Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menuturkan konsolidasi operator telekomunikasi dapat meningkatkan tenancy ratio perseroan.

Direktur MTEL Agus Winarno menjelaskan terkait dengan konsolidasi di operator telekomunikasi yang saat ini hanya terdapat tiga operator. Menurutnya, konsolidasi tersebut memiliki dampak positif ke potensi roll out seluruh operator karena akan lebih efisien.

“Beruntungnya MTEL ini juga didukung distribusi power kami yang dominan ada di luar Jawa dan itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan mereka,” tutur Agus, dalam paparan publik MTEL, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, kata Agus, MTEL juga memiliki tools marketing analytics yang semakin presisi untuk merekomendasikan titik-titik mana yang paling potensial untuk para operator tersebut.

“Dari XLSMART, justru kami bisa mendapatkan potensi yang besar, sehingga kalau kami lihat tenancy ratio kami di tengah konsolidasi yang sebesar itu masih bertumbuh,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan sepanjang tahun buku 2025, MTEL mencatatkan kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga menuturkan bisnis fiber optik perseroan mencatatkan penambahan 6.160 km jaringan secara organik, sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara telekomunikasi Grup Djarum, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) memfokuskan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset yang telah dimiliki, termasuk 3.200 menara telekomunikasi dan hampir 19.500 kilometer jaringan serat optik.

Direktur IBST Doni Wilaga Kusuma mengatakan perseroan saat ini tidak hanya mengandalkan ekspansi aset baru, tetapi juga meningkatkan produktivitas infrastruktur yang telah beroperasi.

"Fokus utama perseroan saat ini adalah meningkatkan utilisasi dan produktivitas aset yang telah dimiliki," ujarnya dalam paparan publik, Kamis (4/6/2026).

Untuk bisnis menara, IBST terus mendorong peningkatan kolokasi dengan menambah jumlah penyewa pada lokasi yang sudah ada. Strategi tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan tanpa membutuhkan belanja modal yang besar.

Sementara itu, pada bisnis serat optik, perseroan berupaya meningkatkan monetisasi jaringan melalui berbagai layanan konektivitas seperti connectivity, backhaul, Metro-E, leased line, serta solusi berbasis serat optik lainnya.

Menurut Doni, peluang optimalisasi aset juga semakin terbuka setelah IBST bergabung ke dalam ekosistem bisnis Protelindo Group dan iForte.

Sinergi tersebut memungkinkan pemanfaatan aset secara lebih terintegrasi, memperluas basis pelanggan, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur telekomunikasi.

Di sisi profitabilitas, IBST mencatat peningkatan kinerja yang signifikan sepanjang 2025. Direktur IBST Suciratin mengatakan EBITDA margin perseroan melonjak menjadi 90,7% pada 2025 dari 67,2% pada 2024.

Menurutnya, peningkatan profitabilitas tersebut tidak terlepas dari bergabungnya perseroan ke dalam Protelindo Group yang memberikan berbagai manfaat strategis.

"Bergabungnya perseroan ke dalam Protelindo Group memberikan banyak manfaat strategis, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun pengembangan bisnis," katanya.

Selain memperoleh akses terhadap skala usaha yang lebih besar, IBST juga mendapatkan penerapan praktik terbaik (best practice) yang lebih luas serta peluang sinergi yang mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.

Perbaikan profitabilitas tersebut sekaligus memperkuat struktur keuangan perseroan di tengah kebutuhan investasi infrastruktur digital yang terus meningkat.

IBST juga melihat peluang pertumbuhan dari bisnis berbasis serat optik yang saat ini telah berkontribusi sekitar 26% terhadap total pendapatan perusahaan.

Direktur IBST Catherine Sembiring Pelawi menjelaskan kontribusi tersebut berasal dari layanan fiber to the tower (FTTT) sebesar 24%, fiber to the home (FTTH) sekitar 1%, serta layanan connectivity sebesar 1%.

Ke depan, manajemen akan berupaya meningkatkan kapasitas aset menara maupun serat optik sekaligus mengerek tingkat utilisasinya.

"Perseroan dan manajemen akan berupaya untuk meningkatkan aset tower dan fiber optik serta meningkatkan utilisasinya seperti tenancy ratio dan utilization ratio," ujarnya.

Strategi tersebut diharapkan dapat memperbesar kontribusi bisnis non-menara terhadap pendapatan perusahaan dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas data dan infrastruktur digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Strategi divestasi aset yang dijalankan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) diproyeksi menjadi kunci utama perbaikan fundamental pada tahun ini sekaligus membuka prospek jangka panjang yang lebih sehat.

