JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur EksekutifInstitute for Development of Economics and Finance(Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama mesin diesel lama yang tidak dirancang menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

"Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen," ujar Esther dari Jakarta, Senin (29/6/2026).

Ia juga menyoroti sifat higroskopis bahan bakar nabati yang mudah menyerap air sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meski demikian, ia mengatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan. Salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther menambahkan kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak kebijakan mandatori tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit guna mendukung pengembangan industri serta meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

"Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir," katanya.

PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan siap untuk menjalankan kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri, guna membantu menjaga daya saing, sekaligus menjamin keberlangsungan lapangan kerja di Indonesia.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Direktur Utama PGN Arief K Risdianto, dikutip dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diakses dari Jakarta, Senin.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Arief.

Kementerian ESDM menyiapkan langkah komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri yang kompetitif bagi industri nasional.

Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu 6,5 dolar Amerika Serikat (AS) per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan 7 dolar AS per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sedangkan untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran 20,57 dolar AS per MMBTU akan diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 dolar per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional, serta daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN merespons langkah pemerintah yang memutuskan menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri ke level US$13 per MMBtu.
Kebijakan itu diambil demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, keberlanjutan pengelolaan gas bumi nasional.
Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto menuturkan pihaknya siap menjalankan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.
"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Arief dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Dia menekankan bahwa PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.
"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.
Sebelumnya, pemerintah resmi menurunkan harga LNG untuk industri ke level US$13 per MMBtu. Hal ini dilakukan tak lepas dari kenaikan harga gas untuk industri. Kenaikan harga gas itu memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LPG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, penurunan harga cukup signifikan, yakni dari US$23 menjadi US$13 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dia menjelaskan, saat ini harga gas yang melonjak memang menyasar LNG. Sementara, harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Namun, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Oleh karena itu, pelaku industri bersaing menggunakan LNG.
Di satu sisi, LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen melonjak jauh di atas harga HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Dia lantas mengungkapkan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah untuk menurunkan LNG bagi industri. Menurut Bahlil, penurunan harga tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak.
Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Bahlil menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PGN dan Pertamina melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendorong penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 mengenai hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang masih menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar mengatakan, hingga kini realisasi PI 10 persen masih jauh dari harapan. Dari sekitar 79 blok migas yang seharusnya memberikan hak partisipasi kepada BUMD, baru sekitar 13 blok yang telah terealisasi.

"Dari sekitar 79 blok migas yang seharusnya memberikan PI 10 persen, baru sekitar 13 yang berhasil direalisasikan. Artinya masih banyak hambatan, baik dalam proses negosiasi maupun implementasinya. Ini yang harus kita perbaiki bersama," ujar Andang dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan ADPMET bersama PT Jakarta Offshore Energi (JOE) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Andang, tujuan utama pemberian PI 10 persen bukan semata meningkatkan penerimaan daerah. Kebijakan tersebut juga bertujuan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan blok migas, termasuk memperoleh akses terhadap informasi produksi, anggaran, dan proses bisnis.

Andang menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat memicu persoalan hukum ketika diterapkan di lapangan.

"Yang perlu diperbaiki bukan karena regulasinya membuka ruang korupsi, tetapi karena masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga dapat memunculkan perbedaan penafsiran ketika diimplementasikan," kata Andang.

Ia menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari daerah penghasil migas, BUMD pemegang PI 10 persen, maupun BUMD yang masih berproses memperoleh hak tersebut. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan penyusunan naskah akademik untuk penyempurnaan regulasi.

"Harapan kami lahir rekomendasi yang bisa menjadi naskah akademik sebagai dasar penyempurnaan regulasi agar implementasi PI 10 persen berjalan lebih efektif," ujar Andang.

Direktur PT Jakarta Offshore Energi (JOE) Astar Simorangkir mengatakan, BUMD yang telah mengelola PI 10 persen masih menghadapi berbagai tantangan karena aturan pelaksanaan dinilai belum mengatur mekanisme secara rinci.

"Persoalannya, aturan yang ada belum secara spesifik mengatur bagaimana implementasinya di lapangan. Akibatnya masih ada sejumlah area abu-abu yang dapat menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan pemeriksaan," kata Astar.

