Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), emiten kosmetik produsen Gatsby hingga Pixy, berupaya melakukan ekspansi usaha ke sektor penyewaan gudang di tengah upaya optimalisasi aset.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/4/2026), langkah diversifikasi ini dilakukan melalui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68126 terkait penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri, dengan memanfaatkan kapasitas gudang yang telah dimiliki perseroan.

Ekspansi tersebut tidak hanya bertujuan membuka sumber pendapatan baru, tetapi juga mengoptimalkan aset eksisting yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam studi kelayakan, perseroan menilai pasar pergudangan memiliki prospek yang kuat seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang telah kembali ke kisaran 5% per tahun pascapandemi.

Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan dinilai memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi, sehingga permintaan terhadap layanan penyimpanan diproyeksikan terus meningkat.

Sepanjang 2013-2025, lapangan usaha transportasi dan pergudangan rata-rata mengalami pertumbuhan 6,6% per tahun. Adapun, kontribusinya terhadap PDB cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahun yaitu dari 3,3% pada 2013 meningkat menjadi 4,83% pada 2025.

Berdasarkan hasil analisa, rata-rata pertumbuhan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir selama 2013-2025 adalah mencapai 8,7% per tahun dan merupakan sub lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Perseroan juga menilai bisnis ini memiliki captive market, sehingga potensi persaingan relatif terbatas dibandingkan pemain pergudangan lain di sekitar lokasi operasional.

Dari sisi strategi, perseroan akan menyasar penyewa dari kalangan afiliasi maupun non-afiliasi dengan menawarkan tarif yang kompetitif serta menjaga kualitas fasilitas gudang. Penambahan KBLI ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Selain membuka peluang diversifikasi bisnis, ekspansi ini juga berpotensi meningkatkan kredibilitas perseroan di mata investor dan pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada. Secara finansial, hasil studi menunjukkan proyek ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi.

Indikator internal rate of return (IRR) tercatat mencapai 84,12%, dengan nilai net present value (NPV) sebesar Rp234,72 miliar dan rasio manfaat-biaya (B/C ratio) sebesar 2,58.

Sementara itu, periode pengembalian investasi diperkirakan hanya sekitar 2,58 tahun, mencerminkan potensi pengembalian yang relatif cepat.

TCID bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada 19 Mei 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak nasional dengan kapasitas cadangan hingga tiga bulan dinilai perlu dilakukan secara tersebar di berbagai wilayah.

Pembangunan storage itu juga perlu melibatkan pihak swasta agar lebih efisien dari sisi pembiayaan.

Wacana pembangunan storage berkapasitas tiga bulan alias 90 hari ini muncul lantaran terdapat ancaman pengurangan pasokan dan kenaikan harga buntut Iran dikabarkan menutup Selat Hormuz. Apalagi, saat ini storage minyak Indonesia maksimal hanya 25 hingga 26 hari saja.

Praktisi minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke membuat pembangunan fasilitas penyimpanan energi tidak ideal jika hanya terpusat di satu lokasi.

Menurutnya, jaringan storage minyak sebaiknya disebar di sejumlah titik strategis untuk memastikan ketahanan pasokan energi di seluruh wilayah.

“Karena geografi kita terbentang sangat luas, sekitar 2.000 km kali 5.000 km, maka idealnya fasilitas penyimpanan ini disebar ke beberapa titik,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).

Selain itu, Hadi menilai pemerintah juga perlu melibatkan badan usaha swasta dalam pembangunan fasilitas tersebut. Pasalnya, kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) maupun biaya operasional (operational expenditure/opex) untuk proyek storage minyak tergolong sangat besar.

Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menyarankan agar pembangunan fasilitas penyimpanan dilakukan oleh pihak swasta. Sementara, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dapat menyewa fasilitas tersebut melalui kontrak jangka panjang.

“Biarkan swasta yang membangun, kemudian pemerintah atau Pertamina menyewanya sehingga lebih efisien,” katanya.

Hadi memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan storage hingga sekitar 70 hari tambahan dapat mencapai sekitar US$13,4 miliar hanya untuk biaya stok energi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menanggung biaya sewa fasilitas penyimpanan terapung atau floating storage and offloading (FSO) yang diperkirakan mencapai sekitar US$4 miliar per tahun.

Dengan demikian, total kebutuhan dana yang harus disiapkan pemerintah bisa mencapai sekitar US$17,4 miliar atau setara hampir Rp300 triliun per tahun.

Menurut Hadi, angka tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah untuk menilai kelayakan rencana peningkatan cadangan energi nasional tersebut.

“Artinya pemerintah harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Total sekitar US$17,4 miliar atau setara dengan hampir Rp300 triliun setahun," katanya.

Dia menilai skema kolaborasi dengan swasta dalam pembangunan storage minyak dapat menjadi solusi untuk menekan beban fiskal pemerintah. Namun, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar proyek tersebut menarik bagi investor.

Salah satunya terkait waktu pembangunan fasilitas penyimpanan terapung. Hadi menjelaskan proses engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) untuk FSO dapat memakan waktu hingga 36 bulan.

