JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengendus adanya dugaan keterlibatan sosok politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. BEM Bersatu menduga gerakan penolakan tersebut sudah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.

Juru Bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula membeberkan dugaan sosok tersebut adalah politikus PDIP Andi Widjajanto yang ikut di tengah massa aksi. Selain itu, kata dia, mobil Fortuner yang digunakan pimpinan aksi penolakan MBG Tiyo Ardianto diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.

"Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Dugaan itu Mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Selain itu, diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi," kata Rahmat dalam konferesi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, adanya jejaring politik praktis yang diduga ikut menunggangi gerakan penolakan MBG. Menurutnya, Tiyo diketahui menghadiri forum yang sama dengan sang purnawirawan di Bandung baru-baru ini. Jejaring ini dinilai patut dicermati karena mencederai kemurnian pergerakan mahasiswa.

"Keterkaitan dugaan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung (18 Juni 2026) bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," kata Rahmat.

Atas dasar temuan tersebut, BEM Bersatu menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dan mobilisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh elite politik demi perebutan kekuasaan. “Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," pungkasnya.

Bantahan PDIP Terhadap Tuduhan BEM Bersatu

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menanggapi siaran pers yang dikeluarkan oleh pihak yang menamakan diri "BEM Bersatu". “Kami memandang perlu untuk meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui metode ‘cocokologi’ yang sangat dipaksakan,” kata Guntur Romli dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Selasa (16/6/2026).

Doa menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan aksi-aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan PDIP adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan poin-poin bantahan sebagai berikut:

1. Kegilaan Logika "Cocokologi" yang Dipaksakan

Tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan:

Faktanya: Siti Nuraeni dan Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso bukanlah kader maupun pengurus PDI Perjuangan.

“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan (mobil Fortuner) milik seorang warga sipil (Siti Nuraeni), lalu ditarik ke hubungan persaudaraan (Setyo Sularso), kemudian ditarik lagi ke hubungan besan (Andika Perkasa), untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir (fallacy) yang nyata,” ujarnya.

Dalam realitas sosial dan politik, kata Guntur Romli, pilihan politik antara adik, kakak, maupun besan belum tentu sama dan tidak bisa digeneralisir secara serampangan.

2. PDI Perjuangan Sama Sekali Tidak Terlibat

“Kami menegaskan PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi-aksi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya terkait program MBG,” katanya.

Dia menambahkan, PDI Perjuangan juga tidak pernah menugaskan pengurus maupun kadernya untuk melibatkan diri dalam teknis gerakan mahasiswa tersebut.

“Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa,” jelasnya.

3. Jangan Merendahkan Independensi dan Integritas Mahasiswa

Guntur menilai tuduhan murahan dari "BEM Bersatu" yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" atau "disusupi" oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa.

Dia melanjutkan, mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat. “Menuduh setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkapnya.

4. Menghormati Suara Kritis Sebagai Bagian dari Demokrasi

Dia mengatakan, PDI Perjuangan selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Dikatakannya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah (termasuk program MBG) tanpa harus dicap sebagai "alat politik" pihak tertentu.

“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” jelasnya.

5. Mendesak semua pihak, termasuk "BEM Bersatu", untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.

“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur "cocokologi" kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyoroti langkah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan bersafari dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Deddy tak kaget dengan kabar tersebut lantaran Jokowi dinilai sudah mengenakan "jaket" PSI dari dulu.

"Memangnya dari dulu dia tidak di PSI, kan anaknya sudah Ketua Umum dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN," ucap Deddy dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Kendati demikian, Deddy menegaskan bahwa PDIP sudah tak punga urusan lagi dengan Jokowi. Pasalnya, kata dia, Jokowi sudah dipecat dari keanggotaan PDIP.

"Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," tegas Deddy.

Deddy pun tak ingin bepsepekulasi safari Jokowi berdampak bagi PDIP. Sebab, kata dia, gelaran pemilu masih terbilang jauh.

"Kami terus mengawasi gerakan mereka yang terus menerus berusaha membujuk kader-kader PDIP untuk masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai dan kader," ucap Deddy.

"Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut," tegasnya.

JAKARTA - Akademisi Iwan Setiadi mengatakan dukungan manajemen dalam struktur anggaran kementerian tidak bisa secara otomatis disamakan dengan belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata. Menurut Iwan, kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Dia menuturkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan untuk memastikan layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia. “Kalau dukungan manajemen hanya dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan," ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iwan untuk merespons kritik Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM. Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebanyak 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan 34,1 persen untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut Iwan, sebagian alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik. Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.

