Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto tidak terkait dengan tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar mengenai kasus korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Fadli dalam keterangan pers usai Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan keterlibatan Soeharto dalam kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat, Fadli menyatakan hal tersebut tidak pernah terbukti.

“Ya tadi seperti Anda bilang, kan namanya dugaan. Iya, dugaan itu kan tidak pernah terbukti juga,” ujarnya di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai penyelidikan kasus pelanggaran HAM, politisi Gerindra itu menegaskan bahwa tidak pernah terbukti adanya pelanggaran tersebut terjadi.

Fadli menjelaskan bahwa seluruh tuduhan yang pernah diarahkan kepada Soeharto telah melalui proses hukum.

“Maksudnya tidak ada itu kan cuma yang terkait dengan kasus-kasus itu kan pasti sudah ada proses hukumnya. Misalnya apa yang dituduhkan? Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas dan itu tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” katanya.

Ketika wartawan menyinggung soal peristiwa pelanggaran HAM tahun 1998, Fadli mempertanyakan kembali konteks yang dimaksud. Namun, saat disebut soal kerusuhan Mei 1998, dia menegaskan tidak ada kaitan dengan Soeharto.

“Kerusuhan Mei [1998] kan tidak ada kaitannya [dengan Soeharto]. Pada bagian yang mana?” katanya.

Menutup keterangannya, Fadli menegaskan bahwa proses penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto telah melalui mekanisme yang sah dan sesuai ketentuan.

“Enggak ada, iya. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah tadi, sudah melalui suatu proses. Tidak ada masalah hukum, tidak ada masalah hal-hal yang lain,” tegas Fadli.