JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai tindakan diskriminatif kepada para penyintas HIV/AIDS tak bisa dibenarkan. Sebab, dia menilai tak ada satu orang pun yang memiliki keinginan mengidap penyakit tersebut.

"Semua itu enggak pengen sakit, semua pengen sehat. Semua rakyat punya hak sehat yang sama, itu yang harus kita tekankan," katanya saat memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia di Ancol, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Ribka mengatakan, PDIP akan terus mendorong para pengidap HIV/AIDS untuk mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Dia juga mengaku prihatin sebab mereka kerap kesulitan untuk mendapatkan obat dari rumah sakit.

"Kadang-kadang mereka tebus obat aja mengalami diskriminasi, misalnya dari jam 5.00 pagi pulang jam 16.00 sore, kadang bawa bekal dulu," katanya.

"Terus yang belum punya BPJS kita akan usahakan punya BPJS karena itu kan pengobatan yang panjang seumur hidupnya harus terus berobat. Ya, mahal juga, obat yang terus gitu," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris mengungkapkan keprihatinannya terhadap penderita HIV/AIDS yang kerap distigma negatif di masyarakat. Charles yang membidangi urusan kesehatan DPR mengaku kerap menerima laporan soal kesulitan para penyintas virus mematikan tersebut.

Menurut dia, para penderitaan HIV/AIDS saat ini masih tak mudah hidup di Indonesia. "Saya sangat mengetahui bahwa teman-teman hari ini yang statusnya HIV positif hidupnya tidak mudah di negeri ini. Saya masih mendapatkan banyak sekali keluhan terkait dengan akses mendapatkan obat, adanya diskriminasi, dan lain-lain," kata Charles.

Padahal, menurut dia, layanan kesehatan merupakan milik semua orang. Karenanya, pemerintah mestinya dan petugas kesehatan mestinya tak melakukan tindakan diskriminatif. “Layanan kesehatan adalah hak semua warga negara, dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali," katanya

PDIP memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember. Acara digelar dengan mengundang ratusan pengidap dari sekitar Jabodetabek untuk berekreasi di Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.

DEPOK - Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia (UI) menggelar kegiatan pengabdian masyarakat di Yayasan Vina Smart Era Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap anak HIV/AIDS (ADHA).

Program pengabdian masyarakat bertajuk “Pencegahan Diskriminasi terhadap Anak dalam HIV/AIDS (ADHA)” ini dipimpin Sapto Priyanto, dan Amanah Nurish, dengan dukungan para mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB).

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat. Dibuka dengan penampilan penuh makna dari anak-anak dengan HIV/AIDS (ADIV) yang membawakan lagu dan puisi sebagai simbol semangat dan harapan.

Dalam kegiatan itu, para narasumber menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman publik mengenai HIV/AIDS, terutama dalam konteks pencegahan penularan dari orang tua ke anak serta penghapusan stigma sosial terhadap Orang dengan HIV (ODIV) dan Anak dengan HIV (ADIV).

Pendiri Vina Smart Era Ropina Tarigan atau Vina Tarigan menegaskan banyak anak-anak yang positif HIV meninggal karena faktor disikriminasi sosial, akibatnya mereka tidak lagi tertib dalam mengonsumsi obat sehingga lebih banyak yang tak tertolong.

“Banyak anak meninggal bukan karena penyakitnya, melainkan karena diskriminasi sosial, terutama di lingkungan sekolah yang masih menolak anak-anak yang terdeteksi positif HIV, sehingga mereka tidak disiplin lagi dalam mengkonsumsi obat,” kata Vina, Sabtu (8/11/2025).

Ia juga turut membagikan pengalaman perjuangannya dalam mendirikan yayasan Vina Smart Era . Ia mengaku awalnya sempat mendapat penolakan keras dari lingkungan sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat pun pada akhirnya bisa lebih melek dan mau menerima keadaan dengan memberikan dukungan dalam penanganan anak-anak terpapar HIV.

“Tetapi lambat laun dengan ketulusan dan pendampingan, kini masyarakat mulai berubah. Kebahagiaan terbesar kami adalah ketika anak-anak merasa diterima oleh masyarakat,” ujarnya.

Atas kehadiran dan kepedulian civitas akademika dari Universitas Indonesia tersebut, Vina mengaku bersyukur dan berterima kasih. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia atas kepeduliannya terhadap Anak dengan HIV/ AIDS,” ucap Vina.

Dosen pendamping yakni Amanah Nurish juga menyinggung soal tantangan dalam akses layanan kesehatan, seperti kendala birokrasi BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat HIV, efek samping obat yang berat, serta kurangnya edukasi bagi tenaga kesehatan seperti bidan terkait pencegahan penularan dari ibu ke anak.

