Bisnis.com, BANDUNG - Lesunya industri penerbangan nasional disebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Berkurangnya jumlah armada pesawat, tingginya biaya operasional maskapai, hingga melemahnya daya beli masyarakat membuat lalu lintas penerbangan di bandara tersebut masih minim.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BIJB Ronald H. Sinaga mengatakan, persoalan utama yang dihadapi Kertajati saat ini adalah rendahnya arus kas akibat minimnya pergerakan pesawat.

"Problem Kertajati itu kan enggak ada cash flow. Cash flow yang enggak ada, kenapa? Karena enggak ada pergerakan pesawat yang take-off dan landing," kata Ronald, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya dialami Kertajati, tetapi merupakan dampak dari perlambatan bisnis penerbangan nasional.

Ronald mengungkapkan, jumlah armada pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini jauh berkurang dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Pesawatnya juga sedang berkurang sekarang. Dulunya sekitar 750 armada se-Indonesia, sekarang tinggal sekitar 308 yang masih flying," ujarnya.

Selain keterbatasan armada, maskapai juga menghadapi lonjakan biaya operasional. Kenaikan harga avtur, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga mahalnya harga suku cadang membuat biaya operasional penerbangan semakin tinggi.

"Kemudian total operating cost pesawat juga naik. Harga avtur naik, nilai tukar juga naik, kemudian harga spare part pesawat naik. Otomatis total operating cost pesawat meningkat," katanya.

Kondisi tersebut berdampak pada harga tiket pesawat yang semakin tinggi. Di sisi lain, daya beli masyarakat untuk menggunakan transportasi udara dinilai belum sepenuhnya pulih.

"Total operating cost pesawat naik. Kemudian capacity to pay orang buat beli tiket juga berkurang. Oke maskapai mau buka rute, pertanyaannya ada enggak penumpangnya?" ujarnya.

Ronald menilai tantangan Kertajati tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah penerbangan. Kawasan sekitar bandara juga harus dikembangkan agar menjadi tujuan perjalanan yang mampu menciptakan permintaan secara alami.

"Airline akan melihat penumpangnya berapa. Saat ini Kertajati belum menjadi destination airport seperti Denpasar. Orang terbang ke Denpasar karena memang itu destinasi. Kertajati harus punya daya tarik seperti itu," katanya.

Di tengah kondisi tersebut, Ronald mengakui terdapat wacana pengalihan pengelolaan Kertajati kepada Kementerian Pertahanan sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut dia, PT BIJB hanya bisa menunggu keputusan pemerintah sebagai pemegang kebijakan. "Saya pelaksana saja. Saya menunggu keputusan pimpinan. Yang disampaikan Pak Gubernur itu benar," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penurunan harga avtur atau bahan bakar pesawat pada Rabu (1/7/2026) ini.

Tercatat, harga avtur penerbangan domestik (sebelum pajak) di Bandara Soekarno Hatta kini dipatok Rp19.190 per liter. Angka itu turun 14% dibanding harga avtur pada Juni 2026 yang senilai Rp22.190 per liter.

Selain avtur, Pertamina juga menurunkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Juli 2026.

Perinciannya, harga Pertamax Turbo turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Lalu, Pertamina Dex turun 15% dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Kemudian, harga Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax masih tidak berubah dari Juni 2026, yakni Rp16.250 per liter. Senada, Pertamax Green 95 juga tetap di level Rp17.000 per liter.

Setali tiga uang, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty melalui keterangan resmi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026:

• Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
• Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
• Dexlite (CN 51): Turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter
• Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter
• Avtur: Turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penurunan harga avtur atau bahan bakar pesawat pada Rabu (1/7/2026) ini.

Tercatat, harga avtur penerbangan domestik (sebelum pajak) di Bandara Soekarno Hatta kini dipatok Rp19.190 per liter. Angka itu turun 14% dibanding harga avtur pada Juni 2026 yang senilai Rp22.190 per liter.

Selain avtur, Pertamina juga menurunkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Juli 2026.

Perinciannya, harga Pertamax Turbo turun 7% dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Lalu, Pertamina Dex turun 15% dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Kemudian, harga Dexlite turun 14% dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax masih tidak berubah dari Juni 2026, yakni Rp16.250 per liter. Senada, Pertamax Green 95 juga tetap di level Rp17.000 per liter.

Setali tiga uang, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat.

“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” jelas Kitty melalui keterangan resmi.

Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru 1 Juli 2026:

• Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
• Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter (tetap)
• Dexlite (CN 51): Turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter
• Pertamina Dex (CN 53): Turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter
• Avtur: Turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga avtur untuk penerbangan domestik mulai 1 Juli 2026 sesuai dengan evaluasi berkala terhadap harga bahan bakar yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak global, aspek fiskal, serta daya beli dan kondisi perekonomian masyarakat.

Mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB, harga avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 per liter pada Juni menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Dengan demikian, harga avtur turun Rp3.000 per liter atau sekitar 14 persen.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Selain avtur, Pertamina juga menurunkan harga sejumlah BBM nonsubsidi lainnya, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB. Penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada dinamika harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku serta telah dikoordinasikan dengan pemerintah.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Dalam penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300 per liter atau turun Rp1.450 per liter. Sementara Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter.

Harga Dexlite juga turun dari Rp23.000 per liter menjadi Rp19.700 per liter atau turun Rp3.300 per liter.

Selain BBM kendaraan, harga avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta juga diturunkan dari Rp22.190 per liter menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak, atau turun Rp3.000 per liter.

Kitty mengatakan selain menawarkan harga yang lebih kompetitif, Pertamina juga memastikan kualitas produk tetap sesuai spesifikasi sehingga memberikan manfaat optimal bagi konsumen, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar.

Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional penting untuk memutus ketergantungan pada impor minyak mentah global.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission (NZE),” kata Iriawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia pun mengingatkan pentingnya peran Pertamina dan para pemangku kepentingan serta mitra strategis terkait, termasuk bandara internasional, sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik.

Menurut Iriawan, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi.

Lebih jauh, ia melakukan kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara pekan ini sebagai tindak lanjut perseroan guna memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih.

Selain menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan SDM untuk menyambut era SAF di Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda, Iriawan juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia.

Di lokasi ini, ia menerima laporan yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biodiesel 50 persen (B50), menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Iriawan berharap kesiapan IT ini dapat menjadi salah satu episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50, green gasoline, dan green diesel secara berkelanjutan.

Di sisi lain, ia juga meminta manajemen untuk memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, Iriawan menilai pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima.

“Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menunda pemberlakuan revisi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat hingga harga avtur kembali stabil.

Langkah tersebut diambil agar formula tarif baru dapat mencerminkan kondisi biaya operasional maskapai yang lebih normal, sekaligus mengakomodasi perubahan komponen biaya sejak TBA terakhir ditetapkan pada 2019.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan, pembahasan mengenai TBA masih berlangsung.

KOMPAS.COM /KIKI SAFITRI Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi

Namun, untuk saat ini pemerintah memilih menerapkan mekanisme penyesuaian melalui fuel surcharge karena dinilai lebih tepat dalam merespons lonjakan harga avtur.

"Kalau terkait dengan tarif batas atas, itu saat ini sedang dibicarakan. Yang saat ini diberlakukan adalah fuel surcharge sebagai penyesuaian. Karena ini dirasakan lebih tepat oleh teman-teman operator penerbangan untuk menyiasati kenaikan harga fuel yang sudah naik cukup tinggi," ujar Dudy di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, maskapai penerbangan menilai penyesuaian fuel surcharge dapat menjadi solusi sementara untuk mengimbangi kenaikan harga avtur.

Sementara itu, pemerintah telah menyusun formulasi TBA baru yang akan diterapkan setelah harga bahan bakar kembali stabil.

"TBA sudah dirumuskan. Ketika harga fuel sudah kembali stabil, maka kita akan merevisi dan me-review lagi komponen-komponen yang terakhir dipetakan pada 2019. Ada beberapa komponen yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini," katanya.

Dudy menjelaskan, TBA mencakup berbagai komponen biaya operasional maskapai, termasuk biaya bahan bakar.

Karena itu, apabila TBA baru mulai diberlakukan, mekanisme fuel surcharge akan dihapus karena seluruh penyesuaian biaya telah diakomodasi dalam struktur tarif.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi harga tiket pesawat.

"Kalau nanti diberlakukan TBA, maka fuel surcharge itu ditiadakan, karena kita sudah menyesuaikan dengan kondisi sekarang. TBA terakhir kan tahun 2019, sementara kondisi kurs maupun harga avtur sudah jauh berbeda," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan penerapan kembali fuel surcharge apabila di kemudian hari terjadi gejolak harga avtur yang signifikan.

