Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak dan mengedukasi masyarakat agar menjaga keselamatan bersama dengan disiplin saat melintas di perlintasan sebidang serta tidak beraktivitas di sepanjang jalur, mengingat hingga 14 Juni 2026 terjadi 128 kejadian kecelakaan dan menyebabkan 44 orang tewas.

"Jalur rel juga bukan tempat bermain atau berkumpul. Satu langkah masuk ke area terlarang dapat membahayakan diri sendiri, pelanggan, dan petugas," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Anne mengatakan bahwa keselamatan perjalanan kereta api sangat bergantung pada disiplin seluruh pihak. Kereta api memiliki jalur khusus dan tidak dapat berhenti mendadak seperti kendaraan jalan raya.

Menurut dia, dari awal tahun hingga 14 Juni 2026 telah terjadi 128 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 105 korban, 44 meninggal dunia, 27 luka berat, dan 34 luka ringan.

Untuk itu, pada akhir pekan menjadi waktu banyak masyarakat bepergian, berkumpul, berwisata, dan beraktivitas di sekitar lingkungan masing-masing. Dalam momen tersebut, pihaknya mengajak agar masyarakat selalu waspada terutama di jalur kereta.

"Menunggu beberapa menit di perlintasan jauh lebih aman daripada mengambil risiko dengan menerobos. Kami mengajak masyarakat, terutama pada akhir pekan ini, untuk berhenti, tengok kanan-kiri, pastikan aman, dan dahulukan perjalanan kereta api," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dari sisi penyebab kecelakaan, 113 kejadian atau 88 persen disebabkan kendaraan menerobos, 9 kejadian atau 7 persen akibat kendaraan mogok, serta 6 kejadian atau 5 persen terkait palang pintu terlambat atau tidak tertutup.

Kendaraan yang terlibat lanjut Anne, terdiri atas 74 sepeda motor atau 58 persen dan 54 mobil atau 42 persen. Berdasarkan jenis perlintasan, 59 kejadian atau 46 persen terjadi di perlintasan berpintu dan 69 kejadian atau 54 persen di perlintasan tidak berpintu.

Selain kecelakaan di perlintasan, KAI juga mencatat 252 kejadian temperan di jalur KA nonperlintasan hingga 14 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 235 kejadian atau 93 persen merupakan temperan orang, sedangkan 17 kejadian atau 7 persen merupakan temperan kendaraan.

Pada temperan orang, korban tercatat 183 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 19 luka ringan. Data ini menjadi pengingat bahwa berada di area jalur kereta api tanpa hak merupakan tindakan sangat berbahaya.

Anne menegaskan, aturan keselamatan di perlintasan telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114. Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi wajib berhenti saat sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup, atau ada isyarat lain.

Mendahulukan kereta api serta memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 296.

Untuk aktivitas di jalur rel, UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat (1) melarang setiap orang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menempatkan atau memindahkan barang di atas rel, melintasi jalur kereta api tanpa hak, maupun menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain.

"Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 199, dengan penyesuaian pidana mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengusulkan pembangunan setidaknya 40 jalan layang (flyover) di sejumlah perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan perusahaan telah mengidentifikasi sekitar 40 lokasi yang dinilai perlu ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang melalui pembangunan flyover.

“Untuk jalan-jalan yang ramai, kami berencana mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menjadi perlintasan sebidang lagi. Dari 1.638 JPL [jalur perlintasan langsung], ada 40 yang memang harus kita buatkan flyover," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data KAI, terdapat sekitar 3.674 perlintasan sebidang yang terdata secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.810 titik merupakan perlintasan yang tidak dijaga.

Dari total perlintasan tanpa penjagaan tersebut, sebanyak 172 titik memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter dan telah ditutup. Sementara itu, 1.638 titik lainnya yang memiliki lebar jalan lebih dari 2 meter direncanakan mendapatkan tambahan fasilitas pengamanan seperti portal dan perangkat keselamatan lainnya.

Oleh karena itu, KAI menilai perlintasan yang berada di ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi perlu ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembangunan flyover guna memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta api.

Di sisi lain, kebutuhan biaya operasional untuk pengamanan perlintasan juga tergolong besar. Dengan skema penjagaan tiga shift, kebutuhan petugas untuk 1.638 perlintasan diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang.

