Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia membuka peluang perubahan rezim pajak sektor migas di tengah lonjakan harga energi akibat perang AS-Israel vs Iran, yang memicu potensi windfall besar bagi eksportir LNG dan memanaskan perdebatan fiskal di dalam negeri.

Senat Australia menyetujui pembentukan komite khusus untuk mengkaji perlakuan pajak bagi perusahaan minyak dan gas. Langkah ini didukung Partai Buruh yang berkuasa, menyusul dorongan dari Partai Hijau.

Komite tersebut akan dipimpin Senator Steph Hodgins-May, yang sebelumnya mengusulkan pajak minimal 25% atas ekspor gas. Skema ini diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan hingga 17 miliar dolar Australia atau sekitar US$11,6 miliar per tahun.

Perdebatan pajak sumber daya di Australia kian menguat seiring lonjakan harga global akibat perang di Asia Barat. Kondisi ini mendorong laba produsen energi meningkat tajam, memicu desakan dari politisi dan kelompok masyarakat untuk menerapkan pajak tambahan, termasuk windfall tax.

Pemimpin Partai Hijau Larissa Waters menilai perusahaan gas memperoleh keuntungan besar di tengah tekanan biaya hidup masyarakat.

“Penyelidikan ini akan menempatkan perusahaan gas besar yang menghindari pajak di bawah pengawasan, membongkar alasan mereka, dan mendorong pajak yang lebih adil dalam anggaran mendatang,” ujarnya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (1/4/2026).

Dukungan pemerintah terhadap penyelidikan tersebut dinilai membuka peluang reformasi pajak yang lebih luas. Analis gas dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Josh Runciman, menyebut langkah ini sebagai sinyal kuat.

"Ini menunjukkan reformasi pajak menjadi kemungkinan nyata, terutama karena kebutuhan memperbaiki anggaran dan kuatnya dukungan publik untuk pajak lebih tinggi pada ekspor LNG," ujar Josh.

Hasil penyelidikan dijadwalkan rampung awal Mei 2026, hanya beberapa hari sebelum pemerintah mengumumkan anggaran tahunan.

Di sisi lain, pelaku industri memperingatkan risiko terhadap investasi. Chair Shell Australia Cecile Wake menilai usulan pajak 25% akan melemahkan daya tarik investasi sektor gas.

"Solusi sederhana seperti pajak ekspor LNG 25% akan merusak fundamental investasi untuk pasokan gas baru, baik untuk ekspor maupun domestik," ujar Wake.

Chief Executive Officer Santos Kevin Gallagher juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan. Menurutnya, tanpa kepastian fiskal dan regulasi, modal akan beralih ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada yang agresif meningkatkan pangsa ekspor LNG.

Kekhawatiran juga datang dari mitra dagang utama. Pemerintah Jepang dan perusahaan energi di negara tersebut menyampaikan kehati-hatian terhadap rencana pajak baru. Jepang mengandalkan Australia untuk sekitar 40% pasokan LNG, sehingga perubahan kebijakan dinilai berisiko mengganggu stabilitas pasokan.

Sementara itu, laporan media nasional menyebut kantor perdana menteri telah meminta pemodelan opsi pajak baru untuk sektor gas dan batu bara, termasuk reformasi Petroleum Resources Rent Tax.

Langkah ini menegaskan tekanan fiskal dan politik yang dihadapi pemerintah Australia, di tengah kebutuhan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing investasi sektor energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara yang relatif tahan terhadap gejolak harga LNG global akibat konflik Timur Tengah.

Selain tidak bergantung pada pembelian liquefied natural gas (LNG) di pasar spot, Indonesia juga tidak memiliki kontrak pembelian LNG impor, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Merujuk analisis Wood Mackenzie, eksposur Indonesia terhadap pembelian LNG di pasar spot yang tercatat sebesar 0% atau terendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya.

“Kendati Asia Tenggara relatif terlindungi dari guncangan harga langsung, krisis saat ini menjadi pengingat jelas atas eksposur struktural kawasan terhadap pasar bahan bakar global,” ujar Yanqi Cao, Senior Analyst Asia Pacific Power and Renewables Research Wood Mackenzie, dalam keterangan pers, Selasa (24/3/2026).

Adapun pasar listrik Asia Tenggara juga menunjukkan ketahanan terhadap dampak jangka pendek konflik. Struktur harga yang diatur pemerintah dan kontrak LNG jangka panjang menjadi bantalan utama dari lonjakan harga energi global.

Meski dampaknya berbeda-beda di tiap negara, kenaikan harga gas dan LNG diperkirakan mulai memengaruhi harga listrik hingga kuartal II/2026.

