JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah wacana penambahan tarif layer cukai hasil tembakau (CHT) golongan 3 yang disebut-sebut sebagai salah satu upaya menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem resmi, Komisi III DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara.

Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Agung Widyantoro, menilai, persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini adalah maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan baru yang disiapkan tidak menimbulkan persepsi, negara lebih fokus melakukan penyesuaian regulasi dibanding memberantas pelanggaran hukum yang sudah nyata terjadi di lapangan.

“Komisi III berpandangan prinsip dasar negara hukum adalah setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak-pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal,” ujar Agung.

Agung berpandangan, rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang tegas.

Oleh karena itu, pembentukan layer cukai baru maupun berbagai skema yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujar dia.

Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan pentingnya menjaga efek jera dalam penegakan hukum, agar tidak membentuk persepsi moral hazard di masyarakat.

"Efek jera merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Jika pelaku usaha melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pada akhirnya dapat diikuti dengan ruang penyesuaian atau relaksasi tertentu, maka muncul potensi salah persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah," ucap dia.

“Pada sektor usaha yang memiliki nilai ekonomi besar seperti industri hasil tembakau (IHT), setiap perubahan kebijakan harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tidak membuka peluang penyimpangan maupun praktik koruptif,” timpal dia.

Agung mengingatkan, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan oleh pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi atau ruang kompromi baru. Selain itu, Agung menegaskan penyesuaian kebijakan tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Tidak boleh ada penghapusan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," tutup dia.

Sebagai informasi, layer atau golongan tarif cukai merupakan kategori dalam struktur cukai hasil tembakau yang dibedakan berdasarkan jenis rokok, harga jual eceran, dan skala produksi pabrik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah justru menjalankan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif untuk mengurangi jumlah golongan, sehingga sistem cukai lebih sederhana sekaligus menekan celah penghindaran cukai.

Usulan penambahan golongan tarif kembali memunculkan perdebatan lantaran dinilai berpotensi membuat struktur cukai kembali lebih kompleks.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengkaji ulang rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif cukai rokok.

Hal ini merespons adanya penolakan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Said Abdullah terkait rencana ini.

Namun dia mengaku, pemerintah belum membahas rancangan layer tarif cukai baru bersama DPR.

"Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memusnahkan 44.028.306 batang rokok ilegal hasil penindakan yang berstatus barang milik negara (BMMN). Nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp65,18 miliar dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp32,95 miliar.

“Pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan selalu menjadi langkah yang lebih baik dibandingkan penindakan,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Djaka mengatakan rokok ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Juli 2025 hingga Mei 2026, baik dari operasi mandiri Bea Cukai maupun hasil sinergi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Pemusnahan secara simbolis dilakukan di Lapang Alun-alun Kabupaten Garut. Selanjutnya, seluruh barang dimusnahkan di fasilitas PT Mukti Mandiri Lestari di Purwakarta dengan cara dihancurkan dan dibakar hingga tidak dapat digunakan kembali.

Sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat bersama unit vertikal di bawahnya mencatat 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan mencapai 49,05 juta batang rokok ilegal. Nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp72,93 miliar.

Selain penindakan administratif, Bea Cukai Jawa Barat juga melakukan satu penyidikan tindak pidana cukai yang telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam periode yang sama, Bea Cukai Jawa Barat turut menyelesaikan 28 perkara melalui mekanisme ultimum remedium yang menghasilkan penerimaan negara sekitar Rp1,1 miliar.

Djaka menegaskan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan produk ilegal tersebut. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran di bidang cukai.

Menurut Djaka, pemusnahan secara terbuka merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai juga mengapresiasi dukungan aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menjaga iklim industri legal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terbuka untuk meninjau kembali rancangan penambahan lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai rokok . Langkah ini diambil guna merespons penolakan dari pihak parlemen, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI .

Menurut Purbaya, hingga saat ini formulasi penambahan lapisan tarif cukai tersebut masih digodok di internal pemerintah dan belum dibawa ke meja parlemen untuk dibahas bersama. "Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menilai rencana penambahan layer tarif tersebut merupakan bauran kebijakan yang justru didesain sebagai instrumen rangkulan bagi para produsen rokok gelap yang selama ini beroperasi di luar radar negara agar mau beralih ke jalur resmi (legal). Penambahan Layer Cukai Rokok Berpotensi Perbesar Kebocoran Fiskal

Menkeu tidak menampik bahwa skema cukai baru yang tengah disusun tersebut tidak akan langsung berjalan sempurna di lapangan. Namun, kebijakan transisi ini dinilai jauh lebih efektif untuk menekan kebocoran penerimaan negara ketimbang membiarkan sistem cukai yang ada berjalan mandek.

"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," pungkas Purbaya.

Rencana perombakan struktur tarif ini sebelumnya mendapat catatan kritis dari Ketua Banggar sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kebijakan menambah lapisan CHT justru berisiko memicu kontraproduktif serta mempertebal beban operasional bagi pabrikan rokok skala kecil dan menengah yang baru merintis usaha.

Kebijakan Layer Baru Cukai Rokok Dinilai Kontraproduktif



Sebagai solusi alternatif, Said mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer baru dan menggantinya dengan kebijakan afirmatif berupa pemberian insentif tarif cukai murah, khususnya bagi pabrikan Golongan III yang usia operasionalnya masih di bawah 20 tahun.

Said mengalkulasikan, pemberian tarif afirmatif, misalnya dengan mematok insentif tarif sebesar Rp300 per batang, akan jauh lebih ampuh menstimulus kesadaran pelaku usaha mikro untuk memesan pita cukai resmi dan menyudahi praktik produksi ilegal.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," kata Said dalam keterangan tertulisnya.

IDXChannel -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terbuka untuk meninjau kembali rancangan penambahan lapisan (layer) baru dalam struktur tarif cukai rokok. Langkah ini diambil guna merespons penolakan dari pihak parlemen, khususnya jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Menurut Purbaya, hingga saat ini formulasi penambahan lapisan tarif cukai tersebut masih digodok di internal pemerintah dan belum dibawa ke meja parlemen untuk dibahas bersama.

"Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya menilai rencana penambahan layer tarif tersebut merupakan bauran kebijakan yang justru didesain sebagai instrumen rangkulan bagi para produsen rokok gelap yang selama ini beroperasi di luar radar negara agar mau beralih ke jalur resmi (legal).

Menkeu tidak menampik bahwa skema cukai baru yang tengah disusun tersebut tidak akan langsung berjalan sempurna di lapangan. Namun, kebijakan transisi ini dinilai jauh lebih efektif untuk menekan kebocoran penerimaan negara ketimbang membiarkan sistem cukai yang ada berjalan mandek.

"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," tutur Purbaya.

Rencana perombakan struktur tarif ini sebelumnya mendapat catatan kritis dari Ketua Banggar sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah. Said menilai kebijakan menambah lapisan Cukai Hasil Tembakau (CHT) justru berisiko memicu kontraproduktif serta mempertebal beban operasional bagi pabrikan rokok skala kecil dan menengah yang baru merintis usaha.

Sebagai solusi alternatif, Said mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer baru dan menggantinya dengan kebijakan afirmatif berupa pemberian insentif tarif cukai murah, khususnya bagi pabrikan Golongan III yang usia operasionalnya masih di bawah 20 tahun.

Said menghitung jika pemberian tarif afirmatif, misalnya dengan mematok insentif tarif sebesar Rp300 per batang, akan jauh lebih ampuh menstimulus kesadaran pelaku usaha mikro untuk memesan pita cukai resmi dan menyudahi praktik produksi ilegal.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," kata Said dalam keterangan tertulis.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengkaji ulang rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif cukai rokok.

Hal ini merespons adanya penolakan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Said Abdullah terkait rencana ini.