Menurut Astar, sejumlah ketentuan, termasuk mengenai batas maksimal PI 10 persen, masih memerlukan penegasan agar tidak memunculkan perbedaan interpretasi. Ia berharap rekomendasi dari FGD dapat memperkuat tata kelola sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin seluruh pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama sehingga tata kelola PI 10 persen semakin akuntabel, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun negara," ujar Astar.

Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Menurut Bahlil, dalam beberapa hari terakhir pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja.

Menindaklanjuti masukan tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri.

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan lapangan kerja tetap terjaga.

"Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi tersebut membuat pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa sehingga menimbulkan biaya transportasi dan regasifikasi yang tinggi.

Akibatnya, harga LNG yang diterima industri sempat melonjak hingga 20–23 dolar AS per MMBTU yang meningkatkan beban biaya produksi dan memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlangsungan operasional.

Bahlil menjelaskan atas arahan Presiden, pemerintah kemudian mengevaluasi struktur biaya LNG untuk memberikan ruang bagi industri agar tetap kompetitif.

Dengan kebijakan tersebut, harga LNG industri kini diturunkan dari sebelumnya 20–23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Bahlil menegaskan, kenaikan harga yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan gas nasional, melainkan tingginya biaya distribusi LNG dari luar Jawa.

Pasokan gas domestik, kata dia, secara keseluruhan masih memenuhi target produksi nasional.

"Secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri harganya 13 dolar per MMBTU," kata Bahlil.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/6) menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan sejumlah wilayah di Indonesia yang menjadi target penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan pemetaan beberapa daerah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kesuksesan proyek percontohan penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang dilakukan di wilayah Gunung Botak, Maluku.

Jeffri menuturkan, beberapa daerah diketahui telah teridentifikasi memiliki aktivitas tambang ilegal, seperti Manado, Palu, Palembang, dan lainnya.

"Ada spot-spot yang sudah ditentukan. Kita kemungkinan bisa melakukan [penindakan] di Manado, di Palu, bisa kita lakukan di Kalimantan Timur, bisa juga kita lakukan di Palembang," kata Jeffri saat ditemui di Ambon, Maluku, dikutip Senin (29/6/2026).

Jeffri menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu mengevaluasi dampak dan efek kejut dari operasi penegakan hukum yang sedang berjalan di Gunung Botak. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas wilayah berikutnya.

Dia menuturkan pemerintah membuka kemungkinan memulai rangkaian penindakan dari kawasan timur Indonesia.

Meski demikian, pemilihan lokasi akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas PETI serta efektivitas langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan oleh instansi lain.

Selain itu, pemerintah juga akan mengukur potensi dampak dari setiap operasi agar kebijakan penegakan hukum yang diterapkan mampu memberikan hasil yang signifikan.

"Spotnya kita akan melihat, tergantung dengan tingkat kerusakan dan juga apakah sudah dilakukan penindakan yang efektif oleh pihak lain. Kemudian kira-kira kalau kita dengan kebijakan penegakan hukum kita yang ada, spot yang kita tentukan itu memberikan dampak yang signifikan atau tidak," kata Jeffri.

Jeffri mengatakan, pendekatan penegakan hukum pertambangan ilegal yang selama ini mengandalkan pola penertiban konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menghadapi skala persoalan tambang ilegal yang terus meluas.

Menurutnya, keterbatasan personel dan banyaknya lokasi tambang ilegal membuat pendekatan berbasis peta jalan atau road map tidak efektif diterapkan.

"Dalam penindakan hukum terhadap ilegal mining ini Kami tidak menggunakan lagi metode-metode yang konservatif," ujar Jeffri.

Dia menjelaskan praktik pertambangan ilegal saat ini sudah mencapai ratusan lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan masa kerja efektif yang terbatas, pendekatan penertiban satu per satu dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jeffri mengatakan, pihaknya menerapkan kebijakan penindakan hukum yang lebih fleksibel dengan memilih titik-titik strategis yang dinilai dapat memberikan dampak paling besar terhadap penurunan aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, fokus penindakan tidak lagi diarahkan kepada pelaku lapangan berskala kecil, melainkan kepada pihak yang menyediakan pendanaan bagi operasi tambang ilegal.