Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengungkapkan insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru dapat membantu daya beli masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap pariwisata nasional.

"Menurut saya ini kebijakan yang tepat. Dengan diskon-diskon tarif transportasi itu sudah jelas memberikan gairah pada masyarakat untuk bermobilitas," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, diskon transportasi tersebut tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika mereka melakukan kunjungan.

"Kedua, ini memberi dampak positif terhadap tempat-tempat wisata. Pemerintah daerah itu akan mendapatkan keuntungan, karena ada pemasukan. Jadi itu intinya sehingga ini yang menurut saya berkaitan langsung dampaknya ke daya beli masyarakat," katanya.

Kemudian, kata Trubus, seluruh produk-produk UMKM, produk-produk lokal daerah itu bisa laris karena terbantu oleh masyarakat yang melakukan traveling ke tempat-tempat wisata.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Natal-Tahun Baru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai pembatalan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengundurkan diri merupakan langkah tepat.

Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia mendengar aspirasi publik sekaligus mengevaluasi aturan yang dinilai memberatkan calon manajer koperasi.

“Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketentuan penalti tersebut berpotensi menghambat rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola KDMP.

Trubus menilai semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan, bukan memberikan beban berlebihan bagi calon pengelola.

“Semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat, bukan justru memberikan beban yang berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap manajer koperasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih proporsional.

Apabila manajer tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, lanjut dia, evaluasi dapat dilakukan melalui sanksi administratif atau penyesuaian insentif sesuai kinerja, bukan dengan mengenakan denda dalam jumlah besar.

“Dengan begitu ada mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang adil, tanpa harus membebani calon manajer dengan penalti yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut dia, kepastian regulasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan KDKMP berjalan lebih baik.

Ia juga menilai keputusan pemerintah penting untuk menjaga kepastian bagi peserta seleksi sekaligus mencegah kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta dalam seleksi sumber daya manusia KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 yang mengatur konsekuensi finansial bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti tersebut tidak lagi berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan itu untuk melanjutkan proses seleksi hingga 23 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi atau Inpres Jalan Daerah bagus untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan.

"Ini sebenarnya satu kebijakan yang bagus karena memang selama ini di daerah itu apalagi daerah-daerah dengan potensi swasembada pangannya tinggi harusnya akses infrastruktur dan bagaimana kemudian logistik itu bisa terdistribusi secara merata dan cepat," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Inpres Jalan Daerah ini membantu pembangunan dan perbaikan jalan-jalan yang rusak atau perlu ditingkatkan di daerah-daerah, terutama daerah-daerah sentra pangan.

"Intinya itu sebenarnya konektivitas jadi karena konektivitas itulah kemudian ketika kebijakan membangun ini sangat baik, karena memang jalan-jalan di daerah itu banyak sudah pada rusak," kata Trubus.

Trubus menyarankan agar pengawasan pembangunan dan perbaikan terhadap pengelolaan jalan-jalan daerah ini ditingkatkan agar dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai informasi, Inpres Jalan Daerah diterbitkan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2O45, serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi.

Inpres ini juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah terintegrasi sesuai tugas, masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas jalan daerah yang telah memenuhi readiness criteria, baik yang telah ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi dan kabupaten/kota maupun yang belum ditetapkan statusnya.

Utamanya yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan produktif lainnya, serta mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis kebijakan publik M Said Didu menilai kehadiran orang-orang yang kritis terhadap pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, negara ini perlu orang-orang bertipe pemikir dan bersikap kritis.

"Jangan juga semua orang kritis itu ditakut-takuti. Betapa sepinya Indonesia ini kalau Rocky Gerung nggak ada, Said Didu nggak ada, Feri Amsari nggak ada, siapa profesor, perlu juga supaya rame-rame sedikit," ujar Said Didu dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Menurut Said, negara ini perlu pemikir. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, dirinya 32 tahun berada di pemerintahan. Jadi, dia tahu betul apa yang terjadi dalam pemerintahan.

