JAKARTA - Massa buruh masih menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026) sore. Akibatnya, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mengalami kepadatan.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota tepatnya dari arah Semanggi menuju Slipi tampak padat. Kepadatan terjadi karena massa buruh masih demo di depan Gedung DPR.

Petugas kepolisian hingga pukul 17.00 WIB masih menutup Jalan Gatot Subroto, khususnya jalur arteri. Sehingga, kendaraan roda empat dari arah Semanggi menuju Slipi terpaksa harus mengambil rute di Jalan Tol Dalam Kota.

Sedangkan, sepeda motor dialihkan menuju Jalan Gerbang Pemuda menembus Jalan Gelora untuk bisa ke kawasan Slipi. Penutupan dilakukan di Pertigaan Jalan Gatot Subroto dengan Jalan Gerbang Pemuda mengingat ribuan buruh tumpah ruah di Jalan Gatot Subroto.

Di depan Gedung DPR RI, cuacanya terpantau gerimis. Namun, massa buruh bersama elemen mahasiswa masih bertahan melakukan aksi penyampaian pendapat dari atas mobil komando.

Mereka juga membakar ban dan flare. Buruh menyalakan flare berwarna merah menghiasi suasana depan Gedung DPR. Mahasiswa dan buruh di depan Gedung DPR ada yang tampak membubarkan diri, ada juga yang masih bertahan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei kembali menjadi momentum untuk menunjukkan solidaritas, apresiasi, dan penghormatan kepada para pekerja di seluruh dunia.

Pada 2026, Hari Buruh jatuh pada Jumat, 1 Mei 2026, sehingga bertepatan dengan akhir pekan panjang bagi sebagian masyarakat. Di Indonesia, Hari Buruh 2026 ditetapkan sebagai hari libur nasional dan setiap tahun diperingati melalui berbagai kegiatan, mulai dari aksi penyampaian aspirasi, kegiatan sosial, hingga kampanye apresiasi bagi pekerja di berbagai sektor.

Hari Buruh Internasional atau May Day berawal dari aksi besar para pekerja di Chicago, Amerika Serikat, pada 1886. Saat itu, ribuan buruh turun ke jalan untuk menuntut pembatasan jam kerja menjadi delapan jam per hari karena kondisi kerja yang sangat berat.

Aksi tersebut berkembang menjadi rangkaian demonstrasi besar yang kemudian dikenal sebagai Haymarket Affair. Peristiwa itu menjadi simbol perjuangan buruh dan mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan di berbagai negara.

Sejak saat itu, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional yang identik dengan solidaritas pekerja dan penghargaan atas kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi global. Di Indonesia, momentum ini juga digunakan untuk mengapresiasi dedikasi buruh sekaligus menyuarakan isu ketenagakerjaan, seperti kesejahteraan, perlindungan buruh, dan hak-hak pekerja.

Bagi masyarakat yang ingin ikut menyemarakkan Hari Buruh (May Day) 2026, berikut ucapan dan twibbon Hari Buruh yang sudah Bisnis rangkum.

Twibbon dan Ucapan Hari Buruh 2026:

Twibbon Hari Buruh 2026 menjadi pilihan populer karena mudah digunakan dan tersedia dalam berbagai desain. Mulai dari tema perjuangan buruh hingga ucapan selamat Hari Buruh, pengguna dapat memilih desain yang sesuai dengan preferensi masing-masing.

Platform Twibbonize.com menyediakan beberapa desain twibbon Hari Buruh 2026 yang bisa diakses secara gratis. Desain yang tersedia beragam, mulai dari gaya minimalis, retro, hingga desain yang menonjolkan semangat orasi.

1. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may1

2. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may2

3. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may3

4. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may4

5. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologikutech-labour5

6. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may6

7. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may7

8. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may8

9. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may9

10. https://www.twibbonize.com/gs-buruh26a

11. https://www.twibbonize.com/gs-buruh26b

12. https://www.twibbonize.com/hariburuhsedunia2026

13. https://www.twibbonize.com/selamathariburuh2025

14. https://www.twibbonize.com/hariburuhpandai

15. https://www.twibbonize.com/hariburuhdesain5

16. https://www.twibbonize.com/hariburuhdesain6

17. https://www.twibbonize.com/hariburuh22

18. https://www.twibbonize.com/hariburuhhl

19. https://www.twibbonize.com/hariburuhi3313

20. https://www.twibbonize.com/hrbruhnsnl

21. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAGis6fFric-kuning-putih-modern-hari-buruh-internasional-twibbon/

22. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAGljlqhfXc-kuning-modern-hari-buruh-twibbon/

23. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAF-nfI-Yb0-kuning-hijau-twibbon-selamat-hari-buruh/

24. https://www.canva.com/id_id/contoh/EAFb1xxb8Io-merah-dan-putih-geometris-selamat-hari-buruh-twibbon-ra1361/

25. https://www.twibbonize.com/reviewsteknologiku-tech-may3

Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian RI Resor (Polres) Aceh Tamiang mengimbau kepada kalangan buruh agar tidak mudah terprovokasi saat aksi memperingati aksi Hari Buruh Internasional atau May Day.

"Kami mengingatkan agar para peserta aksi nantinya tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memicu gangguan keamanan," kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi di Aceh Tamiang, Kamis (30/4/2026).

Muliadi mengatakan bahwa Polri mengajak seluruh buruh dan pekerja di wilayah hukum Polres Aceh untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang memperingati setiap 1 Mei.

Dia mengatakan peringatan May Day merupakan momentum penting bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, tetap harus dilakukan dengan cara yang santun, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Silakan menyampaikan aspirasi bila memang mengharuskan, karena itu adalah hak setiap warga negara. Namun, kami mengajak agar dilakukan dengan cara damai, tidak anarkis, serta tetap menghormati kepentingan masyarakat luas," katanya.

Kapolres Aceh Tamiang itu juga memastikan bila memang nanti para buruh ingin menyampaikan aspirasi, pihaknya akan hadir untuk memberikan pelayanan sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Muliadi juga mengimbau para koordinator lapangan untuk tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebelum pelaksanaan kegiatan, guna mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan pengamanan berjalan optimal.

"Dengan sinergi yang baik antara buruh, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat, kita harapkan peringatan May Day di Aceh Tamiang dapat berlangsung dengan damai dan membawa pesan positif bagi semua pihak," kata Muliadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026). Aksi demo dilakukan untuk memprotes kebijakan tunjangan hari raya (THR) hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi demo buruh terkait dengan THR dilakukan karena buruh belum menerima THR hingga saat ini. Selain itu, dia juga menyoroti sejumlah perusahaan bermasalah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawannya.

“Usulan dari buruh H-21 [THR cair], tetapi THR belum juga dibayarkan. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang sudah diancam karyawan kontraknya, dihentikan kontraknya,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (4/3/2026).

Menurutnya, pekerja memiliki hak yang sama dalam menerima THR untuk kebutuhan hari raya, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun transportasi.

Dia juga menyoroti tidak adanya tindakan atau sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi pemberian THR kepada pekerjanya. Selain itu, Said juga meminta agar pemberian THR tak dikenakan pajak.

“Akumulasi THR plus upah kan jadinya besar, sehingga dikenakan pajak progresif, karena itu, sekali lagi kami minta THR tidak dikenakan pajak,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti ancaman PHK massal dari rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit mobil pikap asal India, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Terdapat pula tuntutan lainnya terkait dengan penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan upah murah, revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan, hingga pencegahan oleh pemerintah terkait dampak geopolitik global.

Menurut Said, situasi terkini konflik antara Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran berpotensi menekan aktivitas ekspor-impor Indonesia, memicu efisiensi produksi, dan dapat berujung pada PHK.

“Kami meminta pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah PHK akibat perang Iran dengan Amerika plus Israel,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru yang mengatur perihal pemberian THR menjelang hari raya lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/3/HK.04.00/III/2026.

