Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia-IDI (2012–2015)

Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia – MHKI (2024–2027)

DAVID Wallace-Wells membuka bukunya, The Uninhabitable Earth: A Story of the Future, dengan kalimat yang terasa seperti tamparan: "It is worse, much worse, than you think." Buku itu terbit pada 2019. Tujuh tahun kemudian, bumi telah membuktikan bahwa Wallace-Wells tidak berlebihan. Ia bahkan tergolong konservatif.

Januari 2025 bukan sekadar bulan biasa. Layanan Iklim Eropa Copernicus mencatat, bulan itu adalah Januari terpanas dalam sejarah pencatatan manusia, suhu global menyentuh 1,75 derajat Celsius di atas rata-rata era pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat semuanya terjadi dalam rentang 2015 hingga 2025.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “tanda bahaya besar.” Bagi saya, ini bukan lagi tanda bahaya. Ini adalah alarm yang sudah berbunyi dan kita pilih mematikan tombolnya lalu kembali tidur.

Skenario yang Bukan Fiksi

Wallace-Wells dalam bukunya menyusun “bab-bab bencana”: panas yang mematikan, kelaparan, banjir, kebakaran hutan, perang sumber daya, pandemi baru, hingga keruntuhan ekonomi, semua dikaitkan langsung dengan trajektori pemanasan global yang sedang kita jalani. Yang paling mengguncang, temuan bahwa bencana-bencana itu tidak akan terjadi satu per satu, melainkan bersamaan, saling memperkuat, seperti pasien dengan penyakit multiorgan yang serentak gagal.

Lautan adalah contoh paling fasih tentang betapa dalamnya kerusakan, tersembunyi dari mata telanjang. Pada 2025, sebuah studi yang melibatkan lebih dari 50 ilmuwan memperkirakan bahwa samudra dunia menyerap tambahan sekitar 23 zettajoule energi, setara dengan puluhan tahun konsumsi energi seluruh manusia.

Panas itu tidak menguap. Ia merusak ekosistem laut, mencairkan es kutub, dan mendorong permukaan laut naik 11 sentimeter sejak 1993. Wallace-Wells mengingatkan kita bahwa “lautan adalah penyerap dosa iklim kita.” Tetapi penyerap itu pun kini sudah hampir tidak sanggup lagi menelan.

Polusi gas rumah kaca saat ini berada di level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Bukan 80 tahun. Bukan 8.000 tahun. Delapan ratus ribu tahun. Angka ini seharusnya membuat kita terdiam, bukan sekadar mengangguk dalam rapat kebijakan lalu melanjutkan agenda berikutnya.

Indonesia: Bukan di Pinggir, Melainkan di Titik Paling Rentan

Jika Wallace-Wells menulis dari perspektif global dengan latar New York dan Eropa, maka Indonesia adalah “bab yang belum ia tulis”, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer yang berdiri tepat di garis depan bahaya. Bukan karena pilihan, melainkan karena geografi dan ketidakadilan emisi global yang brutal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.

WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.

Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.

Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.

Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal

Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.

Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.

Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.

Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?

Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.

Dari Ilmu Pengetahuan ke Tindakan

Wallace-Wells bukan fatalis. Ia menutup bukunya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan seruan: bahwa kita masih punya waktu untuk memilih seberapa parah situasi, akan diwariskan. Setiap sepersepuluh derajat yang berhasil kita cegah akan menyelamatkan jutaan nyawa. Pilihan kita hari ini adalah hidup-mati generasi mendatang.

Dalam konteks Indonesia, ada tiga pilar tindakan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertama, percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar retorika dalam dokumen RPJMN. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, cahaya matahari tropis sepanjang tahun, dan potensi angin yang belum digarap. Hambatannya bukan teknologi; hambatannya adalah keberanian politik untuk memutus rantai ketergantungan pada batu bara.

Kedua, perlindungan hutan dan lahan gambut harus menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan oleh proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan mana pun. Hutan bukan sekadar aset ekologi; ia adalah tameng iklim, sekali musnah tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun yang kita miliki saat ini. Deforestasi adalah bom waktu yang sumbu apinya terus memendek.

Ketiga, adaptasi iklim harus disematkan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari tata kota pesisir yang mempertimbangkan kenaikan muka laut, hingga sistem irigasi pertanian yang adaptif terhadap pergeseran musim. BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada 2020–2049. Kita harus membangun bukan untuk kondisi iklim hari ini, melainkan untuk kondisi iklim dua dekade ke depan.

