Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengatakan, kapal MT Balongan menjadi kunci penguatan distribusi energi nasional untuk wilayah Ampenan, Nusa Tenggara Barat; Bima, Nusa Tenggara Barat; Camplong, Jawa Timur; dan Benoa, Bali.

“MT Balongan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional, khususnya untuk wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan logistik yang tidak sederhana,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dengan kapasitas angkut hingga 6.736 DWT dan volume penyaluran hingga 26.000 KL per bulan, armada ini menyalurkan energi ke wilayah Ampenan, Bima, Camplong, dan Benoa dengan proses loading dari Terminal Transit Manggis dan Tanjung Wangi.

Peran ini menjadikan MT Balongan sebagai salah satu armada strategis dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan sektor industri di berbagai wilayah.

Konsistensi penyaluran ini berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, sekaligus memastikan kebutuhan energi tetap terpenuhi di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang beragam.

Kehadiran armada ini menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas energi di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Konsistensi operasional armada ini mendukung agar pasokan energi tetap tersedia secara andal dan tepat waktu bagi masyarakat maupun sektor industri di berbagai wilayah Indonesia,” ucap Arif.

Operasional MT Balongan turut mendorong efisiensi logistik serta percepatan penyaluran energi. Hal ini menjadi krusial di tengah tantangan distribusi yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca laut yang dinamis serta keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.

PT Pertamina Patra Niaga akan terus mengoptimalkan kinerja armada distribusi energi guna memastikan ketersediaan energi yang andal, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membuka jalur karier yang jelas bagi para penerima beasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam operasional armada

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga membuka Program Beasiswa Calon Pelaut sebagai bagian dari upaya menyiapkan talenta maritim yang siap mendukung operasional armada kapal energi.

“Program ini kami rancang sebagai pipeline SDM pelaut yang siap operasional. Tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membuka jalur karier yang jelas bagi para penerima beasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam operasional armada,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Program ini akan menjaring 23 penerima beasiswa yang setelah lulus akan langsung diproyeksikan bekerja sebagai kru kapal di Pertamina Patra Niaga. Pertamina Patra Niaga memandang penguatan talenta pelaut sebagai bagian penting dari keberlanjutan operasional distribusi energi.

Kementerian Perhubungan mencatat terdapat sekitar 1,4 juta pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai negara, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara penyumbang pelaut terbesar di dunia.

Komitmen terhadap penguatan pelaut nasional juga tercermin dari komposisi kru di armada Pertamina Group. Dari total 4.368 kru pelaut, sebanyak 4.090 kru atau sekitar 94 persen merupakan Warga Negara Indonesia.

Data tersebut, kata Arif, menegaskan bahwa talenta maritim nasional menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan operasional armada energi.

Peran pelaut dalam rantai pasok downstream atau hilir juga semakin strategis, mengingat armada laut menjadi penghubung antara titik suplai, kilang, terminal, hingga wilayah distribusi energi.

Dalam konteks Pertamina Patra Niaga, armada kapal berperan dalam pengangkutan minyak mentah, produk kilang, BBM, dan LPG untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Sementara itu, President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari menjelaskan bahwa Pertamina Foundation berperan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami memastikan seluruh proses program, mulai dari seleksi, pembinaan, hingga monitoring penerima beasiswa dilakukan secara komprehensif. Lembaga pendidikan, jurusan, serta jumlah penerima telah dipetakan sejak awal agar selaras dengan kebutuhan perusahaan,” kata Agus.

Ia menambahkan bahwa proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan peserta yang terpilih tidak hanya memenuhi kriteria akademis, tetapi juga memiliki kesiapan untuk menjalani profesi sebagai pelaut.

Rangkaian Program Beasiswa Calon Pelaut 2026 dimulai dengan sosialisasi pada 28–29 April 2026, dilanjutkan pembukaan pendaftaran pada 30 April hingga 22 Mei 2026.