Sejak 2017, APLN konsisten melakukan monetisasi portofolio properti bernilai tinggi guna membiayai proyek baru serta memangkas utang, khususnya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sejumlah aset besar yang telah didivestasi APLN antara lain Central Park Mall, Neo Soho Mall, Pullman Ciawi Vimala Hills, hingga yang terbaru Deli Park Mall Medan.

Head of Research Korea Investment & Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi, menilai strategi ini sebagai langkah krusial yang berhasil mendorong turnaround kinerja APLN pada kuartal I/2026.

“Kami melihat turnaround APLN pada kuartal I/2026 merefleksikan hasil dari strategi asset recycling dan optimalisasi aset. Monetisasi aset matang berhasil mendorong revenue dan sekaligus memperbaiki bottom line perusahaan," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Pengaruh dari strategi optimalisasi aset ini juga merambah pada perbaikan profil risiko Perseroan. Melalui hasil penjualan aset, APLN secara bertahap mengurangi beban utang secara signifikan, termasuk pelunasan kewajiban dalam mata uang asing.

Menurut Wafi, langkah deleveraging menjadi krusial dalam meminimalkan risiko nilai tukar atau kurs yang sering kali menjadi beban bagi perusahaan dengan eksposur valas yang tinggi. Dengan berkurangnya tekanan bunga dan risiko kurs, menurutnya, struktur permodalan APLN saat ini berada dalam kondisi yang jauh lebih stabil.

Wafi menjelaskan, dalam konteks industri, skema asset recycling seperti yang diterapkan APLN dianggap sebagai salah satu praktik terbaik untuk menjaga kesehatan finansial, terutama saat menghadapi fase siklus yang menantang.

Hanya saja, dia mengingatkan, keberlanjutan kinerja ini akan sangat bergantung pada kemampuan perseroan dalam menyeimbangkan monetisasi aset dengan pengembangan proyek baru.

Pasalnya peningkatan likuiditas saat ini memberikan APLN fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan pembiayaan kembali, menjaga kelancaran operasional, serta melakukan ekspansi secara selektif.

Fundamental yang lebih kuat ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas neraca perusahaan dalam jangka panjang.

Dia menegaskan langkah-langkah strategis tersebut merupakan modal bagi stabilitas perusahaan jangka panjang. Investor dan pelaku pasar akan terus memperhatikan konsistensi manajemen dalam mengeksekusi rencana bisnis ke depan.

"Langkah ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor, terutama dari sisi stabilitas neraca dan profil risiko. Namun, investor akan tetap menunggu konsistensi eksekusi serta kejelasan pendapatan di masa depan sebelum terjadi penilaian ulang yang signifikan terhadap nilai perusahaan," jelasnya.

Prospek bisnis APLN akan ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola keseimbangan antara pendapatan dari aset yang ada serta percepatan pengembangan proyek-proyek baru yang potensial.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengatakan perseroan tengah membangun dan mengembangkan proyek-proyek properti baru di berbagai kota di Indonesia. Seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Karawang, Balikpapan, Medan, dan Bali. Selain proyek kawasan hunian, APLN juga membangun pusat perbelanjaan baru dan hotel baru yang akan menjadi sumber pendapatan berulang di masa depan.

"Kami terus berusaha mengoptimalkan peluang sektor properti dan konsumen yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Melalui strategi yang tepat dan eksekusi yang disiplin, terukur dan matang, kami yakin APLN akan terus menunjukkan kinerja positif ke depan,” katanya.

Berdasarkan laporan keuangan, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,9 triliun pada kuartal I/2026, melonjak 232% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp874,5 miliar. Lonjakan ini turut mendorong perbaikan signifikan pada laba bersih, dari rugi Rp55,6 miliar pada kuartal I/2025 menjadi laba Rp513,8 miliar pada tahun ini.

Bisnis.com, SURABAYA – Syaifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan mendiang Dominikus Adi Sutarwijono dalam rapat paripurna, Rabu (6/5/2026). Momentum pelantikan tersebut menandai konsolidasi komando baru dari legislatif di tengah tekanan fiskal daerah yang kian menguat.

Syaifuddin menyinggung pentingnya pelibatan publik dalam berbagai agenda kedewanan agar dapat adaptif terhadap kondisi di lapangan, meski ia mengakui dinamika partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya stabil.

Memasuki isu strategis, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut secara tegas menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat struktur pendapatan daerah.