"Kalau dalam kondisi normal, kita akan menggunakan biaya dalam TBA sebagai patokan harga tiket. Namun apabila terjadi kondisi seperti sebelumnya, dimungkinkan ada penyesuaian terhadap fuel surcharge," jelas Dudy.

Ia menambahkan, pemerintah mulai melihat tren penurunan harga minyak dunia yang diharapkan turut menurunkan harga avtur.

Jika tren tersebut berlanjut hingga mendekati kondisi sebelum kenaikan harga pada Maret lalu, revisi TBA akan segera diberlakukan.

"Kita melihat sekarang harga minyak dunia sudah turun menjadi sekitar 75 dollar AS per barrel. Kalau harga avtur sudah mendekati kondisi sebelum kita memberlakukan fuel surcharge, sesegera mungkin TBA yang baru akan kita berlakukan," tegas Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan sejatinya pemerintah hampir rampung menggodok tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) yang menjadi landasaran harga tiket pesawat yang baru.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, formulasi angka TBA baru sebenarnya telah selesai dirumuskan. Namun, implementasinya masih menunggu momentum ketika harga bahan bakar penerbangan kembali mendekati kondisi normal.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum harga fuel stabil," ujarnya dalam Media Briefing, dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Menurutnya, kebijakan biaya tambahan atas kenaikan harga bahan bakar avtur atau fuel surcharge saat ini dipilih karena memberikan ruang penyesuaian yang lebih fleksibel bagi maskapai dalam menghadapi lonjakan harga yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap komponen penyusun TBA yang terakhir ditetapkan pada 2019.

Peninjauan dilakukan karena sejumlah komponen biaya operasional penerbangan, termasuk kurs dan harga avtur, telah berubah signifikan dibandingkan saat regulasi tersebut diterbitkan.

Kementerian Perhubungan mensyaratkan implementasi TBA baru dalam beberapa kondisi. Seperti harga avtur dan minyak dunia serta geopolitik dunia yang mulai baik.

Dudy berharap implementasi TBA baru dapat dilakukan apabila harga avtur kembali mendekati level sebelum penerapan fuel surcharge pada Maret lalu. Menurutnya, saat itu harga avtur masih berada di kisaran Rp14.000 per liter sebelum kemudian mengalami kenaikan pada April.

"Kalau kemudian avtur sudah mendekati dengan kondisi pada saat itu, kita dengan sesegera mungkin akan melakukan TBA yang baru," jelasnya.

Dalam skema baru tersebut, fuel surcharge tidak lagi diberlakukan karena seluruh komponen biaya operasional telah diakomodasi dalam formula TBA.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penyesuaian fuel surcharge apabila kembali terjadi gejolak harga avtur seperti yang terjadi sebelumnya.

"Kalau dalam kondisi yang tidak terjadi apa-apa, maka kita akan menggunakan TBA sebagai patokan untuk menentukan harga tiket. Namun, apabila terjadi kondisi seperti kemarin, dimungkinkan juga adanya adjustment terhadap fuel surcharge," katanya.

Pengaturan tarif penerbangan domestik kelas ekonomi di Indonesia sejatinya sudah berlangsung sejak Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan diberlakukan.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan dua instrumen utama, yakni tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. 20/2019, TBA merupakan harga jasa tertinggi atau maksimum yang diizinkan diberlakukan maskapai penerbangan niaga berjadwal.

Dalam beleid itu pula tertulis pada Pasal 23 (1) bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin setiap 3 bulan sekali apabila terjadi perubahan signifikan terhadap komponen tiket, seperti harga avtur, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Setidaknya, perubahan perlu dilakukan apabila terjadi kenaikan total biaya operasi pesawat udara paling sedikit 10%.

Sementara saat ini, fuel surcharge telah mencapai 50%, sesuai dengan rentang harga avtur yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041/2026. Hal tersebut akibat harga avtur yang melonjak lebih dari 70% sejak April 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah telah merumuskan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat terbaru yang akan diberlakukan setelah harga avtur dan kondisi geopolitik global kembali stabil.

"Mengenai TBA, sekarang sudah dirumuskan. Mungkin pada saatnya nanti, ketika harga fuel ini sudah kembali stabil, maka kita akan memberlakukan TBA dengan formula yang baru," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penerapan TBA terbaru tersebut masih menunggu kondisi harga avtur dunia kembali stabil sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan perumusan besaran tarif batas atas baru yang kini hanya menunggu momentum yang tepat untuk mulai diberlakukan kepada seluruh maskapai penerbangan.

