non-penugasan mulai 14 hingga 29 Maret 2026. Target penerima mencapai 1,28 juta penumpang dengan total 188 perjalanan, terdiri atas 156 KA reguler dan 32 KA tambahan.

Untuk angkutan laut, diskon 30 persen diberikan pada kelas ekonomi di seluruh trayek kapal PSO Pelni. Diskon ini berlaku untuk keberangkatan pada 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target 445 ribu penumpang di 25 kapal.

Sementara itu, angkutan udara memberikan potongan harga 17 hingga 18 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Diskon tiket pesawat berlaku pada periode 14–29 Maret 2026 dengan pembelian tiket sudah dilakukan mulai 10 Februari. Sasaran penerima mencapai 3,32 juta penumpang.

Adapun untuk penyeberangan, lanjut dia, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan.

Diskon ini berlaku pada 12–31 Maret 2026 di 14 pelabuhan penyeberangan.

Selain itu, pemotongan harga 30 persen juga dilakukan pada tarif jalan tol di 25 ruas di Sumatera dan Jawa. Diskon berlaku pada 15–16 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Berdasarkan hasil survei Kemenhub, diperkirakan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini.

Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memberikan diskon tiket hingga 20 persen melalui program "Takjil Ramadan" guna mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026 pada seluruh rute baik domestik dan internasional.

"Garuda Indonesia membuka perang harga jelang arus mudik Lebaran 2026, kami meluncurkan promo Takjil Ramadan dengan diskon tiket hingga 20 persen untuk seluruh rute domestik dan internasional," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan promo berlaku untuk periode pemesanan 2–8 Maret 2026, dengan periode perjalanan hingga 7 September 2026. Diskon bisa diakses lewat kanal resmi Garuda, termasuk situs dan aplikasi FlyGaruda, serta online travel agent mitra.

Lebih lanjut ia mengatakan calon penumpang cukup memasukkan kode "MUDIK26” saat melakukan transaksi. Menjelang arus mudik, kata Glenny, permintaan tiket biasanya meningkat tajam sehingga pihaknya memilih lebih awal menekan harga melalui program diskon.

“Menjelang arus mudik, kami buka akses tarif yang lebih kompetitif lewat promo Takjil Ramadan agar masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih awal dengan nyaman dan tetap terjangkau,” tuturnya.

Rute domestik yang masuk program antara lain, Jakarta–Makassar (pergi pulang/pp) mulai Rp4 jutaan, Jakarta–Palembang mulai Rp2 jutaan, Jakarta–Palu dan Jakarta–Pekanbaru mulai Rp3,4 jutaan, serta Makassar–Kendari mulai Rp1,4 jutaan.

Di rute internasional, tercantum Jakarta–Amsterdam mulai Rp11,7 jutaan, Jakarta–Hong Kong mulai Rp5,4 jutaan, Jakarta–Melbourne mulai Rp8,2 jutaan, Jakarta–Singapura mulai Rp3,5 jutaan, serta Bali–Sydney mulai Rp8,8 jutaan.

Garuda juga menambah “pemanis” berupa cicilan 0 persen hingga tiga bulan melalui 12 bank mitra (BNI, BRI, BSI, BTN, CIMB Niaga, DBS, Mandiri, Mega, Panin, Permata, Sinarmas, UOB).

Ada pula program Top Spender berhadiah Samsung Galaxy Z Flip 7 untuk nilai transaksi tertinggi selama periode promo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyiapkan potongan harga tiket pesawat hingga 18 persen untuk periode mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

"Jadi tiket pesawat dari pemerintah sudah memberikan stimulus untuk tiket pesawat hingga diskon sampai 18 persen," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal usai rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2026 di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan persoalan harga tiket pesawat yang diklaim masih tinggi perlu dilihat secara menyeluruh. Karena kata dia, bisa jadi harga tiket dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan, sehingga ketika arus mudik Lebaran, permintaan kerap melonjak dibandingkan dengan kesiapan armada pesawat.

