Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi jasa keuangan menjadi prioritas utama setelah resmi menjabat, seiring meningkatnya kompleksitas produk dan keterkaitan antar sektor keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Friderica usai pelantikan Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031, yang menandai dimulainya kepemimpinan baru di tengah tantangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

Friderica menilai keberadaan konglomerasi keuangan dan produk hibrida menjadi salah satu alasan utama perlunya penguatan pengawasan lintas sektor.

“Kita akan terus melakukan pengawasan secara terintegrasi karena challenge-nya ya kalau kita lihat ke belakang kenapa OJK dibentuk karena terjadi konglomerasi keuangan ya, produk-produk hibrid dan lain-lain tentunya pengawasan terintegrasi dan juga perizinan terintegrasi menjadi satu program prioritas kita," ucapnya, usai pelantikan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pendekatan pengawasan dan perizinan terintegrasi diperlukan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya interkoneksi antar lembaga jasa keuangan.

Ia juga menegaskan bahwa OJK menghadapi mandat besar dalam situasi yang tidak mudah, namun optimistis dengan soliditas tim Dewan Komisioner.

“Memang kita menyadari bahwa saat ini tantangan kita tidak mudah ya kita mendapat mandat yang sangat besar di situasi yang tidak mudah saat ini namun kami yakin dengan teamwork yang solid di ADK OJK kita insya Allah bisa membawa sektor jasa keuangan kita untuk semakin maju ke depan," urai Friderica.

Selain penguatan pengawasan, Friderica menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional.

“Dan juga tentu saja kita akan melakukan terus-terusan sinergi dan kolaborasi. Kita harus terus berkolaborasi, bersinergi untuk perekonomian Indonesia yang semakin baik ke depan," jelasnya.

Dalam tahap awal kepemimpinannya, Friderica menyatakan OJK akan segera melakukan serah terima jabatan serta menggelar rapat Dewan Komisioner pertama sebagai tindak lanjut mandat undang-undang.

“Kami harus kembali ke kantor pertama kami melakukan serah terima, serah hijab untuk ADK yang baru dilantik dengan yang sebelumnya. Kemudian kami juga harus melakukan rapat Dewan Komisioner yang pertama karena sesuai dengan mandat undang-undang setelah ADK dilantik kita harus melakukan ADK yang pertama untuk pelaksanaan tugas dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berjanji bakal mempercepat proses reformasi pasar modal.

OJK, sebagai wasit utama pasar modal, tengah berupaya meredakan gejolak pasar usai pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles dan berujung trading halt dua hari beruntun.

Friderica mengatakan reformasi pasar modal akan dilakukan dengan mendorong perbaikan kualitas emiten, perlindungan investor ritel, hingga pemberantasan saham-saham gorengan.

"Kami akan mempercepat reformasi pasar modal, melalui pendekatan yang lebih holistik, mulai dari perbaikan kualitas emiten, dan saham yang diperdagangkan; peningkatan literasi dan perlindungan kepada investor, terutama investor ritel, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten," kata Friderica, yang akrab disapa Kiki, Sabtu (31/1/2026) malam.

OJK, lanjutnya, akan meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar modal melalui kebijakan peningkatan minimal free float 15%. Sebagai informasi, free float adalah jumlah saham dari suatu perusahaan yang bisa diperdagangkan secara bebas di pasar reguler.

Selain itu, katanya, OJK juga akan mendorong optimalisasi peran liquidity provider untuk menjaga stabilitas bursa.

Kiki juga menyebut akan terdapat upaya peningkatan peran investor institusional, khususnya asuransi dan dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah, melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah akan menaikkan batas maksimal investasi asuransi dan dana pensiun di instrumen saham menjadi 20%, dari saat ini maksimal 8%.

"Dengan tetap, tentu saja, memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan governance," ujarnya.

Otoritas juga berkomitmen untuk mendorong peningkatan transparansi pemegang saham melalui kewajiban transparansi ultimate beneficial ownership (UBO), affiliated party disclosure, serta penguatan due diligence dan KYC oleh perusahaan efek.

Friderica juga turut menyinggung isu panas di bursa, yakni pemberantasan saham gorengan. Dia berjanji bahwa OJK akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng menggoreng saham atau memanipulasi pasar.

OJK juga akan mendorong penegakan hukum yang memberikan efek jera, serta penguatan pengawasan market conduct, termasuk kepada para influencer.

"Kemudian penguatan governance dan mengurangi konflik kepentingan, di antaranya melalui demutualisasi bursa, yang akan mengubah struktur kelembagaan dan perluasan kepemilikan, serta diikuti reformasi governance process dan struktur di self regulatory organization, yaitu di Bursa, KPEI, dan KSEI," ujar Friderica.

Friderica juga menjelaskan bahwa otoritas akan memperluas aktivitas bank umum di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.