“HAM tidak hanya membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan dengan skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” terang Iwan.



Iwan menjelaskan, kementerian baru seperti KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen harus dinilai dari output dan manfaatnya, bukan hanya dari label anggarannya.

“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga?” ujar dia.

Ia menambahkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, evaluasi terhadap KemenHAM perlu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya membaca komposisi belanja secara administratif. Pendek kata, bagi Iwan, Rieke ‘Oneng’ gagal paham. Ia lalu memaparkan data.

Lihat video: MBG MASUK RADAR EVALUASI: Anggaran Rp85 Triliun yang Belum Terserap!



Kementerian Keuangan di Pagu Anggaran 2026, Dukungan Manajemen (DukMan) sebesar 49 T, dan dukungan program teknis 3 T, Sekretariat Negara (Setneg) anggaran DukMan 2,4 T dan Program teknis 229 M, di Lingkungan Komisi XIII ada Kementerian Imipas juga sama untuk DukMan dianggarkan 10,4 T dan untuk program teknis 2,9 T. Hampir semua data-data kementerian lembaga menunjukkan hal yang sama. Sebagai wakil rakyat, menurut Iwan, sebaiknya Rieke tak asal bunyi (Asbun).

Menurut Iwan, apabila dukungan manajemen diarahkan untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, serta koordinasi pemulihan, maka pos tersebut tetap memiliki korelasi langsung dengan pelayanan HAM.

“Belanja pegawai memang harus dikendalikan. Tetapi SDM pemeriksa, analis kebijakan, tenaga layanan pengaduan, dan aparatur respons cepat juga bagian dari mesin pelayanan publik. Negara tidak bisa hadir membela korban HAM tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja,” urai Iwan.

Lebih lanjut, Dosen Ekonomi ITB Achmad Dahlan ini mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM. Perdebatan anggaran tidak boleh membuat berhenti pada dikotomi antara birokrasi dan korban, melainkan bergerak pada efektivitas pelayanan.

“Yang harus dikawal adalah orientasinya. Dukungan manajemen harus menjadi tulang punggung pelayanan HAM. Jika diarahkan dengan benar, pos ini justru bisa memperkuat kehadiran negara bagi warga yang haknya dilanggar,” pungkas Iwan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Abidin Fikri mengecam keras praktik pengkaplingan tenda yang ditemukan dalam pelaksanaan haji Indonesia Tahun 2026, yang dilakukan oleh sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji/Umrah (KBIH/KBIHU). Menurut Abidin Fikri yang juga Tim Pengawas Haji DPR ini, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika pelayanan penyelenggaraan haji, tetapi juga membahayakan hak dan keselamatan jemaah, serta merusak kredibilitas penyelenggaraan haji nasional yang menjadi tanggung jawab pelaksanaannya oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Abidin Fikri mendesak segera Kementerian Haji dan Umrah RI melakukan langkah-langkah konkret dengan mencabut izin operasional KBIH/KBIHU yang terbukti melakukan pengkaplingan tend,a bahkan melakukan pungutan liar dengan berdasarkan pemeriksaan administratif dan bukti lapangan yang memadai.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” ujar Abidin Fikri, Jumat (22/5/2026).

Tim Pengawas Haji DPR dan Komisi VIII DPR bakal terus mengawasi dengan seksama pengaturan teknis pelayanan penempatan tenda dan fasilitas di Arafah, Musdalifa dan Mina (Armuzna) yang harus melindungi akses jemaah tanpa diskriminasi; pastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terpadu antara Kementerian Haji dan Umrah, PPIH, syarikah dan otoritas Saudi Arabia.

“Kami tidak akan menoleransi komersialisasi dan praktik yang memperburuk kualitas pelaksanaan ibadah haji rakyat Indonesia. Haji adalah amanah suci; penyelenggara harus memastikan keselamatan, kesetaraan, dan kehormatan jamaah. Jika ada pihak yang memanfaatkan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, negara harus bertindak tegas,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harris Turino menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Persoalan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR pada Senin (18/5/2026).

Penurunan nilai mata uang ini dinilai tidak hanya disebabkan oleh tekanan global, melainkan juga dipicu oleh masalah domestik dan merosotnya kepercayaan investor. Faktor internal tersebut meliputi isu fiskal, defisit transaksi berjalan, serta besarnya arus modal yang keluar dari Indonesia.

