Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sektor keuangan mencatatkan peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian seiring rasio aset dan produk keuangan yang sudah mencapai 184% dari produk domestik bruto (PDB).

Hal tersebut diungkapkan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Economic Outlook 2025 secara daring, Kamis (19/2/2026).

“Kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional juga terus meningkat. Hal ini tercermin dari rasio aset dan produk keuangan Indonesia yang saat ini sudah mencapai 184% dari PDB Indonesia,” ungkap Kiki dalam sambutannya, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya peran pasar modal dalam pembiayaan perekonomian nasional serta semakin luasnya diversifikasi produk keuangan yang tersedia bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, Kiki tidak menampik bahwa saat ini struktur perekonomian domestik masih didominasi oleh sektor perbankan. Untuk itu, pendalaman pasar keuangan menjadi fokus utama OJK dengan meningkatkan peran pasar modal, mendiversifikasi sumber pembiayaan, serta mengurangi risiko maturity and funding mismatch dalam sistem keuangan nasional.

Adapun pada akhir Januari 2026, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memformulasikan delapan rencana aksi yang dikelompokkan ke dalam empat klaster.

Pertama, terkait dengan likuiditas yaitu kebijakan baru free float melalui kenaikan batas minimum dari 7,5% menjadi 15% untuk memperkuat likuiditas dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia.

“Kedua terkait transparansi, jadi setelah likuiditas kami mengedepankan pentingnya untuk transparansi di sektor jasa keuangan kita,” ujar Kiki.

Rencana aksi ketiga yaitu penguatan data kepemilikan saham. Keempat demutualisasi BEI. Kelima, penegakan peraturan dan sanksi serta yang keenam adalah peningkatan tata kelola emiten.

Selanjutnya, pendalaman pasar secara terintegrasi untuk memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang serta rencana aksi kedelapan yakni penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan pelaku di sektor jasa keuangan.

“Jadi itu semua adalah delapan rencana aksi yang kita lakukan dalam reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong perluasan aktivitas bank umum di pasar modal yang akan diakomodasi melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional serta penguatan kontribusi sektor perbankan terhadap pembiayaan ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mandat pendalaman pasar keuangan memang telah diamanatkan dalam UU P2SK. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membuka ruang bagi bank untuk memiliki peran yang lebih luas di pasar modal.

“Sebetulnya mandat undang-undang P2SK itu kan pendalaman pasar. Nah, upaya ini bisa dilakukan dalam banyak hal, salah satunya memberi ruang bagi bank-bank, termasuk yang belum melantai di bursa, untuk masuk ke pasar modal seperti IPO,” ujar Dian ketika ditemui, dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurut Dian, perluasan peran bank tidak hanya terbatas pada partisipasi di pasar saham, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang selama ini masih dibatasi. OJK, kata dia, tengah mengkaji penerapan konsep universal banking yang memungkinkan bank menjalankan kegiatan usaha secara lebih menyeluruh di sektor jasa keuangan.

“Selama ini kita itu masih partial universal banking. Bank boleh punya kegiatan usaha di pasar modal, tetapi masih terbatas. Ke depan, bank bisa langsung melakukan pembelian saham, penjualan obligasi, menjadi underwriter, dan aktivitas lainnya,” jelasnya.

Dian mengakui, penerapan universal banking masih menjadi pembahasan dan belum sepenuhnya disepakati dalam revisi UU P2SK. Namun, konsep tersebut dinilai penting mengingat Indonesia termasuk sedikit negara yang belum menerapkan skema tersebut secara penuh.

“Memang ada kekhawatiran apakah ini berbahaya atau tidak. Tapi negara lain bisa menerapkan, kenapa kita tidak. Kuncinya adalah disiplin pengaturan, penegakan aturan, dan penerapan firewall yang kuat,” katanya.

Dia menambahkan, tanpa penerapan universal banking, kontribusi perbankan terhadap pendalaman pasar keuangan dinilai akan kurang optimal. Padahal, perbankan memiliki aset dan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku pasar modal skala kecil.

“Kalau hanya mengandalkan perusahaan sekuritas yang kecil-kecil, dampaknya kurang signifikan. Bank itu kan besar, sehingga kontribusinya bisa jauh lebih terasa,” ujar Dian.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa perluasan aktivitas bank umum di pasar modal akan menjadi salah satu agenda utama reformasi pasar modal Indonesia. Kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam revisi UU P2SK.

“Aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK,” kata Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ke depan, OJK berharap revisi regulasi ini dapat disetujui oleh Komisi XI DPR RI. Namun demikian, OJK juga membuka opsi untuk menerapkan perluasan peran bank secara bertahap melalui aturan yang sudah ada apabila revisi UU P2SK belum mengakomodasi sepenuhnya konsep universal banking.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengubah strategi pembiayaan utang dengan memperbanyak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) bertenor jangka pendek, demi efisiensi operasi moneter Bank Indonesia (BI).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menegaskan langkah ini bukan dipicu oleh kebutuhan likuiditas untuk belanja awal tahun (front-loading), melainkan strategi struktural untuk efisiensi biaya bunga dan pendalaman pasar keuangan.

“Enggak, sama sekali enggak. Kami, dengan Pak Minto [Dirjen PPR Suminto] terutama koordinasi erat dengan kas Pak Prima [Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto]. Memang ke depan pembiayaan itu akan makin efisien,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Febrio, selama ini pasar SBN domestik untuk tenor di bawah satu tahun masih tergolong underdeveloped atau belum tergarap optimal. Padahal, sambungnya, pasar keuangan Indonesia membutuhkan instrumen likuid di segmen tersebut.