Namun dia mengaku, pemerintah belum membahas rancangan layer tarif cukai baru bersama DPR.

"Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ujarnya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Purbaya justru menyebut tujuan utama penambahan layer tarif cukai ialah untuk memberikan ruang bagi produsen yang selama ini beroperasi secara ilegal untuk beralih ke sektor legal.

Menurutnya, meski skema yang disusun nantinya tidak sepenuhnya sempurna, kebijakan tersebut tetap lebih baik dibandingkan mempertahankan sistem yang ada saat ini.

"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," tukasnya.

Pernyataan Purbaya tersebut muncul di tengah sorotan DPR terhadap rencana penambahan layer tarif cukai hasil tembakau.

Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah menilai pemerintah tidak perlu menambah lapisan (layer) tarif cukai baru, melainkan cukup membuat kebijakan afirmatif berupa insentif khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun.

Menurut Said, rencana tersebut berpotensi menambah beban bagi produsen rokok skala kecil dan menengah, terutama yang baru beroperasi dan belum memiliki pangsa pasar yang kuat.

Sebagai gantinya, Said mengusulkan pemberian insentif tarif cukai, misalnya sebesar Rp 300 per batang untuk pabrikan golongan III yang berusia di bawah 20 tahun, agar pelaku usaha terdorong menggunakan pita cukai resmi dan keluar dari praktik ilegal.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp 300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/6/2026).

Sementata itu, pemerintah berupaya menerapkan strategi baru untuk menarik produsen ilegal masuk ke jalur legal dan mulai membayar cukai.

Pasalnya, diperkirakan kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal mencapai sekitar Rp 60 triliun atau sekitar 30 persen dari total potensi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Untuk itu Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan layer baru dalam tarif cukai rokok yang ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2026.

"Harapannya Juni sudah bisa jalan. Barang-barang ilegal masih banyak di sana. Jadi kalau itu keluar, nanti mereka bisa masuk ke layer tersebut," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026) lalu.

Layer baru cukai rokok

Sebagai informasi, layer atau golongan tarif cukai merupakan kategori dalam struktur cukai hasil tembakau yang dibedakan berdasarkan jenis rokok, harga jual eceran, dan skala produksi pabrik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah justru menjalankan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif untuk mengurangi jumlah golongan, sehingga sistem cukai lebih sederhana sekaligus menekan celah penghindaran cukai.

Karena itu, usulan penambahan golongan tarif kembali memunculkan perdebatan lantaran dinilai berpotensi membuat struktur cukai kembali lebih kompleks.

Harga cukai rokok

Tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia ditetapkan secara berlapis berdasarkan jenis rokok, golongan pabrik, serta batas harga jual eceran (HJE). Struktur tarif tersebut selama ini dibedakan antara lain untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan jenis hasil tembakau lainnya, dengan besaran cukai yang berbeda pada setiap golongan.

Pemerintah juga telah menjalankan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif secara bertahap guna mengurangi jumlah golongan, menciptakan sistem cukai yang lebih sederhana, sekaligus menekan potensi penghindaran cukai dan praktik perpindahan produksi ke golongan dengan tarif yang lebih rendah.

Sementara itu, pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026, sehingga besaran tarif tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil untuk memberikan kepastian bagi industri hasil tembakau di tengah perlambatan kinerja sektor tersebut.

Meski tarif cukai tidak berubah, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian terhadap batas Harga Jual Eceran (HJE) yang menjadi dasar pengenaan cukai pada sejumlah produk hasil tembakau.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan siap untuk mengkaji ulang skema tarif cukai bagi rokok lokal jika diminta DPR RI.

Purbaya mengaku memang belum melaksanakan rapat penetapan skema tarif (layer) cukai rokok lokal dengan DPR hingga saat ini. Sebab, Kemenkeu masih melakukan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Belum, kita belum ke DPR kan? Jadi kalau disuruh kaji, pasti kita kaji. Itu kan kebanyakan besar produsen ilegal," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Namun, ia menegaskan layer cukai diperlukan untuk mengakomodir produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal agar bisa menjadi produsen rokok legal.

