Bisnis.com, JAKARTA - Kekayaan keluarga tidak hanya berbicara tentang apa yang dimiliki hari ini, tetapi juga tentang apa yang ingin dijaga dan diteruskan pada masa depan.

Namun, proses meneruskan kekayaan keluarga tidak selalu sederhana. Semakin besar dan kompleks aset yang dimiliki, semakin penting pula perencanaan yang matang agar aset, nilai, dan harmoni keluarga dapat tetap terjaga.

Isu tersebut menjadi semakin relevan di tengah pertumbuhan kelompokhigh-net-worth individual(HNWI) secara global. Capgemini World Wealth Report 2026 mencatat, kekayaan HNWI global naik 8,7 persen pada 2025 hingga mencapai rekor 98,3 triliun dolar AS.

Populasi HNWI global juga meningkat 7,9 persen menjadi 25,3 juta orang pada akhir 2025. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan tidak lagi hanya berkaitan dengan akumulasi aset, tetapi juga dengan cara agar aset tersebut dapat dijaga dan diteruskan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, isu perencanaan waris juga relevan bagi keluarga yang memiliki aset kompleks, termasuk aset bisnis. Bagi keluarga seperti ini, proses meneruskan kekayaan tidak hanya menyangkut pembagian harta, tetapi juga keberlanjutan usaha, kesiapan generasi penerus, dan nilai yang ingin diwariskan.

Meski begitu, PwC Family Business Survey 2025 Indonesia mencatat, baru 13 persen keluarga bisnis Indonesia yang memilikitestamentatau surat wasiat.

Padahal, dokumen dan perencanaan yang jelas dapat membantu keluarga memetakan arah pengelolaan aset, pembagian peran, serta nilai yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kondisi itu membuat perencanaan waris ataulegacy planningsemakin relevan, terutama bagi keluarga dengan aset kompleks.

Sebab, warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dengan upaya menjaga harmoni, kesinambungan aset, dan nilai keluarga lintas generasi.

BRI Private hadirkan mylegacy.id untuk perencanaan waris

Untuk membantu nasabah melakukan perencanaan waris keluarga secara terarah, BRI Private berkolaborasi denganmylegacy.id, menyediakan layanan konsultasi dan perencanaan waris yang dirancang khusus bagi nasabah BRI Private.

BRI Private merupakan layanan perbankan premium dari Bank BRI yang menghadirkan pengalaman perbankan eksklusif sesuai kebutuhan nasabah. Layanan ini mencakup solusi pengelolaan kekayaan, investasi, proteksi, serta pendampingan oleh Private Banker BRI yang berpengalaman dan tersertifikasi.

Melaluimylegacy.id, nasabah BRI Private dapat memperoleh akses konsultasi perencanaan waris bersama profesional di bidangnya.

Layanan ini dirancang untuk membantu nasabah merumuskan strategi transisi kekayaan yang personal dan komprehensif—mulai dari pemetaan aset, persiapan transfer kekayaan, hingga mitigasi risiko yang meminimalkan potensi konflik keluarga terkait pembagian aset di masa depan.

Program itu ditujukan bagi nasabah BRI Private dan pengguna BRImo dengan Asset Under Management (AUM) sebesar Rp 15 miliar. Sasaran utamanya adalah nasabah HNWI, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin merencanakan warisan keluarga secara lebih komprehensif.

Menjaga aset, nilai, dan harmoni keluarga

Melalui sinergi bersama mylegacy.id, BRI Private menegaskan bahwa Perencanaan Waris tidak sekadar berbicara tentang pembagian aset fisik. Proses strategis ini merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan kekayaan, nilai-nilai prinsip, visi, serta keharmonisan keluarga lintas generasi.

Didukung oleh pendampingan profesional, nasabah dapat memetakan kebutuhan spesifik keluarga, memahami berbagai opsi legal yang memenuhi kepatuhan hukum, serta menyusun strategi transisi kekayaan yang selaras dengan tujuan jangka panjang.

Perencanaan yang matang sejak dini akan membantu keluarga mengelola aset lebih optimal, sekaligus dapat mengurangi potensi konflik dan sengketa di masa depan.

