JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong program pemisahan jalur operasional kereta di jalur Jakarta-Cikarang setelah tragedi Bekasi Timur . KRL dan kereta jarak jauh memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental.

“Pemisahan jalur operasional kereta harus menjadi prioritas. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta–Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan,” ujar Iwan, Kamis (30/4/2026).

Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antarkereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai. “Konsekuensi kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi,” katanya.

Iwan menyoroti evaluasi mengenai koordinasi perjalanan atau lalu lintas perkeretaapian. Apalagi dalam kecelakaan di Bekasi Timur benturan kereta terjadi dalam waktu yang sangat sempit pada jalur sama.

“Harusnya informasi dapat terintegrasi. Jadi hal ini perlu menjadi evaluasi. Integrasikan komunikasi pusat kendali jalur kereta. Khususnya yang layanannya berbeda atau tidak sejenis, karena sepertinya koordinasi berbeda,” ujarnya.

Menurut dia, rangkaian kejadian di Bekasi menunjukkan bahwa satu gangguan kecil dapat berkembang menjadi kecelakaan besar ketika mekanisme proteksi antarlapis tidak bekerja secara sempurna. “Jadi evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan teknis individual saja,” kata legislator Dapil Sulawesi Selatan II itu.

“Yang harus masuk pertanyaan lebih mendasar yakni apakah sistem persinyalan, komunikasi lapangan, prosedur penghentian darurat, dan koordinasi antaroperator telah benar-benar dirancang untuk menghadapi kondisi gangguan berlapis dalam koridor lalu lintas sepadat ini,” ucapnya.

Iwan menekankan jalur yang dipakai secara bersamaan oleh berbagai jenis layanan kereta membutuhkan standar pengamanan yang jauh lebih presisi dibanding jalur tunggal layanan homogen.

Dia juga mengingatkan pentingnya penataan ruang di sepanjang jalur kereta api mengingat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi, serta lemahnya penegakan tata ruang dapat menjadi sumber gangguan serius bagi operasional kereta.

“Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan jalur tetap aman dan sesuai peruntukannya demi menghindari risiko atau ancaman keamanan pada jalur kereta,” ujarnya.

Diketahui, kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Sementara, 91 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis.

JAKARTA - Komunitas KRLmania melihat kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam bukan sekadar kecelakaan. Tragedi ini menjadi indikator adanya kerentanan sistemik dalam keselamatan operasional perkeretaapian.

Dalam sistem transportasi massal berfrekuensi tinggi seperti KRL Commuter Line yang melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari, margin kesalahan harus mendekati nol. ”Satu celah kecil, baik teknis maupun prosedural, dapat berujung pada risiko fatal,” kata Kepala Komuniasi KRLmania, Gusti Raganata dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).

KRLmania memandang keselamatan jiwa penumpang adalah mandat konstitusional negara yang tidak dapat dinegosiasikan oleh alasan anggaran, teknis, maupun administratif. Menyikapi hal tersebut, KRLmania menyatakan sikap. Double Track, Elektrifikasi, dan Pemasangan Palang Pintu Jadi Evaluasi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Pertama, prioritaskan anggaran keselamatan sebagai belanja wajib negara. KRLmania mendesak pemerintah (pusat dan daerah) serta DPR menetapkan anggaran keselamatan transportasi publik sebagai non-negotiable spending.

Modernisasi persinyalan (termasuk upgrade ke sistem berbasis interlocking elektronik dan automatic train protection), peremajaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas jalur harus dilindungi dari pemangkasan anggaran. Negara tidak boleh menukar keselamatan publik dengan efisiensi fiskal jangka pendek.

Kedua, percepatan DDT dan audit total persinyalan oleh DJKA. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) harus menuntaskan proyek Double-Double Track (DDT) Bekasi–Cikarang secara tegas dan terukur. Jalur eksisting yang masih bercampur antara KRL dan kereta jarak jauh meningkatkan kompleksitas operasi serta potensi konflik perjalanan.

Selain itu, diperlukan audit independen dan menyeluruh terhadap sistem persinyalan: mulai dari keandalan perangkat, penempatan dan redundansi lokasi sinyal, integrasi antar-stasiun, hingga fail-safe mechanism. Sistem persinyalan modern dirancang untuk “gagal dalam kondisi aman” (fail-safe), namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemeliharaan, integrasi sistem, dan disiplin operasional.

Ketiga, evaluasi kritis SOP dan faktor manusia oleh PT KAI. PT KAI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP perjalanan, dengan fokus pada koordinasi antara masinis, pengatur perjalanan kereta api (PPKA), dan pusat pengendali operasional kereta (Operation Control Center/OCC).

Evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus menyentuh praktik lapangan: kejelasan protokol komunikasi, kecepatan respons dalam kondisi anomali, serta penerapan sistem redundansi untuk mencegah keputusan tunggal berisiko tinggi.

Keempat, evaluasi desain keselamatan sarana (kereta khusus wanita). KRLmania menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya dampak korban di area kereta khusus wanita (KKW).

Hal ini menuntut evaluasi berbasis data terhadap distribusi beban penumpang, desain interior, serta posisi rangkaian terhadap titik risiko. Keselamatan tidak cukup dengan pemisahan ruang berbasis gender; harus ada pendekatan safety engineering yang mempertimbangkan mitigasi benturan dan evakuasi cepat.