Menurut Purbaya, produsen rokok lokal belum masuk ke sistem cukai Tanah Air sehingga muncul ketidakadilan apalagi kalau langsung memberantas bisnis mereka.

"Walaupun nanti misalnya nggak sempurna. Pasti lebih bagus dari sistem yang sekarang, di mana yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang, tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan Purbaya untuk mengkaji terlebih dahulu usulan penambahan layer cukai dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal secara matang dan mendalam.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menegaskan pengkajian ulang terutama karena kebijakan tarif cukai harus dirumuskan secara seimbang antara untuk kepentingan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi masyarakat.

"Tidak semata hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada konsumsi, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja. Karenanya, usulan ini harus bisa menjaga kesimbangan tersebut," kata Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Selain itu, DPR juga menilai usulan ini dapat menambah kompleksitas pengawasan sehingga perlu dipastikan juga kesiapan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawas dan penindakan.

"Tentunya, usulan ini harus dirancang dengan hati-hati sehingga dampaknya terhadap pengendalian konsumsi maupun penerimaan negara dapat mencapai titik tengah yang optimal," ujar Puteri.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Maraknya peredaran rokok ilegal dan fenomena downtrading masih menjadi perhatian berbagai kalangan karena dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap produk tembakau. Pandangan itu mencuat setelah usulan Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris untuk memberikan ruang bagi pengusaha rokok agar dapat memproduksi rokok bagi kalangan menengah ke bawah.

Legislator menyampaikan perlunya cukai rokok khusus kalangan menengah kebawah serta penambahan ambang batas produksi rokok di atas 3 miliar batang per tahun. Menurutnya, ketersediaan rokok dengan harga yang lebih murah dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi peredaran rokok ilegal di masyarakat.

Project Lead for Tobacco Control Center Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia menilai, pendekatan tersebut justru berpotensi memperluas akses terhadap rokok murah. Menurutnya, kenaikan batas produksi di rokok mesin golongan lebih rendah akan membuat lebih banyak perusahaan tetap berada pada golongan tarif cukai yang lebih rendah meskipun kapasitas produksinya terus meningkat.

Usulan Bikin Rokok Murah Khusus Warga Miskin Disebut Sesat Nalar

“Dengan dia (produsen rokok) bisa memproduksi lebih banyak lagi tarif cukai yang cukup rendah, itu tentu bisa semakin memperbanyak keberadaan rokok-rokok murah di pasaran,” ujarnya.

Selain berdampak terhadap konsumsi, Beladenta menilai kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak produsen yang bertahan pada golongan tarif yang lebih rendah, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak dapat dimaksimalkan.

Saat ini tarif cukai rokok SKM dibedakan menjadi 2 golongan: Golongan 1 dikenakan tarif Rp1.231 per batang sedangkan, Golongan 2 dengan batasan produksi 3 miliar batang hanya dikenakan tarif Rp746 per batang. Sehingga, terdapat perbedaan tarif sebesar Rp485 per batang.

“Ini justru akan merugikan dari sisi penerimaan karena potensi untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar itu tidak tercapai. Dan ini sudah terlihat dari dua tahun terakhir,” ujarnya.

Bumerang bagi penerimaan negara

Senada, Kepala Center of Human and Economic Development (CHED) ITB Ahmad Dahlan, Roosita Meilani Dewi menilai bahwa kenaikan batas produksi pada golongan tarif yang lebih rendah justru akan membuat pabrikan rokok besar semakin leluasa memasarkan produk murah tanpa harus berpindah ke kelompok tarif yang lebih tinggi.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi bumerang bagi penerimaan negara dan memperparah fenomena downtrading atau perpindahan konsumen dari produk dengan harga lebih tinggi ke produk yang lebih murah.