KAI memperkirakan biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan keamanan JPL tersebut mencapai sekitar Rp700 miliar per tahun. Sementara itu, belanja modal (capital expenditure/capex) yang mencakup pengadaan gardu dan alat pengamanan, pintu perlintasan elektrik, pintu perlintasan mekanik, dan perlengkapan lainnya mencapai Rp1,2 triliun.

Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa kewenangan utama pengelolaan perlintasan sebidang pada dasarnya berada di tangan pemerintah sesuai dengan status ruas jalan yang melintas di lokasi tersebut.

Untuk jalan nasional, tanggung jawab berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Adapun perlintasan yang berada di jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Dengan demikian, tanggung jawab utama pengelolaan perlintasan sebidang sebetulnya bukan berada di KAI,” pungkas Bobby.

Keberadaan flyover tersebut diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan yang selama ini kerap terhambat saat kereta melintas. Selain itu, infrastruktur tersebut juga dinilai dapat mendukung peningkatan frekuensi perjalanan kereta api di lintas yang memiliki kepadatan tinggi.

Pembangunan perlintasan tidak sebidang juga diharapkan mampu menekan angka kecelakaan di area perlintasan kereta. Isu keselamatan kembali menjadi sorotan setelah terjadinya insiden yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada akhir April lalu.

KAI sebelumnya menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi di sekitar Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 bermula dari insiden yang melibatkan sebuah taksi listrik Green SM di perlintasan sebidang JPL 85.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 80 perlintasan sebidang yang tak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

"Per hari kemarin dari 172 (rekomendasi Kemenhub), alhamdulillah telah kami tutup 80 perlintasan sebidang," kata Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar-besaran ke depannya.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota dan kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebutkan telah melakukan evaluasi terhadap lintasan sebidang. Hasilnya, 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan posjaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," papar Dudy.

[Gambas:Youtube]

BEKASI - Seorang pejalan kaki tewas usai tertemper kereta api (KA) rangkaian Plb 6043A relasi Cikarang-Kampung Bandan di KM 29+800 petak jalan Tambun-Bekasi. Insiden ini terjadi pada Jumat (22/5/2026) sekira pukul 14.25 WIB.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan peristiwa ini awalnya dilaporan oleh masinis dan ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas KAI menuju ke lokasi kejadian. Di lokasi, petugas melakukan pengamanan, pemeriksaan sarana, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan korban.

“Kami turut berduka atas kejadian ini. KAI segera melakukan penanganan di lokasi sesaat setelah laporan diterima, sekaligus memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan aman,” ujar Franoto dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Ia menyebut, petugas melakukan pemeriksaan rangkaian kereta sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Korban ia sampaikan langsung dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi.

Atas insiden ini, Franoto mengingatkan masyarakat agar tidak berada maupun beraktivitas di jalur rel kereta api. Sebab area tersebut diperuntukkan khusus bagi operasional perkeretaapian dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar jalur rel demi menghindari kejadian serupa,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa soal sinyal hijau yang diterima KA Argo Bromo Anggrek sebelum takbrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dudy menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi terkait persinyalan tersebut kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia mengatakan pendalaman terkait pemberian sinyal hijau itu juga masih dilakukan oleh KNKT. "Masih berlangsung, masih berlangsung. Karena ada beberapa hal juga yang masih didalami," kata Dudy di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Sebab itu, Dudy mengaku tidak bisa berkomentar ihwal dugaan kesalahan operator dalam pemberian informasi sinyal karena menjadi ranah investigasi KNKT. "Itu kita serahkan kepada KNKT untuk hasil dan investigasinya. Kemudian karna ada korban jiwa kepolisian juga sudah melakukan penyidikan, itu kami juga serahkan ke kepolisian," pungkasnya.

Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memaparkan kronologi terkait kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line 5568A di Stasiun Bekasi Timur. Terungkap fakta bahwa masinis Argo Bromo Anggrek melaju karena mendapatkan aspek sinyal berwarna hijau, meski saat itu terdapat gangguan di lintasan.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjonomenjelaskan secara rinci garis waktu kejadian yang menunjukkan betapa singkatnya jeda waktu antara kecelakaan pertama yang melibatkan KRL dengan Taksi Green SM dan tabrakan antar-kereta di stasiun Bekasi Timur.