Catatan Akhir: Butuh Keberanian

Seorang dokter tidak menunggu pasiennya sekarat sebelum memberikan pengobatan. Ia bertindak berdasarkan gejala, data, dan proyeksi, bahkan ketika pasiennya merasa baik-baik saja. Perubahan iklim adalah pasien global yang gejalanya sudah sangat nyata: suhu yang memecahkan rekor demi rekor, lautan yang mendidih perlahan, pulau-pulau yang tenggelam, dan panen yang gagal tanpa peringatan.

Bumi tidak bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Ia tidak mengenal jadwal pemilu, rotasi kabinet, atau revisi anggaran. Setiap ton karbon dilepaskan hari ini akan menghangatkan atmosfer selama berabad-abad, menjadi ancaman kesehatan-dehidrasi-kematian, menggerus ekosistem, dan mengubah geografi tempat anak-cucu kita akan hidup, atau tidak bisa hidup.

Wallace-Wells menutup “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” dengan pertanyaan yang menghantui: bukan apakah perubahan iklim akan berdampak, melainkan seberapa parah kita bersedia membiarkannya terjadi. Di sini, di negeri dengan 287.198.400 jiwa (BPS 2026), yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam, pada laut, pada musim, pada hutan, dan pada hujan, pertanyaan itu bukan lagi urusan akademik.

Data sudah berbicara. Sains sudah bicara. Bencana sudah berbicara. Yang belum cukup berbicara, dengan tindakan nyata, adalah kita: para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan warga negara yang punya suara dan pilihan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani untuk bertindak sebelum terlambat. Wallahu a’lam bish-shawab.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan work from anywhere (WFA) yang dijalankan selama periode arus mudik maupun balik pada Angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas.

"Kebijakan WFA pada arus mudik terbukti efektif memindahkan volume lalu lintas sebanyak 450.000 kendaraan pada H-3 sampai H-1 Lebaran," kata Dudy dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Perpindahan kendaraan tersebut terdistribusi lebih merata pada periode H-8 hingga H-4 sehingga membantu mengurangi lonjakan lalu lintas pada puncak arus mudik.

Dampaknya, menurut dia, kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik berhasil ditekan hingga 17,94 persen dibandingkan dengan kondisi tanpa kebijakan tersebut.

Pada periode arus balik, kebijakan serupa juga mampu memindahkan sekitar 328.000 kendaraan dari hari H hingga H+3 ke periode H+4 sampai H+8 Lebaran.

Ia menuturkan distribusi arus balik yang lebih merata tersebut turut menurunkan tingkat kepadatan pada puncak arus balik hingga sebesar 10,57 persen secara keseluruhan.

Selain itu, Menhub juga mengatakan kebijakan pembatasan angkutan barang juga berkontribusi signifikan dengan menurunkan volume kendaraan sumbu tiga hingga mencapai 74,56 persen selama periode Lebaran.

Kementerian Perhubungan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran operasional dengan memberikan sanksi administratif kepada 75 perusahaan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan.

Dari sisi kinerja jalan tol, kecepatan rata-rata di ruas Tol Trans Jawa seperti Jakarta-Semarang dan sebaliknya berada di atas 80 kilometer per jam.

Kondisi tersebut menunjukkan tingkat pelayanan kategori A dengan waktu tempuh relatif stabil sekitar 5 jam 20 menit selama periode arus mudik dan balik.

Dudy mengungkapkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat diproyeksikan mencapai 143,92 juta orang, namun realisasinya mencapai 147,55 juta orang atau meningkat sebesar 2,53 persen.

Secara keseluruhan, lanjut Menhub, total pergerakan selama periode angkutan Lebaran 2026 mencapai 298,6 juta pergerakan dengan jumlah pelaku perjalanan sebanyak 147,55 juta orang.

Puncak arus mudik tercatat terjadi pada H-3 atau Rabu, 18 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+7 atau Sabtu, 28 Maret 2026.

Pergerakan masyarakat didominasi dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai daerah asal dan tujuan utama perjalanan.