“Kita perlu mengedukasi tidak hanya masyarakat, tetapi juga institusi yang melayani mereka. Diskriminasi di tingkat manapun dapat berdampak fatal bagi tumbuh kembang anak,” ujar Nurish.

Sementara itu, Sapto Priyanto menyampaikan edukasi masyarakat menjadi penting untuk mencapai target pemerintah Triple Zero tahun 2030: Zero Infection, Zero Discrimination, dan Zero Death.

“Melalui kegiatan pengabdian ini, UI berkomitmen menghadirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya untuk membangun empati,” ucap Sapto.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi refleksi yang menekankan pentingnya kolaborasi antara universitas, komunitas, dan lembaga pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bebas diskriminasi serta mendukung hak-hak anak dengan HIV/AIDS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan tekadnya untuk memperjuangkan penghapusan sistem kerja outsourcing di Indonesia. Ia menyebut, hal itu akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

"Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita mau hapus sistem outsourcing. Inilah ruang kesempatan kita menghapus sistem outsourcing," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, praktik outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek selama ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja. Banyak buruh yang melakukan pekerjaan sama dengan karyawan tetap, namun tidak mendapatkan hak yang setara, termasuk pesangon saat di-PHK.

"Itu nanti dalam undang-undang yang baru, kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, kami mau perjuangkan dapat pesangon. Apa bedanya orang kerja dikontrak dengan orang karyawan tetap? Mau jenis pekerjaannya sama? Cuma status hubungannya yang berbeda. Kenapa dia dapat pesangon kalau dipecat, kenapa ini nggak dapat pesangon? Maka perjuangan kami akan all out," tegasnya.

Iqbal menegaskan, perjuangan serikat buruh akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif antara pekerja kontrak dan pekerja tetap.

"Saya akan all out, kawan-kawan. Tolong dibantu. Harus sama. Sepanjang masa kerjaannya sama, jenis pekerjaannya sama, dan tanggung jawabnya sama. Itu yang dibilang tidak boleh diskriminasi. Nggak boleh diskriminasi," ujarnya.

Ia menilai, perusahaan selama ini lebih memilih menggunakan tenaga kerja kontrak karena lebih mudah memecat dan tidak memiliki kewajiban memberikan pesangon.

"Kerjanya sama. Jenis pekerjaannya sama. Masa perlakuannya beda. Kalau saya menggunakan karyawan kontrak, lebih mudah memecat. Jangan lupa ada pesangon. Gitu," sambung dia.

Selain menyoroti sistem outsourcing, Said Iqbal juga menegaskan, regulasi ketenagakerjaan ke depan harus melindungi tenaga kerja lokal dan tidak memberi ruang terlalu besar bagi pekerja asing di sektor-sektor strategis.

"Rencana-rencana yang baru juga, tidak boleh asing. Nanti kalau media asing, jurnalis boleh asing, dokter boleh asing, wartawan boleh asing, di satu industri jurnalistik dalam negeri, tapi wartawannya asing. Kacau. Kita nggak boleh," kata Iqbal.

Ia memastikan, aksi-aksi buruh masih akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2025 mendatang, untuk menekan pemerintah dan DPR agar mendengar tuntutan mereka.

"Aksi di daerah sampai Desember. Jadi di daerah masih ada aksi serentak sampai Desember 2025," pungkasnya.

Foto: Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Ribuan buruh memadati Aula JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025), untuk mengikuti konsolidasi nasional serikat pekerja. Berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya yang digelar di jalanan, kali ini para buruh memilih melangsungkan aksinya di dalam ruangan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Walikota Kota New York Zohran Mamdani menanggapi serangan rasis dan tidak berdasar dari lawan-lawannya. Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya, sehari sebelum pemungutan suara awal.

Mamdani mengkritik lawan-lawannya yang dinilai menyebar kebencian berbasis agama. Dia menyoroti bahwa Islamofobia yang mereka tunjukkan tidak hanya mempengaruhinya sebagai calon Demokrat, tetapi juga hampir satu juta Muslim yang tinggal di New York.

"Menjadi seorang Muslim di New York berarti menerima penghinaan, tetapi penghinaan tidak membuat kita berbeda. Ada banyak warga New York yang menghadapinya. Ini adalah toleransi dari penghinaan itu yang melakukannya," katanya dalam pidatonya, dilansir AlJazeera, Sabtu (25/10/2025).

Mamdani yang juga merupakan anggota Majelis Negara Bagian New York saat ini menjelaskan bahwa meski fokus kampanyenya adalah isu keterjangkauan, lawan-lawannya baru-baru ini menunjukkan bahwa Islamofobia telah muncul sebagai salah satu dari sedikit bidang kesepakatan.