“Menaikkan batas produksi di golongan tarif rendah akan membuat pabrikan besar bisa membanjiri pasar dengan rokok murah tanpa perlu naik kelas ke tarif cukai yang lebih tinggi. Ini akan memperparah fenomena downtrading dan memicu lonjakan konsumsi,” katanya.

Menurut Roosita, pihak yang paling berpotensi memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang saat ini berada di sekitar ambang batas produksi dan berpotensi masuk ke golongan tarif yang lebih tinggi.

“Pihak yang paling diuntungkan adalah korporasi rokok besar yang mendapat ‘insentif’ untuk tidak naik ke Golongan 1,” ujar Roosita.

Karena itu, Roosita mendorong pemerintah untuk memprioritaskan reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif dan penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dibanding memberikan ruang lebih besar bagi produksi rokok murah.

“Prioritas utama pemerintah haruslah menyederhanakan struktur tarif cukai dan mempersempit celah harga antar golongan, bukan malah memperlonggar batas produksinya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan (layer) tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mendapatkan penolak dari parlemen, karena dinilai akan kontradiktif dari tujuan memberantas rokok ikegal.

Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah mewanti-wanti agar pemerintah memahami betul corak industri hasil tembakau di Tanah Air sebelum ambil tindakan. Dia mencontohkan, struktur industri rokok di wilayah Madura didominasi oleh pabrikan berskala kecil dan menengah yang masuk dalam kategori Golongan III.

"Kalau golongan tarif cukai terlalu sederhana, terutama di Golongan III, itu akan menyusahkan produsen pabrik rokok skala kecil dan menengah. Padahal, dalam situasi perekonomian yang kurang baik saat ini, pabrikan rokok menyumbang penerimaan cukai dan menyerap tenaga kerja yang masif," papar Said dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Sebagai gambaran, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mencatat bahwa di Madura saja, industri hasil tembakau mampu mempekerjakan lebih dari 186.000 tenaga kerja langsung. Menurutnya, angka tersebut belum mencakup serapan tenaga kerja tidak langsung dan dampak berganda (multiplier effect) ekonomi di sektor hilirnya.

Dia pun meyakini tingginya peredaran rokok ilegal saat ini berakar dari ketidakmampuan pelaku usaha, terutama produsen rokok baru yang rata-rata beroperasi di bawah 20 tahun, dalam memenuhi tarif cukai Golongan III.

Segmentasi pasar yang belum kuat ditambah beban tarif cukai yang dinilai terlalu mahal dan tidak sepadan dengan skala bisnis, kerap mendorong pelaku usaha mengambil jalan pintas dengan menggunakan pita cukai palsu.

Oleh karena itu, Said menilai penambahan layer CHT bukan solusi yang relevan. Dia justru mengusulkan adanya insentif khusus berupa kebijakan afirmatif bagi pabrikan skala kecil.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, semisal insentif tarif cukai sebesar Rp300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka bernaung di bawah cukai legal. Pendapatan cukai naik, dan iklim usaha bisa berjalan tanpa harus kejar-kejaran dengan aparat," jelasnya.

Apabila volume produksi hasil tembakau di tingkat Golongan III meningkat melalui jalur legal berkat insentif tersebut, Said meyakini penerimaan negara dari sektor cukai akan ikut terkerek secara drastis. Pengawasan di lapangan pun diklaim akan menjadi jauh lebih efisien.

Meski demikian, Said tetap mendesak penegakan hukum yang tegas. Ketua Badan Anggaran DPR itu mencontohkan, jika kebijakan afirmasi telah dilakukan namun pabrikan Golongan III di bawah 20 tahun masih menggunakan cukai palsu maka tetap harus diberikan sanksi hukum dan denda yang berat.

Sebelumnya, Purbaya telah memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah akan menahan tarif CHT pada 2027, melanjutkan kebijakan konstan yang diterapkan sepanjang tahun 2026.