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan kebijakan WFA Lebaran dan Nyepi 2026, yakni pada 16-17 Maret 2026 dan 25-27 Maret 2026 (setelah Lebaran).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan momentum libur Lebaran 2026 berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dari di sektor pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Babel Irwanto di Pangkalpinang, Jumat, mengatakan kunjungan wisatawan di tempat wisata, khususnya pantai, terjadi lonjakan, bahkan setiap hari bisa mencapai ribuan orang sehingga mampu meningkatkan perekonomian bagi pengelola, seperti tukang parkir, sewa kamar mandi, pemilik sewa pondok, pemilik warung di pantai dan lainnya.

"Pada momentum liburan bersamaan dengan masa libur anak sekolah ini memberi efek bersambung yang luar biasa di sektor pariwisata sehingga para pelaku wisata merasakan dampak positif," katanya.

Menurut dia, sebelum memasuki masa libur hari raya, para pelaku wisata telah menyiapkan berbagi hal pendukung, seperti memperbaiki sarana prasarana tempat wisata dan meningkatkan pelayanan hingga menambah sumber daya manusia.

"Mulai dari parkir, pelayanan di kamar mandi atau kamar bilas dan menyiapkan sarana ibadah juga menambah orang untuk ikut mengawasi pengunjung yang mandi di pantai agar semua aman dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Selain itu Dinas Parbudkepora Provinsi Babel juga terus berkoordinasi dengan Polda setempat dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di semua lokasi wisata.

"Kami ingin memastikan keamanan dan ketertiban di semua tempat wisata sehingga wisatawan atau pengunjung tempat-tempat wisata terjamin keamanannya saat berwisata di Babel," katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

“Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di realsector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emergingmarkets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

KKP mengedepankan sinergi dalam menata ruang laut untuk alokasi kawasan karbon biru berbasis mangrove dan padang lamun,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan efektivitas tata ruang laut dengan memperkuat sinergi konservasi mangrove dan lamun serta merehabilitasi ekosistem pesisir terdegradasi guna mengoptimalkan kontribusi kawasan karbon biru nasional.

"KKP mengedepankan sinergi dalam menata ruang laut untuk alokasi kawasan karbon biru berbasis mangrove dan padang lamun," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan, sinergi dilakukan dalam hal melakukan konservasi kawasan mangorove dan lamun yang kondisinya masih baik, serta melakukan rehabilitasi pada kawasan ekosistem pesisir yang terdegradasi.

“Kita perlu memahami pengembangan proyek karbon biru bukan sekadar kegiatan penanaman namun juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi pesisir menuju pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Kartika menjelaskan, integrasi pengaturan alokasi ruang untuk kegiatan karbon biru ke dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Perairan (Perda RTRWP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

"Serta penguatan pengaturan karbon biru di tingkat nasional menjadi landasan penting bagi pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan," jelasnya.

Menurutnya, agar inisiatif karbon biru berjalan tepat sasaran, KKP berfokus untuk meningkatkan efektivitas penataan ruang laut agar setiap kegiatan pemanfaatan, termasuk proyek restorasi dan pengembangan kredit karbon, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir.

"Guna memastikan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan karbon biru, kami telah mengunjungi Project Karbon Biru Berbasis Masyarakat 'Ibu Bakau' yang terletak di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Riau," ucapnya.

Kegiatan itu, melibatkan masyarakat pesisir se-Indonesia melalui penyusunan regulasi, standar, sosialisasi, rehabilitasi, pengembangan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan.

"Tidak hanya bertujuan menurunkan emisi karbon namun juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal," terangnya.

Sumitomo Corporation sebagai investor Project “Ibu Bakau” bekerjasama dengan Value Network Ventures (VNV/Project Developer) serta Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) dan Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU) mengembangkan proyek karbon kredit berdasarkan Nature Based Solutions melalui penanaman mangrove di enam provinsi wilayah Pulau Sumatera seluas 2.400 ha yang 1.009,61 ha di antaranya berada di perairan.

Dukungan terhadap proyek ini memerlukan kepastian perizinan yang jelas dan sesuai aturan agar kegiatan dapat berjalan aman, terkontrol dan selaras dengan efektivitas penataan ruang laut.

Sementara, Eling Tuhono dari Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia menyebutkan peran serta masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan karbon biru karena masyarakat pesisir adalah pihak yang paling dekat dengan ekosistem mangrove dan memiliki pengetahuan lokal untuk menjaga keberlanjutannya.