Peristiwa bermula pada pukul 20:45:32 WIB, ketika KRL 5568 A berangkat dari stasiun Bekasi menuju Stasiun Bekasi Timur. Sementara pukul 20:48:13 - 20.48.29 WIB, KRL 5568 A proses masuk dan berhenti di stasiun Bekasi Timur di Jalur 1.

"Pukul 20.48.29 kejadian tabrakan antara KA 5181 commuter line dengan kendaraan bermotor roda empat (Taksi Green SM) di JPL Bekasi Timur jalur hilir," kata Soerjanto dalam penjelasannya di ruang rapat Komisi V DPR, Kamis (21/5/2026).

Di saat yang hampir bersamaan, KA 5568A Commuter Line sedang melakukan proses naik-turun penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pada pukul 20.48.53, KA 5568A sempat bergerak maju sejauh 1,69 meter.

"Jadi cuman pendek aja, dan berhenti karena masinis melihat kerumunan masyarakat di jalur hulu (tempat KRL tabrakan dengan taksi Green SM)," ujarnya.

Petaka terjadi beberapa menit kemudian. Pada pukul 20.50.43, KA 4B Argo Bromo Anggrek melintas langsung di Jalur 3 Stasiun Bekasi.

KNKT menegaskan bahwa saat itu, sinyal keluar J12 menunjukkan aspek hijau, yang berarti kereta diizinkan melaju dengan kecepatan normal. "Pada pukul 20.50.43 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 Stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 ber-aspek hijau," ujarnya.

Hanya berselang kurang dari dua menit kemudian, tepatnya pukul 20.52.12, tabrakan antara KA 4B Argo Bromo Anggrek dengan bagian belakang KA 5568A Commuter Line tidak terelakkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasi perjalanan kereta api nasional menyusul kecelakaan kereta di wilayah Bekasi.

Insiden tersebut dinilai menjadi peringatan serius atas tingginya risiko operasional di jalur padat, khususnya di kawasan Jabodetabek yang menjadi simpul utama mobilitas kereta komuter dan antarkota.

Sorotan DPR tidak hanya tertuju pada aspek teknis kecelakaan, tetapi juga menyasar kapasitas pengendalian operasi, efektivitas sistem persinyalan, hingga kesiapan infrastruktur rel nasional dalam mengantisipasi lonjakan lalu lintas kereta.

Legislator menilai kecelakaan tersebut memperlihatkan masih adanya titik lemah dalam sistem mitigasi risiko transportasi rel nasional.

Di sisi lain, pemerintah, operator kereta api, dan investigator keselamatan transportasi masih melakukan pendalaman terkait penyebab utama kecelakaan.

Hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi nantinya akan menjadi dasar evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, hingga percepatan modernisasi infrastruktur perkeretaapian.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai kecelakaan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas sistem pengendalian operasi perjalanan kereta api.

“Sistem ini terintegrasi atau tidak?” ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dan beberapa pihak terkait lainnya, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap sistem pengendalian perjalanan, prosedur operasi, maupun kesiapan infrastruktur pendukung keselamatan kereta api.

Komisi V juga menyoroti pentingnya percepatan modernisasi sistem persinyalan, penguatan standar prosedur operasi (SOP), hingga pembangunan budaya keselamatan di lingkungan operator perkeretaapian nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan perkeretaapian nasional pascakecelakaan tersebut. Evaluasi mencakup aspek operasional, infrastruktur, hingga sistem pengendalian perjalanan kereta.

“Kemenhub memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi secara menyeluruh,” kata Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah juga membuka peluang percepatan modernisasi infrastruktur dan teknologi persinyalan guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, dan prosedur pengendalian perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

KNKT dikabarkan masih mengumpulkan data dari rekaman perjalanan kereta, pemeriksaan sarana, hingga keterangan awak kereta dan petugas operasional.

Investigasi juga akan mendalami kemungkinan adanya faktor manusia maupun gangguan teknis yang memengaruhi proses pengendalian perjalanan.

Sistem Pengendalian Operasi Jadi Sorotan

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi V DPR RI turut menyoroti aspek pengendalian operasi dan respons darurat dalam kecelakaan tersebut. DPR menilai efektivitas sistem komunikasi dan pengendalian perjalanan menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi untuk mencegah insiden serupa.