"CHT saya buat konstan saja, enggak naik dan enggak turun. Saya pengin lihat stabilitas," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Alih-alih mengutak-atik tarif, bendahara negara menegaskan bahwa pemerintah saat ini menitikberatkan strategi pada upaya menggaet industri rokok ilegal agar masuk ke dalam sistem pengawasan resmi dan menyumbang penerimaan negara.

Langkah mitigasi yang disiapkan Kemenkeu mencakup digitalisasi pengawasan produksi melalui pemasangan mesin penghitung di fasilitas produsen rokok.

"Mungkin nanti semuanya pelan-pelan digitalisasi. Dari situ saya pengin lihat sebetulnya berapa income dari rokok kalau bersih, ya. Artinya yang gelap-gelap bisa kami hilangkan," jelas Purbaya.

Mantan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) tersebut menambahkan, opsi penyesuaian tarif, baik kenaikan maupun penurunan CHT, baru akan dikaji lebih lanjut setelah upaya digitalisasi dan pembersihan rokok ilegal tersebut membuahkan hasil nyata.

JAKARTA - Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi melayangkan kritik keras terhadap usulan agar pemerintah memfasilitasi pabrik rokok untuk produksi rokok murah yang harganya terjangkau khusus bagi masyarakat miskin . Kecaman keras disampaikan Tulus terhadap pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Komentar tersebut langsung memantik reaksi keras, salah satunya dari pegiat perlindungan konsumen Tulus Abadi. Menurutnya, pernyataan sang wakil rakyat sangat memalukan dan memperlihatkan kedangkalan pemahaman terhadap regulasi negara.

"Hanya sekelas dan selevel itu anggota DPR PAN dalam memahami regulasi dan kebijakan. Ini usulan yang absurd bahkan sesat nalar!" cetus Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6/2026).

Melanggar Filosofi UU Cukai: Produk Beracun Kok Dijual Murah?

Tulus meluruskan esensi dari kebijakan cukai yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada aspek normatif Undang-Undang Cukai, sebuah barang dikenai cukai karena merupakan produk adiktif yang konsumsinya harus dibatasi dan dikendalikan demi melindungi masyarakat.

Oleh karena itu, barang bercukai secara filosofis harus dijual dengan harga mahal, bukan malah dipermudah aksesnya dengan alasan daya beli. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi ekonomi rumah tangga miskin yang sangat mengkhawatirkan.

Tercatat pendapatan warga miskin habis digelontorkan hanya untuk membeli rokok mencapai 10 hingga 11%. Sedangkan anggaran yang disisihkan untuk membeli lauk-pauk bergizi bagi keluarga mereka hanya 3,5%.

Dengan kondisi data yang timpang tersebut, usulan untuk menyediakan rokok murah dinilai akan semakin memperparah lingkaran setan kemiskinan dan gizi buruk di Indonesia.

Dinilai Merendahkan Derajat Rakyat Kecil

Ditekankan juga bahgwa pembaca akan merasakan benturan moral yang kuat dari isu ini. Tulus Abadi menegaskan bahwa pernyataan politisi tersebut secara tidak langsung telah menginjak-injak harga diri dan merendahkan derajat masyarakat menengah ke bawah.

Rokok Murah Makin Marak, Ini Biang Keladinya



"Mentang-mentang masyarakat miskin, lalu diberikan produk beracun yang justru bisa menyakiti, memiskinkan, bahkan membunuh mereka?" ungkap Tulus.

Lebih jauh, FKBI mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari narasi rokok murah ini. Usulan tersebut dinilai sama saja dengan menjerumuskan masyarakat ke dalam kemiskinan akut yang langgeng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Terbaru, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak menggagalkan upaya peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal dalam dua penindakan terpisah di kawasan Pelabuhan Merak-Bakauheni pada Kamis (11/6/2026).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari peredaran barang kena cukai ilegal.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pengawasan dan penindakan akan terus kami perkuat,” ujar Djaka dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, penindakan bermula pada pukul 07.00 WIB, Kamis (11/6/2026), ketika Bea Cukai Merak menerima informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasannya. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Bea Cukai Merak bersama Kanwil Bea Cukai Banten melakukan pengamatan dan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Kota Cilegon.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menghentikan dan memeriksa sebuah truk Colt Diesel bernomor polisi D 80XX FM yang dicurigai mengangkut barang kena cukai ilegal. Saat dimintai keterangan, pengemudi berinisial JFR dan kernet berinisial JER tidak dapat menjelaskan muatan yang dibawanya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK Bold tanpa dilekati pita cukai sesuai ketentuan. Total barang yang diamankan mencapai 2.912.000 batang rokok.