Menurut Eling, dengan melibatkan masyarakat dalam pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengawasan serta pemanfaatan mangrove berbasis ekonomi, kegiatan restorasi tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki, membuka peluang usaha dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Pokdarwis Pemuda Berdaya Iwan Winarto mengakui proyek itu juga memberikan peluang mata pencaharian alternatif, seperti kegiatan pembibitan mangrove, pengawasan mangrove, ekowisata, silvofishery dan wirausaha serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru lainnya.

”Penerima manfaat proyek tersebut sebanyak 6.554 orang yang terdiri dari 25,8 persen adalah perempuan, yaitu sejumlah 1.692 orang,” kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta kemaslahatan masyarakat pesisir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto berharap para pegawainya tidak lagi melakukan fraud atau menyalahi wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai otoritas pajak.

Ia mengatakan, seharusnya pemecatan yang telah ia lakukan terhadap 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) nakal sudah cukup memberikan efek jera bagi pegawai lainnya untuk bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengakui, sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki proefsionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparya.

Sebagaimana diketahui tindakan fraud yang ditemukan dalam kasus pegawai pajak yang dipecat Bimo di antaranya ialah penerimaan uang suap dari wajib pajak untuk mengakali ketentuan perpajakan. Bahkan ada yang sempat ia tangkap tangan atau OTT saat Rapimnas Kemenkeu Oktober 2025 silam.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menerbitkan produk bernama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (KIK EBA Syariah BRI-MI BJLB1) senilai Rp1,95 triliun, sebagai upaya mendukung pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur nasional.

Direktur Utama BRI-MI Tina Meilina mengatakan produk ini merepresentasikan minat pelaku pasar terhadap inovasi produk investasi alternatif berbasis prinsip syariah, sekaligus menjadi tonggak penting pengembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia.

Pencatatan ini merupakan milestone yang memperkuat posisi BRI-MI sebagai pionir dalam pengembangan investasi syariah yang berintegritas dan berkelanjutan, ujarnya, di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

"Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip syariah, transparansi, dan nilai ekonomi dapat berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel," ujar Tina.

Ia mengatakan, pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB menjadi momentum penting bagi akselerasi pertumbuhan instrumen keuangan syariah di Indonesia yang saat ini masih memiliki ruang ekspansi besar, yang mana produk BRI-MI ini mendapatkan peringkat AAA dari Pefindo.

“Melalui pencatatan ini, BRI-MI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem investasi Syariah nasional, serta mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan berkelanjutan yang inklusif dan etis,” ujar Tina.

Dia melanjutkan, pencatatan ini mengukuhkan produk BJLB1 yang dikelola oleh BRI-MI ini sebagai produk KIK EBA Syariah pertama di sektor infrastruktur yang tercatat di BEI.

Dalam peluncuran, turut dihadiri mitra strategis perseroan, diantaranya PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku Originator, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penampungan (escrow agent) serta BCA Sekuritas sebagai Penata Laksana.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gurun Sahara diprediksi bakal makin basah di akhir abad ini. Fenomena ini menjadi salah satu tanda 'kiamat', perubahan ekstrem akibat pemanasan global yang disebut para ilmuwan bisa mengubah wajah Bumi secara drastis.

Hasil riset University of Illinois Chicago (UIC) menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-21, Sahara akan menerima hingga 75% lebih banyak hujan di musim panas dibandingkan kondisi saat ini.

Kajian ini dilakukan melalui analisis 40 model iklim global oleh tim peneliti yang dipimpin Thierry Ndetatsin Taguela.

Dalam simulasi yang membandingkan kondisi periode 2050-2099 dengan 1965-2014, para peneliti menemukan peningkatan curah hujan signifikan di kawasan Sahara, serta di sebagian besar Afrika Utara, Timur, dan Tengah.

Di bawah skenario emisi tinggi, Sahara diperkirakan akan mengalami lonjakan hujan hingga tiga perempat lebih banyak dari biasanya. Bahkan, pada skenario emisi sedang pun, kecenderungan "menghijau"-nya gurun masih terlihat.

Namun, meski peningkatannya besar secara persentase, Sahara tetap tidak akan berubah menjadi hutan hujan. Saat ini, gurun tersebut hanya menerima sekitar 7,6 cm hujan per tahun, sehingga kenaikan 75% hanya menambahnya menjadi sekitar 13 cm, masih sangat kering untuk ukuran ekosistem subur.

Selain Sahara, penelitian ini juga memperkirakan peningkatan hujan di Afrika Tenggara (naik 24%) dan Afrika Tengah bagian selatan (naik 17%). Sebaliknya, Afrika Barat bagian selatan justru berpotensi lebih kering hingga 5%.

Para ilmuwan menjelaskan, udara yang lebih hangat dapat menyimpan lebih banyak uap air, meningkatkan peluang hujan ketika badai terbentuk. Fenomena ini dikenal dengan efek Clausius-Clapeyron, di mana setiap kenaikan suhu 1°C dapat meningkatkan kelembapan atmosfer sekitar 7%.

Hal ini membuat wilayah dengan aktivitas monsun dan aliran udara laut aktif menjadi lebih basah, sementara wilayah lain yang mengalami perubahan pola sirkulasi angin justru mengering.

Meski disebut sebagai 'berkah' di beberapa wilayah kering, curah hujan tambahan juga dapat menimbulkan banjir bandang, karena tanah di gurun bersifat keras dan sulit menyerap air.

Selain itu, pergeseran waktu musim hujan bisa mengganggu jadwal tanam, pasokan air kota, dan pembangkit listrik tenaga air.

"Kita harus mulai merencanakan untuk menghadapi perubahan ini, dari pengelolaan banjir hingga pengembangan tanaman tahan kekeringan," ujar Taguela, dikutip dari Earth, Jumat (31/10/2025).

Para ahli menilai perubahan di Sahara ini menjadi tanda ekstrem bahwa iklim global sedang keluar dari keseimbangannya. Gurun yang selama ribuan tahun nyaris tanpa hujan kini menunjukkan tren basah, fenomena yang dulu dianggap mustahil.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Morgan Stanley Capital International (MSCI) dikabarkan akan melakukan penyesuaian jumlah float. Lantas, siapa sebenarnya MSCI yang berhasil membuat pasar saham di Indonesia ambrol beberapa waktu lalu?

Diketahui, saat isu ini keluar, IHSG langsung bereaksi dan sempat amblas hampir 4% pada perdagangan Senin (27/10/2025). Pasalnya, langkah ini disinyalir bakal membuat saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi penopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dirugikan.

MSCI sendiri sedang mencari masukan dari para pelaku pasar mengenai rencana penggunaan laporan kepemilikan efek bulanan yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai data tambahan untuk memperkirakan jumlah saham beredar bebas (free float) untuk saham di Indonesia. KSEI mempertimbangkan bahwa kepemilikan oleh korporasi dan lainnya (baik domestik dan asing) dikecualikan dari perhitungan free float.

Selain itu, MSCI juga berencana menggunakan free float terendah antara data KSEI tersebut dengan laporan emiten. Keputusan akan diumumkan maksimal pada 30 Januari 2026. MSCI sendiri mengusulkan dua pendekatan baru, dan akan memilih yang lebih rendah nilainya (lebih konservatif).

Pendekatan pertama, berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan (laporan tahunan, pengajuan resmi, dan siaran pers), serta data dari KSEI. Dalam pendekatan ini, saham-saham yang tercatat sebagai Script (tidak jelas kepemilikannya di data KSEI), dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya, akan dianggap bukan free float.

Pendekatan kedua, menggunakan data KSEI dengan menganggap hanya saham Script dan saham milik korporasi sebagai non-free float. MSCI rencananya akan mulai menggunakan metode baru ini pada Mei 2026. Selain itu, MSCI juga akan mengubah cara mereka membulatkan angka free float:

• High float (>25%) dibulatkan ke kelipatan 2,5% terdekat
• Low float (5-25%) dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat
• Very low float (<5%) juga dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat

Dampaknya bagi Indonesia, karena banyak perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan besar oleh korporasi atau kelompok tertentu (bukan publik), aturan baru ini bisa menurunkan nilai free float mereka. Akibatnya, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI bisa turun, yang berpotensi menyebabkan arus keluar modal asing (capital outflow).

