Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengubah strategi pembiayaan utang dengan memperbanyak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bertenor jangka pendek, demi efisiensi operasi moneter Bank Indonesia (BI).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan langkah ini bukan dipicu oleh kebutuhan likuiditas untuk belanja awal tahun (front-loading), melainkan strategi struktural untuk efisiensi biaya bunga dan pendalaman pasar keuangan.

“Enggak, sama sekali enggak. Kami, dengan Pak Minto [Dirjen PPR Suminto] terutama koordinasi erat dengan kas Pak Prima [Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto]. Memang ke depan pembiayaan itu akan makin efisien,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Febrio, selama ini pasar SBN domestik untuk tenor di bawah satu tahun masih tergolong underdeveloped atau belum tergarap optimal. Padahal, sambungnya, pasar keuangan Indonesia membutuhkan instrumen likuid di segmen tersebut.

Dia menilai pasar SBN Indonesia saat ini sudah sangat matang (mature) sehingga pemerintah berani untuk mulai mengandalkan pasar jangka pendek.

“Selama ini kan kita agak kurang di jangka pendek, apalagi yang di bawah satu tahun. Padahal pasar keuangan kita butuh pendalaman di situ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan bahwa penerbitan SBN jangka pendek ini juga memberikan dampak positif bagi BI. Menurutnya, instrumen ini sangat dibutuhkan bank sentral untuk menjalankan operasi pasar terbuka dengan biaya yang lebih efisien.

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini memaparkan, jika BI hanya mengandalkan obligasi jangka panjang untuk instrumen reverse repo maka biaya moneter yang ditanggung akan jauh lebih mahal.

“Sementara kalau kita pakai yang jangka pendek, apalagi yang di bawah satu tahun, margin-nya itu enggak terlalu mahal. Jadi ini bagus untuk pendalaman pasar, bagus untuk kebutuhan open market operation-nya Bank Indonesia, juga bagus untuk pemerintah,” pungkas Febrio.

Adapun, terkait jadwal dan volume penerbitan, Febrio menyebut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tetap bergerak sesuai garis besar APBN, namun tetap oportunistik melihat kondisi pasar untuk menentukan upsize atau downsize dalam setiap lelang.