Dia menilai pasar SBN Indonesia saat ini sudah sangat matang (mature) sehingga pemerintah berani untuk mulai mengandalkan pasar jangka pendek.

“Selama ini kan kita agak kurang di jangka pendek, apalagi yang di bawah satu tahun. Padahal pasar keuangan kita butuh pendalaman di situ,” jelasnya.

Lebih lanjut, Febrio menjelaskan bahwa penerbitan SBN jangka pendek ini juga memberikan dampak positif bagi BI. Menurutnya, instrumen ini sangat dibutuhkan bank sentral untuk menjalankan operasi pasar terbuka dengan biaya yang lebih efisien.

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini memaparkan, jika BI hanya mengandalkan obligasi jangka panjang untuk instrumen reverse repo maka biaya moneter yang ditanggung akan jauh lebih mahal.

“Sementara kalau kita pakai yang jangka pendek, apalagi yang di bawah satu tahun, margin-nya itu enggak terlalu mahal. Jadi ini bagus untuk pendalaman pasar, bagus untuk kebutuhan open market operation-nya Bank Indonesia, juga bagus untuk pemerintah,” pungkas Febrio.

Adapun, terkait jadwal dan volume penerbitan, Febrio menyebut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tetap bergerak sesuai garis besar APBN, namun tetap oportunistik melihat kondisi pasar untuk menentukan upsize atau downsize dalam setiap lelang.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) Repurchase Agreement (Repo) dan Inaugurasi Penyerahan Izin Operasional Penyedia Electronic Trading Platform (ETP) Antarpasar.

Peluncuran tersebut merupakan tonggak penting dari pendalaman pasar keuangan Indonesia, dengan peran langsung SPPA dalam menyediakan perdagangan pasar sekunder untuk instrumen surat utang dan pasar uang.

Komitmen tersebut juga didukung melalui persetujuan izin operasional SPPA sebagai penyedia ETP antarpasar oleh Bank Indonesia (BI) pada 28 November 2025. Persetujuan izin operasional tersebut juga memperkuat posisi SPPA dalam penyelenggaraan layanan transaksi yang dipercaya oleh BI atas instrumen pasar uang, yaitu Repo.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan, izin itu juga menjadi dasar dan komitmen lebih lanjut bagi BEI untuk mengembangkan instrumen pasar uang di SPPA.

“BEI juga akan terus mengembangkan seluruh instrumen di SPPA mulai dari instrumen surat utang, instrument retail, inter dealer market sampai dengan Non Bank Financial Institution (NBFI) untuk mewujudkan ekosistem pasar keuangan yang lengkap di bawah SPPA,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Sebagai informasi, fitur Repo pada SPPA mulai diperkenalkan kepada para pelaku pasar mulai Maret 2025 dan telah menunjukkan performa yang berkembang signifikan. Sejak diimplementasikan di SPPA, transaksi Repo terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Transaksi Repo mencapai Rp642,1 triliun dengan rerata nilai transaksi repo di SPPA mencapai Rp3,4 triliun per hari atau mencapai pangsa pasar interdealer sampai dengan 28 persen. Bahkan, transaksi Repo sempat mencapai nilai tertingginya sebesar Rp23,3 triliun pada 27 November 2025.

“Mulai hari ini, SPPA adalah milik kita bersama, milik Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kemenkeu, mempertemukan seluruh kebutuhan regulator pasar surat utang dan pasar uang serta pelaku pasar untuk kemajuan dan stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Iman.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat dan memperdalam keuangan syariah, sebagai arus utama sistem keuangan nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, keuangan syariah tak cukup hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga didorong untuk tumbuh dalam kualitas, kedalaman instrumen dan keunikannya.

Dalam gelaran Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025, Mahendra menjelaskan ada tiga hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya pendalaman pasar (market deepening) keuangan syariah.

"Pertama, pendalaman pasar harus dilakukan melalui diversifikasi produk dan inovasi model bisnis," katanya dalam keterangan tertulis Selasa (4/11/2025).

Kedua, penguatan koneksi dengan sektor riil dan komunitas umat. Keuangan syariah hadir di tengah kehidupan masyarakat, tidak terbatas di pusat bisnis.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital sebagai jalan utama akselerasi. Integrasi layanan keuangan syariah dalam platform digital dan model layanan berbasis fintech syariah harus dirancang untuk memperluas akses, khususnya UMKM dan generasi muda.

Menurut dia, digitalisasi tidak hanya tentang kemudahan, tetapi juga soal transparansi, efisiensi dan kepercayaan.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mencatat, pendalaman pasar keuangan di Indonesia masih rendah bila dibanding negara-negara lain. Tercermin dari masih rendahnya sumber-sumber pembiayaan.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, dari sisi pangsa kapitalisasi pasar saham Indonesia pada 2024 masih sekitar 55,67% dari PDB, menempati urutan keempat di antara negara ASEAN-5.

"Dibandingkan dengan negara lain di ASEAN perlu banyak hal kita kejar," kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, pasar obligasi, Indonesia juga berada di peringkat keempat dengan pangsa 34,81% dari PDB (Maret 2025). Penyaluran kredit perbankan ke sektor swasta juga ia masih relatif rendah, dengan rasio 36,4% terhadap PDB pada 2024.

"Dengan Malaysia untuk bond marketnya juga kita perlu dorong terus. Ini yang kemudian jadi hal ke depan akan jadi perhatian kita untuk tingkatkan pendalaman pasar keuangan kita," paparnya.