Guna meredam depresiasi, BI dilaporkan telah menerapkan berbagai instrumen stabilisasi moneter. Langkah tersebut mencakup intervensi pasar valuta asing yang menguras cadangan devisa dari US$156 miliar menjadi kisaran US$146 miliar, peningkatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) ke angka 6,41%, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Catatan legislatif menunjukkan BI telah membeli SBN senilai Rp332 triliun sepanjang 2025 dan menambah lagi sebesar Rp133 triliun pada tahun ini. Selain itu, batas pembelian dolar AS juga diperketat oleh bank sentral dari nilai Rp50.000 menjadi Rp25.000.

“Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik Pak,” ujar Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR dalam rapat tersebut.

Harris menjabarkan lebih lanjut mengenai sejumlah indikator internal yang sedang dihadapi oleh perekonomian nasional saat ini. “Ada masalah di fiskal, ada masalah di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” tuturnya.

Kondisi pasar modal juga menjadi perhatian karena investor asing yang keluar dari bursa saham tidak mengalihkan dananya ke pasar surat utang negara, meskipun tingkat imbal hasil atau yield terpantau meningkat. “Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” lanjutnya.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan sentimen yang cukup besar di kalangan pelaku pasar. “Seharusnya mereka hanya mengimbangi portofolio antar instrumen di dalam rupiah. Ini saat ini tidak terjadi. Sehingga ada isu kepercayaan di sini yang cukup besar,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Edi Purwanto meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar penerbangan. Kebijakan ini mencuat di tengah potensi kenaikan harga tiket pesawat domestik akibat naiknya harga avtur.

Anggota Komisi V DPR ini menilai bahwa kenaikan harga avtur memang dapat berdampak pada biaya operasional maskapai. Namun, pemerintah tidak boleh membiarkan seluruh beban tersebut langsung dialihkan kepada masyarakat melalui kenaikan harga tiket.

“Kalau memang ada kenaikan biaya operasional akibat harga avtur, pemerintah harus memastikan hitungannya terbuka. Jangan sampai fuel surcharge ini justru menjadi ruang bagi kenaikan tiket yang berlebihan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Dia mendorong Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penetapan fuel surcharge. Menurutnya, kebijakan tersebut harus transparan, proporsional, dan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi dunia usaha.

Ia juga meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan terhadap maskapai penerbangan. Ia menegaskan, penerapan tarif tambahan bahan bakar harus diawasi agar tidak menjadi alasan bagi maskapai untuk menaikkan tarif secara tidak wajar.

“Jangan sampai setiap kali biaya operasional naik, masyarakat selalu menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri penerbangan dan kemampuan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Edi Purwanto menjelaskan, transportasi udara memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarwilayah. Bagi banyak daerah, terutama wilayah kepulauan, Indonesia timur, dan daerah terpencil, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian BUMN dan PT Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga avtur di seluruh bandar udara. Ia meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang memiliki biaya distribusi tinggi agar tidak terjadi ketimpangan harga yang berdampak pada tiket pesawat.

“Pertamina dan BUMN terkait harus memastikan pasokan avtur aman dan harga tetap stabil di seluruh bandara. Jangan sampai daerah-daerah yang jauh dan terpencil menanggung beban lebih besar, lalu akhirnya masyarakat juga yang terkena dampaknya,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengatakan pertemuan itu membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis antara Indonesia dan Thailand.

“Intinya kita ingin perdagangan antara Indonesia dan Thailand itu meningkat terutama dalam penggunaan mata uang Bath dan Rupiah, selain itu upaya meningkatkan jumlah turis dari Thailand juga akan kita upayakan,” ungkap Utut.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah hambatan ekonomi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk peluang peningkatan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand, termasuk penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara.

Utut mengungkapkan pihaknya juga membahas isu terkait pemerintah Myanmar yang mengeluhkan perlakuan diskriminatif dari blok ASEAN setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu mem-blacklist kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

“Hal ini tentu bukan urusan dari DPR RI melainkan urusan dari Kementerian Luar Negeri, namun kita juga akan mendorong agar Myanmar dapat kembali masuk dalam ASEAN,” pungkasnya.

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta agar truk pupuk diprioritaskan di tengah kondisi kelangkaan solar.

Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.

Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.

“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.

Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.

Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.

Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritisi pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ di Kota Ternate, Maluku Utara, yang dilakukan Dandim 1501/Ternate. Adapun pembubaran dilakukan dengan alasan adanya penolakan masyarakat, terutama di media sosial (medsos), lantaran judul film dianggap provokatif.

