DIREKTUR Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penetapan margin fee 7 persen oleh pemerintah menjadi instrumen penguatan layanan publik, logistik, dan distribusi beras nasional. Bagi dia, hal ini bisa menjaga ketahanan pangan serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Rizal menyampaikan penetapan margin fee 7 persen merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog.

“Margin fee ini bukan semata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan tambahan margin tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik dan pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi nasional. Skema itu juga dinilai mengacu pada asas kesetaraan penugasan BUMN strategis lainnya yang memperoleh margin dalam menjalankan penugasan negara.

Dengan penetapan margin fee 7 persen ini, kata Rizal, Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional, melindungi petani, menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah menuju sistem pangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat.

Diketahui, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Perum Bulog sebesar 7 persen.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. Langkah ini sebagai bentuk penguatan dukungan negara terhadap peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan, harga, dan distribusi pangan nasional.

Penetapan margin fee tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh atas beban penugasan publik yang selama ini diemban Bulog, dimana margin yang berlaku sejak 2014 hanya sebesar Rp50 per kilogram.

Skema baru itu diharapkan mampu memberikan ruang keberlanjutan finansial bagi Bulog agar semakin optimal menjalankan mandat pemerintah, khususnya dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan keputusan margin fee 7 persen telah melalui perhitungan lintas kementerian dan lembaga.

“Setelah dihitung bersama Menteri Keuangan dan BPKP, memang ada usulan 10 persen, tetapi pemerintah menyepakati 7 persen. Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia,” ujar Zulhas.

Menurutnya, selama ini margin yang sangat terbatas membuat ruang gerak Bulog tidak memadai untuk menutup biaya operasional dan distribusi yang tinggi, terutama ke wilayah-wilayah dengan tantangan geografis.

“Kalau hanya Rp50 per kilogram, bahkan untuk operasional dasar pun sering tidak cukup. Karena itu, pemerintah memberi ruang agar Bulog bisa mengambil peran secara sehat dan berkelanjutan,” kata Zulhas.

PEMERINTAH mencatat jumlah Koperasi Desa Merah Putih saat ini sebanyak 26 ribu unit. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jumlah tersebut yang masih dalam pembangunan dengan melibatkan Agrinas Pangan Nusantara dan TNI. "Yang sudah sekarang dalam proses pembangunannya 26 ribu," katanya dalam rapat di Graha Mandiri pada Senin, 12 Januari 2026.

Zulkifli mengatakan pemerintah akan memperluas pembangunan Koperasi Merah Putih. Saat ini luas lahan yang terdata untuk pembangunan seluas 40 ribu meter persegi.

Lahan yang tersebar di berbagai daerah itu masing-masing akan dibangun satu unit koperasi seluas 1.000 meter persegi. Luas tersebut sesuai ketentuan ideal Koperasi Merah Putih.

Saat ini, kata Zulkifli, penambahan unit koperasi akan dipertimbangkan dibangun ke wilayah dataran tinggi. Pembangunan juga menyasar di wilayah pedesaan.

"Lainnya di kota-kota, tentu tidak ideal karena tanah mahal. Sedang kami data, apakah nanti dibangun ke atas," ucapnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan perkembangan saat ini masih dalam inventarisasi tanah. Kemudian nanti masih berlanjut pada Juli. "Kami sekarang percepatan pengadaan tanahnya," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih mencatat di tingkat kelurahan sudah ada 8.599 unit dan di desa ada 74.576 unit yang sudah berbadan hukum.

PEMERINTAH akan menyerap beras sebanyak 4 juta ton per tahun mulai 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target tersebut dipasang karena Februari diperkirakan sudah masa panen dari perkiraan sebelumnya pada Maret.

"Selalu angkanya 4 juta dan ini setiap tahun, tapi sampai 2029," katanya dalam rapat di Graha Mandiri, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.

