Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmen transparansi terkait capaian data investasi, sebagai upaya memperkuat kepercayaan investor.

‎“Presiden menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kami telah menerima instruksi tegas agar seluruh capaian dan data investasi disampaikan secara transparan kepada publik,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan pada Minggu (14/06), Dony mengatakan telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo terkait pentingnya keterbukaan informasi, dan supaya seluruh data capaian investasi disampaikan transparan ke publik.

Dony menjelaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk tidak hanya mengejar kuantitas, namun juga kualitas investasi.

‎“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kepercayaan investor, mempercepat masuknya investasi berkualitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Dony.

Sebagai COO Danantara, Dony bertanggung jawab langsung atas pengelolaan investasi dan operasional badan pengelola investasi terbaru milik negara. Sebagai Kepala BP BUMN, tugasnya mengawasi kinerja seluruh perusahaan pelat merah.

Kehadiran Dony dalam pertemuan Kabinet Merah Putih, semakin mengukuhkan posisi strategisnya dalam menarik modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memanggil Dony Oskaria dalam sebuah pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan pada Minggu (14/06).

Pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yang fokus membahas peningkatan signifikan minat investor global terhadap perekonomian Indonesia.

‎Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menerima laporan dari jajarannya mengenai menggeliatnya ketertarikan investor asing serta berbagai peluang investasi strategis yang tengah dijajaki.

Dengan arahan transparansi dari Presiden Prabowo dan komitmen dari Dony Oskaria serta jajaran Kabinet Merah Putih, pemerintah optimis mampu menjaga momentum positif kepercayaan investor global.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan apresiasi pasar modal menjadi bukti investor semakin melihat potensi jangka panjang Indonesia berdasarkan kondisi fundamental yang solid.

“Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan,” kata Dony usai Flag Off BTN Jakarta International Marathon di Monas, Jakarta, Minggu.

Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

Menurut Dony, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang dapat dipengaruhi oleh berbagai sentimen. Namun, investor pada akhirnya akan kembali menilai berdasarkan kekuatan ekonomi nasional dan kinerja masing-masing perusahaan.

“Tentu ada isu dan sentimen yang cukup mempengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara,” katanya.

Dony menambahkan perusahaan-perusahaan nasional khususnya BUMN masih memiliki fundamental yang kuat di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan investor.

“Teman-teman bisa melihat fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus,” ujar dia.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan BUMN, ia mengatakan hal tersebut merupakan mekanisme bisnis yang wajar apabila perusahaan melihat harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

“Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri,” kata Dony.

Dony optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan semakin kuat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

“Kalau barang bagus, tentu sayang kalau tidak kita optimalkan,” ujar dia.

Sejalan dengan optimisme tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menilai kuatnya fundamental ekonomi juga perlu terus didukung oleh bergeraknya sektor riil, termasuk industri perumahan yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian.

Nixon mengatakan, BTN tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan dengan terus mendorong permintaan masyarakat terhadap hunian melalui berbagai inovasi pembiayaan.

“Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah,” ujar Nixon.

Nixon menambahkan, perseroan tetap menjaga target pertumbuhan secara prudent di tengah dinamika ekonomi. BTN juga terus memperkuat strategi bisnis melalui ekspansi kredit yang sehat serta pengelolaan kualitas aset.

“Kita masih percaya pertumbuhan bisa tetap dijaga. Segala cara kita pikirkan agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bukan untuk mengambil alih aktivitas ekspor sumber daya alam (SDA), melainkan mencegah praktik transfer pricing dan under invoicing yang merugikan negara.

Ia mengatakan DSI dibentuk untuk memastikan komoditas SDA strategis Indonesia dijual dengan harga yang sebenarnya.

“Tujuan kita kan itu sebenarnya. Bukan mengambil barang mereka (pelaku ekspor) dan menjadi calo yang kemudian menjual,” kata Dony berdasarkan keterangannya, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan transfer pricing terjadi ketika ekspor dilakukan dengan harga lebih rendah kepada perusahaan afiliasi milik eksportir, sedangkan under invoicing merupakan pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga mengurangi penerimaan negara.