Selain itu, pembangunan storage juga perlu didukung dengan infrastruktur terminal yang memadai untuk melayani kapal tanker berukuran kecil maupun distribusi BBM menggunakan truk ke berbagai wilayah.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kemudahan perizinan bagi investor, mulai dari izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), izin terminal, izin storage, izin distribusi hingga izin niaga.

Tak kalah penting, pemerintah perlu menyiapkan skema komersial yang menarik agar badan usaha swasta tertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan storage minyak nasional.

“Pemerintah juga harus menyiapkan commercial term and condition yang menarik supaya badan usaha swasta tertarik masuk,” kata Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan energi atau storage baru untuk memperkuat cadangan energi nasional. Lokasi pembangunan tersebut diproyeksikan berada di wilayah Sumatra.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Storage di daerah Sumatra,” ujar Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana pembangunan fasilitas penyimpanan energi tersebut.

Pulau Nipah Kemungkinan Tidak Dipilih

Ketika ditanya apakah fasilitas tersebut akan dibangun di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, Bahlil menyebut lokasi tersebut kemungkinan kecil menjadi pilihan utama.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan area yang cukup luas untuk pembangunan fasilitas penyimpanan energi skala besar.

“Salah satu di antaranya, karena ada beberapa yang dibentuk. Tapi Pulau Nipah kemungkinan kecil tidak. Maaf, kemungkinan besar tidak, karena arealnya yang tidak terlalu besar,” kata Bahlil.

Dia menjelaskan, kebutuhan lahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan storage energi nasional tersebut.

Lokasi Spesifik Masih Dikaji

Meskipun telah memastikan wilayah Sumatra sebagai peluang menjadi lokasi utama, tetapi Bahlil menekankan bahwa pemerintah belum mengumumkan titik pasti pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut.

Dia mengatakan penentuan lokasi masih dalam tahap kajian dan akan disampaikan lebih lanjut setelah proses evaluasi selesai.

“Nanti kita cek. Nanti saya akan sampaikan,” tandas Bahlil.

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pun mengatakan bahwa sejauh ini rencana pembangunan storage energi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Harapannya, dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan cadangan energi strategis sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Meski begitu, Rosan mengatakan bahwa rencana masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian terkait.

“Baru akan pembahasan. [Investasinya butuh berapa] lagi dihitung sama ESDM,” pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) memperkuat ekspansi di sektor kepelabuhanan dan penyimpanan melalui pembangunan fasilitas tangki bitumen berkapasitas total 12.000 m³ yang dijalankan oleh anak usaha, PT Redeco Petrolin Utama (RPU). Pembangunan ini resmi dimulai melalui seremoni groundbreaking di Serang, Selasa (2/12/2025).

Fasilitas penyimpanan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan nasional terhadap pasokan bitumen, sekaligus memperkuat integrasi aset-aset industri milik Chandra Asri Group sebagai perusahaan induk CDI Group. Tangki bitumen ini dijadwalkan mulai beroperasi pada kuartal III/2026.

CDI Group menyampaikan bahwa fasilitas tersebut terdiri dari tiga tangki berkapasitas 3.000 m³, 4.000 m³, dan 5.000 m³. Selain untuk menyerap kebutuhan pasar domestik, fasilitas ini juga akan berperan dalam mengintegrasikan rantai suplai bersama Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd, yang akan menjadi pemasok bitumen.

Presiden Direktur CDIA, Fransiskus Ruly Aryawan, mengatakan pembangunan fasilitas tangki bitumen menjadi langkah penting perusahaan dalam memperkuat penyediaan infrastruktur industri yang terintegrasi.

“Kehadiran fasilitas ini akan memperkuat integrasi aset Chandra Asri Group, sekaligus menegaskan peran CDI Group dalam penyediaan infrastruktur industri. Dengan rekam jejak RPU di sektor kepelabuhanan dan penyimpanan, kami siap mendukung kebutuhan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” ujar Ruly di keterbukaan Informasi, Selasa (2/12/2025).

Dengan penambahan fasilitas baru ini, RPU akan mengoperasikan total 75 tangki penyimpanan, yang mencakup produk petrokimia, minyak bumi, pelumas, dan kini bitumen sebagai produk cair terbaru. RPU juga memiliki dua dermaga yang terhubung langsung dengan jaringan tangki berbagai ukuran, memungkinkan proses bongkar muat yang efisien.

Beroperasi sejak 1986 di wilayah Merak, Banten, RPU dikenal sebagai operator fasilitas kepelabuhanan dan terminal penyimpanan yang melayani berbagai kebutuhan industri. Penambahan fasilitas tangki bitumen ini disebut akan memperkuat posisi CDIA sebagai mitra strategis bagi industri yang membutuhkan solusi logistik dan penyimpanan cair berstandar tinggi.

CDIA saat ini mengelola portofolio infrastruktur mencakup pembangkit listrik 320 MW, fasilitas pengolahan air dengan kapasitas 4.874 liter per detik, dua jetty, tangki penyimpanan berkapasitas gabungan 130.000 m³, serta sembilan armada kapal berukuran 5.000–8.600 DWT.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.