Meski demikian, Menhub tidak menjelaskan lebih rinci mengenai besaran tarif tersebut.

"Saya rasa angkanya sudah diformulasikan, tinggal menunggu momentum pada saat harga fuel sudah relatif stabil," ujar Dudy.

Dia menegaskan penyusunan kebijakan tersebut dilakukan melalui peninjauan kembali komponen pembentuk tarif yang sebelumnya digunakan saat penetapan tarif batas atas terakhir pada 2019.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen biaya operasional penerbangan agar besaran tarif baru lebih mencerminkan kondisi industri dan perkembangan biaya transportasi udara saat ini.

Pemerintah menilai perubahan berbagai komponen biaya penerbangan sejak 2019 menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas yang lebih relevan.

Selain mempertimbangkan harga avtur, pemerintah juga mencermati perkembangan kondisi geopolitik global yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dunia.

Kementerian Perhubungan melihat tren harga avtur dunia mulai mengalami penurunan sehingga peluang penerapan tarif batas atas baru semakin terbuka apabila stabilitas terus terjaga.

Pemerintah berharap kebijakan tarif batas atas terbaru nantinya dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang terjangkau dan keberlangsungan usaha industri penerbangan nasional.

"Kita melihat sekarang harga fuel dunia sudah mulai menurun. Apabila kondisi geopolitik dunia juga sudah mulai baik, maka kita akan memberlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang terbaru," imbuh Menhub.

Adapun ketentuan TBA tiket pesawat saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerapan campuran sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur sebesar 1% untuk penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat dimulai pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan SAF menjadi bagian dari upaya menekan emisi sektor transportasi udara sekaligus mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

“Pemberangkatan dari dua kota utama internasional, 1%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kick off di 2027,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pemilihan Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai didasarkan pada tingginya trafik penerbangan internasional di kedua bandara tersebut. Bali masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara dengan porsi 63,85% atau sekitar 6,9 juta kunjungan dari total 10,8 juta wisman pada 2025.

Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta melayani sekitar 2,7 juta wisman atau setara 25% dari total kunjungan. Adapun sisanya melalui Bandara Hang Nadim Batam, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan.

Menurut AHY, implementasi SAF juga menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor penerbangan nasional di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi industri aviasi global.

Pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan pengembangan SAF nasional, termasuk penguatan kapasitas produksi, penyusunan regulasi dan insentif, pengembangan riset, hingga pembangunan kemitraan industri.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan SAF karena didukung ketersediaan bahan baku domestik yang relatif melimpah dan beragam.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur distribusi untuk menjamin ketersediaan pasokan SAF di bandara yang akan menjadi lokasi awal implementasi, yakni Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Di saat yang sama, pemerintah menargetkan Bandara Soekarno-Hatta dapat masuk ke jajaran 10 besar bandara terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan.

“Tentu kita harapkan produksinya juga bisa hulu kehilir di dalam negeri sendiri. Dan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan ICAO,” tambah AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengandalkan diskon tarif transportasi untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah. Namun, ruang kebijakan tersebut untuk meredam inflasi transportasi dinilai masih terbatas dan menghadapi sejumlah hambatan.

Diskon tiket kereta api, kapal laut, hingga insentif pajak tiket pesawat yang disiapkan pemerintah memang dapat menahan kenaikan tarif yang dibayar konsumen. Namun, sektor transportasi masih menghadapi tekanan biaya operasional yang tinggi, terutama akibat kenaikan harga energi yang membatasi efektivitas stimulus.

Pemerintah tercatat mengalokasikan stimulus transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk periode libur sekolah 2026 dan Natal-Tahun Baru 2026/2027. Paket tersebut mencakup diskon tiket kereta api ekonomi sebesar 30%, diskon tarif dasar kapal Pelni 30%, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP, hingga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan tersebut disiapkan lebih awal agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Selain menjaga daya beli, pemerintah juga berharap mobilitas masyarakat selama masa liburan meningkat.

“Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya.

Kebijakan itu diterapkan ketika kelompok transportasi masih menjadi salah satu penyumbang tekanan inflasi. Pada Mei 2026, inflasi transportasi tercatat 0,61% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28%.

Meski lebih rendah dibandingkan April yang mencapai 0,99%, tekanan harga masih terlihat pada subkelompok jasa angkutan penumpang yang mencatat inflasi 1,08% setelah melonjak 4,39% pada bulan sebelumnya akibat kenaikan harga avtur.