Di bagian lain, Said Didu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menggunakan telinganya untuk mendengarkan masukan yang muncul dari berbagai kalangan. Hal itu merupakan hasil dari tekanan rakyat.

"Pak Presiden Prabowo sekarang sudah mulai menggunakan telinganya. BGN ini kan ibarat bentengnya dia. 'Jangan ganggu saya. Ini pride saya.' Itu kan awalnya, tapi ternyata mendengar juga. Kalau (persoalan di) BGN sudah didengar, insyaallah yang lain juga didengar," ujar pria asal Sulawesi Selatan ini.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai penutupan perlintasan sebidang menjadi langkah ideal meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran perjalanan kereta api, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.

"Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menilai langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah mempercepat penutupan sejumlah perlintasan sebidang melakukan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Namun, Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, menekankan implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi agar tujuan peningkatan keselamatan dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas masyarakat.

Tantangan pertama berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan lain karena penutupan perlintasan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.

Apabila penutupan dilakukan tanpa dukungan pembangunan jalan tidak sebidang (flyover/underpass) yang memadai, potensi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama perlu menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konektivitas antarwilayah, mengingat sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting bagi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan masyarakat.

Karena itu, penyediaan akses pengganti yang memadai menjadi faktor penting agar mobilitas warga tetap lancar serta aktivitas usaha kecil dan perdagangan lokal dapat terus berjalan optimal.

Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass pengganti perlintasan sebidang.

Selain aspek teknis, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur tidak sebidang memerlukan perencanaan bertahap dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat keselamatan.

Ia menambahkan akses kendaraan darurat, distribusi logistik, dan penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut Djoko, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga penutupan perlintasan tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat konektivitas masyarakat.

"Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga," katanya.

Di sisi lain Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

Bobby juga mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan dapat memperkuat distribusi logistik serta mendorong konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu, Djoko mengatakan Kalimantan memiliki karakteristik transportasi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, apalagi selama ini, sungai juga menjadi salah satu jalur utama yang digunakan masyarakat dan pelaku usaha untuk mengangkut berbagai komoditas logistik.

"Yang jelas (jika jalur kereta api ada di Kalimantan) ya mengurangi kepadatan jalan lah. (Kemudian) yang dulunya di Kalimantan tuh banyak menggunakan sungai sebenarnya (sebagai jalur logistik)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Menurut dia, pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi logistik telah berlangsung lama dan masih menjadi bagian penting dalam sistem distribusi barang di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi geografis yang didominasi sungai menjadikan moda transportasi air berkembang secara alami.

Meski demikian, perkembangan aktivitas ekonomi dan kebutuhan distribusi yang semakin besar membuka peluang hadirnya moda transportasi tambahan yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan waktu tempuh yang lebih terukur.

Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang menilai kereta api dapat menjadi pelengkap transportasi sungai yang sudah ada di Kalimantan.

Kehadiran jaringan rel memungkinkan terciptanya sistem logistik multimoda yang menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pelabuhan, dan pusat distribusi secara lebih efektif.

Ia menjelaskan Kalimantan memiliki potensi logistik yang cukup besar, termasuk dari sektor sumber daya alam (SDA) salah satunya batu bara dan komoditas unggulan lainnya. Karena itu, keberadaan kereta api dapat memperkuat rantai pasok dan memperlancar pergerakan barang antarkawasan.

Selain meningkatkan efisiensi distribusi, pembangunan jalur kereta api juga berpotensi mengurangi kepadatan angkutan barang di jalan raya. Pengalihan sebagian muatan ke kereta api dapat membantu menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi.

Menurut Djoko, pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan memerlukan perencanaan yang matang melalui studi kelayakan dan penyusunan desain teknis yang komprehensif. Langkah tersebut penting agar jalur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan logistik, kondisi geografis, dan karakteristik wilayah setempat.

Ia menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci agar rencana pembangunan dapat direalisasikan. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk pengembangan jaringan kereta api di Kalimantan.