Memang, pidatonya disampaikan sehari setelah Andrew Cuomo, mantan gubernur dan lawan utamanya, tertawa saat pembawa acara radio Sid Rosenberg mengatakan Mamdani akan bersorak jika ada lagi serangan 11 September. Cuomo, yang kalah dalam pemilihan pendahuluan Demokrat dari Mamdani pada Juni, menanggapi dengan singkat: "Itu masalah lain."

Basim Elkarra, Direktur Eksekutif kelompok advokasi Muslim CAIR Action, mengecam pernyataan Cuomo dan menganggap hal tersebut berbahaya dan tercela.

Selain itu, Mamdani menuturkan bahwa ia juga telah difitnah oleh calon Partai Republik Curtis Sliwa selama debat.

Ia juga berbagi pengalaman pribadi, termasuk bibinya yang berhenti naik kereta bawah tanah setelah 11 September karena merasa tidak aman dengan jilbabnya, dan seorang anggota staf yang mendapati kata 'teroris' dicat semprot di garasi mereka, serta saran agar ia tidak perlu memberi tahu orang-orang bahwa ia Muslim jika ingin memenangkan pemilihan.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang kecaman muncul di India setelah sejumlah umat Muslim dituduh mengganggu ketertiban umum hanya karena memasang papan bertuliskan "Aku cinta Muhammad" saat perayaan Maulid Nabi di negara bagian Uttar Pradesh.

Kasus bermula pada 4 September di kawasan Syed Nagar, Kanpur, ketika warga Muslim memasang papan "Aku cinta Muhammad" sebagai bagian dari dekorasi Maulid Nabi. Namun, papan itu memicu protes dari kelompok Hindu setempat hingga akhirnya diturunkan polisi.

Tak lama kemudian, sembilan pria Muslim dan 15 orang tak dikenal didakwa atas tuduhan "menghasut permusuhan antarumat beragama".

"Kami punya izin resmi untuk dekorasi itu. Setiap orang berhak menjalankan agamanya sesuai konstitusi," ujar salah satu warga Muslim yang menjadi terdakwa kepada Al Jazeera, dikutip Selasa (21/10/2025).

Beberapa hari setelah insiden Kanpur, kasus serupa terjadi di Bareilly, yang berjarak sekitar 270 kilometer. Di sana, sebanyak sembilan Muslim, termasuk seorang ulama, dilaporkan ke polisi dengan tuduhan "mengganggu kerukunan umat beragama".

Protes akhirnya pecah pada 26 September, ketika ribuan warga membawa poster "Saya cinta Muhammad" dan mengecam tindakan polisi.

Kerusuhan pecah usai pemerintah setempat menyatakan aksi tersebut ilegal. Polisi membubarkan massa dengan kekerasan, menangkap puluhan orang termasuk ulama Maulana Tauqeer Raza Khan, dan memutus akses internet di kota itu.

Dalam pesan videonya sebelum ditangkap, Khan menyebut tindakan tersebut sebagai "penindasan terhadap ekspresi keagamaan umat Muslim". "Upaya untuk menekan sentimen keagamaan kami akan menjadi bumerang," ujarnya.

Pemerintah Uttar Pradesh di bawah kepemimpinan Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu garis keras dari Partai Bharatiya Janata (BJP), membenarkan langkah keras tersebut. Ia menyebut kerusuhan Bareilly sebagai "upaya yang direncanakan untuk mengganggu kerukunan sosial".

Namun, kelompok hak asasi manusia menilai tindakan itu berlebihan dan diskriminatif. "Pemerintah BJP ingin menanamkan rasa takut agar umat Muslim tidak berani menyuarakan hak-hak mereka," kata aktivis Sumaiya Rana.

Sekretaris Asosiasi Perlindungan Hak Sipil (APCR), Nadeem Khan, menambahkan setidaknya ada 22 laporan polisi dengan lebih dari 2.500 nama warga Muslim yang disebutkan.

"Slogan cinta terhadap Nabi dijadikan alasan kriminalisasi," ujarnya.

Aktivis hak asasi Vandana Mishra juga menilai kebijakan ini menunjukkan standar ganda. "Komunitas Hindu bisa dengan bebas mengusung slogan keagamaan, tapi minoritas bisa ditangkap hanya karena menunjukkan cinta pada nabinya," ujarnya.

Partai oposisi Samajwadi mengecam tindakan pemerintah negara bagian. "Pemerintah berbicara soal demokrasi tapi bertindak dengan cara yang bertentangan," kata pemimpin oposisi di Majelis Uttar Pradesh, Mata Prasad Pandey.

Sementara itu, pengacara Zia Jillani yang membela beberapa terdakwa menegaskan bahwa mereka berasal dari kelompok masyarakat miskin. "Politik kebencian ini memangsa kaum lemah, memanfaatkan kerentanan mereka sambil mengabaikan keadilan," ujarnya.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]