Setelah mengamankan barang hasil penindakan pertama, tim melanjutkan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Petugas kemudian menghentikan sebuah truk Hino Fuso bernomor polisi BM 84XX DN yang juga menimbulkan kecurigaan.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi berinisial RHMT tidak dapat menjelaskan secara rinci muatan yang diangkut. Saat bak truk dibuka, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah rokok ilegal yang diamankan dari truk tersebut mencapai 5.350.000 batang.

“Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp 12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT),” jelas Djaka.

Djaka menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya di jalur distribusi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal.

“Kepatuhan terhadap ketentuan cukai merupakan bagian penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan menjaga penerimaan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam setiap proses penanganan perkara, Bea Cukai senantiasa mengedepankan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum terkait. Dalam penindakan ini, Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak akan berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Daerah (Polda) Banten, khususnya melalui fungsi Koordinator Pengawasan (Korwas), serta Kejaksaan Tinggi Banten beserta jajarannya.

Kasus tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Saat ini, Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak telah melakukan penyidikan dengan tersangka berinisial JFR.

Penyidik menilai terdapat alat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan turut serta dalam sekitar lima kali penjualan rokok ilegal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk selanjutnya dibawa ke Sumatra.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyebut pemasangan sistem pemantauan produksi rokok secara otomatis sudah masuk ke tahap piloting.

Sistem ini memungkinkan otoritas di pusat untuk memantau secara langsung (real-time) dan otomatis produksi rokok di pabrikan.

"Pemasangan sistem pemantauan produksi rokok otomatis merupakan bagian dari penguatan tata kelola pengawasan cukai hasil tembakau agar semakin akurat, transparan, dan berbasis data," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetyo kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Sistem yang tengah dikembangkan Bea Cukai ini yaitu Sistem Pengawasan Terintegrasi Barang Kena Cukai atau SPT BKC. Rokok, yang merupakan salah satu BKC, akan dapat dimonitor data produksinya secara lebih real time.

Pemantauan produksi secara langsung ini bisa dilakukan baik dari sisi jumlah batang maupun kemasan yang dilekati pita cukai. Data tersebut akan mendukung analisis kepatuhan perusahaan, proyeksi penerimaan negara, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Budi juga mengatakan, SPT BKC bakal menjadi pelengkap upaya penindakan rokok ilegal yang selama ini dilakukan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya,

Dengan adanya sistem pemantauan baru ini, pengawasan dapat dilakukan lebih menyeluruh, mulai dari sisi produksi hingga peredaran. Sistem ini sudah masuk tahap piloting

"Saat ini, sistem tersebut telah memasuki tahap piloting di sejumlah pabrikan rokok di daerah dan akan terus dievaluasi serta dikembangkan secara bertahap," pungkas Budi

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa 'mesin' pemantau produksi rokok ini ditargetkan beroperasi Juni 2026

"Juni udah mulai jalan itu programnya. Nanti enam bulan kepasang semua mesinnya. Penghitungan rokok di pabrik akan otomatis langsung masuk ke sini ke Bea Cukai sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran lagi. Deteksinya cukup canggih termasuk untuk salah peruntukan, salah personifikasi, itu bisa terdeteksi langsung," jelasnya di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Bisnis.com, MALANG — Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) menilai kebijakan penindakan peredaran rokok ilegal lebih mendesak dibandingkan dengan membuat instrumen pengawasan baru yang lebih ketat.