Djoko mendorong alokasi anggaran infrastruktur sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, porsi tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis, mulai dari jalan, jembatan, jalan desa, perumahan, hingga sektor transportasi perkeretaapian yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan efisiensi logistik nasional.

Pembangunan jaringan rel di Kalimantan juga berpotensi mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Konektivitas yang semakin baik diyakini mampu menarik investasi, membuka peluang usaha, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih merata.

Adapun pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4).

Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Oleh karena itu rencana pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saya sempat mengikuti beberapa anak muda Kupang yang membuat brand baju kaos lokal

Kupang, NTT (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dr. Rolland E. Fanggidae menilai euforia Piala Dunia 2026 berpotensi mendorong perputaran ekonomi UMKM lokal melalui peningkatan aktivitas usaha di sektor kuliner, merchandise, dan industri kreatif.

"Euforia Piala Dunia 2026 ini sangat memberikan dampak bagi omzet UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner, aksesoris, dan merchandise," kata dia di Kupang, Kamis.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar mulai 11 Juni-19 Juli 2026.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang itu mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 membawa dampak ekonomi yang luas, tidak hanya bagi negara tuan rumah, tetapi juga bagi pelaku usaha di daerah lain, termasuk di Indonesia.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga berpotensi meningkatkan penjualan makanan ringan dan minuman, terutama karena banyak pertandingan disiarkan pada malam hari.

"Kafe, restoran, dan tempat-tempat nongkrong bisa mengoptimalkan potensi pendapatan mereka dengan menyesuaikan jam operasional mengikuti waktu siaran pertandingan. Ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan keuntungan," katanya.

Selain itu, euforia Piala Dunia 2026 juga mendorong peningkatan penjualan berbagai produk merchandise, seperti jersey, kaus, aksesori, dan pernak-pernik yang berkaitan dengan negara atau tim peserta.

“Apalagi dengan fanatisme masyarakat terhadap tim-tim tertentu yang cukup tinggi, pasti rela untuk mengeluarkan uang membeli merchandise sebagai bentuk dukungan,” ujarnya.

Di Kota Kupang, kata dia, sejumlah pelaku industri kreatif dan usaha sablon lokal juga mulai memanfaatkan momentum tersebut dengan memproduksi merchandise bertema Piala Dunia 2026.

Ia mencontohkan sejumlah brand lokal yang membuat kaus dengan desain bertema negara peserta, pemain sepak bola, bendera, maupun slogan yang mencerminkan dukungan terhadap tim tertentu.

“Saya sempat mengikuti beberapa anak muda Kupang yang membuat brand baju kaos lokal dan mereka juga menangkap peluang ini. Ini peluang yang bisa dimaksimalkan pelaku sektor industri kreatif, untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar ke depannya,” ujar dia.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya kira transportasi Jabodetabek dengan KRL, MRT sudah setara kota-kota di dunia

Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Djoko Setidjowarno mengungkapkan transportasi publik di Jabodetabek seperti Moda Raya Terpadu​​​​​​​ (MRT) dan kereta listrik (KRL) sudah setara dengan sejumlah transportasi publik di banyak kota dunia.

"Saya kira transportasi Jabodetabek dengan KRL, MRT sudah setara kota-kota di dunia. Sudah setara," ujar Djoko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Salah satu tantangannya, kata dia, saat ini bagaimana masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.

Djoko melihat bahwa proyek-proyek transportasi strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni perluasan pembangunan MRT Jakarta, proyek pembangunan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), dan Pembangunan LRT fase 2 dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

"Karena itu kebutuhan dasar. Ini kebutuhan masyarakat. Memang masyarakat kita didorong menggunakan angkutan umum," katanya.

Dia menyarankan agar pembangunan dan perluasan transportasi di DKI Jakarta yang sudah sedemikian bagus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan saat ini terdapat enam. proyek strategis di wilayah DKI Jakarta yang sangat berpotensi menyerap investasi lanjutan dari Jepang.