Special Package Offer Konsultasi Waris oleh mylegacy.id

Sebagai nilai tambah eksklusif bagi nasabah BRI Private,mylegacy.idmenghadirkan Special Package Offer Konsultasi Waris. Melalui penawaran ini, nasabah dapat memperoleh akses konsultasi bersama profesional di bidangnya untuk membantu menyusun rencana transisi kekayaan keluarga yang terarah.

Konsultasi tersebut dapat menjadi langkah awal bagi nasabah untuk memahami kebutuhan keluarga, tujuan jangka panjang, struktur aset, serta strategi yang tepat untuk menjaga keberlanjutan kekayaan dan nilai-nilai keluarga.

BRI Private berkomitmen menjadi mitra tepercaya bagi nasabah dalam mengelola dan meneruskan kekayaan keluarga kepada generasi berikutnya.

Dengan dukunganmylegacy.id, proses Perencanaan Waris diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, terarah, serta memenuhi kepatuhan hukum yang berlaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

Program Special Package Offer Konsultasi Waris olehmylegacy.idini berlaku hingga 28 Februari 2027.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program kerja sama BRI Private dan mylegacy.id, nasabah dapat mengakses tautan resmi melaluibbri.id/mylegacyprivate26.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform investasi digital dari ekosistem PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), BMoney, membukukan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp6 triliun per Mei 2026.

Raihan AUM tersebut melampaui ekspektasi manajemen lantaran target awal yang dipatok hingga akhir tahun ini sejatinya berada di level Rp4,5 triliun.

Chief Executive Officer BMoney Angganata Sebastian menjelaskan lonjakan AUM ini diraih berkat strategi perusahaan yang memfokuskan pengembangan pada segmen ritel dan high-net-worth individual (HNWI) secara beriringan.

“Sektor ritel menghadirkan skala, keterlibatan, dan prospek bisnis masa depan, sedangkan sektor HNWI menghadirkan kepercayaan, kredibilitas, dan monetisasi,” ujar Angganata dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kedua segmen tersebut merupakan satu entitas utuh yang saling terhubung dan terbukti efektif saling menguatkan pertumbuhan nilai aset serta volume investasi di dalam ekosistem BMoney.

Berdasarkan rinciannya, komposisi jumlah nasabah BMoney sampai dengan saat ini sudah merangkul lebih dari 1 juta investor ritel dengan porsi kontribusi kuantitas mencapai lebih dari 90% total basis pengguna.

Namun, situasi tersebut berbanding terbalik dari sisi kontribusi nilai dana kelolaan dengan nasabah kategori premium atau HNWI justru mendominasi hingga 90% dari total keseluruhan AUM perusahaan.

Guna menjaga tren pertumbuhan AUM ke depan, perseroan bakal memperkuat aspek kepatuhan dengan mengantongi lisensi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai dari APERD, Midis SBN, hingga transaksi saham dan emas.

Langkah penguatan operasional tersebut juga didukung oleh kemitraan strategis bersama puluhan manajer investasi terkemuka, penyedia likuiditas emas, serta sejumlah institusi perbankan besar di Indonesia.

Perusahaan juga berencana melakukan ekspansi fasilitas BMoney Privilege Private Lounge ke Surabaya pada 2026, setelah sebelumnya hadir di Jakarta dan Bandung guna menjangkau nasabah premium secara personal.

Di sisi lain, setelah melampaui pencapaian baru tahun ini, BMoney membidik target kinerja keuangan yang lebih tinggi untuk tahun depan dengan mengejar perolehan EBITDA positif serta target AUM berikutnya di level Rp10 triliun.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel—Agen Penjual Reksa Dana (APER), BMoney (PT Buka Investasi Bersama), mencatatkan pertumbuhan kinerja yang impresif pada paruh pertama 2026. BMoney melaporkan total dana kelolaan (asset under management/AUM) di angka Rp6 triliun per Mei 2026.

Realisasi tersebut melampaui target AUM yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp4,5 triliun, sekaligus melonjak signifikan dari posisi pada awal tahun yang berada di angka Rp3,8 triliun.

