Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih menerima laporan terkait pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bekerja tidak profesional hingga berujung pemecatan.

Purbaya mengatakan laporan tersebut masuk melalui kanal pengaduan masyarakat "Lapor Pak Purbaya" yang dibuka sejak Oktober 2025. Kanal tersebut tersedia di Whatsapp dengan nomor 0822-4040-6600.

"Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita kasih tahu beberapa orang yang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/4).

Meski demikian, ia belum merinci jumlah terbaru pegawai yang telah diberhentikan. Ia menyebut pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan secara berkala, salah satunya melalui forum diskusi rutin setiap Jumat.

"Nanti kalau ada waktu Jumat kita buka lagi diskusi. Saya perlu itu karena ini masukan-masukan kecil dari masyarakat, yang betul-betul aktual dialami masyarakat Indonesia," katanya.

Purbaya menegaskan laporan dari masyarakat menjadi penting untuk memperbaiki kinerja institusi, tidak hanya terkait kasus besar, tetapi juga persoalan sehari-hari yang dirasakan publik.

"Tapi kita perlu masukkan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia sekaligus, bukan perusahaan-perusahaan besar saja," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak telah memecat 39 pegawai sepanjang 2025 karena terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penyalahgunaan wewenang.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat itu menyatakan langkah tersebut diharapkan memberi efek jera dan memperbaiki integritas institusi.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti dengan kapasitas yang minimal sama," ujar Bimo dalam sebuah acara di Jakarta, November 2025.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memecat seorang pegawai pelaku pungutan liar (pungli) bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyatakan hal ini saat berdialog dengan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Selasa (16/12) lalu.

"Ada yang menipu rakyat. Dua minggu lalu sudah saya pecat. Tidak ada toleransi," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta.

Amran menyatakan Kementan tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan petani.

Menurutnya pegawai yang dipecat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang kepada petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang mestinya gratis.

Pungutan liar yang dilakukan berkisar Rp50 juta hingga Rp100 juta per unit alat dan mesin pertanian. Bahkan di salah satu titik nilainya mencapai sekitar Rp600 juta.

"Jangan nyolong. Masa rakyat disuruh bayar Rp50 juta sampai Rp600 juta. Itu langsung saya copot," kata Amran.

Pemecatan ini menurutnya merupakan tindakan nyata, bukan sekadar peringatan simbolik.

"Masa satu orang mau mengganggu kepentingan 286 juta rakyat. Risiko apa pun saya siap terima, yang penting saya berpihak pada rakyat," ujar Amran.

Amran menegaskan Kementan akan terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar maupun penyimpangan lainnya. Seluruh laporan akan diverifikasi secara menyeluruh, dan apabila terbukti, akan dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui dialog bersama HKTI ini, Amran kembali menekankan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan integritas aparatur merupakan fondasi utama dalam membangun sektor pertanian yang bersih, adil, dan berpihak pada petani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah tumbler yang tertinggal di KRL relasi Tanah Abang-Rangkasbitung mendadak menjadi pusat perhatian warganet di banyak platform media sosial (medsos), khususnya Threads dan X.

Pemiliknya, melalui akun Threads @anitadewl, mengeluhkan tumbler yang seharusnya ada di tas yang tertinggal, ternyata tak ada saat tas ditemukan.

Unggahan itu bahkan disebut berdampak pada pemecatan salah satu petugas KAI.

Alhasil, dari sekadar curhatan kehilangan barang, kisah itu berubah menjadi polemik yang menyeret nama PT KAI (Persero) dan memancing simpati serta emosi publik.

Panasnya pembahasan di medsos pun membuat KAI bersuara.

Menurut VP Corporate Communications KAI, Anne Purba, tak ada pemecatan pegawai pada kasus 'tumbler tertinggal dan hilang' tersebut.

"Tidak ada pemecatan petugas seperti yang ramai disebut di media sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, KAI memastikan setiap petugas menjalankan tugas dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, dan pelayanan yang sesuai standar.

Perusahaan pun melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari koordinasi dengan mitra petugas, sampai memastikan SOP dijalankan hingga dokumen layanan.

"Setiap keputusan terkait petugas harus berbasis fakta yang lengkap agar adil bagi semua pihak," kata dia.

Pernyataan senada juga disampaikan pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, sebagai operator KRL Jabodetabek.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyatakan, tidak ada pemecatan pegawai atas kejadian tersebut, sebab perusahaan memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang mengacu pada regulasi ketenagakerjaan.

"Kami perlu melakukan penelusuran lebih dulu untuk memastikan kejadian sebenarnya. KAI Commuter sendiri tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

VP Corporate Communications KAI, Anne Purba, pun menekankan bahwa barang pribadi penumpang sejatinya merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna jasa.

Maka dari itu, pihaknya mengimbau pengguna layanan KRL untuk menjaga barang pribadi selama berada di area publik seperti stasiun dan kereta.

Kendati KAI memiliki layanan Lost and Found, namun tetap diperlukan peran aktif pelanggan dalam menjaga keamanan barang pribadi.

