Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai peluang perkembangan ekspor beras Indonesia tetap terbuka, namun memerlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar internasional.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, rencana ekspor beras ke depan perlu dihitung secara lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi produksi domestik serta dinamika pasar global.

“Kalau ini (mengembangkan ekspor beras) bisa dilakukan tentu saja bagus, cuma pemerintah menurut saya perlu mengkalkulasi lagi rencana ekspor ini, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, ekspor beras pada prinsipnya dapat dilakukan ketika pasokan dalam negeri mencukupi atau terjadi swasembada.

Kondisi tersebut, menurut dia, sudah terjadi pada 2025 yang dipengaruhi peningkatan produksi serta adanya sisa impor dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun Faisal menilai daya saing harga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena Indonesia menghadapi persaingan dari negara eksportir besar seperti Thailand dan Kamboja.

“Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,” ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai ekspor beras Indonesia akan sulit bersaing apabila dilakukan melalui mekanisme perdagangan yang mengandalkan kompetisi harga secara langsung di pasar global.

Karena itu, menurut dia, peluang ekspor lebih realistis jika menyasar pasar tertentu melalui kerja sama khusus antarnegara.

“Kecuali dia sifatnya targeted, misalkan diekspor untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia saja. Jadi dalam konteks ini berarti ada kerja sama khusus dengan pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

Pemerintah melalui Perum Bulog sebelumnya telah mengekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ekspor tersebut mencapai sekitar 2.280 ton dan dikirim dalam dua tahap mulai 28 Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan logistik pangan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar beras Indonesia di Arab Saudi melalui jaringan ritel modern setelah ekspor beras haji tersebut.

Beberapa jaringan ritel besar seperti Bin Dawood dan Lulu disebut telah menyatakan minat untuk menyerap beras Indonesia, sehingga membuka peluang perluasan pasar tidak hanya untuk kebutuhan haji tetapi juga segmen umrah dan ritel di negara tersebut.

Peneliti CORE Eliza Mardian menilai ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi dapat diposisikan sebagai pasar khusus berbasis komunitas.

“Sebetulnya ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi itu ekspor captive market berbasis diaspora atau komunitas, bukan ekspor komersial murni,” kata Eliza.

Ia menjelaskan, permintaan beras tersebut lebih dipengaruhi preferensi rasa dan tekstur yang disukai jamaah Indonesia dibandingkan faktor daya saing harga di pasar global.

Eliza menambahkan, Indonesia perlu memenuhi sejumlah prasyarat struktural jika ingin menjadi eksportir beras utama seperti Thailand atau Vietnam.

“Untuk bisa jadi eksportir beras utama seperti Thailand dan Vietnam kita harus memenuhi prasyarat struktural harus konsisten juga seperti surplus produksi yang stabil,” ucapnya.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, sektor pertanian perlu terus meningkatkan efisiensi produksi melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk bisa bersaing dari sisi harga di pasar global.

Selain itu, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi keamanan pangan dan penerapan praktik budidaya yang baik juga diperlukan untuk memenuhi standar pasar ekspor.

“Kita juga harus bisa jaga konsistensi pasokan ke retail Timur Tengah, dan ini membutuhkan kontrak jangka panjang dengan volume stabil dan kualitas konsisten,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat transformasi pertanian menuju sistem modern berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Amran, total dana yang digelontorkan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menghadirkan berbagai inovasi seperti penggunaan drone pertanian, sensor tanah, hingga sistem precision agriculture dan smart farming (pertanian presisi dan pertanian pintar).

"Pemerintah, kita anggarkan sampai kurang lebih Rp10 triliun. Teknologi semua kita gunakan. Jadi ada drone kita pakai, kemudian sensor untuk mengetahui kondisi tanah, unsur hara tanah, dan seterusnya. Kita gunakan semua teknologi. Dan ke depan kami yakin biaya produksi turun," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Amran menjelaskan, penerapan teknologi canggih di sektor pertanian telah menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya, dengan penggunaan drone untuk menanam dan memupuk padi, waktu kerja petani dapat dihemat secara signifikan.

"Contoh, kalau tanam dulu itu 1 hektare menggunakan 25 orang, atau 1 hektare 1 orang tanam 25 hari. Sekarang 25 hektare bisa selesai 1 hari dengan menggunakan drone," jelasnya.

Ia menambahkan, transformasi menuju pertanian modern membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan efektif, karena tenaga manusia dapat dialihkan untuk kegiatan produktif lain sementara hasil panen meningkat.

"Bisa dibayangkan efisien, efektif penggunaan anggaran. Jadi itu salah satu contoh bahwa dengan teknologi itu produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Karena menggunakan artificial intelligence (AI), menggunakan robotik, dan seterusnya. Dan itu benar," tutur Amran.

Adapun mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Amran memastikan petani Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan teknologi sejak periode pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian.

"Mereka sudah sejak.. prioritas pertama kami saat menjadi menteri, tahun 2015 itu kita sudah mulai. Dulu penggunaan teknologi kita, posisinya hanya 0,14 Horse Power (HP) per hektare. Sekarang meningkat jadi 2,1 HP per hektare. Thailand dulu sudah 2, sekian, Jepang kalau tidak salah sudah 6 HP per hektare," jelasnya.

Ia menargetkan, dalam 5-10 tahun ke depan, tingkat mekanisasi pertanian di Indonesia bisa mencapai 6-10 HP per hektare, setara dengan negara-negara maju di Asia.

Amran menyebut sejumlah alat pertanian modern seperti combine harvester dan rice transplanter saat ini sudah berhasil dibuat di dalam negeri dan tengah melalui tahap uji coba.