Zulkifli mengatakan penyimpanan cadangan beras nantinya akan memaksimalkan 1.900 gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog). Saat ini terdapat sekitar 1.500 gudang yang masih berfungsi, karena sisanya dialihfungsikan. Maka gudang yang tidak beroperasi akan difungsikan kembali sebagaimana mestinya.

Selain itu, Bulog diperintahkan untuk membangun 100 gudang. Lalu Koperasi Desa Merah Putih akan dimanfaatkan juga sebagai gudang penampung beras. "Maka nanti ini dikerjasamakan dengan TNI kita agar bisa dibangun dengan cepat," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaam Umum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan jumlah stok beras tersedia adalah 3.351.900 ton yang tercatat pada 8 Januari 2026. Pada tahun ini Bulog ditargetkan dapat menyerap 4 juta ton, sehingga total cadangan beras sebanyak sekitar 7 juta ton.

“Kesiapan stok ini untuk menghadapi Imlek dalam waktu dekat, Ramadan, kemudian lebaran,” katanya dalam konferensi pers di kantor BNPB pada Jumat, 9 Januari 2026.

PEMERINTAH berencana menerapkan beras satu harga pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perlu ada biaya transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, tetapi belum ada harga yang ditetapkan.

"Kami akan usahakan di tahun 2026 ini beras satu harga di manapun berada, jangan sampai misalnya Indonesia timur membayar lebih mahal," katanya dalam rapat di Graha Mandiri, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.

Dalam rapat hari ini, Zulkifli mengatakan Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan ruang untuk mengambil keuntungan. Namun saat ini, Bulog tidak mengambil keuntungan dalam penjualan beras.

Meski satu harga, Zulkifli mengatakan harga beras yang akan diterapkan nanti memiliki kategori medium seharga Rp 13.500 per kilogram dan premium Rp 14.900 per kilogram. Kemudian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga subsidi dari pemerintah, akan dijual seharga Rp 11.000-12.000 per kilogram.

Dalam penerapan kebijakan ini, kata Zulkifli, persentase keuntungan yang akan diambil Bulog sebesar 7 persen. "Itu utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ucapnya.

Untuk mencapai satu harga, pemerintah juga menargetkan penyerapan beras sebanyak 4 juta ton setiap tahun. Pada tahun ini, Bulog juga menargetkan menyerap jumlah yang sama.

Berdasarkan data Bulog per 8 Januari 2026, cadangan beras sebanyak 3.351.900 ton. Alokasinya mayoritas diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri hingga hari raya Idul Fitri, kemudian penyaluran beras SPHP 1,5 juta ton dan ekspor 1 juta ton.

MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan melaporkan sebanyak 30 ribu hektare tambak di Aceh mengalami kerusakan akibat banjir Sumatera. “Tidak hanya di Pidie Jaya, yang dilaporkan seluruh Aceh ada sekitar 30 ribu hektare,” kata Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Januari 2026.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat meninjau lokasi budidaya perikanan yang terdampak banjir di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Kamis, 8 Januari 2025. Zulkifli menyatakan tingkat kerusakan tambak bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat berat. Walhasil, lebih dari 30 ribu pembudidaya mengalami kerugian.

Berdasarkan rincian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, tambak yang mengalami kerusakan imbas banjir terjadi di 16 kabupaten/kota di Aceh. Trenggono mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi, sekitar 300 hektare tambak mengalami kerusakan sangat berat. “Sisanya didominasi kerusakan ringan hingga berat,” kata dia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat tambak udang kini rata dengan tanah karena tergenang lumpur yang terbawa arus banjir. Menurut Trenggono, Kabupaten Aceh Utara menjadi yang paling terdampak. Ada lebih dari 10 ribu hektare tambak yang rusak di sana. Kemudian disusul Kabupaten Bireun seluas 4,9 ribu hektare, dan Aceh Tamiang yakni 3,4 ribu hektare.

