Bisnis.com, BANDUNG -- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jawa Barat pada 2025 masuk kategori tinggi dengan skor 79,43.

Kondisi itu menggambarkan hubungan antarpemeluk agama yang toleran, setara, dan saling bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, IKUB digunakan sebagai cermin keberhasilan pemerintah daerah dalam mitigasi konflik sosial bermotif agama. Kerukunan yang stabil menciptakan rasa aman bagi investor dan pelaku ekonomi untuk beroperasi di Jawa Barat.

Skor IKUB Provinsi Jawa Barat berada diatas rata-rata capaian nasional sebesar 77,89.

Keberhasilan capaian IKUB Provinsi Jawa Barat 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor sosial, pembinaan kelembagaan, kegiatan lintas agama, serta kebijakan pemerintah yang mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama, di antaranya tingginya sikap toleransi antarumat beragama di Jawa Barat.

"Hubungan sosial masyarakat relatif harmonis dan saling menghargai dalam pelaksanaan ibadah. Konflik keagamaan yang berskala besar tergolong minim," kata Dedi baru-baru ini.

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Interaksi sosial antarmasyarakat dari berbagai agama juga memperkuat dimensi kebersamaan dalam IKUB.

Faktor penunjang lain yaitu kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong berbagai program yang memperkuat kerukunan sosial.

BEKASI - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menginisiasi peran-peran sentral dari seluruh majelis agama, tokoh agama, dan rumah ibadah dalam melaksanakan fungsi sosial merajut kerukunan secara riil di masyarakat. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Bekasi, Rabu (4/2/2026).

Kegiatan yang digelar Ditjen Polpum Kemendagri ini mengusung tema “Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial”.

Akmal menekankan sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadah menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman. Harmoni sosial bukan hanya soal kerukunan, tapi juga fondasi kuat merajut kerukunan antara dan intra umat beragama melalui fungsi nyata di masyarakat.

Peran majelis agama, tokoh agama, dan rumah ibadah bukan hanya berkaitan dengan masalah kehidupan agama. Namun, perlu juga inisiasi dalam melaksanakan fungsi sosial di antaranya membantu penanganan bencana, mendukung ketahanan pangan, memperkuat sektor pertanian, hingga pengembangan inovasi seperti greenhouse demi kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

“Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk umat beragama untuk membangun ketahanan pangan, karena kebutuhan umat beragama yang paling mendasar adalah pangan. Bisa lakukan lomba greenhouse, seberapa bagus rumah ibadah bisa menanam di antara mereka maka akan terbangun kesamaan dalam kehidupan sosial antarumat beragama,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Akmal juga mengunjungi Musala Jami' atul Khoir di Jalan Perjuangan, Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi yang terdampak banjir. Dia memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

Dia juga mengunjungi Gereja HKBP di Jalan Cirebon, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Dia mengapresiasi jemaat yang telah menjalankan fungsi sosial. Ini sebagai wujud nyata sinergi pemerintah dan masyarakat dalam membangun harmoni sosial serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

Rakornas dihadiri secara virtual di antaranya Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wali Kota Depok Supian Suri, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Pusat Kerukukan Umat Beragama Muhammad Adib Abdushomad; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito; Asisten Deputi Koordinasi Kesatuan Bangsa Cecep Agus Supriyatna; Kepala Subdirektorat II Direktorat II Jaksa Agung Muda mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen Agama; Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina Ikhsan Ali Fauzi; serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah/Koordinator Perencana Anggaran Daerah III mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Rooy John Erasmus Salamony.

JAKARTA - Kabupaten Mimika mencatat sejarah baru dalam upaya merawat kerukunan umat beragama. Untuk pertama kalinya baik Pemkab Mimika maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika berhasil meraih Harmony Award 2025, sebuah penghargaan nasional yang sangat prestisius di bidang kerukunan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dalam acara resmi yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi Mimika, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan karena inilah kali pertama Papua meraih pengakuan nasional di bidang kerukunan umat beragama," ujar Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffry Chris Hutagalung, Jumat (28/11/2025).

Harmony Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Kementerian Agama melalui PKUB RI kepada pemerintah daerah dan FKUB yang terbukti berprestasi dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penghargaan ini menjadi instrumen penguat bagi upaya nasional dalam menjaga persatuan, toleransi, dan stabilitas sosial keagamaan di seluruh Indonesia.

Jeffry Chris mengatakan, predikat juara yang diraih secara bersamaan oleh Pemda dan FKUB Mimika menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para tokoh agama sebagai penjaga harmoni sosial.

"Selama ini, Pemda Mimika konsisten memperkuat fondasi kerukunan melalui dukungan kebijakan yang jelas, komunikasi lintas sektor, serta fasilitas yang menunjang kegiatan FKUB," ucapnya.

Di sisi lain, FKUB Mimika terbilang aktif dalam memfasilitasi dialog lintas iman, memberikan edukasi tentang moderasi beragama, serta menyelesaikan berbagai isu sensitif secara persuasif dan damai. Kombinasi kinerja inilah yang menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan kerukunan terbaik di Indonesia.

Menurut Kementerian Agama, beberapa indikator utama yang membuat Mimika unggul dan layak mendapatkan Harmony Award 2025 yakni:

1. Dukungan Kebijakan dan Anggaran

Pemda Mimika dinilai memberikan dukungan nyata melalui kebijakan yang inklusif serta alokasi anggaran memadai untuk menunjang kegiatan kerukunan dan operasional FKUB.

2. Inovasi dan Aktivitas FKUB

FKUB Mimika aktif melakukan mediasi, membangun ruang dialog, dan menggelar edukasi moderasi beragama terutama kepada generasi muda.

3. Stabilitas dan Ketanggapan Daerah

Kabupaten Mimika mampu menangani isu-isu keagamaan secara cepat, tepat, dan damai sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Penghargaan ini menjadikan Mimika sebagai role model bagi daerah lain, terutama di Papua dalam menerapkan prinsip moderasi beragama dan menjaga keberagaman dalam bingkai harmoni.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.

“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini. Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” ujarnya.

Toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda atau memisahkan yang sama melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.

Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.

“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujar Nasaruddin disambut tepuk tangan hadirin.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menambahkan Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.

“Harmony Award bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemda dan FKUB dalam merawat kerukunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” katanya.