Lasarus mempertanyakan mengapa tabrakan tetap terjadi meskipun terdapat jeda jarak antarkereta yang dinilai cukup untuk melakukan langkah mitigasi darurat. Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas prosedur operasi dan koordinasi pengendalian perjalanan di lapangan.

“Kalau memang tersedia ruang mitigasi, seharusnya sistem operasi bisa merespons lebih cepat untuk mencegah kecelakaan,” katanya.

Dia menilai aspek tersebut perlu dijawab secara terbuka melalui investigasi teknis KNKT guna memastikan kemungkinan faktor human error, gangguan sistem persinyalan, ataupun kendala teknis lain dalam operasi perjalanan kereta.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin mengatakan perseroan masih menunggu hasil investigasi final KNKT sebelum menyampaikan kesimpulan resmi terkait penyebab kecelakaan.

“Kami menghormati proses investigasi KNKT dan akan mengikuti seluruh rekomendasi yang nantinya diterbitkan,” ujar Bobby.

Menurutnya, KAI siap melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, maupun penguatan teknologi keselamatan apabila diperlukan berdasarkan hasil investigasi.

Dugaan Keterlambatan Pengereman

Dalam rapat itu, DPR juga menyinggung dugaan adanya keterlambatan respons pengereman yang perlu didalami lebih lanjut melalui investigasi teknis.

Namun, Komisi V menegaskan dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kecelakaan sebelum hasil investigasi final diterbitkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Lasarus mengatakan DPR ingin memastikan apakah terdapat persoalan dalam pengendalian operasi, prosedur mitigasi darurat, atau faktor teknis lain yang memengaruhi proses perjalanan kereta sebelum tabrakan terjadi.

“Kami ingin memastikan apakah ada persoalan dalam pengendalian operasi atau faktor teknis lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, serta respons operasi perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

Percepatan Proyek DDT dan Penanganan Perlintasan Sebidang

Selain aspek operasional, Komisi V DPR RI turut menyoroti lemahnya mitigasi risiko pada jalur kereta dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. DPR menilai kapasitas infrastruktur rel nasional, khususnya di Jabodetabek, tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan frekuensi perjalanan kereta komuter maupun antarkota.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak percepatan proyek double-double track (DDT) di lintas Jabodetabek. Menurutnya, pemisahan jalur kereta komuter dan kereta antarkota sudah menjadi kebutuhan mendesak demi mengurangi potensi gangguan operasi di jalur padat.

“Pemisahan jalur ini memang sudah menjadi kebutuhan agar perjalanan kereta lebih aman dan fleksibel,” kata Huda.

Dia juga menyoroti masih tingginya jumlah perlintasan sebidang di Indonesia yang dinilai menjadi salah satu titik lemah keselamatan transportasi rel nasional. Banyaknya lintasan yang belum steril dan minim pengamanan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur dengan frekuensi perjalanan tinggi.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi penanganan perlintasan sebidang bersama pemerintah daerah dan operator kereta api guna mempercepat peningkatan standar keselamatan di lintasan kereta.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan telah melakukan dua langkah mitigasi pasca kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4).

Pertama, membatasi kecepatan Kereta Jarak Jauh yang jalurnya berhimpitan dengan kereta listrik (KRL), seperti di Stasiun Bekasi.

Kedua, KAI memberlakukan BLB (berhenti luar biasa) untuk semua Kereta Jarak Jauh di stasiun Bekasi. Setelah itu, akan dipastikan terlebih dahulu jalur bersih sampai dengan blok 103T sehingga memitigasi terjadinya hal yang tak diinginkan.

"Inilah short term mitigation plan kami dan prosedur operasinya sudah kami laksanakan satu hari pasca dari kecelakaan di Bekasi Timur," kata Bobby dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Selain itu, KAI juga telah melakukan perbaikan perlintasan sebidang agar aspek keselamatannya lebih terjamin. Dari rekomendasi Kementerian Perhubungan ada 1.638 perlintasan sebidang yang perlu dibenahi.

"Kami telah berkoordinasi juga dengan pemerintah kota/kabupaten dan provinsi juga untuk melakukan peningkatan atau pemasangan dari palang pintu yang ada di 1.638 perlintasan sebidang ini sebagai tanggap atau respon perbaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Insiden kecelakaan maut di Bekasi Timur bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampak peristiwa itu, petugas lalu memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebutkan ada 903 lokasi perlintasan sebidang yang tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk membenahi.

Menurut Dudy, saat ini ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar dan sisanya tidak terdaftar. Dari yang terdaftar tersebut, bahkan ada 1.810 perlintasan sebidang yang tak dijaga.

"Ada 903 lokasi perlintasan yang tidak terdaftar dan terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Pembenahan ini makin ditingkatkan imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4), yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Padahal, lokasi tersebut sangat rawan kecelakaan.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," imbuhnya.

Dudy menyebutkan dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat 172 lokasi perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya, karena lebar jalan kurang dari 2 meter.

[Gambas:Youtube]

Kemudian, 1.638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap dibuka, namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

"Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya," jelasnya.

Kementerian Perhubungan pun sudah melakukan perhitungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang, hasilnya membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar.

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

JAKARTA - Sopir taksi Green SM berinisial RRP yang tertemper KRL di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur ditetapkan sebagai tersangka. Namun, polisi tak menahan RRP.

“Betul. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka sopir taksinya," kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Gefri Agitia kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan, sopir taksi tersebut dikenakan Pasal 310 Ayat 1 dengan ancaman di bawah lima tahun penjara. Sopir taksi ditetapkan tersangka karena dinilai lalai sehingga menimbulkan kerugian.

“Dengan Pasal 310 Ayat 1 namun tidak dilakukan penahanan terhadap si sopir. Karena apa? Ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kecelakaan yang diakibatkan kelalaian mengakibatkan kerugian materil. Ancaman 6 bulan penjara dengan denda Rp1 juta. Itu sudah kita putuskan," ujar dia.

Dia menjelaskan, ada dua kasus dalam insiden kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek dengan tertempernya taksi Green SM di perlintasan sebidang rel.

"Kalau untuk satlantas, tidak ada kaitannya antara kejadian yang di stasiun dengan kereta api yang di Ampera. Karena kan itu ada jeda waktunya. Jeda waktunya itu ada 10 menit," ujar dia.

"Dan perlintasan sebidang juga, itu, perlintasannya juga berbeda. Antara perlintasan kereta yang dengan kejadian kecelakaan mobil, dan perlintasan kereta yang dari arah Jakarta menuju Cikarang itu beda perlintasannya," sambung dia.

Gefri menuturkan, Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menangani terkait peristiwa tertempernya Taksi Green SM di perlintasan sebidang rel.

“Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi terkait masalah, yang kereta api, itu yang lebih, lebih paham mungkin dari reserse, atau dari KNKT yang bisa menyimpulkan. Kalau kami dari satlantas, terkait masalah penanganan laka lantasnya. Dan pada saat kejadian, khususnya yang taksi Green ini tidak ada korban jiwa di dalam kereta maupun kendaraan mobil taksi, seperti itu,” jelas dia.

Diketahui, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026). Peristiwa itu menyebabkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang lainnya terluka.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membutuhkan anggaran sebesar Rp842,48 miliar untuk membenahi 1.600 perlintasan sebidang yang sangat rawan saat ini. Hal tersebut imbas kecelakaan maut yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Menurut Dudy, kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek bermula karena kurangnya pengawasan di perlintasan sebidang. Oleh karena itu, keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar Rp842,48 miliar," ujar Menhub dalam Rapat Komisi V DPR RI, Kamis (21/5).

Menurutnya, anggaran tersebut akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp603,9 miliar atau 72 persen dari kebutuhan, dan Rp238,6 miliar atau 28 persen akan disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Secara rinci, kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk menyediakan petugas penjaga lintasan dengan perkiraan biaya Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga lintasan sebesar Rp158,1 miliar serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar Rp60,9 miliar.

Untuk memenuhi pembiayaan ini, Dudy memastikan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ada di pagu Kemnhub, tapi juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya, dukungan iklan di berbagai lokasi strategis.

[Gambas:Youtube]

"Adapun untuk skema pembelian selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembelian melalui kerjasama pemanfaatan CSR serta dukungan iklan pada lokasi strategis," pungkasnya.