Trenggono mengatakan tambak yang rusak berada di wilayah daratan dan juga pesisir dengan komoditas perikanan yang beragam seperti udang, bandeng, kakap, kerapu, lele, nila, mas, hingga patin.

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim pasokan bahan pokok nasional dalam kondisi aman dan harga relatif stabil sejak perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), hingga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Ia menyebut kelancaran distribusi dan ketersediaan stok menjadi faktor utama terkendalinya harga pangan di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, Natal dan tahun baru kemarin stok terjamin, harga stabil. Saya sudah keliling dari Sumatera sampai Jawa bersama Menteri Perdagangan,” kata Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pasar murah di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 2 Januari 2026.

Menurut Zulkifli Hasan, Kota Solo menjadi salah satu daerah dengan kondisi harga pangan paling baik. Ia menyebut harga-harga kebutuhan pokok di Solo relatif stabil, bahkan berada di bawah rata-rata harga eceran nasional.

“Solo ini paling bagus, harga sangat stabil,” ujar Zulkifli Hasan yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wali Kota Solo Respati Ardi.

Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus memperkuat stok berbagai komoditas utama, seperti beras, ayam, telur, dan ikan, termasuk untuk kesiapan menjelang bulan Puasa dan Lebaran tahun ini. Dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang lancar, ia menilai potensi gejolak harga dapat ditekan.

“Kalau distribusi bagus dan stok cukup, harga tidak akan bergejolak,” kata pria yang karib disapa Zulhas itu.

Pemerintah, lanjut Zulkifli, juga menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi kenaikan harga di lapangan. Salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah. "Kalau naik sedikit, kita bikin pasar murah,” ujarnya.

Kegiatan pasar murah tersebut juga didukung partai politik dan pemerintah daerah. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Solo, Achmad Sapari mengatakan pihaknya menyediakan 300 paket sembako untuk warga yang membutuhkan. Setiap paket berisi lima kilogram beras dan uang tunai Rp 50 ribu yang dapat digunakan untuk membeli minyak goreng.

Namun, dalam kegiatan pasar murah itu, pembelian sembako oleh warga yang membutuhkan ditanggung oleh anggota DPR RI dari PAN, Muhammad Hatta.

Adapun Respati Ardi mengatakan stabilisasi harga pangan dilakukan melalui kerja terpadu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ia menyebut TPID secara rutin melakukan intervensi pasar setiap pekan, terutama di pasar-pasar induk seperti Pasar Legi. Selain itu, pasar murah juga digelar di sejumlah titik oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan atau Dispangtan Kota Solo.

“Ini bukan hanya kerja pemerintah kota, tapi koordinasi keseluruhan, termasuk intervensi dari provinsi dan kementerian,” kata Respati.

Ia menyebut fokus utama pengendalian inflasi berada pada barang kebutuhan pokok dan penting atau bapokting, termasuk beras. Sementara untuk komoditas pendamping seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai yang menjadi penyumbang inflasi, pemerintah daerah melakukan intervensi rantai distribusi agar harga tetap terkendali.Respati juga menegaskan pengawasan terhadap potensi penimbunan barang.

Respati mengatakan Pemerintah Kota Solo membuka saluran pengaduan masyarakat dan bekerja sama dengan TNI serta Polri melalui satuan tugas khusus. “Kalau ada penimbun atau tengkulak yang memainkan harga dan terbukti, langsung kami eksekusi,” ujar dia.

Selain intervensi pemerintah, Respati menilai peran filantropi dan pembagian sembako oleh berbagai yayasan turut membantu menekan inflasi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini karena betul-betul membantu pemerintah menjaga stabilitas harga,” katanya.

Pemerintah memastikan langkah-langkah pengamanan stok dan harga pangan akan terus diperkuat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok.

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berencana menetapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras secara nasional. “Nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata dia dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

Jika aturan ini diterapkan, Zulhas–begitu ia disapa–mengatakan, pemerintah akan meniadakan harga eceran tertinggi berdasarkan zona wilayah. Ia mengatakan pemerintah masih perlu mengadakan rapat lanjutan untuk membahasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pembahasan beras satu harga harus melalui rapat koordinasi terbatas.

