Bisnis.com, JAKARTA — Kremlin menyambut positif strategi keamanan nasional terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menyatakan dokumen tersebut secara umum sejalan dengan pandangan Rusia.

“Penyesuaian yang kami lihat sejalan dalam banyak hal dengan visi kami,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada reporter televisi pemerintah Pavel Zarubin saat dimintai tanggapan soal strategi baru AS itu dikutip dari Reuters, Senin (8/12/2025).

Strategi Keamanan Nasional AS itu menggambarkan visi Trump sebagai realisme fleksibel dan menekankan pentingnya menghidupkan kembali Doktrin Monroe abad ke-19, yang menegaskan Belahan Barat sebagai kawasan pengaruh utama Washington.

Dokumen yang ditandatangani Trump tersebut juga memperingatkan bahwa Eropa menghadapi risiko penghapusan peradaban, menegaskan bahwa menjadi kepentingan utama AS untuk merundingkan pengakhiran perang di Ukraina, serta menargetkan pemulihan stabilitas strategis dengan Rusia.

Keselarasan publik semacam ini antara Moskow dan Washington terkait isu geopolitik global terbilang langka. Kedua negara sebelumnya hanya sempat bekerja sama erat setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, khususnya dalam pemulangan senjata nuklir dari republik-republik bekas Soviet ke Rusia, serta pascaserangan teroris 11 September 2001 di AS.

Pada era Perang Dingin, Moskow kerap menggambarkan AS sebagai imperium kapitalis yang merosot dan pada akhirnya akan runtuh. Sementara itu, Presiden AS Ronald Reagan pada 1983 menyebut Uni Soviet sebagai kekaisaran jahat dan pusat kejahatan di dunia modern.

Setelah Uni Soviet bubar, Rusia sempat berharap menjalin kemitraan dengan Barat. Namun, ketika Washington mendorong perluasan keanggotaan NATO, sebagaimana tertuang dalam strategi Presiden Bill Clinton pada 1994, ketegangan mulai menguat dan mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, yang menduduki kursi Kremlin sejak akhir 1999.

Menanggapi janji AS dalam dokumen strategi untuk mengakhiri persepsi sekaligus mencegah realitas NATO sebagai aliansi militer yang terus meluas, Peskov menilai langkah tersebut patut diapresiasi.

Namun, Peskov juga mengingatkan bahwa apa yang disebutnya sebagai “deep state” di AS memiliki pandangan berbeda dengan Trump.

Istilah tersebut kerap digunakan Trump untuk merujuk pada jaringan birokrat dan pejabat AS yang dinilainya ingin menggagalkan agenda perubahan, termasuk terhadap dirinya.

Para pengkritik Trump menyebut tidak ada “deep state” seperti yang dimaksud, dan menilai narasi tersebut sebagai teori konspirasi untuk membenarkan konsolidasi kekuasaan eksekutif.

Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada 2014 serta invasi ke Ukraina pada 2022, strategi keamanan AS secara konsisten menyebut Rusia sebagai agresor atau ancaman yang berupaya merusak tatanan dunia pasca-Perang Dingin dengan kekuatan militer.

Dalam pernyataannya kepada kantor berita pemerintah TASS, Peskov menilai seruan untuk bekerja sama dengan Moskow dalam isu stabilitas strategis—alih-alih melabeli Rusia sebagai ancaman langsung—sebagai perkembangan yang positif.

Strategi Trump juga menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai salah satu medan pertempuran ekonomi dan geopolitik utama. AS berencana memperkuat kemampuan militernya bersama para sekutu untuk mencegah konflik dengan China terkait Taiwan.

Rusia sendiri telah mengalihkan orientasi geopolitiknya ke Asia, khususnya China, setelah Barat menjatuhkan sanksi menyusul perang Ukraina dan Eropa berupaya mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia.

Trump sebelumnya mengatakan, sebagai pelajar sejarah, pelajaran pertama yang dipetiknya adalah mencegah Rusia dan China membangun kedekatan.

“Hal pertama yang Anda pelajari adalah Anda tidak ingin Rusia dan China bersatu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump menegaskan ambisi mengembalikan dominasi Amerika di Belahan Barat (Western Hemisphere), memperkuat militer di Indo-Pasifik, dan meninjau ulang hubungan dengan kawasan Eropa.

Pernyataan itu tertuang dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional terbaru yang dirilis akhir pekan lalu yang berupaya membingkai ulang peran AS di panggung global.

Melansir Reuters pada Senin (8/12/2025), Strategi Keamanan Nasional tersebut menggambarkan visi Trump sebagai realisme fleksibel dan mendorong kebangkitan kembali Doktrin Monroe abad ke-19, yang menetapkan Belahan Barat sebagai zona pengaruh utama Washington.

Dokumen tersebut menjadi penegasan paling jelas dari upaya Trump untuk mengguncang tatanan dunia pasca-Perang Dunia II yang selama ini dipimpin AS bersama jaringan aliansi dan kelompok multilateral, sekaligus mendefinisikan ulang peran itu melalui perspektif kebijakan “America First.”