"Itu kemudian kerap membuat harga tiket naik drastis. Jadi ini ada suplai dan demand di mana ada beberapa kesempatan di mana mungkin tiket dirasakan agak mahal," ujarnya.

Dudy memastikan pemberian diskon akan diawasi secara ketat agar masyarakat benar-benar merasakan penurunan harga tiket selama periode mudik Lebaran 2026.

"Tapi kami yakinkan pelaksanaan stimulus ini akan diawasi secara ketat agar masyarakat bisa merasakan betul memang ada penurunan harga tiket," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pengawasan keluhan warga terkait harga tiket. Hal itu dilakukan guna memastikan apakah tingginya harga disebabkan faktor tarif yang memang betul-betul naik atau disebabkan olen rute penerbangan yang dipilih.

Dudy mencontohkan, dalam beberapa kasus, harga tiket terlihat mahal karena penumpang memilih rute transit melalui kota lain, tidak memilih penerbangan langsung atau direct flight.

"Jadi tidak direct flight, sehingga itu kemudian yang mengakibatkan seolah-olah tiket mahal, padahal pemilihan jalur penerbangannya melalui transit kota lain," terang Dudy.

Selain diskon harga tiket pesawat, pemerintah juga tengah menyiapkan program mudik gratis untuk moda transportasi darat dan laut, termasuk tujuan menuju Nusa Tenggara Barat.

"Ada mudik gratis kami siapkan untuk moda transportasi darat, kereta api, dan juga laut. Termasuk di antaranya dengan tujuan yang menuju NTB," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia mendorong opsi penerbangan transit tetap ada saat pemberlakuan diskon tiket pesawat angkutan Lebaran 2026, demi menjaga konektivitas dan akses masyarakat.

"Jika rute transit dihapus begitu saja, akan ada masyarakat yang dirugikan. Harus ada kajian alternatif, misalnya penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat, atau penggunaan pesawat berukuran lebih kecil agar layanan tetap berjalan," kata Revy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Jelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah menerapkan kebijakan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen. Insentif itu berlaku untuk periode penerbangan 14-29 Maret 2026, dengan masa pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan biaya perjalanan masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, khususnya melalui jalur udara yang selalu menjadi pilihan utama saat musim mudik.

Namun di balik diskon yang disambut positif itu, muncul wacana lain. Yang mana Pemerintah disebut tengah mempertimbangkan penghapusan sejumlah rute penerbangan transit dan mendorong penggunaan penerbangan langsung (direct flight).

Padahal, kata Revy, bagi banyak daerah, terutama wilayah dengan konektivitas terbatas, opsi transit menjadi satu-satunya jalan agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam karena penghapusan rute transit berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung, seperti ke Tana Toraja, Nabire, hingga Kupang yang kerap harus transit di Bali atau kota besar lainnya.

Ia menegaskan, kebijakan transportasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi pergerakan dan peningkatan volume penerbangan langsung. Tanpa opsi pengganti yang jelas, pembatasan transit justru berisiko membuat masyarakat kebingungan, terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang mudik.

“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa. Apakah moda lain disiapkan, apakah jadwal tetap ada dengan frekuensi disesuaikan, atau ada skema lain. Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” lanjutnya.

Lebih jauh, Revy mengingatkan dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemudik, tetapi juga oleh daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu roda ekonomi lokal mulai dari sektor pariwisata hingga logistik.

Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini mendorong pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar pusat-pusat kota besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Peran transit itu strategis untuk menjaga konektivitas antardaerah. Solusinya bisa dengan penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil agar sesuai antara demand, supply, dan biaya operasional," imbuhnya.

"Selain itu, kawasan tujuan juga perlu terus dikembangkan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan,” tambah dia.