Wacana meratakan harga eceran tertinggi beras disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan usai rapat membahas cadangan pangan pemerintah. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan pemerintah berencana mengkaji margin Perusahaan Umum Bulog. Zulhas mengatakan margin Bulog saat ini adalah Rp 50 dari program penyerapan beras atau gabah.

Dengan asumsi penyerapan beras sebesar 3 juta ton, Zulhas mengatakan margin yang diterima Bulog adalah Rp 150 miliar. Menurut Zulhas, dengan margin tersebut, mustahil bagi Bulog untuk menyalurkan beras ke wilayah Papua dan Maluku. Mantan Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan itu berencana mendiskusikan pengkajian besaran margin Bulog kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Saat ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras berdasarkan wilayah. Adapun aturan harga beras tertinggi termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp 13.500 per kilogram. Kemudian, harga eceran tertinggi beras medium di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Rp 14.000 per kilogram.

Sementara itu, harga eceran tertinggi beras medium di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp 13.500 per kilogram. HET beras medium untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan ditetapkan sebesar Rp 14.000 per kilogram. Lalu, HET untuk wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp 15.500 per kilogram.

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berencana menetapkan satu harga eceran tertinggi (HET) beras secara nasional. “Nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia,” kata dia dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.

Jika aturan ini diterapkan, Zulhas–begitu ia disapa–mengatakan, pemerintah akan meniadakan harga eceran tertinggi berdasarkan zona wilayah. Ia mengatakan pemerintah masih perlu mengadakan rapat lanjutan untuk membahasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pembahasan beras satu harga harus melalui rapat koordinasi terbatas.

Wacana meratakan harga eceran tertinggi beras disampaikan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan usai rapat membahas cadangan pangan pemerintah. Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan pemerintah berencana mengkaji margin Perusahaan Umum Bulog. Zulhas mengatakan margin Bulog saat ini adalah Rp 50 dari program penyerapan beras atau gabah.

Dengan asumsi penyerapan beras sebesar 3 juta ton, Zulhas mengatakan margin yang diterima Bulog adalah Rp 150 miliar. Menurut Zulhas, dengan margin tersebut, mustahil bagi Bulog untuk menyalurkan beras ke wilayah Papua dan Maluku. Mantan Menteri Kehutanan dan Menteri Perdagangan itu berencana mendiskusikan pengkajian besaran margin Bulog kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Saat ini pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi beras berdasarkan wilayah. Adapun aturan harga beras tertinggi termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tanggal 22 Agustus 2025.

Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp 13.500 per kilogram. Kemudian, harga eceran tertinggi beras medium di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan Rp 14.000 per kilogram.

Sementara itu, harga eceran tertinggi beras medium di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp 13.500 per kilogram. HET beras medium untuk wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan ditetapkan sebesar Rp 14.000 per kilogram. Lalu, HET untuk wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp 15.500 per kilogram.

MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menargetkan cadangan beras pemerintah naik menjadi 4 juta ton pada 2026. “Cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta,” kata dia usai rapat di Graha Mandiri, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli setelah rapat penetapan cadangan pangan pemerintah 2026. Ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah optimis menaikkan target serapan beras. Pertama, Zulhas–begitu ia disapa–memperkirakan produksi beras pada 2026 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia bahkan memperkirakan musim panen raya bisa maju lebih awal dari biasanya terjadi pada Maret, April, dan Mei. “Mungkin Februari sudah panen raya,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu. Selain faktor surplus produksi, peningkatan penyerapan beras dilakukan karena tingginya permintaan bahan pangan untuk proyek makan bergizi gratis (MBG). Zulhas mengatakan, pada 8 Januari 2026 nanti, total penerima manfaat sudah mencapai 55 juta orang. Jumlahnya pun diprediksi mencapai 80 juta penerima manfaat pada April. Ia pun mengambil contoh telur. Dengan jumlah 80 juta penerima manfaat, ia mengasumsikan satu orang memerlukan satu butir telur. Sehingga dalam satu hari proyek MBG membutuhkan 80 juta butir telur. “Belum ayam, belum beras, jadi kita harus persiapan dengan baik,” kata dia. Selain MBG, Zulhas mengatakan peningkatan cadangan beras dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SPHP dan bantuan pangan. Tak hanya beras. target cadangan jagung dinaikkan menjadi satu juta ton pada 2026. Jumlah itu meningkat signifikan dari tahun ini dengan target 300 ribu ton. Adapun cadagan jagung, kata dia, dibutuhkan untuk keperluan pakan ternak.