“Politik luar negeri Presiden Trump bersifat pragmatis tanpa menjadi pragmatik, realistis tanpa menjadi realis, berprinsip tanpa menjadi idealis, tegas tanpa menjadi hawkish, serta menahan diri tanpa menjadi dovish. Kebijakan ini terutama digerakkan oleh apa yang paling menguntungkan Amerika,” tulis dokumen setebal 29 halaman tersebut.

Sebagai pedoman utama yang diterbitkan setiap pemerintahan baru dan menjadi acuan bagi banyak lembaga negara, strategi itu menyatakan Trump akan memulihkan supremasi Amerika di Belahan Barat dan menempatkan kawasan tersebut sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintahannya.

“Korolari Trump atas Doktrin Monroe merupakan pemulihan kekuatan dan prioritas Amerika yang masuk akal serta sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS,” bunyi dokumen tersebut, mengisyaratkan bahwa peningkatan besar kekuatan militer AS di kawasan itu tidak bersifat sementara.

Sejak mulai menjabat pada Januari, sejumlah pengkritik menilai retorika Trump kerap menyerupai imperialisme modern di kawasan Amerika. Pada awal masa pemerintahannya, Trump sempat melontarkan pernyataan samar tentang kemungkinan merebut kembali Terusan Panama hingga menggabungkan Greenland dan Kanada.

Belakangan, peningkatan kehadiran militer AS di kawasan Karibia, disertai ancaman serangan darat di Venezuela dan negara-negara lain yang menjadi basis kartel narkoba, menambah kekhawatiran publik. Kekhawatiran itu muncul di tengah sejarah panjang intervensi militer AS di kawasan tersebut.

Saat ini, AS dilaporkan telah mengirim lebih dari 10.000 personel militer ke Karibia, lengkap dengan kapal induk, kapal perang, serta jet tempur.

“Strategi Keamanan Nasional terbaru ini secara cukup jelas menunjukkan bahwa kita tidak akan kembali ke pola lama,” ujar Jason Marczak, analis senior Amerika Latin di lembaga pemikir Atlantic Council, Washington.

Dokumen itu juga menyinggung meningkatnya pengaruh ekonomi China di Amerika Latin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah AS berturut-turut, serta tekad Washington untuk membendung ekspansi Beijing.

Di Asia, Trump menyatakan bertujuan mencegah konflik dengan China terkait Taiwan dan Laut China Selatan melalui penguatan kekuatan militer AS bersama negara-negara sekutunya.

“Pencegahan konflik di Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer, menjadi prioritas utama,” tulis dokumen tersebut.

Isu Taiwan sendiri telah lama menjadi sumber ketegangan dalam hubungan AS-China. Namun, rekam jejak Trump yang kerap mengambil langkah kebijakan luar negeri tak lazim membuat arah implementasi konkret dari strategi ini masih sulit diprediksi.

Eropa Terancam

Dalam dokumen tersebut, pemerintahan Trump juga memandang Eropa secara suram, dengan memperingatkan bahwa kawasan itu menghadapi risiko “penghapusan peradaban” dan harus mengubah arah kebijakan jika ingin tetap menjadi sekutu yang dapat diandalkan bagi AS.

Pernyataan itu menjadi bagian dari rangkaian sikap pejabat AS yang belakangan mengguncang asumsi pascaperang mengenai eratnya hubungan antara Eropa dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

“Dalam jangka panjang, sangat mungkin bahwa dalam beberapa dekade ke depan, sejumlah anggota NATO akan menjadi negara dengan mayoritas penduduk non-Eropa,” bunyi dokumen tersebut.

Sejumlah pengamat Eropa menilai narasi dalam strategi itu sejalan dengan poin-poin yang sering disuarakan partai-partai sayap kanan di Eropa, yang kini menjadi oposisi utama pemerintah di Jerman, Prancis, serta negara-negara tradisional sekutu AS lainnya.

Pemerintahan Trump, menurut dokumen itu, ingin memulihkan identitas Barat di Eropa. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap penggunaan retorika bernuansa rasis oleh Trump terhadap imigran non-kulit putih di AS.

Meski sejumlah politisi Eropa menyatakan keberatan atas nada pernyataan Washington, banyak negara Eropa masih sangat bergantung pada dukungan militer AS, terutama saat mereka berupaya membangun kembali kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman dari Rusia.

Dokumen tersebut juga menyebut bahwa kepentingan strategis AS terletak pada penyelesaian cepat konflik Ukraina serta pemulihan stabilitas strategis dengan Rusia.

Trump sendiri pernah menuai kritik lantaran beberapa kali menyampaikan pujian kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang memunculkan tudingan bahwa ia terlalu lunak terhadap Moskow.

Reuters melaporkan, pemerintah AS menginginkan Eropa mengambil alih sebagian besar kapasitas pertahanan konvensional NATO, mulai dari intelijen hingga sistem rudal, dalam tenggat waktu yang dinilai sebagian pejabat Eropa sebagai tidak realistis.

Menilai prioritas kawasan dunia dalam agenda Trump, analis lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies, Brad Bowman, menulis di X bahwa pemenang dalam perebutan waktu, sumber daya, dan perhatian AS adalah kawasan Belahan Barat dan kemungkinan kawasan Pasifik.

Sementara itu, kawasan Eropa terbilang menjadi pihak yang dirugikan. “Timur Tengah masih tanda tanya besar, sedangkan Afrika, semoga beruntung,” tulisnya.