Menurut dia, pemerintah membentuk DSI berdasarkan kondisi di lapangan, termasuk masih adanya praktik transfer pricing dan under invoicing dalam kegiatan ekspor SDA.

Pemerintah, lanjut dia, tidak ingin praktik tersebut terus berlangsung karena berpotensi merugikan negara dan mengurangi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

“Yang penting tujuannya adalah bahwa tidak boleh terjadi transfer pricing, tidak boleh terjadi under invoicing. Lalu bagaimana pemerintah me-monitor ini? Dibentuklah DSI,” ujarnya.

Dony menyampaikan bahwa pencegahan kedua praktik tersebut akan menjadi fokus utama DSI pada masa transisi kebijakan ekspor SDA satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Selama masa transisi tersebut, pelaku usaha tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa, namun wajib melaporkan aktivitas ekspornya kepada DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, ia meminta pelaku usaha tidak khawatir terhadap implementasi kebijakan tersebut selama masa transisi karena pemerintah tetap menghormati kontrak-kontrak ekspor yang telah berjalan dan akan melakukan evaluasi setelah tiga bulan pelaksanaan.

Menurut Dony, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah berjalan karena kebijakan tersebut justru ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan tata kelola ekspor yang lebih sehat.

“Tidak ada keinginan pemerintah untuk menghancurkan sistem pendapatan kita. Justru kita ingin pendapatan kita jadi lebih besar,” ungkap dia.

Ia menambahkan pengawasan ekspor yang lebih baik juga diharapkan meningkatkan kepercayaan investor terhadap emiten yang bergerak di sektor sumber daya alam.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyebut jika pihaknya akan menjadi perantara tunggal bagi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dari bulan Juni hingga 31 Desember 2026 ini. Hal ini disampaikan Dony usai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dia menyebut, pertemuan ini membahas terkait pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah tentang ekspor sumber daya Indonesia.

"Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal dan ini juga diamanatkan di dalam PP," kata Dony dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tugas BP BUMN , kata dia, adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang dimiliki.Dony memastikan pelaksanaannya akan dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



"Dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati mencermati karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Kepala BP BUMN, Dony Oskaria di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Tak hanya Menteri ESDM dan Kepala BP BUMN, turut hadir juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Dasco menyampaikan bahwa diskusi pada hari ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menyebut jika koordinasi ini turut membahas terkait PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Danantara Bantah Isu Pemilik Tabungan Rp3 Miliar Wajib Beli Patriot Bond



"Sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian ESDM," kata Dasco usai menggelar pertemuan tertutup.

Selain itu, kata dia, pertemuan turut membahas terkait aturan-aturan untuk melakukan percepatan izin investasi yang dilakukan PT DSI ini. Dasco pun meminta Kepala BP BUMN untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan tertutup.

"Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat khalayak umum, pelaku pasar, investor, jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor," ujarnya.

Selama itu tidak terjadi, yaitu under invoicing dan transfer pricing, ini (kontrak ekspor SDA) berjalan sebagaimana biasanya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjamin kontrak ekspor sumber daya alam (SDA) tetap berjalan meskipun ada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan. Itu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki,” ujar Dony dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Dony menyampaikan kontrak tersebut akan tetap dijalankan selama tidak terjadi praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Under invoicing adalah praktik kecurangan oleh importir atau eksportir yang dengan sengaja melaporkan nilai atau harga barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun pendanaan.

“Selama itu tidak terjadi, yaitu under invoicing dan transfer pricing, ini (kontrak ekspor SDA) berjalan sebagaimana biasanya,” ucap Dony.

Oleh karena itu, Dony meminta kepada seluruh pengusaha dan masyarakat untuk tidak merasa khawatir, sebab seluruh kontrak berjalan dengan normal.

“Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kami menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026,” kata Dony.