Edaran ini mengacu pada kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

“Kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarkannya lebih awal sebelum batas waktu tersebut,” kata Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali menggelar aksi demontrasi besar-besaran pada Rabu (28/1/2026) di sejumlah titik di Jakarta, seperti Istana Negara hingga kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi demo buruh di Istana masih berkaitan dengan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Said menjelaskan, terkait dengan aksi di Jakarta, pihaknya menuntut penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar direvisi menjadi Rp5,89 juta per bulan, dari sebelumnya Rp5,73 juta.

Pihaknya juga meminta penundaan penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta karena dinilai hanya berlaku pada perusahaan tertentu, bukan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.

“Meminta UMP DKI direvisi, dan UMSP DKI jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI, karena aneh, ngurusin sekelompok perusahaan saja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, untuk aksi di Jawa Barat, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengembalikan penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 daerah sesuai rekomendasi bupati atau wali kota masing-masing.

Selain itu, KSPI turut menuntut agar pemerintah turun tangan tekait ancaman PHK 2.500 buruh di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur.

Menurutnya, buruh di perusahaan tersebut tidak menerima upah selama 3 bulan karena operasional perusahaan yang berhenti. Hal ini diakibatkan oleh perseteruan keluarga pemilik yang disinyalir menjadi penyebab uang perusahaan tertahan di salah satu bank.

“Kita minta Presiden Prabowo menyelamatkan, mengembalikan uang pemilik perusahaan, sehingga perusahaan bisa hidup kembali. Maka karyawan bisa bekerja, upahnya bisa dibayar, dan tidak terjadi PHK,” ujar Said.

Adapun, terkait dengan aksi unjuk rasa di Kantor Komdigi, dia menyebut tuntutan buruh mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi yang tecermin dari pemblokiran kanal YouTube sejumlah organisasi buruh. Pihaknya juga berencana mendatangi Kantor YouTube Indonesia.

“KSPI akan melakukan aksi pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB,” tutur Said.

JAKARTA - Ratusan buruh beraksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025). Mereka menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Koalisi buruh yang hadir di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Mereka membawa dan memakai atribut koalisi buruhnya masing-masing. Mereka juga membawa spanduk terkait tuntutan penolakan kenaikan UMP DKI 2026 yang nilainya Rp5,7 juta.

Kenaikan buruh seharusnya menjadi Rp5,89 juta. Massa buruh menilai kenaikan UMP DKI 2026 harus berbasis perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Rencananya aksi ini akan dilakukan di kawasan Istana Negara. Hanya saja di lokasi massa aksi sudah diblokade di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Akhirnya mereka menggelar aksi di titik tersebut. Dalam aksi ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga turut hadir di lokasi.

Sementara, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan dan kawasan Patung Kuda tidak terganggu akibat aksi ini. Hanya saja, akses menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Jalan Budi Kemuliaan atau dari arah Patung Kuda Harus ditutup sebagian.

Hanya satu jalur yang dibuka menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Hal itu karena sebagian badan jalan lainnya digunakan untuk aksi buruh.

JAKARTA - Sebanyak 1.392 personel gabungan dikerahkan mengawal aksi buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Kasi Humas Polres Metro Jakarta PusatIptu Erlyn Sumantri menuturkan, personel itu merupakan gabungan dari TNI, Polda Metro Jaya , Polres, dan Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan pelayanan unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat," kata Erlyn kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Dia mengatakan, kepolisian telah menggelar table top war game (TWG) dan apel pengamanan di Pospol Merdeka Barat, Gambir. Kegiatan ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa. Tak cuma itu, pengamanan juga dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Erlyn menegaskan pengamanan dilakukan persuasif. “Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Dia menambahkan, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga, tapi harus dilakukan secara damai. “Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait UMP 2026 merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke PTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025).

Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. "Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Artinya, UMP DKI Jakarta naik 6,17 persen atau Rp333.115 dari tahun sebelumnya.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memastikan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 akan berlanjut ke langkah hukum dan gerakan massa. Presiden KSPI sekaligus pimpinan Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke KPTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12).

Bos Partai Buruh: Tak Masuk Akal UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi



Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Namun pelaksanaan aksi tersebut masih mempertimbangkan situasi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut Said Iqbal, saat ini sebagian besar buruh masih dalam masa libur sehingga mobilisasi massa belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

"Karena sekarang masih masa libur, buruh-buruh masih libur, maka kemungkinan aksi dilakukan pada 29 Desember, jika belum seluruhnya libur," katanya.

Jika tidak memungkinkan digelar pada akhir Desember, aksi dipastikan akan dilakukan pada awal Januari 2026. Said Iqbal menyebutkan, aksi besar-besaran akan berlangsung pada minggu pertama Januari dengan melibatkan ribuan buruh di Jakarta.

"Kalau tidak di 29 Desember, maka di awal Januari 2026. Minggu pertama Januari akan ada aksi buruh Jakarta, dengan ribuan buruh turun ke jalan, ke Istana Negara dan Balai Kota," tegasnya.

Sahkan UMP Jakarta 2026 Rp5,7 Juta, Pramono Janjikan Ini kepada Pengusaha



KSPI dan Partai Buruh menegaskan bahwa penolakan ini merupakan sikap bersama seluruh aliansi serikat pekerja di DKI Jakarta yang menuntut penetapan upah minimum sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka menilai UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan pemerintah daerah masih belum mencerminkan standar hidup layak dan berpotensi menurunkan kesejahteraan buruh di ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan peran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam penetapan pengupahan nasional. KSPI menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas pengumuman resmi Menteri Ketenagakerjaan mengenai formula kenaikan upah minimum.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai proses perumusan peraturan pemerintah tentang pengupahan tidak melibatkan serikat buruh sejak awal. Buruh, termasuk KSPI, juga belum mengetahui isi pasal demi pasal aturan tersebut karena pembahasan di Dewan Pengupahan hanya berlangsung satu kali pada awal November 2025.

“Siapa yang menghitung kebutuhan hidup layak itu? Apakah Badan Pusat Statistik (BPS), Dewan Ekonomi Nasional, atau Kementerian Ketenagakerjaan?” kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/12/2025) lalu.

Ia menegaskan DEN tidak dikenal dalam konsep tripartit dan hanya bersifat ad hoc untuk membantu presiden. Menurut KSPI, definisi kebutuhan hidup layak (KHL) yang digunakan pemerintah tidak merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 yang memuat 64 item kebutuhan hidup layak. Akibatnya, muncul KHL versi pemerintah yang diputuskan sepihak dan dinilai merugikan buruh.

KSPI juga menilai penggunaan definisi KHL tersebut memberi kesan seolah-olah upah minimum yang berlaku saat ini telah melampaui kebutuhan hidup layak. Penilaian itu, menurut Said, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi mengembalikan rezim upah murah.

“Dua peraturan pemerintah lama yang menganut rezim upah murah banyak diadopsi dalam PP pengupahan yang baru,” ujarnya.

KSPI menyatakan menolak penetapan kenaikan upah minimum 2026 jika tetap menggunakan PP pengupahan tersebut. Terkait formula kenaikan upah minimum 2026, KSPI mencatat keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Angka batas atas 0,9 dinilai sejalan dengan usulan serikat buruh.

“Presiden membolehkan 0,9, maka kami akan berjuang di angka itu,” ujar Said.

Ia menyebut KSPI dapat menerima rentang 0,5–0,9 dengan catatan perjuangan buruh diarahkan untuk menetapkan indeks 0,9 di tingkat daerah. KSPI meminta gubernur tidak mengubah rekomendasi bupati dan wali kota yang dihasilkan melalui Dewan Pengupahan kabupaten/kota.

KSPI juga menyoroti informasi awal adanya kecenderungan sejumlah gubernur menetapkan indeks di level bawah sebelum perundingan berlangsung.

“Kami menolak jika rekomendasi itu dicoret,” kata Said.

Ia menilai perubahan sepihak oleh gubernur berpotensi menyalahi semangat keputusan presiden. KSPI memastikan aksi buruh tetap disiapkan sebagai bentuk pengawalan kebijakan. Aksi nasional dipertimbangkan berlangsung setelah pengumuman resmi pada 24 Desember jika empat catatan KSPI terkait indeks dan peran pemerintah daerah tidak dipenuhi.