Menurut Revy, jika penghapusan transit dilakukan tanpa kesiapan alternatif moda atau armada, risiko daerah-daerah pelosok semakin terisolasi menjadi nyata. Padahal, penyediaan konektivitas dan mobilitas merupakan kewajiban dasar pemerintah kepada masyarakat.

Dengan demikian, tambah dia, di tengah diskon tiket pesawat yang di gadang-gadang meringankan beban pemudik, pemerintah diminta tidak abai pada aspek konektivitas. Bagi banyak wilayah di Indonesia, transit bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar mudik tetap bisa dijalani dengan aman dan terjangkau.

“Kalau dihilangkan tanpa opsi, pemudik jelas dirugikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak. Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan,” kata Revy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan kebijakan stimulus ekonomi pada periode Angkutan Lebaran tidak akan merugikan maskapai penerbangan.

Ia menegaskan, berbagai insentif yang diberikan merupakan kebijakan pemerintah dan bukan beban yang harus ditanggung oleh pihak maskapai.

"Yang pasti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Kita tidak mengganggu airlines," ujar Dudy di Jakarta, Selasa.

Dudy menjelaskan bahwa pemerintah telah merancang skema yang tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha penerbangan.

Stimulus yang diberikan kepada maskapai antara lain, relaksasi pajak, serta penyesuaian sejumlah komponen biaya operasional seperti layanan kebandarudaraan dan bahan bakar pesawat (avtur).

Dengan skema tersebut, beban biaya tidak dibebankan kepada maskapai, melainkan ditopang melalui kebijakan fiskal dan dukungan pemerintah.

Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang membutuhkan tiket terjangkau saat mudik Lebaran dan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

"Jadi pemerintah memberikan keringanan pajak, kemudian juga biaya untuk handling di airport dan juga avtur. Jadi itu semua itu adalah yang stimulus yang diberikan oleh pemerintah bukan oleh airlines," imbuhnya.

Pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian tiket pesawat pada periode mudik Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan besaran stimulus nanti lebih besar dibandingkan stimulus pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di mana saat itu pemerintah hanya menanggung 6 persen PPN dan sisanya dibayar oleh konsumen.

Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).

Selain tiket pesawat, pemerintah juga menyiapkan berbagai program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol guna mendukung mobilitas masyarakat selama periode libur Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Kebijakan ini mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, transportasi darat, hingga tarif jalan tol.

Kebijakan diskon lintas moda sebelumnya diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idul Fitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp911,16 miliar.

“Total anggarannya adalah Rp911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia merinci, untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.

Kemudian, untuk moda transportasi angkatan laut, diskon diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, yang berlaku untuk periode 11 Maret hingga 5 April dengan target 445 ribu penumpang.

Sementara untuk tiket angkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diskon tarif berlaku sebesar 100 persen untuk komponen jasa kepelabuhanan. Diskon berlaku pada periode 12 sampai 31 Maret dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sedangkan untuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 17 persen hingga 18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri sepanjang periode 14 sampai 29 Maret 2026. Diskon ini ditargetkan menyasar 3,3 juta penumpang.

Airlangga menjelaskan, stimulus itu merupakan kelanjutan dari insentif HBN sebelumnya yang menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian.

Pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen.

Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran 2025 mencapai 154,62 juta orang, sedangkan pada libur Nataru mencapai 110,43 juta orang.

Khusus untuk periode Lebaran 2025, pemerintah mencatat realisasi jumlah penumpang yang memanfaatkan insentif diskon tarif transportasi di antaranya 3,15 juta penumpang untuk transportasi udara, 3,58 juta penumpang kereta api, 797,99 ribu penumpang angkatan laut, serta 518,21 ribu penumpang dan 1,1 juta kendaraan pada angkutan penyeberangan.

Airlangga menyebut, insentif itu juga berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 1,41 juta dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 105,98 juta.

Secara umum, Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 mampu dijaga pada level 5,11 persen (year-on-year/yoy).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026