Proses seleksi akan berlangsung hingga akhir Juni, dengan pengumuman penerima beasiswa dijadwalkan pada 30 Juni 2026, dan inaugurasi pada 3 Juli 2026.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun menyampaikan MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan yang dibangun oleh galangan kapal nasional PT PAL Indonesia turut memperkuat distribusi energi nasional.

“MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan adalah representasi nyata karya anak bangsa yang tidak hanya memperkuat distribusi energi nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun armada tanker modern yang kompetitif untuk kebutuhan domestik maupun internasional,” ujar Roberth dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan menjadi bukti nyata kemampuan industri maritim nasional dalam menghadirkan armada tanker berkualitas untuk menopang distribusi energi Indonesia.

Sebagai kapal tanker buatan anak bangsa, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan masing-masing memiliki kapasitas angkut sekitar 25.528 kiloliter bahan bakar minyak (BBM), setara lebih dari 25 juta liter BBM per voyage.

Kapal ini memiliki panjang sekitar 157,2 meter dan lebar 27,7 meter, dengan desain yang dirancang khusus agar mampu beroperasi optimal di berbagai pelabuhan Indonesia maupun jalur pelayaran internasional.

Kapasitas besar dan dimensi strategis tersebut menjadikan kedua kapal ini sebagai elemen penting dalam rantai distribusi energi nasional.

Dalam satu kali pelayaran, masing-masing kapal mampu mengangkut suplai energi setara ribuan mobil tangki darat, memungkinkan distribusi yang lebih efisien untuk wilayah kepulauan Indonesia yang tersebar luas.

MT Pagerungan berperan sebagai kapal general purpose domestik, melayani distribusi BBM antarpulau dari terminal utama seperti Balongan, Tuban, dan Tanjung Wangi menuju Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, MT Pangkalan Brandan menjalankan fungsi sebagai kapal general purpose Product International Operation (PIO) yang melayani pengangkutan energi pada jalur internasional, termasuk rute regional seperti Singapura dan Malaysia.

Peran ganda domestik dan internasional tersebut menempatkan kedua kapal ini sebagai penjaga distribusi energi nasional yang saling melengkapi.

MT Pagerungan memastikan pasokan energi menjangkau berbagai daerah di Nusantara, sedangkan MT Pangkalan Brandan memperkuat konektivitas logistik energi lintas negara untuk mendukung stabilitas pasokan nasional.

Melalui optimalisasi armada buatan dalam negeri ini, Pertamina Patra Niaga terus menegaskan komitmennya menjaga keandalan distribusi energi dari barat hingga timur Nusantara, sekaligus memperkuat kemandirian maritim Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, kami memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan armada

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Downstream Pertamina, terus memperkuat pengelolaan distribusi energi nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui sistem monitoring armada kapal yang terintegrasi.

“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, kami memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap pergerakan armada. Hal ini memungkinkan kami merespons dinamika operasional dengan lebih cepat serta menjaga ketepatan distribusi energi di berbagai wilayah,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pengelolaan sistem ini dilakukan melalui Command Centre di Kantor Pusat Pertamina yang menjadi pusat pemantauan operasional kapal secara harian, baik kapal milik maupun kapal charter.

Dari ruang ini, pergerakan armada dipantau secara menyeluruh, mulai dari posisi, kecepatan, hingga progres pelayaran di setiap rute distribusi. Melalui sistem berbasis data yang terintegrasi, pemantauan dilakukan secara real-time sehingga memberikan visibilitas yang lebih utuh terhadap pergerakan armada.

Langkah tersebut memungkinkan tim operasional untuk mengantisipasi potensi keterlambatan serta melakukan penyesuaian operasional secara lebih cepat dan tepat.

Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan fitur alert dan reporting yang memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai kondisi operasional, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data.

Digitalisasi juga turut mendorong transparansi dalam pengelolaan distribusi energi, termasuk melalui pemanfaatan sistem monitoring yang dapat diakses bersama dengan mitra kapal charter.

Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur fraud detection untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan operasional. Penguatan sistem ini didukung oleh implementasi Enhanced Daily Tanker Position (EDTP) 3.0 yang menghadirkan peningkatan stabilitas sistem serta integrasi data operasional yang lebih komprehensif.

Pemanfaatan fitur seperti geofencing dan integrasi data geografis, termasuk cuaca dan alur pelayaran, turut mendukung pengambilan keputusan operasional secara lebih akurat.

Sistem ini juga terpantau oleh Pertamina Integrated Digital Command Center (PIDCC) atau Pertamina Hub, yakni pusat kendali digital terintegrasi yang mengonsolidasikan berbagai data operasional secara real-time dalam satu platform. Integrasi ini memungkinkan pemantauan armada secara menyeluruh dalam satu ekosistem yang terpusat, didukung oleh data visual dari CCTV di kapal untuk memperkuat visibilitas operasional.

Arif menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak hanya berfokus pada aspek monitoring, tetapi juga memastikan distribusi energi dapat berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan di berbagai wilayah.

“Pada prinsipnya, yang kami monitor bukan hanya pergerakan armada, tetapi juga memastikan energi dapat terus tersalurkan secara berkelanjutan dan dapat diandalkan bagi masyarakat di berbagai wilayah,” kata Arif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya,” kata Bambang usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasokan BBM maupun LPG secara umum dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

“Proses suplai daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah, dan termasuk juga LPG,” ujarnya.

Di sisi hilir, BPH Migas melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data BPH Migas, ketahanan stok BBM jenis Pertalite tercatat sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari. Sementara itu, untuk jenis solar, ketahanan stok sekitar 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 64,5 hari, serta avtur sebesar 28,1 hari.

Meski demikian, Komisi XII menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Kami mendorong sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ada efek jera yang dapat diberikan kepada para penyeleweng,” tegas Bambang.

Dalam rapat dengan DPR, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan operasional pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tetap tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Ia menyebut BPH Migas juga tengah melakukan pengawasan lapangan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Bitung, Lhokseumawe, Jember dan Banyuwangi.

Salah satu temuan berupa satu truk yang diduga melakukan pengisian atau pengambilan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan di salah satu SPBU dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga melakukan tangkap tangan, itu adanya potensi penyalahgunaan. Jadi satu truk yang mengambil BBM di SPBU (secara tidak sesuai ketentuan) dan sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menambahkan tindakan juga dilakukan terhadap SPBU yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk penghentian penyaluran sebagai bentuk sanksi.

"SPBU tersebut kita tidak izinkan untuk menyalurkan BBM subsidi maupun kompensasi negara,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR serta pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi dan tidak melakukan penyalahgunaan di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia merinci penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Ia menambahkan penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wahyudi menyebut ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Wahyudi mengatakan pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kesiapan armada logistik laut menjadi faktor penting dalam menjaga distribusi energi tetap menjangkau seluruh wilayah Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream Pertamina mengoptimalkan distribusi energi nasional hingga ke wilayah kepulauan serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan geografis tersendiri dengan armada logistik laut.

“Distribusi energi di Indonesia menghadapi tantangan geografis yang beragam. Karena itu, kami terus menjaga kesiapan armada logistik laut agar penyaluran energi dapat menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan 3T, secara berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebagai negara kepulauan, tutur dia, Indonesia memiliki karakteristik distribusi energi yang unik, di mana akses ke berbagai wilayah tidak selalu dapat dijangkau melalui jalur darat.

Dalam konteks ini, ia menyampaikan armada logistik laut menjadi penghubung utama yang memastikan energi dapat tersalurkan dari titik suplai hingga ke berbagai wilayah tujuan di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, operasional distribusi energi, khususnya untuk menjangkau wilayah 3T, didukung oleh 148 kapal yang terdiri dari 139 kapal pengangkut BBM dan 9 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani distribusi ke 57 wilayah 3T yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

“Kesiapan armada logistik laut menjadi faktor penting dalam menjaga distribusi energi tetap menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

Keberadaan armada kapal dalam pengelolaan bisnis captive Subholding Downstream berperan dalam memastikan kelancaran distribusi energi dari sumber pasokan ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk wilayah dengan akses terbatas.