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pangan menolak pengajuan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor beras industri untuk kebutuhan 2026. “Ya berasnya banyak, masak impor,” kata politikus yang disapa Zulhas itu saat meninggalkan kantornya, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Penolakan impor beras itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono, usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pangan.

Rapat itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran eselon kementerian.

Tatan mengatakan Kementerian Perindustrian mengajukan impor beras industri sebanyak 380.952 ton untuk tahun depan. Namun usulan itu ditolak dalam rapat. Alasannya, kata Tatang, Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan beras industri untuk 2026.

Selain kebutuhan industri, Tatang memastikan Indonesia tidak membuka keran impor untuk beras konsumsi. Tatang mengatakan kebijakan itu juga berlaku untuk zona perdagangan bebas seperti di Sabang, Aceh. “Tidak boleh. Pokoknya beras sudah swasembada dan tidak ada importasi beras konsumsi sama sekali,” kata dia.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya impor beras sebanyak 364,3 ribu ton dengan nilai transaksi US$ 178,5 juta. "Negara asal utama impor beras selama Januari hingga Oktober 2025 ini dari Myanmar, Thailand, dan India," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menanggapi data impor beras dari BPS hingga Oktober 2025, Kementerian Pertanian menegaskan impor beras yang dimaksud BPS bukanlah jenis medium.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan seluruh impor beras yang dilaporkan BPS pada tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. "Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum," kata Arief dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Desember 2025.

Sementara itu Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Indra Wijayanto menyatakan beras industri yang diimpor pada 2025 adalah beras menir untuk kebutuhan industri tepung beras dan bihun dan beras khusus, seperti Basmati atau Hom Mali.

Ekonom sektor pertanian Khudori mengatakan importasi menir untuk industri dilakukan karena Indonesia tidak memproduksi dalam jumlah besar. "Ada, tapi ketersediaannya menyebar dalam jumlah kecil-kecil di banyak penggilingan," kata dia.

Salah satu penyebab belum masifnya produksi karena biaya pengumpulan menir tergolong besar. Selain itu, menurut Khudori, kualitas menir impor masih lebih unggul dibandingkan dengan beras dalam negeri.

MENTERI Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menargetkan tumpukan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, hilang dalam dua tahun melalui proyek waste to energy. “Bantargebang itu insya Allah dua tahun lagi enggak ada lagi,” kata dia, di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan politikus Partai Amanat Nasional itu saat membahas proyek waste to energy di acara sosialisasi antikorupsi di lingkup Kementerian Koordinasi Bidang Pangan.

Dalam kata sambutannya, Zulhas–begitu ia disapa–memamerkan salah satu tanggung jawab yang dipikulnya yakni menyelesaikan persoalan tumpukan sampah yang menggunung. Ia bercerita, pemerintah baru menerbitkan tiga izin pengolahan sampah menjadi energi selama 11 tahun proyek tersebut dijalankan. Sebagai penanggung jawab proyek ini, ia pun bertekad agar Indonesia bisa memiliki 34 fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dalam dua tahun.