"Realisasi ini melampaui ekspektasi dan target awal kami. AUM kami sukses menembus rekor baru sebesar Rp6 triliun pada Mei lalu, didorong oleh performa tim yang solid dan tingginya kepercayaan nasabah," ujar Chief Executive Officer BMoney Anggananta Sebastian dalam acara BMoney 5th Anniversary Media Gathering di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dia menganalogikan model bisnis BMoney layaknya supermarket investasi digital yang mengedukasi masyarakat secara transparan, independen, dan terkurasi. Platform ini telah mengantongi izin APER serta izin Mitra Perantara Pedagang Efek (MPPE) Level 2 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berbeda dengan mayoritas platform fintech wealth management retail yang bersaing ketat memperebutkan volume pengguna, BMoney mengambil ceruk pasar (niche market) yang berbeda melalui strategi segmentasi berjenjang.

Secara demografi, dari total 1 juta pengguna platform BMoney saat ini, sebanyak 90 persen di antaranya merupakan investor retail. Namun, jika dilihat dari sisi kontribusi nilai dana kelolaan (AUM), kondisinya justru berbalik 180 derajat.

"Dari sisi volume, 90 persen lebih memang investor ritel. Namun, secara nilai AUM, porsi 90 persen justru dikontribusikan oleh nasabah High Net Worth Individual (HNWI)," ungkap Angga kembali.

Untuk mengoptimalkan ceruk pasar premium ini, BMoney membagi layanan dalam tiga klaster utama, yaitu BMoney Retail untuk investasi end-to-end mandiri mulai dari Rp50.000 hingga Rp100 juta.

Lalu BMoney Premier untuk minimum penempatan dana Rp100 juta hingga Rp250 juta, dan BMoney Privilege untuk nasabah premium dengan saldo dana kelolaan minimum Rp1 miliar.

Demi memanjakan nasabah Privilege, perusahaan meluncurkan inovasi nonfinansial berupa One Stop Service, mulai dari fasilitas airport pick-up di 40 bandara domestik dan bandara internasional (seperti Haneda dan Narita di Jepang, Sydney, serta Singapura), layanan medical check-up, konsultan pajak, hingga kehadiran Relationship Manager (RM) khusus.

Perusahaan juga memperluas jaringan Private Lounge fisik untuk memfasilitasi pertemuan tatap muka dan market gathering di Jakarta dan Bandung, serta bersiap meresmikan cabang ketiga di Surabaya pada Juli-Agustus 2026.

Transformasi strategi bisnis ini membawa dampak positif bagi fundamental keuangan perusahaan. Setelah berhasil meraih EBITDA positif pertama kali pada Desember 2023, BMoney resmi mendeklarasikan status sebagai perusahaan yang mencetak laba bersih secara penuh (full-year positive EBITDA) di sepanjang 2025.

"Tahun ini kami menargetkan profitabilitas naik ke kisaran Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, dan memproyeksikan EBITDA positif melonjak ke Rp10 miliar hingga Rp20 miliar pada tahun depan. Untuk milestone AUM berikutnya, target kami adalah Rp10 triliun," tambah Angga, optimis.

Saat ini, BMoney telah berkolaborasi dengan 18 Manajer Investasi (MI) pilihan yang dikurasi secara ketat demi menjaga likuiditas nasabah.

Selain produk reksadana, platform ini juga menyediakan fitur switching instan, investasi emas digital via Treasury, serta transaksi saham dan obligasi (termasuk pasar perdana SBN seperti ORI dan Sukuk) melalui kemitraan dengan CGS International Sekuritas Indonesia.

(Eugenia Siregar)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjangkau 173.853 pelanggan pada 2026.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan target tersebut akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di 2.065 lokasi di berbagai daerah.

Menurut Tri, pemerintah telah menyiapkan empat skema untuk memperluas akses listrik, yakni melalui perluasan jaringan (grid), mini-grid, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) individual yang dilengkapi baterai, serta bantuan pasang baru listrik.

"Pemerintah telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, di mana terdiri dari perluasan jaringan atau grid, kemudian mini-grid, PLTS individual dan battery, dan terakhir dengan bantuan pasang baru listrik,” kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan peta jalan Program Lisdes dan BPBL 2025–2029 disusun untuk memperluas akses listrik, terutama di daerah terpencil, terluar, dan wilayah yang belum terjangkau jaringan utama.

Pada 2025, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 lokasi dengan potensi melayani 77.616 pelanggan. Namun, target tersebut meningkat menjadi 1.516 lokasi setelah adanya optimalisasi anggaran.

"Target awal untuk lisdes adalah untuk tahun 2025 sebesar 1.285 lokasi di mana dalam perjalanan kita mengalami optimalisasi anggaran yang dapat meningkat menjadi 1.516 lokasi di mana realisasi konstruksi sudah selesai 100 persen,” ujar Tri.

Pada 2026, cakupan program ditargetkan meningkat menjadi 2.065 lokasi dengan potensi melayani 173.853 pelanggan.

Pemerintah selanjutnya menargetkan program tersebut menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan pada 2027. Adapun pada 2028 dan 2029, cakupan program masing-masing ditargetkan mencapai 1.735 lokasi dan 1.942 lokasi.

“Pada 2027 mulai menjangkau 2.759 lokasi dengan 215.108 pelanggan, dilanjutkan tahun 2028 1.735 lokasi, terakhir 2029 1.942 lokasi,” tutur Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi perkembangan terbaru (update) ihwal perekonomian Indonesia, terutama berbagai isu kebijakan yang akan beredar belakangan ini.

Purbaya melaksanakan konferensi pers di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Dia memberikan keterangan terkait isu pergantian pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak tol, hingga pungutan kapal di Selat Malaka.

Terkait isu pajak baru seperti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual), Purbaya menyatakan tidak akan berlaku tahun ini.

Adapun rencana penguatan pajak baru itu tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Purbaya menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya.

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Penguatan Selat Malaka

Bendahara negara itu juga ingin meluruskan pernyataannya terkait dengan pungutan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka yang menjadi buah bibir media asing.

Dia mengaku pernyataan tersebut tidak disampaikan dalam konteks serius lantaran tidak menyadari kehadiran media di acara dimaksud.

"Jadi itu konteksnya bukan konteks serius. Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip," jelasnya kepada wartawan.

Purbaya lalu menjelaskan bahwa dulu menjabat sebagai Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, di bawah Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Untuk itu, dia menegaskan paham terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Indonesia sebagai negara yang menandatangani dan meratifikasi UNCLOS tidak bisa mengenakan tarif untuk kapal yang lewat, kecuali dalam bentuk sejumlah tarif jasa layanan lingkungan dan kelautan seperti labuh jangkar.

"Jadi bukan kayak uang preman gitu. Lewat, bayar, lewat, bayar. Enggak seperti itu," tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Purbaya, Indonesia juga wajib menerapkan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus menjaga keamanannya.

"Kami mengerti kewajiban kami di UNCLOS seperti apa. Kami sudah ratifikasi UNCLOS, dan kami akan menjunjung hukum yang sudah kami tandatangani," tutupnya.

Pergantian Eselon I

Purbaya telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per Selasa (21/4/2026).

Dia menyatakan bakal mencopot lagi pejabat yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pajak terhadap orang kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak HWI.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak untuk orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak khusus orang kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

Ada sejumlah unit penanggung jawab yang terlibat dalam penyiapan peraturan ini, yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; serta Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA—PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bersiap memperluas lini bisnis dengan meluncurkan melakukan transformasi ke layanan wealth management pada kuartal III/2026.

Inisiatif ini ditujukan untuk memberikan solusi investasi yang lebih terintegrasi bagi nasabah ritel, termasuk segmen high net worth individual (HNWI).

Head of Retail Business Support Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Prisa Ngadianto, mengatakan transformasi layanan ke bisnis wealth management ditargetkan meluncur pada awal kuartal III/2026. Saat ini, Mirae tengah mengintegrasikan berbagai layanan yang telah berjalan sebelumnya.

“Targetnya awal kuartal III/2026 bisa rilis. Dari sisi perizinan operasional sebenarnya sudah ada, karena kami sudah memiliki izin sebagai broker, underwriter, dan investment banking. Tinggal pengolahan produknya saja,” ujar Prisa, Selasa (14/4/2026).

Dia menegaskan, ekspansi bisnis Mirae ke wealth management tidak akan membawa perseroan masuk ke ranah perbankan konvensional, seperti penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau deposito, hingga menyalurkan kredit.