“Penindakan terbukti efektif menekan peredaran rokok ilegal. Buktinya, saat Bea Cukai intensif melakukan penindakan rokok ilegal, justru penjualan rokok legal meningkat. Artinya, dengan adanya penindakan otomatis mengurangi peredaran rokok ilegal sehingga pasar dapat diisi rokok legal,” kata Ketua Formasi, Heri Susianto, di Malang, Kamis (11/6/2026).

Pernyataan itu mengomentari rencana pemerintah menyiapkan instrumen baru untuk mengejar target penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) pada APBN 2026. Otoritas fiskal berencana untuk meningkatkan pengawasan produksi pabrikan rokok, meski dinilai tidak urgen atau mendesak untuk dilakukan.

Pengawasan yang lebih ketat ini ditujukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Maklum, sejumlah kalangan pun menilai faktor ini menjadi pemicu penerimaan CHT tertekan sepanjang kuartal I/2026. Belum lagi produksi pabrikan baru pulih sekitar setelah Idulfitri.

Sebagaimana diketahui, pendapatan hasil CHT alias cukai rokok merupakan yang terbesar dalam struktur pendapatan kepabeanan dan cukai.Dengan target Rp336 triliun tahun ini, penerimaan cukai rokok menyumbang sebesar 67,1% sendiri atau senilai Rp225,7 triliun. Sebagai strategi untuk meningkatkan pengawasan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan segera mengoperasikan teknologi baru untuk mendeteksi produksi rokok secara otomatis mulai Juni 2026.

Menurut Heri, format instrumen pengawasan yang diusulkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa masih belum jelas, apakah benar-benar efektif dan efisien dalam memberantas rokok ilegal atau tidak.Dengan begitu, instrumen pengawasan belum teruji serta terbukti baik dan pas dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal.

Sebaliknya tindakan tegas dalam penindakan rokok ilegal, dia meyakinkan, justru terbukti efektif dalam upaya memberantas peredaran rokok tersebut. Oleh karena itulah, justru kegiatan penindakan rokok ilegal diintensifkan dan ditingkatkan, dari hilir bahkan hulunya.

Perlu juga dalam penindakan juga melibatkan aparat penegak hukum lain, seperti TNI/Polri dan kejaksaan. Bahkan KPK perlu dilibatkan sebagai langkah mencegah kebocoran penerimaan uang negara dari cukai dan pajak dengan adanya praktik perdagangan rokok ilegal.

“KPK sudah sebenarnya sudah memulai dengan mengusut kasus pita cukai ilegal. Hal itu dapat ditingkatkan dan diperluas untuk memberantas peredaran rokok ilegal,” ucapnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai rokok ilegal masih menjadi momok utama yang bersifat destruktif terhadap iklim industri sehingga hal ini menghambat upaya peningkatan penerimaan cukai, sedangkan negara justru membutuhkan penerimaan yang tinggi, termasuk dari cukai.

Sebenarnya, Joko menilai, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai sudah mengetahui kunci sukses peningkatan penerimaan cukai IHT, yaitu dengan intensifikasi dan perluasan penegakkan hukum yang menyasar sampai hulu-nya.

Namun upaya ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun APH sehingga penindakan rokok ilegal masih menyasar pada distribusi atau pada proses hilirnya dan dampaknya kurang memiliki efek jera bagi produsen rokok ilegal.

Bea Cukai sudah memiliki data yang komprehensif terkait produsen dan peta distribusinya sehingga tinggal ditindak saja atau pilihan lainnya dengan melakukan supervisi yang intensif pada produsen ilegal untuk masuk pada ranah legal dengan mematuhi skema layer yang sudah ada saat ini.

“Bukan memberikan karpet merah bagi pelaku praktik ilegal dengan skema tarif atau layer baru, idealnya bagi pelaku praktik ilegal harus diselesaikan dalam ranah hukum pidana maupun perdata sesuai dengan konteks undang-undang fiskal,” ucapnya.(K24)