Singapura dan Filipina menjadi yang paling cepat terdampak. Harga listrik grosir di Singapura naik sekitar 20% pada pekan ketiga Maret dibandingkan sebelum konflik, dengan tren serupa di Filipina. Meski demikian, kebijakan batas atas harga diperkirakan menahan dampak ke konsumen.

Di negara lain, efek kenaikan harga lebih tertahan. Thailand baru akan menyesuaikan tarif bahan bakar pada Mei 2026, sementara Malaysia diperkirakan hanya mengalami kenaikan sekitar 1% pada tagihan listrik. Vietnam relatif lebih terlindungi karena porsi gas dalam bauran energinya hanya sekitar 9%.

Di Indonesia, menurut Woodmac, dampaknya masih relatif minim dalam jangka pendek karena karena tarif listrik masih disubsidi oleh pemerintah. Di sisi lain, dampak tetap menyasar industri yang menggunakan LNG sebagai sumber energi, seperti PT PLN (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Saat ini, sebagian pasokan gas untuk kelistrikan dan manufaktur masih menggunakan skema harga gas bumi tertentu (HGBT). Dalam kondisi ini, beban fiskal negara berpotensi meningkat untuk menutup selisih antara harga HGBT dan harga pasar.

Sayangnya, jika harga energi bertahan tinggi, sebagian besar negara Asia Tenggara memiliki keterbatasan untuk beralih dari gas dan LNG. Woodmac menyebut, Vietnam dan Indonesia masih dapat meningkatkan penggunaan batu bara atau impor listrik.

Namun, negara seperti Singapura dan Thailand menghadapi keterbatasan karena ketergantungan tinggi terhadap gas, masing-masing sekitar 85% dan 65% dari kapasitas pembangkit.

Malaysia dan Filipina juga masih memiliki pembangkit batu bara, tetapi sebagian besar sudah beroperasi mendekati kapasitas maksimum.

Batu Bara Jadi Penyangga, Nuklir Menjanjikan

Di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan memanfaatkan batu bara sebagai penyangga utama untuk mengurangi dampak jangka pendek.

Menurut Woodmac, pembangkit listrik batu bara berpotensi menggantikan hingga 70% pembangkit gas di Jepang dan lebih dari 100% di Korea Selatan pada periode transisi sebelum musim puncak listrik (shoulder season) dibandingkan tahun sebelumnya.

Xiaonan Feng, Analis Utama Asia Pacific Power dan Renewables Research Wood Mackenzie, menyebut diversifikasi pengadaan dan kontrak jangka panjang memberikan perlindungan berlapis bagi Jepang dan Korea Selatan, sehingga menunda dampak volatilitas harga energi ke pengguna akhir.

“Namun, implikasi kebijakan yang lebih luas dari krisis ini kemungkinan besar akan bertahan lama,” ujarnya.

Ia menambahkan, batu bara tetap memainkan peran penting sebagai strategi cadangan saat pasar energi mengalami tekanan.

Dalam jangka panjang, krisis ini mempercepat perubahan kebijakan energi, terutama penguatan nuklir. “Risiko jangka pendek dapat dikelola, namun arah jangka panjangnya jelas,” kata Xiaonan Feng.

Woodmac menilai pertimbangan untuk menjaga keamanan energi dapat mempercepat ekspansi nuklir, menunda pensiun pembangkit batu bara, dan mendorong penguatan rantai pasok energi domestik di kedua negara.

Di Asia Tenggara, gangguan pasar energi global juga diperkirakan mempercepat perubahan kebijakan dan investasi, terutama pada pengembangan energi nuklir dan energi terbarukan yang lebih stabil.

Enam negara di kawasan telah mengumumkan rencana pengembangan nuklir pada periode 2030–2037, dengan kapasitas mulai dari 0,5 GW di Indonesia, 1,2 GW di Filipina hingga 4,0–6,4 GW di Vietnam.

Selain itu, Yangi Cao menambahkan kombinasi energi terbarukan seperti surya dan angin yang didukung penyimpanan baterai mulai menjadi solusi jangka pendek yang lebih realistis. Berbagai kebijakan pun mulai bermunculan, mulai dari peningkatan tarif proyek hybrid hingga kewajiban penyimpanan energi.

“Namun, volatilitas berkelanjutan di pasar energi global kemungkinan akan mempertajam fokus Asia Tenggara pada keamanan energi, mempercepat investasi dalam energi nuklir dan kapasitas energi terbarukan yang stabil sebagai alternatif pembangkit listrik tenaga gas,” pungkas Yanqi Cao.