Lebih jauh, ia pun mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang mengembangkan sistem digital untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam Indonesia dilakukan secara wajar dan transparan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferroalloy (paduan besi), dan kelapa sawit.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kabar yang menyebut masyarakat Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar bakal diwajibkan membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond dipastikan tidak benar. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan informasi yang beredar luas tersebut merupakan hoaks dan tidak pernah menjadi bagian dari rencana pemerintah maupun Danantara.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp 3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Kabar ini mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dia menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," tambah Dony.

Sebelumnya, rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu perubahan dari aturan tersebut yakni mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Terkait isu kewajiban untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah. Meski demikian, ia menyebut ada insentif khusus yang akan diberikan jika seseorang berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan Danantara tersebut.

"Nggak ada kewajiban, tetapi akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu kalau berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya di DPR RI.

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) menanggapi kapan laporan keuangan tahunan resmi Danantara akan dirilis.

Dony dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu, mengatakan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh BUMN merupakan fokus utama Danantara saat ini.

“Saya sampaikan juga, (karena) ada yang banyak tanya kenapa, kok, laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Ini bentuk daripada transparansi yang kami lakukan, (yaitu) konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN,” kata Dony.

Ia menilai, konsolidasi laporan seluruh BUMN ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan transparansi fiskal dan tata kelola perusahaan negara.

“Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN, dan ada beberapa BUMN yang belum selesai,” ujar Dony.

Lebih lanjut, pria yang juga Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN itu mengatakan proses konsolidasi pembersihan data dan laporan keuangan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Nanti akhir Juni ini (konsolidasi) akan selesai, seluruh BUMN kita bersihkan,” kata dia.

Selain itu, Dony juga mengatakan bahwa dalam proses konsolidasi tersebut terdapat penyesuaian akuntansi yang cukup signifikan, termasuk impairment (penurunan nilai) terhadap buku-buku BUMN yang nilainya mendekati Rp100 triliun.

“Saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita melakukan impairment hampir Rp100 triliun terhadap buku-buku BUMN. Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus (dikelola) secara transparan,” ujar Dony.

Di sisi lain, ia juga menegaskan transparansi dari tata kelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN terkait ekspor komoditas strategis nasional.

“Di pihak kami, di PT Danantara Sumberdaya Indonesia, tentu kita memastikan, yang pertama, bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable,” kata Dony.

Adapun PT DSI mendapatkan penugasan khusus pemerintah untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO) dan ferro alloy.

Masa transisi implementasi PT DSI sendiri akan dijalankan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Dalam periode tersebut, DSI bersama para pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha akan berdiskusi mengenai berbagai hal strategis, termasuk penentuan patokan harga dari komoditas.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis modelnya kita rubah, jadi fokus kepada kawasan

Jakarta (ANTARA) - COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengatakan pemerintah telah membentuk holding bernama Kawasan Industri Indonesia sebagai bagian dari restrukturisasi dan penyederhanaan pengelolaan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN).

Ia mengatakan pembentukan holding tersebut ditujukan untuk memperkuat fokus pengelolaan kawasan industri sekaligus mendukung masuknya investasi ke berbagai wilayah Indonesia.

“Namanya nanti Kawasan Industri Indonesia, holding baru yang khusus mengurusi seluruh kawasan kita. Nanti kawasan industri kita ini akan menjadi salah satu harapan kita untuk menarik investor masuk,” kata Dony di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengelolaan kawasan industri selama ini masih bercampur dengan berbagai fungsi bisnis lain sehingga perlu difokuskan dalam satu entitas khusus.

“Bisnis modelnya kita rubah, jadi fokus kepada kawasan. Tidak ada lagi yang campur-campur,” ujarnya.

Ia mengatakan holding baru tersebut nantinya akan secara khusus mengelola kawasan industri BUMN melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan profesional.

Dony menambahkan Danantara juga akan menempatkan manajemen yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan kawasan industri.