Dengan dukungan tersebut, energi tetap dapat tersalurkan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di daerah.

Seluruh aktivitas distribusi energi dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan distribusi energi nasional.

Melalui pengelolaan armada logistik laut yang terintegrasi, Pertamina Patra Niaga terus mendukung distribusi energi nasional agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dari kota besar hingga daerah kepulauan dan 3T.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Downstream Pertamina memperkuat distribusi energi nasional melalui penerapan standar keselamatan dan kepatuhan pada seluruh armadanya.

Standar seperti Ship Inspection Report Programme (SIRE) dan Tanker Management and Self Assessment (TMSA) menjadi fondasi dalam memastikan setiap operasional kapal berjalan aman, terkendali, dan selaras dengan praktik terbaik industri maritim dunia.

Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dalam keterangan di Jakarta, Kamis, mengatakan konsistensi penerapan standar global tersebut menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia.

"Bagi kami, keselamatan dan kepatuhan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi bagian dari strategi untuk menjaga distribusi energi tetap andal. Dengan standar global seperti SIRE dan TMSA serta penguatan implementasi HSSE (health, safety, security, and environment), kami memastikan setiap armada beroperasi dengan tingkat keamanan tinggi dan memenuhi standar industri internasional," ujar Arif.

Peran armada Pertamina Patra Niaga menjadi krusial dalam memastikan energi tetap tersedia di seluruh wilayah, termasuk kawasan kepulauan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki tantangan logistik lebih kompleks.

Untuk itu, setiap operasi dijalankan dengan pengawasan ketat dan standar keselamatan yang terukur guna meminimalkan potensi risiko.

Selain aspek operasional, kata Arif, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama.

Seluruh awak kapal dibekali pelatihan dan sertifikasi sesuai regulasi nasional maupun internasional, mulai dari keselamatan kerja, penanganan kondisi darurat hingga perlindungan lingkungan.

Hal itu memastikan setiap personel memiliki kompetensi dan respons yang tepat dalam menghadapi dinamika operasional di laut.

Dalam praktiknya, jelas Arif, Pertamina Patra Niaga memperkuat sistem pengawasan melalui inspeksi berkala, audit internal dan eksternal serta pemanfaatan teknologi monitoring secara real-time untuk meningkatkan visibilitas dan pengendalian operasional armada.

Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat aspek keselamatan secara menyeluruh.

Implementasi standar internasional seperti International Safety Management (ISM) Code dan pedoman dari Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) turut menjadi bagian dari sistem yang dijalankan.

SIRE memastikan kapal memenuhi standar inspeksi global yang ketat, sementara TMSA mendorong peningkatan berkelanjutan melalui pendekatan manajemen risiko yang terstruktur.

Sejalan dengan itu, Pertamina Patra Niaga juga terus membangun budaya keselamatan di seluruh lini organisasi melalui sosialisasi, kampanye internal, serta penguatan disiplin operasional.

Sinergi dengan regulator, otoritas pelabuhan, dan mitra operasional juga terus diperkuat untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.

"Ke depan, kami akan terus memperkuat standar keselamatan, meningkatkan kapabilitas SDM serta mengoptimalkan teknologi guna memastikan distribusi energi nasional tetap terjaga dengan baik. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ucap Arif.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Baik itu untuk crude oil, kemudian juga untuk stok BBM, LPG, semua tersedia dan masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketahanan stok dalam kondisi aman dan kelancaran distribusi energi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H berjalan baik, terutama di wilayah Jawa bagian barat.