APBD Kota Surabaya pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp12,755 triliun. Selain itu, Kota Pahlawan juga resmi menerima konsekuensi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat imbas kebijakan efisiensi anggaran, yang tercatat menurun menjadi Rp760 miliar.

Tak hanya perolehan TKD yang terkoreksi, ruang fiskal Kota Surabaya juga semakin terhimpit karena menurunnya penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dilaporkan hanya diterima sebesar Rp29,327 miliar pada tahun 2026.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan fiskal tersebut, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan.

Untuk memperkuat struktur pendapatan daerah, Syaifuddin menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti pemanfaatan aset ataupun lahan tidur atau idle milik pemerintah kota yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

"Ya termasuk menggali satu potensi-potensi, termasuk mungkin nanti kita juga akan dorong lahan-lahan tidur bagaimana menghidupkan satu penglihatan ekonomi kerakyatan, lahan-lahan pemerintah kota yang tidak digunakan," ungkap Syaifuddin, Rabu (6/6/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus diarahkan pada skema yang memberikan ruang bagi ekonomi kecil untuk tumbuh, salah satunya melalui mekanisme sewa dengan prioritas tertentu.

“Memungkinkan juga barangkali harusnya dilakukan dengan sistem sewa yang ada prioritas, agar supaya ada suatu pertumbuhan semangat ekonomi kecil ini bisa mendapatkan sarana fasilitas untuk itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Syaifuddin juga menegaskan pentingnya optimalisasi aset daerah yang tergolong dalam kategori non-lahan, termasuk di ruang-ruang publik yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Iya, memanfaatkan aset-aset itu bisa nanti kita akan dorong. Itu termasuk juga penggunaan atas reklame-reklame di tempat-tempat publik, taman-taman. Itu mungkin dirasa masyarakat juga ada perubahan-perubahan, tetapi ini yang mendorong untuk adanya kekuatan fiskal di Kota Surabaya,” jelasnya.

Mengenai opsi pembiayaan alternatif, ia menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tetap relevan untuk dilakukan selama kucuran dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk sektor yang produktif.

“Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung,” pungkas Syaifuddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sayap bisnis properti PT Pertamina (Persero), PT Patra Jasa, menyiapkan strategi pertumbuhan lanjutan seiring dengan kinerja positif sepanjang 2025.

Patra Jasa membukukan pendapatan Rp5,5 triliun atau tumbuh 17% secara tahunan, melampaui target RKAP. Capaian itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang digelar pada Senin (4/5/2026).

Kinerja solid ditopang kontribusi lintas lini, terutama Property Development yang mencatat pertumbuhan signifikan seiring rampungnya sejumlah proyek strategis.

Pj. VP Corporate Secretary Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso mengatakan pertumbuhan di atas target mencerminkan daya tahan bisnis sekaligus efektivitas eksekusi operasional di tengah dinamika industri properti dan hospitality.

“Setiap unit bisnis menunjukkan kemampuan untuk terus berkembang. Kami juga tetap menjaga disiplin biaya agar pertumbuhan pendapatan tetap berkualitas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Fadjar menilai fondasi keuangan yang sehat menjadi modal penting untuk mempercepat ekspansi dan optimalisasi portofolio aset ke depan. Melalui hasil RUPS, perseroan menegaskan fokus pada peningkatan nilai aset, penguatan portofolio properti, serta peningkatan standar layanan.

Dalam strategi pertumbuhan, Patra Jasa akan mengandalkan pengembangan proyek-proyek bernilai tambah serta optimalisasi aset eksisting yang terintegrasi dengan ekosistem bisnis Pertamina.

Beberapa proyek yang tengah dikembangkan antara lain Bobocabin Patra Parapat, Villa Kayu Patra Anyer, hingga penguatan fasilitas komersial seperti Sashta Lounge di Patra Semarang.

Sebagai informasi, Patra Jasa memiliki tiga pilar bisnis utama yakni Property Investment & Development, Hotels & Resorts, serta Services.

Perusahaan mengelola sembilan hotel di berbagai kota, yaitu The Patra Bali Resort & Villas, Patra Semarang Hotel & Convention, Patra Cirebon Hotel & Convention, Patra Malioboro Hotel, Patra Bandung Hotel, Patra Anyer Hotel, Patra Jakarta Hotel, Patra Dumai Hotel, dan Patra Parapat Hotel.

Selain jaringan hotel, Patra Jasa juga mengelola gedung perkantoran seperti Grha Pertamina dan Patra Jasa Office Tower, serta kawasan hunian Patraland Residential Kuningan dan Patraland Residential Balikpapan.