Fokus utama Mirae tetap pada penyediaan produk investasi, seperti saham, reksa dana, dan obligasi, yang dikemas dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Menurutnya, selama ini layanan investasi yang dimiliki perseroan masih bersifat terpisah, sehingga ke depan akan diintegrasikan dalam satu platform untuk memudahkan nasabah dalam mengelola portofolio.

“Ke depan, nasabah tidak perlu lagi menggunakan aplikasi berbeda untuk produk yang berbeda. Saham, obligasi, dan reksa dana akan diintegrasikan dalam satu aplikasi, sehingga journey-nya lebih seamless,” jelasnya.

Saat ini, Mirae Asset telah memiliki sejumlah platform seperti HOTS, Neo HOTS, M-STOCK, dan NAVI. HOTS merupakan platform trading saham di desktop, dan Neo HOTS adalah versi mobile HOTS untuk transaksi saham via HP.

M-STOCK adalah aplikasi investasi utama yang lebih modern, sudah mencakup saham dan obligasi, dan aplikasi NAVI khusus investasi reksa dana. Ke depan, semuanya akan digabung di M-STOCK agar nasabah cukup memakai satu aplikasi.

Selain integrasi digital, perseroan juga menyiapkan pendekatan layanan berbasis advisory melalui pendampingan business specialist. Model ini diharapkan dapat memberikan pengalaman “retail rasa private” bagi nasabah.

“Selama ini kami dikenal sebagai sekuritas ritel, tapi dengan pendampingan yang kuat. Itu yang akan kami dorong sebagai kekuatan utama, termasuk untuk segmen HNWI,” kata Prisa.

Dia menyebut kehadiran wealth management bertujuan mengubah persepsi bahwa perusahaan sekuritas hanya berfokus pada transaksi saham. Perseroan ingin menjadi platform utama bagi nasabah dalam berinvestasi lintas instrumen.

Ke depan, perseroan juga menargetkan pertumbuhan nasabah ritel menjadi 500.000 orang hingga akhir 2026, dari saat ini sekitar 420.000 investor.

Dengan ekspansi ini, Mirae Asset Sekuritas Indonesia berupaya memperkuat posisi di industri sekuritas sekaligus menangkap peluang pertumbuhan bisnis wealth management yang kian berkembang di pasar domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memperkuat strategi pengembangan layanan wealth management melalui pembukaan kembali BNI Emerald Center di Central Park, Jakarta.

Senior Executive Vice President (SEVP) Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan, langkah ini ditujukan untuk meningkatkan proposisi nilai dan kedekatan layanan bagi nasabah prioritas kategori High Net Worth Individual (HNWI) melalui pendekatan advisory yang lebih personal dan terintegrasi.

Menurutnya, pembukaan kembali Emerald Center Central Park merupakan bagian dari strategi transformasi cabang dalam menghadirkan layanan finansial premium yang lebih modern dan berbasis konsultasi.

“Bagi BNI, layanan perbankan premium bukan semata tentang produk, tetapi tentang kedekatan, pemahaman, dan kehadiran pada momen yang tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Dia mengatakan, dengan semangat BNI Emerald, Your Life Enhanced, BNI menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan jangka panjang berbasis kepercayaan dan profesionalisme dengan nasabah prioritas.

Kawasan Central Park, terangnya, dipilih karena memiliki dinamika aktivitas dan gaya hidup yang tinggi serta menjadi bagian dari keseharian nasabah BNI Private dan BNI Emerald. Karena itu, kehadiran Emerald Center di Central Park diharapkan menghadirkan layanan yang lebih relevan dan mudah dijangkau oleh nasabah prioritas.

Dia menjelaskan, Emerald Center Central Park dirancang dengan konsep modern dan elegan, tetap mengedepankan kenyamanan dan privasi.

BNI, tuturnya, menempatkan fungsi Expert Advisory sebagai inti layanan, melalui ruang diskusi eksklusif yang memungkinkan nasabah berinteraksi secara mendalam dengan relationship manager dan investment specialist dalam merancang solusi keuangan yang selaras dengan tujuan hidup dan perencanaan jangka panjang.