Dalam kunjungan kerja ke PT Pertamina Patra Niaga Subholding Downstream Refinery Unit (RU) VI Balongan, Jawa Barat, Kamis (12/3), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan bahwa kondisi pemenuhan kebutuhan energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan minyak mentah (crude oil) dalam kondisi aman.

"Baik itu untuk crude oil, kemudian juga untuk stok BBM, LPG, semua tersedia dan masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini. Kita juga melakukan inovasi-inovasi antara lain dengan pemanfaatan BBM yang optimal sesuai dengan kebutuhan." ujar Laode melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Laode menambahkan untuk mengoptimalkan distribusi energi, PT Pertamina (Persero) telah menyediakan sejumlah infrastruktur untuk menunjang mobilitas masyarakat yang mudik ke kampung halaman.

Di Regional Jawa Bagian Barat (RJBB), terdapat 1.620 SPBU, 439 Pertashop, 2.331 Agen LPG, 206 SPBE, dan 2 Agen minyak tanah.

"Di saat nanti pelaksanaan RAFI, Pertamina juga melakukan penyediaan servis-servis tambahan seperti motoris, kemudian posko-poskonya ditambah fasilitas-fasilitas yang biasanya tidak dilaksanakan di musim-musim atau hari-hari biasanya," katanya.

Pertamina menyediakan 427 SPBU yang beroperasi 24 jam, 2.180 Agen LPG Siaga, 18 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 52 titik Motorist/ Pertamina Delivery Service (PDS) BBM, 563 agen PDS Bright Gas, 62 mobil tangki standby di SPBU, serta 11 Serambi MyPertamina, yang menyediakan tempat istirahat, mini klinik, area bermain anak dan layanan kendaraan.

Adapun berdasarkan data historis dan proyeksi selama 9 Maret hingga 1 April 2026, di wilayah Jawa Bagian Barat, bahan bakar jenis bensin (gasoline) akan mengalami kenaikan permintaan sebesar 9,6 persen akibat mobilitas kendaraan pribadi yang bertambah saat mudik, begitu pula dengan permintaan Avtur yang naik tipis sebesar 0,5 persen.

Permintaan LPG juga meningkat 2,86 persen dikarenakan aktivitas rumah tangga selama bulan Ramadan. Permintaan BBM Industri mengalami kenaikan 7,9 persen.

Sementara permintaan solar mengalami penurunan 27,3 persen karena pembatasan operasional kendaraan logistik selama periode arus mudik dan arus balik.

Sebagai informasi, Refinery Unit (RU) VI Balongan memiliki kapasitas pengolahan kilang sebesar 150 ribu barel stream per day (MBSD).

Kilang Balongan juga memiliki Nelson Complexity Index (NCI) 11,9, atau sebagai unit pengolahan minyak mentah dengan kompleksitas tertinggi di Indonesia.

Sebagian besar atau 82 persen produk Kilang Balongan didistribusikan ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat untuk Integrated Terminal Balongan, Fuel Terminal Cikampek dan Integrated Terminal Jakarta (Plumpang).

Adapun distribusi ke wilayah lainnya sebanyak 12 persen dan Ekspor Decant Oil ke Singapura sebesar 6 persen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina International Shipping (PIS), anak usaha PT Pertamina (Persero), dan PT PAL Indonesia menjajaki kolaborasi pembangunan dan modifikasi kapal, pemeliharaan dan perbaikan armada, pengembangan kapabilitas, serta peningkatan kapasitas pekerja untuk memperkuat industri maritim nasional.

Tidak hanya itu, Direktur Utama PIS Surya Tri Harto menyatakan bahwa kerja sama tersebut juga mendukung upaya pihaknya untuk menghadapi tantangan di sektor industri energi.

“Tantangan energi di domestik dan global mengharuskan PIS terus memperkuat armada dan layanannya. Sinergi dengan PT PAL merupakan salah satu langkah strategis perusahaan untuk melayani kebutuhan energi nasional,” kata Surya Tri Harto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, kolaborasi tersebut merupakan lanjutan kerja sama yang telah dirintis sejak lama oleh kedua perusahaan, yakni perawatan, perbaikan, hingga pembangunan kapal.