Layanan multiservices perusahaan didukung oleh Patra Facility Management yang menyediakan solusi terpadu bagi kebutuhan operasional properti. Untuk memperkuat lini bisnis, Patra Jasa memiliki dua anak perusahaan, yaitu Mitra Tours and Travel dan Prima Armada Raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten penyedia jasa pertambangan batu bara PT Samindo Resources Tbk. berhasil mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang solid pada awal tahun ini.

Sepanjang Januari—Maret 2026, emiten batu bara milik taipan kelahiran Singapura, Low Tuck Kwong berkode saham MYOH tersebut membukukan pendapatan sebesar US$40,96 juta.

Corporate Secretary Samindo Resources Ahmad Zaki menyebut, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan perseroan dalam mempertahankan kinerja top line yang stabil di tengah dinamika industri pertambangan.

Dari sisi profitabilitas, MYOH mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar US$3,75 juta pada tiga bulan pertama tahun ini. “Realisasi laba bersih ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga tingkat margin keuntungan melalui implementasi strategi efisiensi biaya dan utilisasi aset yang terukur di seluruh lini operasi hulu ke hilir,” kata Zaki, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sebagai gambaran, pada kuartal I/2025 MYOH mencatatkan laba bersih US$3,8 juta, naik signifikan hingga 501% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal I/2024 sebesar US$0,64 juta.

Sejalan dengan itu, sepanjang kuartal I/2025 Samindo membukukan pendapatan US$40,9 juta, meningkat 3% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 sebesar US$39,6 juta. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari segmen overburden removal & coal getting yang naik 5% menjadi US$21,8 juta dan coal hauling naik 11% menjadi US$10,3 juta.

Adapun, pada kuartal I/2026 ini Samindo juga mencatatkan kinerja operasional yang berkesinambungan, didorong oleh optimalisasi armada berat dan kondisi cuaca di area tambang yang mendukung kelancaran aktivitas pemindahan batuan penutup (overburden removal), produksi batu bara (coal getting), hingga pengangkutan batu bara (coal hauling).

Zaki memaparkan bahwa sepanjang kuartal I/2026, aktivitas overburden removal tetap menjadi jangkar utama operasional MYOH dengan capaian pertumbuhan yang sangat positif.

Volume overburden removal berhasil melonjak 10% menjadi 8,42 juta bank cubic meter (bcm) pada kuartal I/2026, dibandingkan dengan capaian sebanyak 7,65 juta bcm pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja solid pada segmen pengupasan lapisan tanah ini sejalan dengan peningkatan pada segmen coal getting, di mana perseroan mencatatkan kenaikan volume sebesar 7% secara tahunan menjadi 1,43 juta ton dari sebelumnya 1,34 juta ton.

Melengkapi tren pertumbuhan operasional pada awal tahun ini, segmen coal hauling juga bergerak stabil dengan volume yang sedikit meningkat menjadi 5,86 juta ton, dibandingkan dengan capaian pada kuartal I/2025 sebanyak 5,75 juta ton.

Zaki menegaskan bahwa stabilitas produktivitas dari operasional inti tersebut memberikan fondasi yang kuat bagi pencapaian finansial perseroan.

“Kinerja operasional dan finansial pada kuartal pertama 2026 merefleksikan resiliensi model bisnis perseroan. Solidnya volume overburden removal dan pencapaian target proporsional pada coal getting merupakan hasil dari disiplin eksekusi di lapangan serta kesiapan utilitas alat berat kami,” tuturnya.

Ke depannya, lanjutnya, MYOH akan terus mempertahankan fokus pada optimalisasi aset produktif dan pengendalian biaya (cost control) yang ketat. “Kami optimis fundamental operasional yang kuat ini akan mengamankan target tahunan perseroan sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham,” ujarnya.

Untuk diketahui, Samindo Resources merupakan perusahaan investment holding dengan fokus utama pada penyediaan jasa pertambangan batu bara, termasuk pemindahan batuan penutup (overburden removal), produksi batu bara (coal getting), pengangkutan batu bara (coal hauling), pemetaan geologi dan pengeboran (geological mapping and drilling), serta jasa sewa kendaraan (light vehicle rent services).

Seluruh kegiatan itu dijalankan Samindo melalui lima anak perusahaan, yaitu PT SIMS Jaya Kaltim, PT Trasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim, PT Mintec Abadi, dan Transkon Jaya, yang bersama-sama mendukung operasional perseroan secara efisien dan handal.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandom Indonesia Tbk. (TCID), emiten kosmetik produsen Gatsby hingga Pixy, berupaya melakukan ekspansi usaha ke sektor penyewaan gudang di tengah upaya optimalisasi aset.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/4/2026), langkah diversifikasi ini dilakukan melalui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68126 terkait penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri, dengan memanfaatkan kapasitas gudang yang telah dimiliki perseroan.