Menurut TB Hasanuddin, tindakan tersebut berpotensi melanggar konstitusi serta melampaui tugas pokok dan fungsi TNI. “Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum,” kata TB Hasanuddin, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menuturkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. “Pasal 28F UUD RI 1945 menjamin hak asasi setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada putusan atau bukti berkekuatan hukum yang menyatakan film tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. “Kalau ada pihak yang menilai isi film tidak tepat atau provokatif, maka seharusnya dibantah dengan data, klarifikasi, dan argumentasi," imbuhnya.

Dia pun menekankan bahwa pembubaran kegiatan masyarakat bukan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI. “Dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI telah diatur daftar tugas OMSP," ungkapnya.

"Tidak ada satu pun tugas OMSP yang menyebut TNI berwenang membubarkan kegiatan nonton bareng atau diskusi masyarakat dengan alasan apa pun,” sambungnya.

Dia mengatakan, apabila terdapat indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka langkah yang tepat adalah berkoordinasi dengan aparat kepolisian. “Kalau memang ada potensi gangguan kamtibmas, seharusnya TNI segera berkoordinasi dengan kepolisian sesuai aturan UU. TNI tidak perlu melakukan tindakan langsung yang melampaui tupoksinya,” ujarnya.

Dia berpendapat bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, terutama dalam menjalankan proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun program besar yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Ini konsekuensi apabila pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan kurang melibatkan masyarakat sejak awal," kata dia.

"Proyek besar yang menyentuh ruang hidup masyarakat harus dibicarakan secara terbuka dan melibatkan publik secara maksimal,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dan transparansi dalam setiap kebijakan strategis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun resistensi di masyarakat. “Pemerintah harus hadir dengan penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Sosialisasi itu penting agar publik memahami tujuan proyek, dampaknya, dan manfaatnya," pungkasnya.

BENGKALIS - Anggota DPR Dapil Riau I Dewi Juliani menyerap langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam kunjungan resesnya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai persoalan daerah, mulai dari kondisi fiskal daerah hingga infrastruktur, ke tingkat pusat.

Dewi Juliani turut menyalurkan dan mengawal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sela-sela kegiatan Dewi juga menengok langsung rumah-rumah warga.

“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, Rabu (29/4/2026).



Ia menegaskan bahwa program bantuan tersebut tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Dewi juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujar legislator PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Dewi menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial (CSR) BUMN agar tepat sasaran. Ia mengaku telah meninjau langsung kondisi penerima bantuan di lapangan.

“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.

Dewi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis daerah yang akan dibawanya ke pusat, termasuk kondisi APBD Kabupaten Bengkalis serta infrastruktur transportasi dan lingkungan.

“Soal kapal roro dan abrasi, ini akan saya bawa ke pusat. Mohon doa agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, mengapresiasi kehadiran Dewi yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di daerah. “Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” terangnya.

Ia menyebut dukungan masyarakat Bengkalis terhadap Dewi cukup besar dan berharap perhatian tersebut terus berlanjut dalam bentuk program nyata. “Dari sekitar 45 ribu suara di daerah ini, kami melihat beliau tetap hadir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.

Septian juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan. Ia berharap aspirasi terkait APBD Bengkalis dapat disampaikan ke pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan di DPR RI.

“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat,” ucapnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut berdampak hingga ke tingkat bawah pemerintahan. “Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” pungkasnya.

Dalam kunjungan reses tersebut, hadir sejumlah camat lurah dan warga Bengkalis. Sebagai informasi, persoalan kapal roro dan abrasi menjadi perhatian di Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir.

Keterbatasan armada dan layanan penyeberangan kerap menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sementara abrasi pantai terus menggerus wilayah pesisir dan mengancam permukiman warga, sehingga membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah.

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ono Surono (ONS) turut menyaksikan rumahnya di Jalan Jati Indah V, Bandung, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

"Dalam proses penggeledahan tentu ada pihak-pihak dari saudara ONS yang ikut menyaksikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Di amenjelaskan, kehadiran dari pihak Ono Surono penting. Sebab, salah satunya untuk menyaksikan terkait penyitaan yang dilakukan dalam penggeledahan tersebut.

"Tentu nanti dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ketika ada barang bukti yang diamankan dan disita tentu juga atas pengetahuan dari pihak ONS," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Kali ini, lokasi yang disasar merupakan kediaman Ono Surono (ONS) yang berlokasi di Bandung pada Rabu (1/4/2026).

"Hari ini Rabu (1/4), Penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Budi belum mengungkapkan apa saja yang diangkut timnya dari penggeledahan tersebut. Sebab, proses penggeledahan masih berjalan.

"Kegiatan masih berlangsung. Kami akan update perkembangannya," ujarnya.