Dalam waktu dekat, KSPI memprioritaskan aksi di daerah untuk mengawal perundingan di Dewan Pengupahan kabupaten/kota dan provinsi. KSPI menegaskan perjuangan buruh tetap diarahkan pada indeks 0,9 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP–PB) menyatakan akan mengerahkan puluhan ribu buruh untuk menggelar aksi besar di Istana Kepresidenan. Aksi tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah menetapkan upah minimum 2026 menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang baru.

KSPI menilai PP Pengupahan berpotensi menjadi rujukan utama penetapan upah minimum nasional dan daerah tanpa pelibatan serikat pekerja secara memadai. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sendiri dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat, di tengah meningkatnya penolakan dari kalangan buruh.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan buruh menolak PP Pengupahan apabila aturan tersebut telah ditandatangani dan dipaksakan sebagai dasar penetapan upah. “KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar peraturan pemerintah tersebut sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun,” ujar Said Iqbal di Jakarta.

KSPI mengungkapkan penolakan itu didasari proses penyusunan PP Pengupahan yang dinilai tidak partisipatif. Berdasarkan catatan serikat buruh, pembahasan substansial di Dewan Pengupahan hanya dilakukan satu kali, yakni pada 3 November 2025, meskipun regulasi tersebut berpotensi berlaku dalam jangka panjang.

Menurut Said, minimnya pembahasan tidak sebanding dengan dampak kebijakan pengupahan terhadap kehidupan pekerja. “Pembahasan di Dewan Pengupahan cuma sekali. Padahal PP ini bisa berlaku lama, bahkan sampai 10 tahun, dan menyangkut hidup buruh dan keluarganya,” kata dia.

Selain soal proses, KSPI juga menyoroti pengaturan kebutuhan hidup layak dalam PP Pengupahan. Aturan tersebut dinilai membuka peluang daerah tertentu tidak mengalami kenaikan upah karena dianggap telah melampaui batas atas, di tengah terus meningkatnya harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli buruh.

KSPI turut mengaitkan kebijakan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang menegaskan kenaikan upah minimum harus berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks yang adil. Said menilai penggunaan indeks tertentu dalam rentang 0,3 hingga 0,8 berisiko menahan kenaikan upah pada level rendah.

“Kalau indeks 0,3 dipakai, kenaikan upah hanya sekitar 4,3 persen. Angka ini terlalu kecil dan mengarah pada upah murah,” ujarnya.

Sebagai alternatif, KSPI menyampaikan sejumlah usulan kenaikan upah minimum 2026. Opsi tersebut meliputi kenaikan minimal 6,5 persen, rentang 6–7 persen, kisaran kompromi 6,5–6,8 persen, serta penggunaan indeks 0,7–0,9 guna menjaga daya beli buruh.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, KSPI mengonfirmasi rencana aksi nasional pada Jumat, 19 Desember 2025. Massa buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan memusatkan aksi di Istana Kepresidenan, disertai gelombang aksi serentak di berbagai provinsi di Jawa dan Sumatera.

Aksi ini disebut sebagai upaya menekan pemerintah agar meninjau ulang PP Pengupahan serta penetapan UMP 2026 agar selaras dengan rasa keadilan bagi pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Jumat (19/12/2025) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak penetapan UMP 2026 berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru. Menurutnya, beleid itu akan diteken Presiden Prabowo Subianto dan segera diumumkan.

“KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said menyebut unsur buruh tak banyak dilibatkan dalam pembahasan ketentuan RPP Pengupahan. Selain itu, aturan tersebut dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Di samping itu, dia menilai upah murah dapat kembali berlaku mengingat adanya indeks tertentu sebesar 0,3 hingga 0,8 dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 diperkirakan hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Oleh karenanya, dia menyebut bahwa puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan melakukan aksi di Istana Negara pada Jumat mendatang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan umum minimum yang tidak sesuai harapan buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa RPP tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Yassierli lantas menyebut kenaikan UMP kemungkinan akan diumumkan sesegera mungkin.