“Pembukaan kembali ini bukan sekadar pembaruan fasilitas, melainkan komitmen kami untuk memastikan layanan prioritas hadir lebih dekat dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi nasabah,” kata Steven.

Kehadiran Emerald Center Central Park, diharapkan menjadi bagian penting dalam perjalanan finansial sekaligus gaya hidup nasabah BNI Private dan BNI Emerald, sejalan dengan penguatan layanan wealth management yang semakin komprehensif dan kompetitif.

Lanjutnya, kehadiran Emerald Center Central Park melengkapi jaringan layanan serupa yang telah tersedia di sejumlah lokasi strategis, seperti Emerald Center Grha BNI Dukuh Atas dan Emerald Center PIM 1. BNI berencana melanjutkan pengembangan konsep ini secara konsisten di berbagai titik strategis lainnya.

Selain layanan finansial, Emerald Center juga menghadirkan berbagai event khusus bertema advisori, market updates, hingga gaya hidup sebagai bagian dari nilai proposisi hak istimewa global yang ditawarkan kepada nasabah BNI Private dan BNI Emerald. (*)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemanggilan wajib pajak (WP) kaya alias crazy rich adalah sebatas klarifikasi dan pencocokkan data.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pada prinsipnya pemanggilan high wealth individual (HWI) secara prinsip adalah tugas rutin pihaknya.

Klarifikasi yang dilakukan, terang Bimo, dilakukan dengan mencocokkan laporan yang disampaikan WP melalui SPT dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tidak hanya data Ditjen Pajak, namun juga data dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi serta pemerintah daerah (pemda).

"Kemudian data yang kami peroleh dari sistem dan data-data pihak ketiga yang sudah kami peroleh dari mekanisme pertukaran data termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information [AEoI]," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya itu menyampaikan pendekatan yang dilakukan dalam upaya klarifikasi itu bersifat edukatif, persuasif dan konsultatif. Dia menyebut pihaknya memberikan kesempatan bagi WP untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan SPT mereka secara sukarela.

"Dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan," ujar Bimo.

Pada kesempatan terpisah, Bimo sempat mengungkap pihaknya pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil wajib pajak (WP) super kaya alias high wealth individual (HWI), di tengah upaya otoritas mengejar setoran penerimaan yang baru terkumpul 70,2% jelang akhir tahun.

Sekadar catatan, Maklumat Dirjen Pajak menetapkan tunggakan WP super kaya sebagai salah satu sasaran untuk menutup target penerimaan pajak tahun ini. Sejauh ini, para Kepala Kantor Wilayah alias Kanwil DJP hanya sanggup memenuhi target penerimaan sebesar Rp1.947,2 triliun.

Namun demikian, otoritas pajak melakukan simulasi, supaya defisit anggaran bisa aman di angka 3%, batas aman penerimaan pajak harus berada di angka Rp2.005 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Rosmauli mengatakan bahwa pemanggilan WP kaya itu adalah dalam rangka klarifikasi dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

"Pemanggilan tersebut pada dasarnya berupa konsultasi dan diskusi antara DJP dengan wajib pajak HWI, yang membahas hak dan kewajiban perpajakan. Dalam forum tersebut, DJP memberikan penjelasan dan klarifikasi, sekaligus mendengarkan masukan dari wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan sukarela," terangnya kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Menurut Rosmauli, pemanggilan wajib pajak (WP) itu dalam rangka klarifikasi data sebagai bagian dari pengawasan kewajiban perpajakan. Itu dinilai olehnya merupakan praktik lazim yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Upaya pemanggilan dilakukan sebagai bentuk eskalasi penanganan dari kantor wilayah (kanwil) Ditjen Pajak ke kantor pusat."Klarifikasi tersebut didasarkan pada proses pencocokan antara data yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data yang dimiliki dalam sistem DJP, termasuk data yang diperoleh dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkap Rosmauli.

Akan tetapi, pejabat eselon II Ditjen Pajak Kemenkeu itu mengklaim bahwa tingkat kepatuhan WP HWI pada 2025 cukup baik apabila dilihat dari sisi pelaporan SPT, maupun pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Perempuan yang pernah menjabat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga itu menyebut pihaknya akan terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Di sisi lain, Rosmauli membantah pemanggilan WP HWI itu berkaitan dengan ijon pajak, alias permintaan pembayaran tahun ini bagi kewajiban pajak terutang tahun depan."Pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan praktik ijon pajak. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalisme," tegasnya.