“Dan kita cari orang yang mengurusnya juga jadi gampang, yang memang memahami mengenai manajemen kawasan,” ucapnya.

Menurut dia, pembentukan holding kawasan industri dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin.

Dony menyebut sejumlah anak perusahaan yang sebelumnya berada dalam struktur pengelolaan Danareksa telah ditarik ke Danantara sebagai bagian dari proses restrukturisasi BUMN.

"Jadi hari ini RUPS, kita sudah punya sekarang perusahaan khusus mengurusi industrial estate kita," ungkapnya.

Ia mengatakan proses legal restrukturisasi tersebut diupayakan selesai pada 2026 agar holding baru dapat masuk ke tahap operasional pada 2027.

Sebelumnya, pengelolaan kawasan industri BUMN berada dalam ekosistem holding Danareksa. Pada 2024, Danareksa juga pernah menyampaikan fokus pengembangan klaster kawasan industri agar lebih modern dan tidak hanya bertumpu pada penjualan lahan.

Dalam penataan terbaru di bawah Danantara, peran Danareksa diarahkan kembali pada pengelolaan aset, sementara kawasan industri ditempatkan dalam holding khusus agar pengelolaannya lebih fokus.

Dalam proses restrukturisasi lainnya, Dony mengatakan bisnis pengelolaan aset atau asset management akan ditempatkan di bawah Danareksa.

Sementara itu, bisnis sekuritas BUMN akan tetap dijalankan melalui dua entitas, yakni Mandiri Sekuritas dan BNI Sekuritas.

“Sekuritasnya nanti jadi dua. Satu Mandiri Sekuritas, satu BNI Sekuritas,” ujar Dony.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menekankan penguatan dedikasi dan perubahan budaya kerja menjadi fondasi utama PT Bio Farma (Persero) dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan publik.

Menurut dia, Bio Farma memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut standar integritas dan profesionalisme yang tinggi di setiap lini operasional.

“Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Karena itu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, akuntabilitas, dan pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebagai holding BUMN farmasi, Bio Farma diharapkan terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, serta distribusi produk kesehatan yang aman, bermutu dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi krusial dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan global di sektor farmasi dan bioteknologi.

BP BUMN bersama Danantara juga menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh ekosistem Bio Farma.

Upaya itu dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi aset, serta percepatan transformasi bisnis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah tersebut, Bio Farma diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Selesainya 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun atau rusun sebanyak 300 unit di lahan milik PT Angkasa Pura yang berlokasi di Jalan Kramat Raya Jakarta ditujukan untuk warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen.

"Kita tidak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Jadi kita bicara selesainya saja," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Dirinya juga mengatakan bahwa nanti juga dibangun hunian sebanyak 500 unit bagi warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen di lahan Tanah Abang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat selesai juga pada 15 Juni 2026.

"Jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Bapak Dony Oskaria yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa," katanya.

Ara menyampaikan bahwa wilayah Jakarta sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar.

"Jadi kita juga akan bergerak dengan sangat cepat," katanya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan apresiasi bahwa BUMN diberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa BUMN memang milik rakyat Indonesia.

"Untuk aset-aset yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik tentu akan kita berikan semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itu tadi sudah dihasilkan dari rapat tadi bahwa ada tanah dari Angkasa Pura, ada juga dari Kereta Api akan kita bangunkan hunian buat saudara-saudara kita. Dan masih banyak lagi tentu tanah-tanah yang kita lihat, dan ini adalah salah satu program mendukung program daripada Bapak Presiden RI dan juga tadi disampaikan arahan daripada Pak Menteri PKP dan juga dari Pak Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sehingga kita berharap program ini berjalan dengan cukup baik," kata Dony.

Dia juga menyampaikan bahwa BP BUMN sedang melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh aset-aset BUMN yang ada terutama sekali di kota-kota yang memang dibutuhkan pembangunan perumahan dengan secepat mungkin.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026).

Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Ia menegaskan bahwa keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026