Untuk diketahui enam proyek strategis di wilayah DK Jakarta meliputi, Perluasan Pembangunan MRT Jakarta; Proyek Pembangunan Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ); Proyek ITF (Intermediate Treatment Facility) Sunter; Pembangunan Tanggul Pelindung Pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) di pesisir utara.

Kemudian Proyek penguatan Sistem Polder Pompa Waduk Pluit Timur; dan Pembangunan LRT fase 2 dari Kelapa Gading menuju Jakarta International Stadium.

Peluang investasi Jepang pada proyek-proyek strategis di Kota Jakarta terus diupayakan untuk mengalami peningkatan. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 4 – 6 Juni 2026. Selain bertemu dengan Gubernur Pramono Anung, Dubes Kartini juga melakukan pembahasan teknis hingga peninjauan langsung sejumlah proyek strategis Jakarta.

Pramono mengatakan, kerja sama sister-province antara Jakarta dan Tokyo yang telah aktif terjalin sejak 1989 diperkuat dengan kehadiran lebih dari 10 ribu warga Jepang yang bekerja di 1.500 perusahaan di ibu kota.

Kunjungan ini adalah sebagai follow up dari lawatan Gubernur Pramono Anung ke Tokyo pada akhir April 2026 lalu dan pertemuan dengan Gubernur Metropolitan Tokyo Yuriko Koike.

Ditargetkan pada perayaan HUT ke-500 tahun kota Jakarta di tanggal 22 Juni 2027 akan diresmikan area komersial bawah tanah MRT Jakarta beserta jalur lanjutan dari Bundaran HI menuju Monas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens buka suara mengomentari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan pernyataan historis: membuka ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menempati posisi dalam institusi kepolisian. Adapun Kapolri menyambut usulan tersebut dengan membuka konsep resiprokalitas, yakni prinsip timbal balik yang memungkinkan ASN sipil masuk ke lingkungan Polri, sekaligus memberi sinyal keterbukaan institusional yang belum pernah secara eksplisit disampaikan sebelumnya.

Boni berpendapat, langkah ini merupakan terobosan paradigmatik yang menandai adanya transformasi berpikir yang cerdas dalam mengadaptasikan institusi keamanan dengan masyarakat sipil dalam praksis demokrasi kontemporer. Boni secara khusus mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang sering kali bertensi: tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat di satu sisi, dan proaksi Polri dalam menyatukan dirinya dengan masyarakat di sisi lain.

“Gagasan ini bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan pergeseran paradigma dalam cara institusi keamanan memandang dirinya dalam relasi dengan masyarakat sipil — dari pendekatan hierarkis militeristik menuju pendekatan kolaboratif demokratis,” kata Boni dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Kapolri dinilai berhasil memposisikan Polri tidak sekadar sebagai objek tuntutan reformasi, tetapi juga sebagai subjek aktif yang secara proaktif merangkul nilai-nilai keterbukaan sipil tanpa mengorbankan integritas dan kapasitas operasional institusi.

“Dalam konteks praksis demokrasi kontemporer, keterlibatan sipil dalam struktur keamanan negara merupakan indikator kematangan demokrasi. Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara-negara demokrasi maju yang telah mengintegrasikan keahlian sipil ke dalam lembaga kepolisian,” ujarnya.

Boni Hargens menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan fundamental dalam penguatan demokrasi ke depan. Integrasi ASN sipil ke dalam Polri membawa sejumlah implikasi struktural dan normatif yang perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan — mulai dari pengacara, notaris, akademisi hukum, hingga lembaga pengawas independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam jangka panjang, kebijakan ini meletakkan fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih matang — di mana lembaga keamanan negara bukan lagi entitas tertutup, melainkan bagian integral dari ekosistem pemerintahan sipil yang terbuka dan akuntabel.

