Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkapkan faktor utama dari ribuan kontainer yang dilaporkan menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yaitu karena perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengatakan penumpukan terjadi bukan karena proses administrasi kepabeanan, melainkan perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.

“Keberadaan Bea Cukai sebagai lini terdepan di pelabuhan pada saat pelayanan keluar-masuk barang, sudah sesuai dengan dengan standar yang diharapkan oleh nasional,” kata Djaka.

“Namun, ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mengalami pengeluaran barang, ini masih terjadi penumpukan karena para pelaku tidak dengan segera melakukan pengeluaran,” ujarnya menambahkan.

Ia mengungkapkan bagaimana sejumlah perusahaan atau pabrikan otomotif memanfaatkan fasilitas untuk membiarkan barang yang mereka impor tidak segera keluar dari area pelabuhan selama tiga hari.

“Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling, itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari dua minggu dia tidak angkat ke luar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan,” jelas Djaka.

Menanggapi hal itu, DJBC pun juga telah melakukan upaya pemaksaan agar perusahaan-perusahaan importir tidak membiarkan barang tertumpuk lama di pelabuhan dan mengganggu waktu tinggal (dwelling time).

“Sehingga kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan,” kata Djaka.

“Dari sisi kepabeanan, mereka sudah selesai administrasinya, yang belum mereka selesaikan adalah pengeluaran dari pelabuhan,” imbuhnya.

Ia menilai, perusahaan membiarkan barangnya di pelabuhan dalam waktu yang lama menyusul pertimbangan biaya yang mungkin lebih murah dibanding jika barang impor harus ditempatkan di luar pelabuhan.

“Mengingat cost yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu. Mungkin ke depannya kita akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” ujar Djaka.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan sebanyak 11.542 penindakan terhadap peredaran barang ilegal sepanjang periode Januari-Mei 2026.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengungkapkan nilai dari penindakan barang-barang ilegal tersebut mencapai Rp7,71 triliun.

"DJBC juga terus memperkuat fungsi pengawasan melalui sinergi antarinstansi guna melindungi masyarakat, mendukung penerimaan negara, serta menjaga iklim usaha yang sehat. Hingga Mei 2026, DJBC telah melakukan 11.542 penindakan dengan total (nilai) barang sebesar Rp7,71 triliun," kata Djaka.

Ia merinci DJBC Kemenkeu telah melakukan sebanyak 6.880 penindakan hingga Mei 2026 pada sektor rokok ilegal, dengan total sebesar 865 juta batang.

"Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2025 terdapat ataupun tercatat sebanyak 20.537 penindakan dengan jumlah sebesar 1,4 miliar batang," ujar dia.

Lebih lanjut, pada sektor ekspor, jumlah penindakan yang dilakukan oleh DJBC Kemenkeu hingga Mei 2026 mencapai 234 kasus, dengan nilai ekspor yang diamankan senilai Rp1,14 triliun.

Sementara itu, untuk sektor impor, hingga Mei 2026 tercatat telah dilakukan sebanyak 4.093 penindakan dengan nilai barang sebesar Rp5,15 triliun.

Untuk penindakan narkotika hingga Mei 2026, Djaka mengatakan DJBC Kemenkeu telah mengamankan 3,81 ton barang bukti.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya," kata Djaka.

Di sisi lain, guna mendukung berbagai program dan kinerja positif, DJBC mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Adapun rinciannya adalah untuk mendukung program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Lebih lanjut, untuk mendukung program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan terdapat empat fokus utama dalam kebijakan, rencana kerja, dan pagu indikatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada tahun 2027.

“Yang pertama, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi industri,” kata Djaka dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, langkah tersebut turut diperkuat dengan optimalisasi fasilitas kawasan khusus; peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta penguatan kerja sama kepabeanan internasional.

Fokus kedua bagi DJBC Kemenkeu pada tahun depan adalah perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian, yang mencakup penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan di wilayah laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandar udara.

Sementara, fokus ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan di antaranya melalui intensifikasi kebijakan tarif, cukai hasil tembakau, dan tarif bea masuk pada komoditas tertentu.

“Ekstensifikasi objek penerimaan dan perluasan basis penerimaan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, penguatan nilai kepabeanan, serta pengembangan klasifikasi barang yang lebih adaptif, dan penguatan joint program di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Djaka.

Fokus terakhir DJBC Kemenkeu pada tahun 2027, menurut Djaka, adalah penguatan layanan dan tata kelola manajemen organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (IT).

“Kebijakan diarahkan pada pembentukan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif, penyempurnaan proses bisnis, kepabeanan dan cukai, penguatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan core system, dan smart custom,” jelas Djaka.

Ia menambahkan, rencana kerja DJBC tahun 2027 sendiri disusun untuk mendukung tema pembangunan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri yang berkualitas.

“Berdasarkan kerangka kerja tahun 2027 yang telah kami sampaikan, kebutuhan pendanaan DJBC dialokasikan melalui tiga program utama dengan total pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun,” ujar Djaka.

Adapun rinciannya adalah program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mencatat pertumbuhan pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok di tengah produksi rokok yang menurun. Total produksi rokok hingga Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang.

“Realisasi CHT mencapai Rp 176,5 triliun per Oktober 2025, atau 76,6 persen dari APBN, tumbuh 5,7 persen,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Djaka menuturkan tumbuhnya CHT dalam 10 bulan berjalannya tahun ini dipengaruhi oleh normalisasi kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari tiga bulan pada 2024 menjadi dua bulan pada 2025.

“Jika pengaruh kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dihilangkan, penerimaan CHT mengalami kontraksi 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan penurunan produksi sebesar 2,8 persen, terutama dari rokok golongan I yang turun 9,4 persen,” jelasnya.

Menurut catatannya, total produksi rokok hingga Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang, atau turun 2,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 265,9 miliar batang. Penurunan terbesar terjadi pada rokok golongan I sebesar 9,4 persen menjadi 125,7 miliar batang dari periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 138,7 miliar batang.

Sementara itu, rokok golongan II meningkat 3,2 persen menjadi 76,5 miliar batang dari periode yang sama pada 2024 sebanyak 74,2 miliar batang. Kemudian rokok golongan III naik 6 persen menjadi 56,2 miliar batang dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 53,1 miliar batang.