Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia menyatakan pendapatan premi hingga kuartal III/2025 masih didominasi oleh premi asuransi perorangan atau individu.

Pada periode tersebut, total pendapatan premi tercatat mencapai Rp15,2 triliun. Adapun, Rp14,9 triliun atau sekitar 98% berasal dari premi asuransi individu.

Vice President Director Prudential Indonesia, Vikas Sinha mengatakan Prudential Indonesia melihat adanya pergeseran atau peralihan customer demand dari sisi asuransi individu.

“Yang beralih ke produk tradisional karena desain produk yang simpel dan lebih mudah dipahami, khususnya bagi mereka yang baru berasuransi,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (20/11/2025).

Prudential menilai inovasi produk asuransi yang didesain dengan sederhana dan harga premi yang terjangkau menjadi penting, supaya pemegang polis lebih mudah memahami produknya.

Di lain sisi, Vikas menuturkan sepanjang kuartal III/2025 kinerja asuransi kumpulan Prudential Indonesia juga terjaga baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan signifikan sebesar 116% menjadi Rp317 miliar.

“Dari sisi asuransi kumpulan, kami melihat adanya peningkatan kesadaran dari pemilik usaha bahwa proteksi asuransi kesehatan menjadi penting untuk dimiliki. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tujuan untuk memberi proteksi jangka panjang kepada karyawan,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, ada beberapa perusahaan yang memperluas manfaat asuransi dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada keluarga karyawannya.

“Dari sisi asuransi kumpulan, kami terus sampaikan bahwa asuransi bukan hanya sekedar melindungi saat terjadi risiko saja, tapi juga melindungi ketahanan finansial keluarga,” sebut Vikas.

Adapun, pengamat asuransi Dedy Kristianto berpendapat prospek asuransi kumpulan dalam 2–3 tahun ke depan akan tetap positif dan stabil, meskipun pertumbuhannya sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan.

Setidaknya, ada empat hal yang membuat dirinya yakin bisa tetap positif. Pertama, perusahaan semakin menyadari pentingnya employee benefits. Kedua, kewajiban kepatuhan (compliance) di industri untuk menyediakan perlindungan kesehatan dan jiwa bagi karyawan.

Ketiga, adanya pergeseran pola penyakit ke arah penyakit kritis dan penyakit kronis sehingga perusahaan mencari solusi proteksi yang lebih komprehensif untuk karyawan. Keempat, transformasi digital membuat pengelolaan polis kumpulan, klaim, dan administrasi menjadi lebih efisien.

“Dengan kombinasi faktor tersebut, saya menilai group insurance masih menjadi salah satu segmen paling resilient di tengah tantangan ekonomi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produk asuransi kumpulan. Di antaranya, tekanan biaya dari perusahaan klien karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi, sehingga negosiasi tarif premi menjadi semakin ketat.

Kemudian, kenaikan biaya kesehatan atau inflasi medis, tuntutan transparansi dan administrasi yang cepat, dan perubahan komposisi tenaga kerja.

“Dengan mengelola tantangan ini melalui inovasi produk, integrasi digital, dan manajemen risiko yang lebih kuat, perusahaan asuransi dapat tetap memenangkan pasar kumpulan,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai pembagian risiko melalui co-payment. Meski demikian, aturan ini disebut cenderung tidak berdampak langsung pada nasabah asuransi korporasi.

Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana Maximilian Agatisianus mengatakan, saat ini besaran pembagian risiko klaim asuransi belum ditentukan. Diketahui, pemerintah sempat mewacanakan besaran sebesar 10% hingga pada akhirnya diajukan sebesar 5%.

Maximilian menilai, rencana tersebut lebih berdampak kepada nasabah asuransi individu. Dengan adanya risk sharing tersebut, nasabah ritel ikut berpartisipasi dalam mengontrol klaim ketika berobat.

"Tapi kami kan lebih banyak di kumpulan. Di kumpulan tuh yang bayar premi bukan customernya loh. Yang bayar perusahaannya gitu. Sehingga ada kemungkinan juga bahkan co-paymentnya pun yang bayar perusahaannya, sehingga hampir kecil impactnya," jelas Max saat peluncuran Express Discharge Asurasi Astra, di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Sebagai informasi, Asuransi Astra masuk ke industri kesehatan melalui Garda Medika dan Garda Healthcare. Hingga saat ini, kontribusi produk asuransi kesehatan terhadap keseluruhan portofolio Asuransi Astra sekitar 20%.

Terkait proyeksi kinerja ke depan, Max menilai pihaknya optimis terhadap produk asuransi kesehatan ini. Khususnya, untuk produk asuransi kumpulan atau employee benefician, lewat Garda Medika.

"Kalau kita bilang sektor korporasi, awareness terhadap asuransi itu besar, lebih tinggi daripada retail. Sehingga untuk khusus asuransi kumpulan kami masih optimis kali ini akan masih berpotensi, dan itu juga terlihat dari pertumbuhannya, terlihat dari industri," jelasnya.

Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), total pendapatan industri asuransi jiwa naik 3,6% menjadi Rp109 triliun hingga paruh pertama tahun 2025. Sementara klaim asuransi mengalami perbaikan. Jumlah tertanggung juga meningkat 8,8% menjadi 123,70 juta jiwa dibandingkan Semester I-2024.

Industri asuransi jiwa menunaikan tanggung jawabnya dengan pembayaran klaim sebesar Rp72,47 triliun kepada 5,01 juta penerima manfaat sepanjang Januari-Juni 2025. Angka ini turun 6,7% dibanding periode sama tahun lalu, terutama karena penurunan klaim Partial Withdrawal.

Sebaliknya, klaim kesehatan meningkat 3,2% menjadi Rp12,20 triliun. Lonjakan terbesar berasal dari klaim kesehatan perorangan yang naik 25,5% menjadi Rp9,56 triliun, sementara klaim kesehatan kumpulan turun 37,2% menjadi Rp2,64 triliun.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya tengah menyesuaikan presentasi pembagian risiko atau yang dulu disebut dengan co-payment itu perlu diturunkan.

"Jadi waktu itu SE yang kami keluarkan itu adalah 10% nanti akan kami turunkan itu 5%," jelas Ogi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, (18/9/2025).