Kelima, disiplin publik sebagai lapisan keselamatan terakhir. KRLmania mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin, terutama di perlintasan sebidang yang secara statistik masih menjadi titik rawan kecelakaan tertinggi. Di sisi lain, Pemerintah harus mengamankan perlintasan sebidang dengan palang otomatis dan penjagaan yang memadai. Buntut Tabrakan Kereta di Bekasi, Izin Taksi Green SM Terancam Dicabut

KRLmania akan mengawal proses investigasi secara kritis dan independen. Transparansi hasil investigasi harus dibuka ke publik, termasuk jika ditemukan kegagalan sistemik, bukan sekadar menyalahkan individu di lapangan.

”Transportasi publik yang aman bukanlah fasilitas tambahan, melainkan hak dasar warga negara. Setiap kelalaian, baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun operasional, harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tegas,” tandasnya.

BEKASI - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bakal melakukan evaluasi terkait tragedi tabrakan kereta api KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Evaluasi tersebut salah satunya double track stasiun sebagai jalur khusus bagi KRL dan KA Jarak Jauh.

Selain itu, elektrifikasi KRL juga bakal menjadi evaluasi guna meningkatkan pelayanan kereta api khususnya KRL. “Tentunya sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double-double track itu termasuk juga mengenai elektrifikasi sudah bagian evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya terhadap KRL,” ujar Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Dia juga bakal memprioritaskan evaluasi khusus dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pemasangan palang pintu kereta api di perlintasan sebidang mengingat kejadian ini berawal dari mobil taksi yang tertabrak KRL.

“(Bapak Presiden) Sudah menyampaikan concern beliau terhadap palang perlintasan sebidang dan insyaallah mungkin ke depannya kita segera merealisasikan pemasangan palang pintu perlintasan,” katanya.

Diketahui, sinyal kereta api dalam kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur menjadi sorotan. Jumlah korban keseluruhan sebanyak 15 meninggal dunia dan 88 korban luka. Pihak terkait belum mau menegaskan bahwa alat tersebut tidak berfungsi sebelum kecelakaan.

Dudy mengungkapkan terkait sinyal yang tak berfungsi pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). "Saya tidak ingin lebih awal menyatakan ini karena KNKT yang akan melakukan investigasi," ujar Dudy.

Dia meminta KNKT melakukan investigasi secara komprehensif terkait kepastian penyebab tabrakan KRL dan kereta api jarak jauh. "Itu kami serahkan kepada KNKT. Kami tidak ingin mendesak atau memburu-buru KNKT karena memang mereka tentunya punya metodologi maupun cara bagaimana melakukan investigasi terhadap kecelakaan kereta api," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan terdapat tiga perguruan tinggi dari luar negeri yang menyatakan minat mereka untuk berpartisipasi dalam implementasi Program Beasiswa Patriot.

Ia menuturkan, bahwa ketiga universitas asing tersebut adalah Technical University of Munich (TUM), Jerman; Tsinghua University, China; dan Stanford University, Amerika Serikat.

“Kalau pertanyaannya apakah ada kampus dari luar Indonesia yang tertarik untuk berkolaborasi, ada, saya sudah dapat, saya sudah ketemu juga,” ucap M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Minggu malam (18/1).

Ia mengatakan, perwakilan dari TUM dan Tsinghua University menyampaikan minat mereka untuk berkolaborasi saat menghadiri pertemuan dengan dirinya secara langsung.

Sementara informasi mengenai adanya potensi kerja sama dengan Stanford University didapatkan Mentrans Iftitah dari IPB University.

Namun, ia mengakui bahwa saat ini masih terdapat kendala regulasi untuk menjalankan kolaborasi antara kampus luar negeri dengan perguruan tinggi dalam negeri dalam program beasiswa tersebut, antara lain terkait penerimaan mahasiswa asing dan penerapan double degree.

Pembahasan awal mengenai penyesuaian regulasi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (18/1) hingga Selasa mendatang (20/1).

“Sekarang persoalannya regulasi. Jadi ke depan, pasti akan ada universitas (asing) yang bergabung. Seperti apa bentuk (kerjasamanya), ini nanti tergantung kecepatan kita menyesuaikan dengan masalah regulasi ini,” kata Iftitah.

Ia menyatakan, pelibatan kampus asing memiliki tujuan strategis, yakni untuk menciptakan knowledge spillover (limpahan pengetahuan) untuk meningkatkan inovasi teknologi dalam negeri.

Selain itu, kehadiran akademisi dan sistem pendidikan berstandar internasional diharapkan mampu menghadirkan useful knowledge (pengetahuan yang berguna) bagi pengembangan kawasan transmigrasi.

Iftitah menyampaikan, upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang masih terjadi di berbagai kawasan di Indonesia.

Dengan mendatangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini ke kawasan transmigrasi, pihaknya berharap dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah transmigrasi.

“Masalah ketimpangan wilayah ini tidak mungkin bisa kita selesaikan secara masif dan berkelanjutan tanpa adanya banjir ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi yang terus menerus dilakukan oleh perguruan tinggi,” ujarnya.

Beasiswa Patriot tahun ini dipersiapkan untuk 1.000-1.500 mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), IPB University, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Harbin (ANTARA) -

Menjelang festival belanja daring (online) "Double Eleven", salah satu cabang China Post di Harbin telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan pengiriman paket. Mari tengok kesibukan para staf di cabang berikut ini :

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025