Ekspansi tersebut tidak hanya bertujuan membuka sumber pendapatan baru, tetapi juga mengoptimalkan aset eksisting yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam studi kelayakan, perseroan menilai pasar pergudangan memiliki prospek yang kuat seiring pertumbuhan ekonomi nasional yang telah kembali ke kisaran 5% per tahun pascapandemi.

Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan dinilai memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi, sehingga permintaan terhadap layanan penyimpanan diproyeksikan terus meningkat.

Sepanjang 2013-2025, lapangan usaha transportasi dan pergudangan rata-rata mengalami pertumbuhan 6,6% per tahun. Adapun, kontribusinya terhadap PDB cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahun yaitu dari 3,3% pada 2013 meningkat menjadi 4,83% pada 2025.

Berdasarkan hasil analisa, rata-rata pertumbuhan sub lapangan usaha pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir selama 2013-2025 adalah mencapai 8,7% per tahun dan merupakan sub lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Perseroan juga menilai bisnis ini memiliki captive market, sehingga potensi persaingan relatif terbatas dibandingkan pemain pergudangan lain di sekitar lokasi operasional.

Dari sisi strategi, perseroan akan menyasar penyewa dari kalangan afiliasi maupun non-afiliasi dengan menawarkan tarif yang kompetitif serta menjaga kualitas fasilitas gudang. Penambahan KBLI ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Selain membuka peluang diversifikasi bisnis, ekspansi ini juga berpotensi meningkatkan kredibilitas perseroan di mata investor dan pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang sudah ada. Secara finansial, hasil studi menunjukkan proyek ini memiliki tingkat kelayakan yang sangat tinggi.

Indikator internal rate of return (IRR) tercatat mencapai 84,12%, dengan nilai net present value (NPV) sebesar Rp234,72 miliar dan rasio manfaat-biaya (B/C ratio) sebesar 2,58.

Sementara itu, periode pengembalian investasi diperkirakan hanya sekitar 2,58 tahun, mencerminkan potensi pengembalian yang relatif cepat.

TCID bermaksud untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan melalui RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada 19 Mei 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menggelar salah satu intervensi terbesar dalam sektor perumahan dalam satu dekade terakhir. Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, program bedah rumah melonjak drastis, sementara aset-aset negara mulai disisir untuk dijadikan fondasi pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat, target renovasi rumah tidak layak huni (bedah rumah) pada 2026 mencapai 400.000 unit—melonjak hampir sembilan kali lipat dibandingkan realisasi 2025 yang hanya 45.000 unit. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan perubahan pendekatan: dari program terbatas menjadi gerakan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah. Tahun ini 400.000 rumah… tahun ini semua kabupaten kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).

Namun di balik ambisi besar itu, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana kapasitas fiskal negara mampu menopang program masif ini? Dan apakah pendekatan berbasis aset negara serta relokasi vertikal benar-benar menjawab akar persoalan perumahan di Indonesia?

Lompatan Besar di Tengah Backlog

Indonesia menghadapi persoalan klasik di sektor perumahan: backlog yang terus membengkak. Data berbagai lembaga menunjukkan kebutuhan rumah pada 2025 telah menembus kisaran 15 juta unit. Angka ini menjadi alarm bahwa intervensi incremental tidak lagi cukup.

Program bedah rumah dipilih sebagai solusi cepat untuk meningkatkan kualitas hunian tanpa harus membangun dari nol. Dengan skema bantuan stimulan, pemerintah hanya menanggung sebagian biaya renovasi—sekitar Rp20–25 juta per unit—sementara sisanya diharapkan berasal dari swadaya masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman menilai pendekatan ini secara desain memang realistis dalam jangka pendek.

“Program ini secara desain bersifat stimulus-based, bukan pembiayaan penuh. Artinya, secara aritmetika APBN masih bisa menanggung,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa keberlanjutan program menjadi isu krusial.

“Risiko utamanya bukan pada pembiayaan tahun berjalan, melainkan pada konsistensi jangka menengah di mana jika program ini menjadi ekspektasi permanen, tekanan terhadap belanja wajib akan meningkat,” katanya.

Dengan defisit anggaran yang terus mendekati batas 3% PDB, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Ini berarti setiap ekspansi belanja harus diimbangi dengan prioritas yang ketat.

Untuk mengatasi keterbatasan APBN, pemerintah mengandalkan skema pembiayaan campuran: APBN, CSR, dan dana dari badan investasi seperti Danantara. Secara konsep, pendekatan ini menawarkan leverage—memperbesar kapasitas program tanpa sepenuhnya membebani negara.

Meskipun, Maruarar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tetapi menurut Rizal, skema ini memiliki batasan yang tidak bisa diabaikan.

“APBN tetap harus menjadi tulang punggung untuk kelompok miskin ekstrem. CSR hanya pelengkap yang sporadis, sementara Danantara relevan untuk proyek yang punya potensi return,” tuturnya.

Risiko terbesar muncul ketika batas antara fungsi sosial dan komersial menjadi kabur. Dalam situasi tersebut, proyek-proyek berpotensi kehilangan arah—antara melayani kebutuhan publik atau mengejar profitabilitas.

Tak hanya itu, selain aspek pembiayaan dan sosial, tantangan lain terletak pada akurasi data penerima manfaat. Rizal mengingatkan risiko exclusion error dan inclusion error dalam program berskala besar.

“Exclusion error muncul ketika kelompok miskin tidak bisa mengakses program… sebaliknya inclusion error terjadi akibat lemahnya verifikasi data,” tandasnya.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, melihat keterlibatan swasta justru sebagai kunci keberhasilan.

“Peran pemerintah adalah regulator dan fasilitator. Swasta yang berat bukan hanya bunga kredit konstruksi, tapi juga infrastruktur. Kalau pemerintah fokus di infrastruktur penunjang, cost swasta akan turun,” ucapnya saat dihubungi.

Dalam perspektif ini, negara tidak harus menjadi pemain utama, tetapi cukup memastikan ekosistem berjalan efisien dan adil.

Selain bedah rumah, strategi besar pemerintah terletak pada optimalisasi aset negara—khususnya lahan milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia.

Di kota-kota besar, keterbatasan lahan menjadi hambatan utama pembangunan perumahan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyisir aset-aset yang selama ini tidak produktif atau bahkan dikuasai pihak lain.

Di Jakarta dan Bandung, sejumlah lokasi telah diidentifikasi, termasuk kawasan Tanah Abang dan lahan di sekitar jalur rel. Pemerintah berencana membangun hunian vertikal dengan skema campuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma: dari ekspansi horizontal ke densifikasi vertikal. Namun, optimalisasi aset negara bukan tanpa tantangan. Banyak lahan yang telah lama ditempati masyarakat secara informal, sehingga memerlukan pendekatan sosial yang hati-hati.

Relokasi dan Risiko Sosial Ekonomi

Rumah Susun Pasar Rumput di Jakarta./Bisnis-Arief Hermawan P

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah relokasi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta. Tahap awal mencakup pembangunan 324 unit, dengan tambahan 500 unit dari KAI—total 824 unit hunian.

Namun, bagi pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, relokasi bukan sekadar soal memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain.

“Relokasi paksa itu punya persoalan… bagaimana kemampuan mereka beradaptasi dengan rumah susun, bagaimana kemampuan mereka untuk membayar sewa,” ujarnya.

Dia menyoroti risiko gagal bayar yang sudah terjadi di Jakarta selama lebih dari satu dekade.

“Kasus di Jakarta saja sudah lebih dari Rp95 miliar penghuni rumah susun menunggak untuk membayar sewanya.”

Masalah ini mencerminkan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Belum lagi, kelompok miskin ekstrem—yang berada di desil 1 hingga 3—sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar sewa, bahkan jika tarifnya disubsidi.

“Tanpa subsidi mereka tidak akan kuat,” tegas Yayat.

Lebih jauh, dia mengingatkan potensi dampak gentrifikasi—di mana biaya hidup meningkat setelah relokasi, sementara sumber penghasilan justru menurun.

“Kalau mereka kehilangan mata pencarian… bagaimana mereka membayar sewanya?”

Alhasil, kata Yayat, relokasi ke rumah susun sering kali dipandang sebagai solusi modern untuk kawasan kumuh. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini dapat menciptakan masalah baru jika tidak disertai strategi ekonomi.

Di kawasan bantaran rel, banyak warga menggantungkan hidup pada sektor informal—berjualan, membuka jasa kecil, atau bekerja di sekitar lokasi.