“Kebijakan pembukaan jabatan Polri bagi ASN sipil ini perlu ditindaklanjuti dengan regulasi teknis yang jelas, termasuk kriteria jabatan yang dapat diisi, mekanisme seleksi, dan jaminan independensi fungsional, guna memastikan implementasi yang efektif dan berkeadilan,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai upaya penjajakan peluang investasi dari Jepang pada proyek-proyek transportasi strategis DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan peluang sangat baik.

"Ini suatu peluang yang sangat baik dalam rangka untuk memperbanyak dan mempercepat pelayanan transportasi publik di Jakarta," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan dukungan dari pemerintah pusat dan transparansi kepada publik menjadi kunci jika Pemprov DKI ingin penjajakan investasi dari Jepang tersebut.

"Menurut saya, kaitan dengan upaya penjajakan investasi dari Jepang ini, kalau memang itu mau dikonkretkan memang harus ada dukungan dari pemerintah pusat," kata Trubus.

Transparansi kepada publik juga menjadi salah satu kunci agar ada keterbukaan dan transparansi sehingga masyarakat bisa mengetahui serta memahami skema-skema investasi yang akan diimplementasikan pada proyek-proyek transportasi strategis DKI Jakarta.

Trubus juga memandang bahwa penjajakan investasi Jepang berpeluang untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Ini membuka peluang-peluang lebih luas, termasuk lapangan pekerjaan dan sebagainya," katanya.

Sebagai informasi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir pernah melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta untuk menjajaki potensi investasi dari Jepang pada sejumlah proyek strategis di provinsi tersebut.

Penjajakan ini dilakukan melalui pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemprov, mulai dari pembahasan teknis hingga peninjauan langsung ke lapangan.

Selain itu kerja sama sister-province antara Jakarta dan Tokyo yang telah aktif terjalin sejak 1989 diperkuat dengan kehadiran lebih dari 10 ribu warga Jepang yang bekerja di 1.500 perusahaan di ibu kota.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Biasanya menurut pengalaman setelah komoditas 'booming', biasanya diikuti oleh 'booming' properti

Jakarta (ANTARA) - Ahli properti Panangian Simanungkalit memprediksi "booming" properti akan terjadi sekitar dua tahun lagi dari sekarang.

"Perkiraan saya, 'booming' properti itu akan terjadi sekitar dua tahun dari sekarang," ujar Panangian di Jakarta, Senin.

Menurut dia, setelah pemerintah mengumumkan pencapaian pertumbuan ekonomi 5,61 persen pada kuartal pertama tahun ini, maka dirinya meyakini inilah momentum kebangkitan bisnis properti di Indonesia.

"Biasanya menurut pengalaman setelah komoditas booming, biasanya diikuti oleh booming properti," katanya.

Tapi kali ini, lanjutnya, terdapat persoalan geopolitik yang membuat harga minyak melonjak dan tentu saja emas juga meningkat, bahkan di luar ekspektasi banyak orang.

Jadi kalau komoditas sudah meningkat, kemudian harga minyak sudah terprediksi walaupun masih ada persoalan negosiasi antara Amerika dengan Iran saat ini. Namun bisa diperkirakan bahwa ekonomi itu sudah mulai akan stabil satu dua bulan ke depan.

"Oleh karenanya biasanya properti akan ikut. Setelah mata uang (currency) sudah stabil, kemudian emas sudah memuncak bahkan sudah mulai stabil dan turun, kemudian komoditas juga sudah memuncak dan sudah stabil, maka properti adalah gilirannya," ujarnya.

Panangian mengajak masyarakat untuk segera mengambil peluang ini untuk berinvestasi pada sektor properti sebelum booming properti tiba.

"Banyak orang mengatakan begini, investasi tunggu saja dulu nanti setelah kelihatan bangkit. Kalau sudah kelihatan bangkit harga properti sudah naik. Jadi justru waktu yang tepat adalah ketika banyak orang ragu. Kalau orang sudah yakin maka itu sudah telat pastinya. Sekarang orang masih ragu ini antara iya dan tidak," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

Menurut Purbaya, fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun.

Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026