STAF Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Lana Saria menganggap industri biomassa dalam negeri masih dalam fase pertumbuhan dan belum matang. Bahan organik sebagai sumber energi terbarukan itu masih memiliki skala kapasitas produksi kecil hingga menengah, sporadis, musiman, hingga ketidakpastian volume.

“Sehingga berimplikasi pada tingginya biaya logistik yang menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan harga biomassa yang kompetitif,” katanya dalam acara peluncuran kajian cepat Ombudsman di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2026.

Biomassa digunakan sebagai bahan bakar pada boiler (ketel uap) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Saat ini, biomassa dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses co-firing.

Menurut Lana, permintaan ekspor dan harga biomassa di pasar internasional lebih tinggi daripada di pasar domestik. Padahal pemerintah melalui PT PLN (Persero) sudah merencanakan program co-firing pada boiler PLTU untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Hal ini disebabkan adanya batasan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang membatasi harga beli biomassa di dalam negeri,” tuturnya.

Dalam kajian cepat Ombudsman yang dilakukan pada 2025, harga komoditas batu bara kurang lebih sekitar Rp 650 ribu per ton dengan nilai kalori 3.500 kilokalori per kilogram. Nilainya lebih rendah daripada biomassa dari cangkang buah kelapa sawit sekitar Rp 1,7 juta per ton dan hanya memiliki kalori 2-3 kali lebih rendah dari batu bara.

Sebelumnya, penggunaan biomassa diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Wujud biomassa mencakup pelet biomassa, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, limbah kehutanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya.

Kementerian ESDM, menurut Lana, menilai penerapan domestic market obligation biomassa belum mendesak seperti komoditas batu bara, serta belum menjadi sektor yang berisiko tinggi. Ini berbeda dengan pandangan Ombudsman yang menganggap perlu diberlakukan domestic market obligation biomassa untuk menjamin ketersediaan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan.

Lana mengatakan jika aturan itu berlaku, maka perlu koordinasi dengan kementerian lain, karena basis produksi biomassa di wilayah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. “Pelaksanaannya memang harus dikoordinasikan secara intensif dengan sektor hulu agar tidak menghambat iklim investasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan pemanfaatan biomassa dalam pembangkit listrik ini untuk mencapai tujuan nol emisi pada 2060, sebagai komitmen Indonesia kepada dunia internasional melalui ratifikasi Protokol Kyoto dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, serta Perjanjian Paris yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Program pengembangan listrik biomassa dianggap memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Namun, manfaat tersebut belum dirasakan optimal karena rantai pasok dan skema insentif belum terbentuk secara kuat,” ucap Hery.

Ombudsman menyarankan agar Kementerian ESDM memperkuat kebijakan pemanfaatan biomassa dalam implementasi pembangkit listrik ramah lingkungan, termasuk penyesuaian co-firing berdasarkan jenis boiler dan kesiapan rantai pasok. Selain itu, PLN dinilai perlu meningkatkan perencanaan pengelolaan program co-firing secara terintegrasi dari hulu ke hilir, meningkatkan standar bahan baku, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

PT CHANDRA Daya Investasi Tbk (CDIA) melalui anak usahanya di bidang energi, PT Krakatau Chandra Energi (KCE), mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru berkapasitas 4,7 Megawatt-peak (MWp). Fasilitas ini mencapai Commercial Operation Date pada 17 November 2025 atau satu pekan lebih cepat dari target awal.

Presiden Direktur CDIA Fransiskus Ruly Aryawan mengatakan pengoperasian PLTS ini bagian dari perseroan menghadirkan infrastruktur energi yang lebih efisien, bersih dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional.

“Proyek ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang CDI Group dalam memperkuat pilar energi melalui transisi energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus mendukung pencapaian target bauran energi Indonesia,” katanya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Selasa, 25 November 2025.

Dengan beroperasinya fasilitas ini, total kapasitas terpasang PLTS Chandya Daya Investasi Group kini mencapai 11 MWp. Fransiskus mengatakan energi yang dihasilkan akan langsung mendukung kebutuhan listrik Kawasan Industri Krakatau di Cilegon, Banten. “Sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah status kawasan industri strategis nasional,” katanya.