Selain itu, selama ini beberapa saham Indonesia diuntungkan dari aturan pembulatan lama, sehingga jika aturan baru diterapkan, mereka bisa kehilangan posisi di indeks. Adapun saham-saham yang paling berisiko dikeluarkan dari indeks (urut dari risiko tertinggi) yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Dua Lembaga Dunia Paling Berpengaruh di Pasar Saham

Dalam ranah global, ada dua lembaga utama yang sering melakukan rebalancing dan cukup dinanti-nanti oleh pelaku pasar, yaitu FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Dua indeks ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik itu negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Setiap kali jadwal rebalancing MSCI mendekat, fund manager asing, investor ritel pun ikut menyoroti pengumuman tersebut. Pasalnya, Indeks MSCI seperti MSCI Emerging Markets, MSCI Asia ex-Japan, atau MSCI Indonesia, dijadikan patokan oleh investor global dalam mengalokasikan dana ke negara-negara berkembang.

Arus dana besar bisa masuk ke saham yang baru ditambahkan, sementara saham yang dikeluarkan cenderung dibuang oleh investor institusi.

Tak jarang, saham yang diumumkan akan masuk ke dalam indeks MSCI langsung melonjak karena permintaan mendadak. Sebaliknya, saham yang didepak dari daftar MSCI bisa turun tajam karena tekanan jual. Fenomena ini dikenal sebagai MSCI effect, dan sering dimanfaatkan investor sebagai peluang jangka pendek.

Tak hanya dana pasif, bahkan manajer investasi aktif sekalipun turut menjadikan MSCI sebagai referensi. Rebalancing menjadi momen krusial untuk mengevaluasi strategi alokasi aset, terutama bagi dana kelolaan besar.

Namun, momentum pengumuman MSCI sering dimanfaatkan pelaku pasar untuk berspekulasi terhadap saham-saham yang berpotensi masuk. Ini menciptakan volatilitas jangka pendek yang bisa dimanfaatkan oleh trader aktif.

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan jika suatu saham bisa masuk sebagai konstituen indeks FTSE maupun MSCI:

1. Meningkatkan minat investor asing maupun lokal yang mau masuk ke suatu saham konstituen MSCI/FTSE Likuiditas saham bisa meningkat karena lebih banyak diperdagangkan oleh berbagai institusi.

2. Masuknya saham ke indeks juga sering memicu kenaikan volatilitas harga, yang bisa menciptakan peluang menarik bagi para trader untuk memanfaatkan momentum jangka pendek.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Morgan Stanley Capital International (MSCI) dikabarkan akan melakukan penyesuaian jumlah float. Lantas, siapa sebenarnya MSCI yang berhasil membuat pasar saham di Indonesia ambrol beberapa waktu lalu?

Diketahui, saat isu ini keluar, IHSG langsung bereaksi dan sempat amblas hampir 4% pada perdagangan Senin (27/10/2025). Pasalnya, langkah ini disinyalir bakal membuat saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi penopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dirugikan.

MSCI sendiri sedang mencari masukan dari para pelaku pasar mengenai rencana penggunaan laporan kepemilikan efek bulanan yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai data tambahan untuk memperkirakan jumlah saham beredar bebas (free float) untuk saham di Indonesia. KSEI mempertimbangkan bahwa kepemilikan oleh korporasi dan lainnya (baik domestik dan asing) dikecualikan dari perhitungan free float.

Selain itu, MSCI juga berencana menggunakan free float terendah antara data KSEI tersebut dengan laporan emiten. Keputusan akan diumumkan maksimal pada 30 Januari 2026. MSCI sendiri mengusulkan dua pendekatan baru, dan akan memilih yang lebih rendah nilainya (lebih konservatif).

Pendekatan pertama, berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan (laporan tahunan, pengajuan resmi, dan siaran pers), serta data dari KSEI. Dalam pendekatan ini, saham-saham yang tercatat sebagai Script (tidak jelas kepemilikannya di data KSEI), dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya, akan dianggap bukan free float.

Pendekatan kedua, menggunakan data KSEI dengan menganggap hanya saham Script dan saham milik korporasi sebagai non-free float. MSCI rencananya akan mulai menggunakan metode baru ini pada Mei 2026. Selain itu, MSCI juga akan mengubah cara mereka membulatkan angka free float:

• High float (>25%) dibulatkan ke kelipatan 2,5% terdekat
• Low float (5-25%) dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat
• Very low float (<5%) juga dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat

Dampaknya bagi Indonesia, karena banyak perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan besar oleh korporasi atau kelompok tertentu (bukan publik), aturan baru ini bisa menurunkan nilai free float mereka. Akibatnya, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI bisa turun, yang berpotensi menyebabkan arus keluar modal asing (capital outflow).