Ia mengatakan, peremajaan armada dan pemeliharaan kapal merupakan bagian dari program transformasi bisnis PIS untuk memperkuat distribusi produk energi. Perseroan telah mendistribusikan 161 miliar liter minyak, produk BBM, dan LPG ke seluruh negeri maupun mancanegara.

Hingga saat ini, PIS mengoperasikan sekitar 750 kapal, terdiri dari kapal milik dan sewa, yang 111 unit di antaranya adalah kapal milik sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alyosius Mantiri menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dan optimis upaya tersebut dapat mendukung transformasi perseroan.

“Kami sadar harus terus bertransformasi karena saat ini kami sedang dalam proses transformasi untuk membawa industri energi lebih maju lagi,” ujar Simon Alyosius Mantiri.

CEO PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyatakan, kerja sama tersebut sesuai dengan arahan pemerintah untuk menciptakan kemandirian di industri maritim, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang masih penuh dengan ketidakpastian.

“Ini adalah satu tangga pertama bagi kita untuk menghidupkan industri secara keseluruhan di Indonesia. Ketika dapat mengonsolidasikan dengan baik maka akan menghidupkan potensi pasar dan memberikan multiplier effect (efek berganda) untuk ekosistem industri maritim,” ucap Kaharuddin Djenod.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI, G.M. Totok Hedi Santosa, menilai pembentukan Satuan Tugas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Satgas Nataru) Pertamina menjadi langkah strategis dalam memastikan distribusi energi tetap terjaga.

Menurut dia kehadiran satgas tersebut dapat membantu mencegah potensi kelangkaan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat terutama selama periode natal dan tahun baru.

"Saya melihat satgas akan menjamin distribusi ketersediaan BBM di situasi momen perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga momen Nataru bisa berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat misalnya tidak terjadi kelangkaan BBM,” ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Pertamina (Persero) resmi mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi energi selama periode libur akhir tahun.

Satgas yang mulai beroperasi lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tersebut melibatkan seluruh Subholding dan Anak Usaha jasa penunjang, dan akan bekerja 24 jam penuh.

Pertamina memprediksi puncak arus libur Nataru akan terjadi pada 24 –25 Desember 2025, 31 Desember 2025 – 1 Januari 2026, dan arus balik pada 2 – 4 Januari 2026. Aktivasi lebih dini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Totok, pengoperasian satgas lebih awal juga menjadi indikator perbaikan layanan Pertamina. Langkah ini dinilai mampu memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia layanan publik yang responsif.

Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan berupa rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga -l embaga negara maupun BUMN, hal itu membuat sejumlah kebijakan seringkali dicurigai sebagai sekadar "gimmick".

“Saya melihat yang terjadi di masyarakat adalah kita ini ada distrust terhadap lembaga apa pun sehingga yang dilakukan lembaga tersebut mudah dicurigai sebagai 'lip service', seakan hanya memperbaiki kinerja sebelumnya,” ujarnya.

Totok menilai langkah Pertamina yang membentuk satgas lebih awal patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Kita hanya bisa menilai itu dengan baik, intinya kita menyambut positif yang dilakukan Pertamina. Yang penting apa yang sudah dilakukan ada peningkatan kinerja sehingga kegiatan masyarakat tidak terganggu," ujarnya.

Terkait apakah langkah ini menjadi poin positif bagi Pertamina, dia menekankan perlunya pemantauan berkelanjutan.

"Untuk momen ini harus tunggu dan kontrol apakah ini sudah berjalan dengan benar. Pemerintah juga punya evaluasi terhadap kinerja,” ujarnya.

Dengan operasi Satgas Nataru yang berlangsung nonstop selama periode libur, Pertamina diharapkan mampu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, sekaligus menjaga kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi sepanjang akhir tahun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

“Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

“BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

“Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025