Menurut dia, dulu proyek waste to energy terhalang oleh perizinan yang berlapis. Ia menggambarkan ketika itu, perusahaan mesti mengantongi izin dari DPRD, bupati, hingga gubernur. Setelah itu pengusaha perlu mendapat izin dari Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan PLN.

“Arahnya Pak Presiden dipermudah, kita pangkas,” tutur dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah memangkas skema perizinan proyek waste to energy menjadi tiga langkah. Pertama adalah izin kepada pemerintah daerah untuk penyiapan lahan, izin dari Kementerian ESDM, terakhir dari Badan Pengelola Investasi Danantara.

Managing Director Investment Danantara Indonesia, Stefanus Ade Hadiwidjaja, sebelumnya menyatakan proyek waste-to-energy adalah peluang besar bagi Indonesia dalam menyediakan energi bersih yang berkelanjutan. “Indonesia punya peluang menjaga kehidupan melalui waste-to-energy. Namun, tidak ada yang bisa melakukannya sendiri. Proyek ini hanya mungkin apabila ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Danantara menugaskan PLN sebagai offtaker listrik dari PLTSa dan akan berperan sebagai orkestrator dalam koordinasi teknis. “Tanpa solusi sistemik, kolaboratif, dan terukur, tidak akan ada keberlanjutan kehidupan ekonomi ke depan,” tambahnya.

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjawab kritik publik terhadapnya yang disebut mencari pencitraan di tengah bencana. Kritik tersebut muncul usai video dia mendistribusikan bantuan viral di media sosial. Dalam video itu, Zulkifli berjalan sambil memanggul beras.

Dia bercerita, kejadian itu membuatnya sempat ditanya oleh dua ibu-ibu ketika sedang berolahraga di daerah Sudirman. “(Mereka tanya) ‘Pak Zul berasnya mana? Enggak gotong beras?’ Saya bilang ini saya lagi olahraga karena kecapekan gotong beras,” kata pria yang sering disapa Zulhas tersebut dalam sambutannya di acara Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.Menurut Zulhas, sejak kecil ia diajarkan oleh ibunya untuk memberikan bantuan kepada sesama. Dia juga mengatakan hal itu sesuai dengan ajaran Islam, yang mengatakan bahwa orang baik adalah orang yang berguna dan memberi, baik dalam keadaan senang ataupun susah. "Ajaran itu harus saya praktikkan, saya setiap hari harus memberi," kata Zulhas. Ia pun mengklaim sudah memiliki kebiasaan memberi sejak berumur 6 atau 7 tahun. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan telah terbiasa membagikan beras ketika ke daerah. “Tapi mungkin buat yang lain aneh, ya enggak apa-apa saya maafkan,” lanjutnya. Zulhas mengatakan tak masalah mendapat hinaan dari masyarakat. Ia lalu mengajak publik untuk fokus menolong korban terdampak bencana.Menteri Koordinator Bidang Pangan ini bertolak ke lokasi bencana empat hari setelah banjir dan tanah longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Rabu, 26 November 2025. Ia berkunjung ke lokasi bencana di Koto Panjang, Ikur Koto, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, pada Ahad, 30 November 2025.Sesuai dengan rekaman video yang beredar di media sosial, Zulhas berjalan sambil memanggul beras. Di sekelilingnya terlihat beberapa orang ikut mengiringinya, namun mereka tak ikut memikul beras.Direktur Eksekutif Trias Politika Stategis Agung Baskoro berpendapat, penanganan bencana memang rentan dijadikan panggung oleh elite karena tidak ada sistem tata kelola penanganan bencana yang profesional, terintegrasi, dan transparan. Menurutnya, celah itu digunakan oleh pejabat maupun politikus untuk muncul sebagai pahlawan.“Dari sini, para politikus bisa menarik simpati dan insentif elektoral karena bisa menunjukkan kemampuan personal sekaligus menjadi ruang untuk mengalahkan lawan-lawan politik,” kata Agung, Kamis, 4 Desember 20225.