Khawatir Defisit Melebar

Di sisi lain, Kepala Pusat Makrekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman mengamini bahwa realisasi pajak yang baru 70,2% sampai kuartal IV/2025 itu bisa memicu risiko pelebaran defisit.

Rizal memandang bahwa risiko pelebaran defisit APBN menjadi cukup besar apalagi di tengah tekanan belanja yang tinggi. Untuk diketahui, berdasarkan outlook defisit APBN pada laporan semester I/2025, defisit APBN yakni 2,78% terhadap PDB.

"Dalam kondisi ini, ruang fiskal pemerintah menyempit sehingga fokus kebijakan lebih ke menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN, bukan lagi mendorong ekspansi, agar defisit tetap di bawah 3% PDB," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (15/12/2025).

Menurut Rizal, di tengah seretnya penerimaan pajak, opsi paling cepat adalah pengendalian belanja, khususnya belanja yang tidak bersifat wajib dan bisa ditunda.

Pengendalian belanja, terangnya, bisa melalui penundaan proyek non-prioritas, pengetatan belanja kementerian/lembaga (K/L), serta efisiensi belanja barang dan perjalanan dinas menjadi langkah realistis meski kurang populer secara politik.

Adapun dari sisi penerimaan, pemerintah bisa mengandalkan intensifikasi pajak dan optimalisasi PNBP tanpa menambah beban baru ke dunia usaha."Langkah ini membantu menutup sebagian kekurangan, tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak menyelesaikan masalah penerimaan yang bersifat struktural," ujarnya.

Sementara itu, opsi terakhir yang bisa diambil pemerintah adalah pengelolaan pembiayaan yang lebih aktif, termasuk penyesuaian penerbitan SBN dan pemanfaatan instrumen jangka pendek. Menurutnya, selama itu dilakukan hati-hati, langkah tersebut bisa menahan defisit tanpa mengguncang kepercayaan pasar.

Namun demikian, apabila pemerintah memutuskan untuk menahan belanja, maka ada prediksi trade off yang bakal muncul. Utamanya berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% pada kuartal IV/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggil sejumlah wajib pajak (WP) kaya terkait dengan kepatuhan perpajakan, Kamis (11/12/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pemanggilan WP kaya, atau high wealth individual (HWI), itu dalam rangka konsultasi berkaitan dengan data-data yang dinilai olehnya belum terkomunikasikan dengan baik.

Dia menyinggung bahwa beberapa WP kaya belum mengetahui bahwa otoritas pajak bisa memantau kepatuhan mereka berdasarkan data dari instansi lain, yakni data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.

"Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan," ungkapnya sebagaimana dikutip dari YouTube Pusdiklat Pajak, Kamis (11/12/2025).

Bimo menyampaikan bahwa harusnya kebijakan fiskal, yang salah satunya mencakup pajak, harusnya bisa menjadi penyeimbang guna menekan ketimpangan sosial dan penghasilan di Indonesia. Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut harusnya hal itu menjadi kompas moral bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.

Pada kesempatan yang sama, Bimo turut mengakui bahwa sektor mineral dan batu bara (minerba) serta sawit merupakan sektor yang sampai saat ini masih sulit dipajaki.

Menurut Bimo, kesulitan otoritas pajak untuk memungut setoran dari kedua sektor industri ekstraktif itu sudah dialami olehnya sejak awal berkarier di Ditjen Pajak pada 2002 lalu.

"Sejak 2002 saya bekerja di pajak itu selalu sektor strategis yang dikejar-kejar pajaknya dan enggak rampung-rampung sampai hari ini tuh sektor minerba dan sawit " ujarnya di forum tersebut.

Dirjen Pajak yang pernah bekerja di Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Perekonomian itu mengakui, industri ekstraktif telah memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam Indonesia itu justru menjauh dari prinsip pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Pada pasal tersebut, harusnya kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Betapa sebenarnya value added belum bisa kami secure. ESDM, DJP, DJSEF, pemerhati, akademisi dan konsultan, ini PR kita bersama," terangnya.