Selain itu, selama ini beberapa saham Indonesia diuntungkan dari aturan pembulatan lama, sehingga jika aturan baru diterapkan, mereka bisa kehilangan posisi di indeks. Adapun saham-saham yang paling berisiko dikeluarkan dari indeks (urut dari risiko tertinggi) yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Dua Lembaga Dunia Paling Berpengaruh di Pasar Saham

Dalam ranah global, ada dua lembaga utama yang sering melakukan rebalancing dan cukup dinanti-nanti oleh pelaku pasar, yaitu FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan MSCI (Morgan Stanley Capital International). Dua indeks ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik itu negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Setiap kali jadwal rebalancing MSCI mendekat, fund manager asing, investor ritel pun ikut menyoroti pengumuman tersebut. Pasalnya, Indeks MSCI seperti MSCI Emerging Markets, MSCI Asia ex-Japan, atau MSCI Indonesia, dijadikan patokan oleh investor global dalam mengalokasikan dana ke negara-negara berkembang.

Arus dana besar bisa masuk ke saham yang baru ditambahkan, sementara saham yang dikeluarkan cenderung dibuang oleh investor institusi.

Tak jarang, saham yang diumumkan akan masuk ke dalam indeks MSCI langsung melonjak karena permintaan mendadak. Sebaliknya, saham yang didepak dari daftar MSCI bisa turun tajam karena tekanan jual. Fenomena ini dikenal sebagai MSCI effect, dan sering dimanfaatkan investor sebagai peluang jangka pendek.

Tak hanya dana pasif, bahkan manajer investasi aktif sekalipun turut menjadikan MSCI sebagai referensi. Rebalancing menjadi momen krusial untuk mengevaluasi strategi alokasi aset, terutama bagi dana kelolaan besar.

Namun, momentum pengumuman MSCI sering dimanfaatkan pelaku pasar untuk berspekulasi terhadap saham-saham yang berpotensi masuk. Ini menciptakan volatilitas jangka pendek yang bisa dimanfaatkan oleh trader aktif.

Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan jika suatu saham bisa masuk sebagai konstituen indeks FTSE maupun MSCI:

1. Meningkatkan minat investor asing maupun lokal yang mau masuk ke suatu saham konstituen MSCI/FTSE Likuiditas saham bisa meningkat karena lebih banyak diperdagangkan oleh berbagai institusi.

2. Masuknya saham ke indeks juga sering memicu kenaikan volatilitas harga, yang bisa menciptakan peluang menarik bagi para trader untuk memanfaatkan momentum jangka pendek.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda "kiamat" perubahan iklim akibat pemanasan global ternyata tersimpan di struktur beton dan aspal yang memenuhi area perkotaan.

Area perkotaan selalu lebih panas ketimbang area perdesaan. Selain karena aktivitas penduduk yang lebih padat, area perkotaan juga dipadati bangunan dan jalan raya.

Material infrastruktur, misalnya beton dan besi, menyimpan panas dari Matahari yang berkontribusi terhadap peningkatan suhu. Istilah populernya kerap disebut "urban warming bias" atau "urban heat islands."

Laporan Ceres-Science menyebutkan bahwa area perkotaan hanya mengambil 4% dari seluruh lahan di muka Bumi. Namun, banyak pendeteksi cuaca dan iklim yang menghitung temperatur global hanya di area-area perkotaan tersebut.

Ilmuwan curiga bahwa laporan soal pemanasan global selama ini terkontaminasi oleh efek urban heat islands. Kenaikan suhu yang dihitung sedikit-banyak terpengaruh oleh panas yang disimpan oleh bangunan dan aspal di perkotaan.

Studi terbaru di jurnal 'Climate' mencoba meneliti fenomena ini, serta korelasi urban heat island dengan pemanasan global akibat perubahan iklim. Riset ini disusun oleh 37 peneliti di 18 negara.

Sebelumnya, lembaga antar pemerintah UN terkait Perubahan Iklim (IPCC) mengatakan urban warming bias hanya berkontribusi terhadap kurang dari 10% pemanasan global.

Namun, studi terbaru mengatakan kontribusi urban warming terhadap perubahan iklim bisa mencapai 40% sejak 1850, dikutip dari Ceres-Science, Senin (4/9/2023).