"Ini tadi uji coba. Ini kan combine harvester kita bisa buat, rice transplanter kita buat. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai, kemudian robotik. Jadi nanti otonomus," kata Amran.

Ia menyebut, targetnya alat-alat tersebut akan dikembangkan hingga bisa dikendalikan secara jarak jauh menggunakan remote control, sehingga petani milenial dapat bertani tanpa harus berada langsung di sawah.

"Dari bawah pohon. Jadi Anda mau bertani, pencet tombol saja dari Jakarta. Bertani di Bekasi tinggal disetel," ucapnya.

Saat ini, lanjut Amran, alat pertanian yang diuji masih menggunakan bahan bakar diesel, namun ia menegaskan akan beralih ke sistem baterai listrik untuk menekan biaya energi.

"Saat ini masih pakai solar, diesel. Ke depan pakai baterai. Apakah baterai akan lebih murah lagi? Jauh lebih murah. Bisa hemat sampai 60 persen," ujarnya optimistis.

Amran menambahkan, harga alat pertanian modern kini juga semakin terjangkau. "Kemarin yang kita hitung-hitung per unit itu Rp600 juta, sekarang harganya sudah separuh. Terus rice transplanter itu mungkin dari Rp60 juta jadi Rp10 jutaan. Aku minta Rp5 juta," kata dia.

Ia menegaskan, semua langkah tersebut adalah bagian dari visi besar menuju pertanian otonom dan digital di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. "Milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan tanam, panen itu dari bawah pohon. Itu mimpi kita. Pusatnya di sini," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri alas kaki/ sepatu merek global ramai dikabarkan hengkang. Kabar ini mencuat di tengah berita pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT Victory Chingluh Indonesia terhadap sekitar 3.000 pekerjanya. Dari angka itu, PHK atas 2.000-an orang sedang berproses untuk kesepakatan hak-hak pekerja.

Menurut Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno, saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (30/10/2025), PHK di pabrik sepatu yang memproduksi untuk merek global, Nike ini terjadi karena ada pengembalian (retur) produk ekspor sepatu yang disebabkan ada penurunan kwalitas produk karena adanya trouble dalam proses produksi.

Akibatnya, perusahaan harus melakukan efisiensi, dengan cara memangkas 3.000-an pekerjanya.

Saat diminta tanggapannya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, langkah tersebut berkaitan dengan rencana relokasi pabrik ke daerah yang memiliki upah minimum lebih rendah.

"Mereka mau pindah ke daerah Jawa Tengah. Jadi gini, untuk pabrik-pabrik sepatu sebenarnya peluangnya masih besar. Tetapi sepatu ini kan sebenarnya kayak tukang jahit saja," kata Said Iqbal saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, industri sepatu sangat bergantung pada buyer global seperti Nike, Adidas, dan Puma yang selalu mencari lokasi produksi dengan biaya kompetitif namun tetap menjaga kualitas.

"Pembelinya kan, istilahnya buyer, yang di Indonesia namanya user-nya. Buyer-nya seperti Nike, Adidas, Puma, itu mereka akan memberikan ke satu tempat yang biaya produksinya, termasuk biaya upahnya, kompetitif tapi kualitasnya baik," ujarnya.

Iqbal menjelaskan, Indonesia masih tergolong negara dengan biaya produksi yang cukup bersaing, tetapi di dalam negeri sendiri terdapat kesenjangan upah antar wilayah.

"Indonesia termasuk kategori negara yang biaya produksinya belum terlalu tinggi, tapi kualitas produksinya baik. Oleh karena itu mereka, perpindahan yang di Indonesia itu lebih kepada daerah yang upah minimumnya rendah," kata Iqbal.

Menurutnya, pabrik Victory Chingluh di Tangerang disebut-sebut akan memindahkan sebagian produksinya ke wilayah Pekalongan.

"Victory Chingluh itu pindahnya ke Pekalongan, kalau nggak salah antara ke Pekalongan, kawasan industri Batang, atau Brebes. Nah itu mainnya di situ. Karena kan ini daerah-daerah yang pemerintah daerahnya sudah membuat kawasan industri," ujarnya.

Bukan Hengkang, Pabrik Tidak Tutup

Meski demikian, pabrik di Tangerang tidak akan langsung ditutup seluruhnya. Beberapa lini produksi tetap beroperasi untuk menjaga kualitas produk ekspor.

"Sebagian masih operasi. Karena kalau mereka tutup total di Tangerang, kan daerah-daerah yang baru ini SDM (sumber daya manusia) masih rendah dalam skill-nya. Kan kebanyakan mereka ada pekerjaan-pekerjaan tangan seperti menjahit akhir, finishing," jelasnya.

Iqbal menambahkan, fasilitas di Tangerang masih dibutuhkan sebagai penopang produksi apabila terjadi kendala di lokasi baru.

"Sehingga di Tangerang itu tetap dipertahankan. Andaikan di sini terjadi kerusakan yang tidak sesuai dengan standar, produksi Tangerang ini yang tetap ada ekspornya," ujarnya.

Respons Asosiasi Industri Sepatu

Lalu bagaimana menurut pabrik-pabrik pemasok sepatu merek-merek global dan manajemen pabrikan global yang ada di Indonesia?

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi CNBC Indonesia belum berhasil menghubungi manajemen perusahaan sepatu global di Indonesia.

CNBC Indonesia mencoba mengonfirmasi lewat asosiasi, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) terkait kabar hengkangnya para pemain global tersebut, Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda belum bersedia memberi pernyataan resmi.