Ketika dipindahkan ke hunian vertikal, ruang ekonomi ini sering hilang. Yayat menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, sebab tanpa intervensi ekonomi, relokasi berisiko menciptakan “kemiskinan baru” di lingkungan yang secara fisik lebih baik, tetapi secara sosial lebih rentan.

“Pendekatannya itu menata kawasan kumuh, bukan sekadar memindahkan orangnya, tapi bagaimana menata ekonominya supaya mereka lebih mandiri,” ucapnya.

Kampus Turun Tangan: Dari Teori ke Praktik

Menariknya, pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam program ini. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyebut kampus akan menjadi mitra dalam perencanaan tata kota dan riset perumahan.

“Fakultas planologi, arsitek… membantu kepala daerah sehingga tata ruang menjadi tempat praktik mahasiswa,” ujarnya.

Pendekatan ini diharapkan menciptakan solusi berbasis data dan riset, sekaligus memperkuat konsep kampus berdampak. Selain itu, kampus juga akan melakukan kajian terhadap berbagai aspek, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal).

Keterlibatan akademisi menjadi penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat. Ambisi pemerintah untuk mempercepat perumahan rakyat pada 2026 menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi backlog yang telah lama menjadi masalah struktural.

Namun, kompleksitas tantangan—mulai dari keterbatasan fiskal, risiko sosial, hingga akurasi data—menuntut pendekatan yang lebih dari sekadar pembangunan fisik.

Program bedah rumah dan optimalisasi aset negara memang dapat menjadi akselerator. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan.

Dalam konteks ini, perumahan bukan hanya soal membangun atap, tetapi membangun kehidupan. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, program yang dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan justru berpotensi menciptakan kerentanan baru.

Sebaliknya, jika dijalankan dengan pendekatan holistik—menggabungkan intervensi fisik, ekonomi, dan sosial—maka 2026 bisa menjadi titik balik bagi sektor perumahan Indonesia. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak rumah yang dibangun, tetapi berapa banyak kehidupan yang benar-benar diperbaiki.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT PP (Persero) Tbk., PT PP Presisi Tbk. (PPRE), tengah melakukan efisiensi operasional hingga optimalisasi aset di tengah tekanan industri nikel global yang dilanda kelebihan pasokan, sehingga memicu volatilitas harga dan berdampak pada kinerja perseroan.

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk., Rizki Dianugrah mengatakan kinerja periode berjalan mencerminkan fase penyesuaian, seiring dinamika industri dan penerapan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dia menuturkan langkah tersebut ditempuh melalui penguatan posisi keuangan dan peningkatan disiplin operasional. Perusahaan juga berupaya menjaga fondasi bisnis tetap solid agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

"Dari sisi operasional, utilisasi aset mengalami tekanan sepanjang periode berjalan. Perseroan merespons dengan melakukan perbaikan bertahap guna meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas operasional," katanya dalam siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Di saat yang sama, lanjutnya, kondisi eksternal menjadi faktor penekan utama. Industri nikel global saat ini berada dalam kondisi kelebihan pasokan yang memicu fluktuasi harga komoditas.

Merespons situasi tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian harga sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan proyek sekaligus mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas di tengah siklus industri yang menantang.

“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil. Fase ini kami pandang sebagai momentum untuk memperkuat fundamental, meningkatkan disiplin operasional, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, perseroan akan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset, serta penguatan kemitraan strategis.

Manajemen meyakini langkah tersebut dapat menjaga stabilitas kinerja dan menempatkan perseroan dalam posisi lebih siap untuk menangkap peluang pertumbuhan saat kondisi industri membaik.

“Kami tetap percaya pada prospek jangka panjang industri nikel. Dengan langkah strategis yang kami jalankan saat ini, perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” kata Rizki.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melaporkan realisasi produksi listrik hijau tertinggi sepanjang sejarah (all-time high) perusahaan pada 2025. Tahun lalu, PGEO membukukan total produksi sebesar 5.095 gigawatt hour (GWh), naik 5,55% dibandingkan dengan produksi 2024 sebesar 4,827 GWh.

Direktur Operasional Pertamina Geothermal Energy, Andi Joko Nugroho, dalam keterangan Earnings Call 2025 mengemukakan rekor produksi tersebut didukung oleh realisasi faktor beban (load factor) yang lebih tinggi.

Tambahan kapasitas terpasang sebesar 55 megawatt (MW) dari Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 yang mulai beroperasi secara komersial pada Juni 2025 turut berkontribusi pada capaian ini. Dengan tambahan tersebut, kapasitas terpasang PGEO kini meningkat menjadi 727 MW dari sebelumnya 672 MW.