Di samping itu, Fransiskus menambahkan, kehadiran fasilitas ini juga menambah portofolio energi terbarukan CDI Group dan berkontribusi pada percepatan transisi energi di sektor industri nasional. PLTS Ground-Mounted ini merupakan salah satu proyek strategis CDI Group yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui konversi 5 hektare (ha) area non-produktif menjadi aset energi hijau.

Fransiskus mengatakan KCE terus memperluas portofolio energi terbarukan melalui pengembangan PLTS, selaras dengan rencana CDI Group dalam mendorong transisi energi di sektor industri. Dengan kapasitas 4,7 MWp, PLTS ini diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 5.086,74 ton COeq per tahun, setara dengan penyerapan lebih dari 243 ribu pohon setiap tahunnya.

“Fasilitas ini dirancang untuk memiliki ketahanan operasional tinggi dan efisiensi energi yang optimal, karena menggunakan teknologi panel surya dan inverter berstandar internasional, sehingga memiliki manfaat jangka panjang bagi kebutuhan industri,” ujarnya.

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan Indonesia memiliki minimal 30 insinerator atau alat pembakar sampah pada akhir 2027.

“Insya Allah sudah punya 30 minimal itu waste to energy incinerator, sampah kita olah jadi listrik,” kata Zulkifli saat memberikan kata sambutan peringatan satu tahun Kementerian Koordinator Pangan, di Graha Mandiri, Selasa, 21 Oktober 2025.

Zulhas—begitu ia disapa—mengatakan kebutuhan akan insinerator merupakan bagian dari proyek waste to energy. Program yang dikelola Danantara itu bertujuan mengolah seribu ton sampah per hari menjadi listrik untuk 20 ribu rumah tangga.

Ia bercerita, negara lain telah menggunakan insinerator sejak 20 tahun lalu. Menurut dia, butuh waktu selama 11 tahun untuk mengantongi izin menggunakan alat tersebut di Indonesia.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan hingga saat ini pemerintah telah mendirikan 14 pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di 10 kota. Ia memperkirakan dalam satu bulan, Indonesia bakal memiliki total 34 insinerator. “Jadi tiga bulan perizinan selesai,” tutur dia.

Program waste to energy bakal diluncurkan pada November 2025 sedangkan proses tender dimulai pada akhir Oktober 2025.

Mengutip siaran pers Danantara, setiap fasilitas pengolahan sampah itu berkapasitas seribu ton per hari dan mampu menghasilkan 15 megawatt listrik, daya tersebut cukup untuk memasok 20 ribu rumah tangga.

Pembangkit listrik tenaga sampah ini sejalan dengan program energi baru terbarukan yang tengah digalakkan pemerintah. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menekankan langkah ini sejalan dengan makin masifnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan.

Menurut dia, proyek waste to energy ini bakal membawa kabar baik bagi pemerintah daerah karena tidak ada lagi kewajiban tipping fee untuk pengelolaan sampah. “Karena mekanisme ini sepenuhnya ditanggung oleh Perusahaan Listrik Negara dengan subsidi dari pemerintah pusat. Ini meringankan anggaran daerah sekaligus memperkuat keberlanjutan proyek,” kata Rosan.

Sepuluh wilayah yang menjadi lokasi pengembangan proyek waste to energy adalah Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar.

Pendanaan proyek tersebut berasal dari penjualan surat utang atau obligasi Patriot Bonds yang dibeli para konglomerat dengan senilai Rp 50 triliun. Namun Rosan tidak merincikan perusahaan apa saja yang terlibat dalam proyek ini.

“Bisa saya bilang yang besar-besar sih pada ikut semua ya. Baik dari Jepang, Cina, Belanda, Jerman, Singapura. Rata-rata mereka pemain besar. Kita terbuka saja untuk prosesnya. Target memang kita sampaikan dalam waktu dua tahun pembangunan harus selesai,” kata Rosan.

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini