Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja menyalurkan santunan sebesar Rp1,22 triliun kepada 55.617 korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum hingga Mei 2026.

"Kami ingin memastikan setiap korban maupun ahli waris memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan transparan," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pelayanan santunan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan.

Menurut dia, Jasa Raharja terus memperkuat transformasi digital agar pelayanan santunan semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi korban maupun ahli waris.

Dari total santunan tersebut, sebanyak Rp581 miliar disalurkan kepada 10.734 korban meninggal dunia, sedangkan Rp641 miliar diberikan kepada 44.883 korban luka-luka.

Awaluddin mengatakan penguatan layanan digital dilakukan, antara lain melalui integrasi pelayanan dengan rumah sakit melalui aplikasi JRCare.

Hingga Mei 2026, sebanyak 2.841 rumah sakit telah terhubung dengan sistem pelayanan Jasa Raharja, sehingga proses administrasi dan penjaminan korban luka-luka dapat dilakukan lebih sederhana.

Integrasi tersebut memungkinkan korban kecelakaan memperoleh penanganan medis lebih cepat tanpa terkendala proses penjaminan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terbaik tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan santunan yang cepat, tetapi juga melalui berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan," ujarnya.

Ia mengatakan transformasi digital juga diarahkan untuk memperkuat strategi keselamatan transportasi berbasis data.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Jasa Raharja telah melaksanakan 3.354 program keselamatan transportasi di berbagai daerah.

Program tersebut mencakup edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan safety riding, pertolongan pertama gawat darurat, pemetaan daerah rawan kecelakaan, forum komunikasi lalu lintas, serta operasi gabungan bersama instansi terkait.

Jasa Raharja juga mencatat rata-rata penyelesaian santunan meninggal dunia kini dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hari lima jam.

Sementara itu, penerbitan guarantee letter bagi korban luka-luka rata-rata selesai dalam waktu empat hari delapan jam.

Awaluddin mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang 2026 turut mempengaruhi jumlah kecelakaan yang menjadi objek perlindungan Jasa Raharja.

Karena itu, katanya lagi, perusahaan terus memperkuat kolaborasi dengan Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, rumah sakit, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lain.

"Keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari cepatnya santunan disalurkan, tetapi juga dari kontribusi kami dalam menurunkan risiko kecelakaan melalui edukasi, kolaborasi, dan penguatan budaya keselamatan transportasi," ujar Awaluddin.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menuntaskan transformasi teknologi informasi (IT) guna memperkuat kapasitas sistem serta kualitas layanan digital demi mencapai target melayani 40 juta nasabah pada 2030.

“Transformasi ini memang dibutuhkan karena perseroan harus menjadi besar. Kenapa IT ini harus di-upgrade,karena kami memiliki keinginan untuk bisa memberikan layanan yang sama seperti bank besar lainnya. Dan itu juga menjadi ekspektasi nasabah,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam acara “Ngopi Bareng Media” di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Rabu.

Adapun perseroan menargetkan memiliki 40 juta nasabah pada 2030, meningkat dari sekitar 24 juta saat ini. Di samping itu, perseroan juga membidik aset mencapai Rp1.000 triliun serta meningkatkan return on equity (ROE) menjadi di atas 25 persen pada 2030.

Pada tahun tersebut, lanjutnya, BSI juga memiliki aspirasi untuk masuk dalam jajaran lima bank syariah terbesar di dunia.

Anggoro menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas. Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul lisensi bank emas pada Februari 2025 dan kenaikan status menjadi persero pada awal 2026.

Perseroan memandang, kapasitas sistem perlu diperbesar untuk mengantisipasi pertumbuhan ke depan. Oleh sebab itu, BSI menuntaskan migrasi core banking dari sistem R10 ke R24 pada pertengahan Mei 2026.

Modernisasi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi bagi ekspansi bisnis hingga 2030 sekaligus membuka ruang lebih besar bagi inovasi layanan digital, terutama pada BYOND by BSI untuk nasabah ritel dan BEWIZE by BSI untuk nasabah institusi (wholesale).

Proses migrasi core banking melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Pascamigrasi, availability seluruh channel BSI mencapai 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lebih lancar.

Selain itu, transformasi tersebut juga meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses close of business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” kata Anggoro.

Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Total aset mencapai Rp444 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Pada periode yang sama, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp450 triliun. Sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) atau Nobu Bank berpartisipasi dalam program BaliGivation (Bali Digital Innovation) – Pasar Rakyat Go Digital sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan transformasi digital dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui program yang diselenggarakan di Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Senin (22/6/2026) pekan lalu, Nobu Bank memberikan dukungan kepada para pedagang dengan menyediakan Soundbox QRING (QRIS Berdering) by Nobu Bank secara cuma-cuma.

Perangkat tersebut memungkinkan setiap transaksi pembayaran yang diterima pedagang langsung dikonfirmasi melalui notifikasi suara. Dengan demikian, pedagang dapat memperoleh kepastian bahwa pembayaran telah diterima secara real time.

Selain menyediakan perangkat pembayaran digital, Nobu Bank juga menghadirkan program Merchant Discount Rate (MDR) sebesar nol persen selama periode program berlangsung.

Melalui kebijakan tersebut, para pedagang dapat menerima pembayaran digital tanpa dikenakan biaya transaksi, sehingga diharapkan mampu mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai di lingkungan pasar rakyat.

Dorong adopsi transaksi digital

Nobu Bank menyatakan, penyediaan Soundbox QRING dan program MDR nol persen merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memperluas adopsi transaksi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional.

Menurut perseroan, pemanfaatan sistem pembayaran digital tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menerima pembayaran, tetapi juga memudahkan masyarakat melakukan transaksi secara non-tunai.

Selain itu, penggunaan pembayaran digital dinilai dapat mendukung terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Program BaliGivation – Pasar Rakyat Go Digital juga menjadi bentuk kolaborasi antara sektor perbankan, regulator, pemerintah daerah, dan pengelola pasar dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran di tingkat akar rumput.

Libatkan Bank Indonesia dan pemerintah daerah

Nobu Bank menyampaikan, kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan industri perbankan diharapkan dapat mempercepat digitalisasi transaksi di pasar rakyat.

Selain memperluas penggunaan pembayaran digital, sinergi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi digital yang terus bertumbuh.

Perkuat layanan pembayaran digital

Perseroan menyatakan akan terus mendukung berbagai program yang mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia.

"Nobu Bank akan terus mendukung berbagai program yang mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan inklusi keuangan di Indonesia," demikian pernyataan perseroan dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (1/7/2026).

Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi strategis, perseroan menyebut akan terus memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi pembayaran digital yang aman, mudah, dan andal.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Nobu Bank untuk menghadirkan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Transformasi digital mendorong perusahaan untuk terus bergerak cepat dalam menghadirkan inovasi.

Namun, di balik percepatan tersebut, perusahaan juga dituntut mampu memastikan setiap keputusan bisnis tetap berpijak pada kepatuhan hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang matang.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis di setiap jenjang organisasi.

Pembekalan mencakup perkembangan regulasi hingga praktik-praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan bisnis sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perusahaan.

Komitmen itu diwujudkan melalui Executive Session bertajuk “Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making” yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan pada Jumat (26/6/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai perkembangan regulasi beserta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Dengan bekal tersebut, setiap kebijakan perusahaan diharapkan memiliki landasan kepatuhan hukum yang kuat, didukung tata kelola risiko bisnis yang baik, tetap sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG), serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Penguatan budaya kepatuhan di tengah transformasi digital

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana mengatakan, percepatan transformasi bisnis dan digital perlu diiringi dengan penguatan budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Andy menilai, pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP yang baru perlu disertai shared understanding yang kuat di kalangan para pengambil keputusan. Sebab, menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu fondasi agar transformasi perusahaan tetap berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.

"Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum kuat, proses akuntabel, serta mitigasi risiko komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujar Andy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/6/2026).

Business judgment rule menjadi bekal dalam pengambilan keputusan

Sebagai bagian dari Executive Session, Telkom menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof Dr Eddy OS Hiariej, SH, MHum, yang membawakan materi bertajuk “Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru”.

Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga implementasi business judgment rule (BJR) sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan, dokumentasi dalam perumusan keputusan, serta pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Bekal menghadapi restrukturisasi hingga kepailitan

Executive Session juga menghadirkan Partner Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Nien Rafles Siregar, SH, MH, yang turut menjadi Anggota Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam paparannya yang bertajuk “Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi”, Nien mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi ketika menghadapi restrukturisasi perusahaan, PKPU, serta kepailitan.

Pembahasan tersebut juga mencakup penerapan business judgment rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Membangun fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan

Bagi Telkom, Executive Session menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning sekaligus memperkuat implementasi GCG.

Melalui penguatan pemahaman terhadap regulasi, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum, Telkom ingin memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi Telkom dalam menghadirkan excellence service, memperkuat kepercayaan pelanggan dan para pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

JAKARTA - Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menyelenggarakan sosialisasi penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean (Dokap) melalui CEISA 4.0 secara daring pada Selasa. Kegiatan yang diikuti lebih dari 1.600 pengguna jasa itu merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan kualitas layanan kepabeanan.

"Langkah tersebut merupakan upaya institusi untuk terus mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya importir dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)," ujar Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Sosialisasi yang digelar secara daring ini dilakukan sebagai tindak lanjut rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.04/2022. Kebijakan baru tersebut membawa perubahan mendasar dalam pelayanan kepabeanan, yakni kewajiban penyampaian Dokap secara digital bersamaan dengan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Sebelumnya, dokumen pelengkap pabean disampaikan setelah adanya penetapan jalur atau ketika diminta petugas. Namun melalui sistem baru CEISA 4.0, kewajiban unggah dokumen berlaku untuk seluruh jalur pelayanan impor.

Dalam masa transisi implementasi kebijakan, beberapa dokumen ditetapkan sebagai dokumen wajib yang harus diunggah importir sejak awal, yakni invoice, packing list, dan bill of lading (BL). Penyampaian dokumen secara lengkap sejak awal dinilai dapat membuat proses penelitian dokumen oleh petugas menjadi lebih objektif dan efisien.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, narasumber dari Direktorat Teknis Kepabeanan serta Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai memaparkan mekanisme teknis pengunggahan Dokap, penyampaian Nota Permintaan Dokumen (NPD) secara elektronik, hingga integrasi Surat Keterangan Asal (SKA).

Melalui implementasi Dokap Online di CEISA 4.0, Bea Cukai Tanjung Priok menargetkan peningkatan efisiensi dan akurasi penelitian nilai pabean, optimalisasi sistem otomasi Trade AI, percepatan birokrasi peninjauan dokumen perizinan, serta mitigasi risiko kehilangan dokumen fisik dan potensi perselisihan antara petugas dengan pengguna jasa.

Digitalisasi layanan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya direncanakan diterapkan secara nasional itu diharapkan mampu mendorong simplifikasi proses bisnis, meningkatkan transparansi layanan, serta memperkuat kepatuhan pengguna jasa guna mendukung efisiensi pelayanan impor nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Jakarta dan Bursa Efek Indonesia (BEI) kompak menilai transformasi bisnis serta peningkatan kualitas investor menjadi kunci menjaga ketahanan industri keuangan di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan perilaku pasar.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan secara fundamental kondisi perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang relatif rendah.

Meski demikian, menurutnya, tantangan yang dihadapi industri saat ini bukan lagi terletak pada fundamental, melainkan perubahan lanskap bisnis yang semakin dinamis.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," katanya dalam bincang-bincang Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market pada Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Agus menjelaskan industri perbankan dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik global, hingga perubahan kebijakan perdagangan internasional. Kondisi tersebut membuat perbankan tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis secara business as usual.

Selain itu, industri perbankan juga menghadapi tekanan biaya dana (cost of fund). Menurutnya, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat menyentuh level 11,5%, yang menjadi sinyal meningkatnya biaya penghimpunan dana di industri.

Menghadapi perubahan tersebut, Bank Jakarta melakukan transformasi di berbagai aspek bisnis, mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko, hingga budaya kerja perusahaan.

Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perseroan juga memfokuskan pengembangan bisnis pada penguatan ekosistem pemerintah daerah.

Selain memperkuat model bisnis, Bank Jakarta mempercepat transformasi digital melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Agus menambahkan penguatan manajemen risiko juga menjadi prioritas karena risiko yang dihadapi industri perbankan kini semakin kompleks, termasuk ancaman keamanan siber.

"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.

BEI Dorong Kualitas Investor

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik mengatakan penguatan pasar modal tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah investor, tetapi juga kualitas investor.

Menurutnya, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) terus mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih granular, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," katanya.

Jeffry mengungkapkan jumlah investor domestik saat ini telah melampaui 28 juta. Namun, peningkatan jumlah investor tersebut perlu diimbangi dengan literasi dan pemahaman investasi yang memadai agar dapat menjadi fondasi pasar modal yang lebih kuat.

Menurutnya, investor perlu memahami profil risiko masing-masing serta mampu melakukan analisis secara mandiri, bukan sekadar mengikuti tren yang berkembang di pasar.

"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya.

Senada dengan itu, Agus mengatakan Bank Jakarta juga tidak semata-mata mengejar pertumbuhan bisnis, melainkan mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," katanya.

Baik Bank Jakarta maupun BEI menilai transformasi digital, penguatan tata kelola, peningkatan transparansi, serta literasi keuangan akan menjadi fondasi penting bagi industri keuangan dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar yang semakin cepat.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura membekali kemampuan dan kompetensi digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asli Papua guna meningkatkan pemanfaatan platform digital OAPSHOP sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dalam keterangannya di Jayapura, Selasa, mengatakan kompetensi digital bagi UMKM bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing usaha.

"Melalui platform digital dapat mendorong pelaku usaha melengkapi profil usaha dan katalog produk serta memperluas penggunaan transaksi non tunai," katanya.

Menurut Basri, program pengembangan OAPSHOP yang dimulai sejak 2025 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat asli Papua.

"Dengan demikian perlu ada pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM bisa mengoptimalkan aplikasi ini," ujarnya.

Dia menjelaskan pendampingan yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan UMKM orang asli Papua tidak hanya memiliki akses terhadap teknologi digital tetapi juga menggunakannya secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha.

"Pendampingan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman bagi UMKM tentang pengelolaan profil usaha, pembaruan katalog produk, dan transaksi non tunai menggunakan QRIS," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap dengan adanya platform OAPSHOP ini dapat tercipta ekosistem digital yang mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri keuangan nasional dinilai masih memiliki fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, perubahan lanskap bisnis dan perilaku investor membuat pelaku industri perlu mempercepat transformasi agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, kondisi fundamental perbankan nasional masih terjaga. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap positif, permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang masih rendah.

"Persoalannya sebenarnya bukan di fundamentalnya, tetapi medan permainannya berubah," kata Agus dalam diskusi Shaping the Next Era of Indonesia's Capital Market pada Investor Day 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Agus, industri perbankan menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga perubahan kebijakan perdagangan global. Kondisi tersebut membuat perbankan tidak lagi dapat menjalankan strategi bisnis seperti sebelumnya.

Agus juga mengingatkan meningkatnya tekanan terhadap biaya dana (cost of fund). Ia mengungkapkan, bunga deposito dalam lelang dana antarbank sempat mencapai 11,5 persen, yang menjadi sinyal kenaikan biaya penghimpunan dana bagi industri perbankan.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Jakarta melakukan transformasi di berbagai aspek bisnis, mulai dari penguatan model bisnis, digitalisasi layanan, manajemen risiko, hingga budaya kerja perusahaan.

Sebagai bank yang mayoritas sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Jakarta juga mengembangkan bisnis melalui penguatan ekosistem pemerintah daerah. Menurut Agus, perputaran anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Selain itu, Bank Jakarta mempercepat transformasi digital melalui pembaruan infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penguatan manajemen risiko juga menjadi perhatian. Agus mengatakan risiko yang dihadapi industri perbankan kini semakin beragam, tidak hanya risiko kredit, tetapi juga ancaman keamanan siber.

"Risiko ke depan itu akan semakin multidimensi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffry Hendrik menekankan pentingnya meningkatkan kualitas investor untuk mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.

Menurut Jeffry, bersama Otoritas Jasa Keuangan dan self-regulatory organization (SRO), BEI terus mendorong peningkatan transparansi pasar, penyediaan data investor yang lebih rinci, pendalaman pasar, serta penguatan keterbukaan informasi kepada publik.

"Kami yakin dengan transparansi yang lebih baik, tentu akan ada trust yang lebih tinggi," kata Jeffry.

Ia mengungkapkan, jumlah investor domestik telah melampaui 28 juta. Namun, peningkatan jumlah investor perlu diikuti peningkatan kualitas agar menjadi fondasi yang kuat bagi pasar modal.

Jeffry menilai, investor perlu memiliki literasi keuangan dan kemampuan analisis yang memadai sehingga tidak hanya mengikuti tren pasar.

"Mampu melakukan analisis, tidak hanya ikut-ikutan apa kata influencer, tidak FOMO," ujarnya.

Pesan tersebut sejalan dengan strategi Bank Jakarta yang memilih mengedepankan pertumbuhan yang sehat dan berkualitas dibanding mengejar ekspansi secara agresif.

"Kita enggak kejar-kejaran nyari pertumbuhan besar, tetapi yang kita kejar adalah pertumbuhan yang sehat dan berkualitas," kata Agus.

Baik sektor perbankan maupun pasar modal menilai transformasi digital, penguatan tata kelola, transparansi, serta peningkatan literasi keuangan akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan industri keuangan di tengah perubahan yang semakin cepat.

IDXChannel- PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) melakukan transformasi strategis untuk beralih dari sektor kreatif dan konsultasi ke sektor energi hijau.

Guna mengimplementasikan transformasi tersebut, perseroan telah memiliki rencana strategis di antaranya ekspansi proyek hijau, memperkuat kemitraan global, dan transformasi digital.

Direktur Utama FUTR Anggara Suryawan mengatakan, pengembangan bisnis yang akan dijalankan perseroan diantaranya Energi Baru Terbarukan, seperti Geothermal, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Carbon Credit, dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.

“Bisnis baru ini akan dilakukan melalui anak usaha. Layanan efisiensi energi melalui anak usaha," kata Anggara dalam Public Expose Perseroan, dikutip Selasa (30/6/2026).

Anggara menambahkan, manajemen FUTR tengah memperkuat kolaborasi dengan mitra lokal maupun internasional untuk meningkatkan transfer teknologi dan efisiensi proyek. “Perseroan secara aktif membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis untuk mempercepat terwujudnya rencana bisnis,” tutur dia.

Selain itu menurutnya, Langkah FUTR sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia perihal transisi energi dan target Net Zero Emissions 2060, serta memberi keunggulan dalam peluang regulasi yang dituangkan dalam RUPTL-PLN 2025-2034 dan insentif.

Lebih lanjut Anggara menuturkan, saat ini perseroan tengah melakukan pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali sebesar 130 Megawatt (MW).

“Pengembangan tersebut merupakan komitmen perseroan di sektor bisnis energi terbarukan dengan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) pada tanggal dengan Zhejiang Energy PV-Tech Co., Ltd dan PT Hypec International,” tutur Anggara.

Dia melanjutkan, PT Aurora Dhana Nusantara sebagai pemegang saham pengendali perseroan, telah memiliki aset pembangkit listrik panas bumi (Geothermal) melalui anak usaha, yaitu PT Sejahtera Alam Energy (SAE). “Saat ini, SAE telah memiliki PPA dengan kapasitas 220 MW dengan nilai investasi sebesar USD80 juta,” kata dia.

Perseroan saat ini sedang mengikuti sejumlah proses tender dan penjajakan proyek energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas indikatif mencapai 100 MW untuk geothermal, sementara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya memiliki kapasitas 100 MW, sedangkan untu Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro memiliki kapasitas 150 MW.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasirisiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’". Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi." Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif. Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.