“Ke depan, PGE juga terus melakukan optimalisasi aset eksisting, mendorong ekspansi dan pertumbuhan bisnis, sekaligus mengembangkan berbagai sumber pendapatan masa depan [future revenue streams], ” terang Andi Joko Nugroho.

Andi Joko Nugroho menambahkan bahwa peningkatan produksi listrik terjadi di sejumlah wilayah operasi PGEO. Kontribusi produksi tersebut antara lain berasal dari Kamojang yang diproyeksikan mencapai 1.806 GWh, Ulubelu 1.617 GWh, Lahendong 849 GWh, Lumut Balai 714 GWh, serta Karaha 109 GWh.

Capaian ini didukung oleh tingkat reliabilitas sistem yang tetap tinggi, dengan ketersediaan pembangkit (availability factor) mencapai 98,93%, kapasitas (capacity factor) sebesar 86,58%, serta tingkat outage yang sangat rendah, yakni di level 0,41%.

“Perseroan ke depannya akan terus meningkatkan produksi melalui optimalisasi operasional serta pengelolaan pembangkit yang semakin andal dan efisien,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Edwil Suzandi, menyampaikan empat proyek Perseroan yang masuk dalam Blue Book 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proyek-proyek ini mencakup Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7–8 & Binary. Total nilai investasi untuk keempat proyek tersebut mencapai lebih dari US$1,09 miliar.

“Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai 2029 hingga 2032. Hal ini sekaligus mempertegas komitmen Perseroan dalam mengembangkan potensi 3 GW panas bumi yang dimiliki, ” tutup Edwil.

Pertamina Geothermal Energy tercatat mengantongi laba bersih senilai US$137,69 juta atau sekitar Rp2,33 triliun pada 2025 dengan asumsi kurs Jisdor berada di level Rp16.919 per dolar Amerika Serikat (AS). Perolehan tersebut susut 14,2% dibandingkan dengan capaian 2024 yang mencapai US$160,49 juta.

Koreksi pada profitabilitas PGEO terjadi di tengah pertumbuhan pendapatan bersih yang naik 6,29% secara tahunan menjadi US$432,72 juta. Mayoritas pendapatan usaha ini disumbangkan PLTP area Kamojang sebesar US$155,67 juta.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik aset yang selama ini tidur dan tidak produktif untuk dijadikan sumber penerimaan baru.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menjelaskan di tengah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp1,2 triliun, pemerintah daerah paradigma pengelolaan aset daerah dari sekadar pusat biaya menjadi sumber penerimaan.

“Logika aset ini kan pemanfaatan, bukan pemeliharaan. Jadi seharusnya tidak jadi beban pengeluaran, tetapi jadi sumber pendapatan. Kami ingin berubah ke paradigma baru bahwa aset itu dikelola semaksimal mungkin untuk membantu menaikkan PAD,” jelas Iqbal dikutip dari keterangan pers, Kamis (12/2/2026).

Iqbal menyebut, Pemprov NTB mengelola sekitar 1.700 persil tanah dengan estimasi nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, optimalisasi pemanfaatan masih terkendala akurasi data dan keterbatasan appraisal.

“Kekhawatiran kami adalah keinginan kami untuk melakukan pemanfaatan aset, tapi data kami parah dan appraisal kami lemah. Kami khawatir kalau melompat ke pemanfaatan nanti akhirnya memanfaatkan undervalue,” katanya.

Untuk memperkuat tata kelola, Pemprov NTB telah menyiapkan 19 pejabat fungsional penilai yang akan didampingi secara teknis oleh DJKN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Balinusra Sudarsono menjelaskan siap mendukung NTB untuk mengoptimalkan aset-aset daerah.

Selain itu DJKN akan membantu penyelesaian piutang daerah yang kerap menjadi temuan dalam audit laporan keuangan.

“Piutang daerah itu kalau ada di LKPD akan mengganggu laporan keuangan daerah Bapak, yang biasanya menjadi temuan BPK. Kami siap untuk menyelesaikannya setelah ini diurus oleh Pemprov secara maksimal dan mentok, limpahkan ke kami, kami akan proses melalui KPKNL,” jelasnya.

Saat ini tercatat 34 berkas piutang dengan nilai sekitar Rp11 miliar sedang diproses di KPKNL Mataram.

Selain itu, DJKN juga menawarkan kolaborasi penilaian sumber daya alam untuk pengembangan pasar karbon melalui IDX Karbon serta skema pembiayaan kreatif melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek infrastruktur publik berbasis KPBU.