Sebab, lingkungan dengan mobilitas tinggi menuntut kewaspadaan dari setiap orang agar perjalanan berlangsung nyaman dan aman.

"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa barang pribadi tetap berada dalam tanggung jawab masing-masing pengguna jasa," kata Anne.

KOMPAS.com/Labib Zamani Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Asdo Artriviyanto di Stasiun Solo Balapan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2025).

Dirut KCI dicopot

Di sisi lain, KAI selaku pemegang saham KCI melakukan pergantian pimpinan di tengah ramainya isu 'tumbler tertinggal dan hilang'.

Mochamad Purnomosidi ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) KCI.

Ia menggantikan Asdo Artriviyanto yang telah menjabat posisi Dirut KCI selama lebih dari 2 tahun, alias sejak 30 Mei 2023.

Adapun Mochamad Purnomosidi sebelumnya merupakan Executive Vice President di LRT Jabodebek.

"Betul (ada pergantian dirut), per hari ini," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).

Selain posisi pucuk pimpinan, pergantian juga terjadi pada dua jabatan direksi lainnya.

Pemegang saham mencopot Broel Rizal dari posisi Direktur Operasi dan Pemasaran, dan digantikan oleh Heri Siswanto.

Lalu, Rahim Ramdhani diberhentikan dari posisi Direktur Keuangan dan Administrasi, digantikan oleh Nugroho Dwi Sasongko.

Kendati pergantian ini terjadi di tengah panasnya isu 'penumpang kehilangan tumbler', Karina menegaskan bahwa keduanya tidak saling berkaitan.

Ia bilang, pergantian manajemen perusahaan di tingkat direksi merupakan hal yang umum dan rutin dilakukan.

"Perlu kami sampaikan bahwa penggantian direksi tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan masalah tumbler. Hanya rotasi rutin saja," ucap Karina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui telah memecat 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan fraud hingga menyalahgunakan wewenangnya.

Bimo berharap tindakannya ini membuat efek jera bagi pegawai lainnya dan mereka bisa bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2025).

Namun, ia mengakui sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki profesionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparnya.

Bimo pun menegaskan jajarannya membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto berharap para pegawainya tidak lagi melakukan fraud atau menyalahi wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai otoritas pajak.

Ia mengatakan, seharusnya pemecatan yang telah ia lakukan terhadap 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) nakal sudah cukup memberikan efek jera bagi pegawai lainnya untuk bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengakui, sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki proefsionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparya.

Sebagaimana diketahui tindakan fraud yang ditemukan dalam kasus pegawai pajak yang dipecat Bimo di antaranya ialah penerimaan uang suap dari wajib pajak untuk mengakali ketentuan perpajakan. Bahkan ada yang sempat ia tangkap tangan atau OTT saat Rapimnas Kemenkeu Oktober 2025 silam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penghasilan CEO Microsoft Satya Nadella tahun ini melonjak pada saat perusahaan teknologi tersebut melakukan PHK besar-besaran dan agresif mengadopsi teknologi AI.

CNBC International melaporkan bahwapenghasilan Nadella untuk periode fiskal 2025 naik 22 persen menjadi US$ 96,5 juta (Rp 1,6 triliun). Kenaikan upah tersebut diungkap oleh Microsoft dalam keterbukaan di bursa saham.

Dari total kompensasi tersebut, Nadella meraup US$ 84 juta dalam bentuk saham dan uang tunai senilai US$ 9,5 juta.

Penghasilan Nadella naik tajam karena besaran upah direksi Microsoft ditentukan berdasarkan kinerja saham perusahaan di bursa. Sepanjang 2025, harga saham Microsoft telah naik 23 persen.

Microsoft dijadwalkan mengumumkan kinerja perusahaan untuk periode fiskal pertama 2026 (Juli-September 2025) pada pekan depan. Pada laporan sebelumnya, Microsoft melaporkan laba yang lebih tinggi dari perkiraan analis dan kenaikan penjualan 18 persen. Kinerja tersebut adalah yang terbaik dalam 3 tahun terakhir.

Pendorong utama perbaikan kinerja Microsoft adalah permintaan yang tinggi atas layanan cloud Microsoft Azure, terutama terkait AI. Namun, tren yang sama mengharuskan perusahaan berinvestasi besar untuk meningkatkan infrastruktur.

Pada periode fiskal 2024, upah Nadella lompat 63 persen. Nadella saat itu seharusnya menerima upah tunai senilai US$ 10,66 juta tetapi meminta dipangkas menjadi US$ 5,2 juta. Alasannya adalah rentetan serangan siber yang menyasar Microsoft sepanjang periode tersebut.

Kinerja bisnis dan keuangan Microsoft berbanding terbalik dengan nasib mayoritas pegawai perusahaan. Nadella, pada Juli, menulis memo internal ke seluruh pegawai yang menyatakan bahwa PHK 15.000 pegawai sepanjang 2025 "membebani" dirinya.

Microsoft juga memecat sejumlah pegawai yang aktif memprotes hubungan bisnis perusahaan dengan tentara Israel.