Berdasar keterangan resmi Kementerian Perhubungan, insiden kecelakaan maut itu bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi-Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampak peristiwa itu, petugas lalu memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta-Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya, sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membeberkan ilustrasi kronologi terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2026, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

"Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 WIB terjadi insiden kecelakaan kereta api di emplasemen Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan Kereta Api Commuter Line Jakarta-Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Lewat tayangan video ilustrasi di hadapan Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI, Menhub membeberkan terjadinya kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Kereta KA Commuter Line 5568A tiba pukul 20.34 WIB lebih awal satu menit di Stasiun Bekasi.

Kemudian kereta 116B Sawunggalih tiba di Bekasi pukul 20.35 WIB terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta Api Sawunggalih berhenti di Stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang.

"Ini adalah ilustrasi grafisnya. Sawunggalih diberangkatkan 20.37 WIB dari Stasiun Bekasi. Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," kata Menhub.

Selanjutnya sebuah taksi mogok di tengah rel. KA 5181B relasi Cikarang-Jakarta pukul 20.48 WIB melintas dan kemudian terjadi temperan dengan taksi tersebut. Atas insiden itu timbul kerumunan di mana warga melihat lokasi kecelakaan tersebut.

"KA 5568A sudah terlambat 8 menit, diberangkatkan 20.45 WIB. Lalu pukul 20.49 WIB KA KRL Jakarta Cikarang 5568A sampai atau tiba di Stasiun Bekasi Timur," jelas Menhub.

Berikutnya KRL 6066B tiba di Stasiun Bekasi. Bersamaan dengan itu terdapat KRL 5568A di belakang KRL 6066B. Kereta Api KRL 5568A tiba pukul 20.49 WIB di Stasiun Bekasi Timur, sudah terlambat 9 menit.

Kereta tersebut sempat berangkat namun terhenti karena adanya kerumunan di depan untuk melihat kejadian temperan (tabrakan) tersebut.

Selanjutnya, Kereta Api Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi pukul 20.51 WIB, lebih awal 3 menit dari jadwal dengan kecepatan 108 kilometer per jam. Temperan terjadi pada pukul 20.52 WIB.

Dudy menegaskan, menghormati proses investigasi yang saat ini masih berlangsung oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan mendukung pelaksanaannya secara independen, profesional, serta transparan.

Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan percepatan penanganan korban, pemulihan operasional perjalanan kereta api, agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Berbagai langkah evaluasi, tambah Menhub Dudy, perbaikan dan peningkatan aspek keselamatan transportasi menjadi fokus Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah," imbuh Menhub.

Menhub juga menyebutkan insiden itu mengakibatkan 124 korban, termasuk 16 korban meninggal dunia, lima korban yang masih dirawat dan 103 korban yang sudah kembali ke rumah masing-masing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih dalam pengumpulan data terkait kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu yang menewaskan 16 orang.

"Jadi kami masih dalam pengumpulan data-data di lapangan dan ada beberapa tes yang harus kami lakukan di persinyalan, di lintasan kemudian di komunikasi seperti apa, kita lagi pengumpulan data-datanya. Masih banyak yang kita kumpulkan data dan masih ada beberapa orang yang harus kita wawancarai," ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di kereta terdapat CCTV, ada yang pakai data semacam kotak hitamnya (black box) dan nanti tergantung dari hasil evaluasi dari data-data tersebut apakah KNKT perlu minta konfirmasi atau keterangan lebih lanjut dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah itu.

KNKT juga melakukan pengumpulan data di lokasi terjadinya peristiwa kereta CommuterLine menabrak mobil taksi listrik.

"Sebagian data sudah kami peroleh tapi kami juga perlu mengklarifikasi lagi dengan pengemudinya, kalau data yang di mobil taksi itu ada black box-nya juga, ini lagi kita unduh. Nanti setelah kita evaluasi dan kita akan bertanya lagi kepada pengemudinya ataupun orang-orang di sekitar situ apa yang terjadi di taksi listrik tersebut," kata Soerjanto Tjahjono.

Soerjanto Tjahjono mengatakan semua pihak bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada KNKT.

"Kooperatif. Tidak ada, tidak ada halangan kalau kita minta keterangan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta masyarakat menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dia mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

Menurut dia, KNKT masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026.

KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pasca insiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Simulasi persinyalan dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian. Hingga saat ini, proses-proses investigasi lainnya masih terus dilakukan KNKT.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026