Studi ini juga menemukan bahwa perkiraan aktivitas Matahari yang dipakai IPCC secara prematur mengesampingkan peran penting Matahari dalam pemanasan global.

Ketika peneliti menganalisa data suhu hanya menggunakan data Matahari versi IPCC, mereka tidak bisa menjelaskan fenomena pemanasan yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20.

Namun, ketika peneliti mengulangi analisis tersebut dengan menggunakan perkiraan aktivitas Matahari yang berbeda dan sering digunakan oleh komunitas ilmiah, ada temuan baru.

Mereka mendeteksi bahwa sebagian besar tren pemanasan dan pendinginan dari data perdesaan sebenarnya dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan perubahan aktivitas Matahari.

"Selama bertahun-tahun, masyarakat umum mengasumsikan bahwa penyebab perubahan iklim sudah jelas. Studi baru kami menawarkan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap perubahan iklim," kata ketua peneliti Willie Soon.

"Analisa ini membuka perspektif baru yang menyelidiki penyebab perubahan iklim secara ilmiah," kata tim peneliti, Ana Elias.

Intinya, penelitian ini menyebutkan bahwa faktor perubahan iklim ada banyak. Bukan hanya aktivitas manusia, tetapi juga material infrastruktur perkotaan [jalan aspal, tembok bangunan, kaca, dll], serta aktivitas Matahari yang berbeda-beda.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan fokus belanja negara akan bergulir lebih cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendapatkan catatan khusus dari kalangan ekonom.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, kebijakan melalui penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun ke perbankan, dan menyisir anggaran kementerian atau lembaga yang lambat belanja, belum efektif mendorong pertumbuhan bila belanja negara itu sendiri masih berkutat di akhir tahun, sebagaimana masalah selama ini.

"Selama ini PR nya selalu adalah di akselerasi belanja. Jadi memang perlu juga kemudian di akselerasi belanjanya di awal tahun," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Andry menjelaskan, gelontoran belanja negara yang selama ini terpusat pada akhir tahun, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi penyebab laju pertumbuhan ekonomi satu tahun anggaran tak maksimal. Terutama karena catatan belanja negara atau goverment spending dalam struktur PDB kerap beralih ke tahun berikutnya.

"Bayangkan kalau di 2026 kemudian ini sudah bisa dilakukan dan direncanakan sejak awal. Jadi kita tahu bahwa ada memang belanja-belanja yang besar. Nah ini yang perlu kita kawal juga kemudian apakah ada penyerapannya juga yang cukup baik," tuturnya.

Oleh sebab itu, Andry menekankan, bila Purbaya ke depan mampu konsisten untuk mengawal proses belanja negara lebih cepat pada awal tahun, maka Indonesia bisa menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam satu tahun anggaran pemerintah.

"Ini yang tentu saja akan mendorong kemudian ke pertumbuhan ekonomi secara tahunan ya terasa di tahun itu juga, bukan di tahun yang berikutnya. Jadi kalau kita bicara belanja fiskal memang prioritas itu perlu dari dua sisi juga. Kalau kita lihat bukan cuma besaran tapi dari sisi akselerasi belanjanya," tegas Andry.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat belanja negara secara efektif. Ia bahkan tak segan mengatakan di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi sisa anggaran yang berlimpah.

"Saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi enggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan," kata Purbaya seusai rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Purbaya mengaku akan melakukan tinjauan rutin untuk melihat program-program pemerintah mana yang tak efektif dalam menyerap anggaran, supaya bisa dialokasikan terhadap program lain yang bisa cepat menyejahterakan masyarakat, seperti paket stimulus ekonomi.

"Kita lihat yang mana yang, kan kita bisa prediksi mana yang enggak terserap sampai akhir tahun, itu akan kita geser ke tempat yang lebih siap. Tapi kita akan pastikan juga program-program yang bagus misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat," tegas Purbaya.

Purbaya menekankan, ia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM akan membentuk tim khusus bernama Tim Akselerasi Program Pembangunan untuk mereview percepatan penyerapan anggaran dan efektivitas belanja negara.

"Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik, Jadi ini bukan bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang, yang dampaknya jangka panjang kepada perekonomian," ujar Purbaya.

"Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan. Dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga," tuturnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]