Dalam dua tahun terakhir, inflasi transportasi selama periode libur sekolah relatif terkendali. Pada Juni dan Juli 2025, inflasi transportasi masing-masing tercatat 0,07% dan 0%. Sementara pada Juni dan Juli 2024, inflasi berada di level 0,11% dan 0,03%.

Peredam, Bukan Pengubah Arah

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai stimulus tarif transportasi lebih berperan sebagai peredam tekanan harga dibandingkan sebagai faktor yang mampu membalikkan tren inflasi secara signifikan.

Menurut dia, selama diskon benar-benar diteruskan ke harga akhir yang dibayar konsumen, dampaknya akan langsung mengurangi tekanan pada indeks harga transportasi.

“Diskon tiket berfungsi sebagai peredam,” katanya, Selasa (23/6/2026).

Josua menilai terdapat paradoks dalam kebijakan tersebut. Tarif yang lebih murah berpotensi meningkatkan permintaan perjalanan selama musim liburan. Namun kenaikan permintaan yang lebih cepat dibandingkan kapasitas yang tersedia dapat menghadirkan tekanan harga pada sejumlah rute padat.

Dia melihat efek penahan inflasi kemungkinan lebih terasa pada moda kereta api dan kapal laut karena diskon diberikan langsung terhadap tarif. Sementara itu, sektor penerbangan masih menghadapi tekanan dari harga avtur, kurs rupiah, serta lonjakan permintaan musiman.

Menurut Josua, tekanan inflasi transportasi saat ini berasal dari kombinasi antara biaya yang masih tinggi dan meningkatnya permintaan perjalanan. Sebelum program stimulus berjalan, inflasi jasa angkutan sudah lebih dulu terdorong oleh kenaikan biaya energi dan operasional.

Mobilitas Naik, Biaya Tetap Membayangi

Sejumlah indikator menunjukkan mobilitas masyarakat memang mulai meningkat setelah program stimulus diberlakukan.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni memperkirakan sebanyak 693.690 penumpang akan memperoleh manfaat dari program diskon tarif transportasi laut. Hingga saat ini, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus telah mencapai 239.214 penumpang.

Di sektor perkeretaapian, dari kapasitas 1,17 juta tempat duduk yang disediakan selama masa program, sebanyak 701.965 tiket atau hampir 60% telah terjual per 23 Juni 2026. Relasi Lempuyangan-Pasarsenen dan Pasarsenen-Lempuyangan menjadi rute dengan volume penumpang tertinggi.

Sementara itu, InJourney Airports memperkirakan jumlah penumpang pesawat selama periode libur sekolah mencapai 5,46 juta orang atau meningkat sekitar 9,72% dibandingkan hari normal. Jumlah penerbangan juga diproyeksikan tumbuh 6,25% menjadi sekitar 41.000 penerbangan.

Meski mobilitas meningkat, Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai tekanan inflasi transportasi pada periode libur sekolah kali ini masih banyak didorong oleh faktor biaya dibandingkan lonjakan permintaan.

Menurut dia, paket stimulus tahun ini sebenarnya berpotensi memberikan efek penahan inflasi yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah memperbesar insentif tiket pesawat melalui skema PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%.

Sayangnya, kondisi tersebut berhadapan dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan avtur yang mengikuti penguatan harga minyak dunia.

“Kenaikan biaya bahan bakar tersebut langsung meningkatkan biaya operasional transportasi, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum,” ujarnya.

Yusuf menilai sebagian manfaat stimulus pada akhirnya hanya digunakan sebagai kompensasi kenaikan biaya operasional, sehingga tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi penurunan tarif yang lebih dalam.

Dia memperkirakan peningkatan permintaan perjalanan memang akan terjadi selama periode libur sekolah. Namun, faktor tersebut belum menjadi sumber utama tekanan inflasi transportasi.

“Inflasi transportasi masih lebih didorong oleh faktor biaya atau cost-push daripada lonjakan permintaan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa dampak permintaan yang lebih besar justru berpotensi muncul pada sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan jasa rekreasi di daerah tujuan wisata yang mengalami lonjakan kunjungan selama musim liburan.

Dengan kondisi tersebut, stimulus transportasi berpotensi membantu menahan laju inflasi kelompok transportasi yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu sumber tekanan harga. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada perkembangan biaya energi yang masih membayangi sektor transportasi nasional.