Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak saham dengan harga murah kini beredar di pasar modal Indonesia. Akan tetapi, tidak seluruh saham murah merupakan saham undervalued atau saham yang sering disebut Mercy harga Bajaj.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan untuk menilai sebuah saham undervalued atau tidak, terdapat dua rasio yang bisa digunakan. Rasio tersebut adalah price to earning dan price to book value. Menurutnya, rasio tersebut menjadi indikator utama yang dapat digunakan investor untuk menyaring saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya.

“Kalau dari valuation yang utama itu lihat saja PE ratio dan PBV. Cara menyortirnya sederhana, semakin rendah angkanya semakin bagus karena menunjukkan valuasinya semakin murah atau undervalued," ujar Liza dalam Premium Market Talk Bisnis Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Liza menjelaskan, PE ratio merupakan perbandingan antara harga saham dengan earning per share (EPS) atau laba per saham.

Adapun EPS dihitung dari laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumlah saham beredar. Menurutnya, indikator ini lebih relevan bagi investor dibandingkan hanya melihat besarnya laba bersih perusahaan.

"EPS jauh lebih penting daripada angka net income, karena itu yang benar-benar yang menjadi hak investor berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki," katanya.

Dia menambahkan, jumlah saham beredar juga berkaitan dengan aspek free float atau porsi kepemilikan publik. Semakin besar jumlah saham yang beredar di publik, semakin baik aksesibilitas saham tersebut bagi investor.

Sementara itu, PBV merupakan rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Nilai buku sendiri diperoleh dari total ekuitas yang dibagi jumlah saham beredar.

Secara sederhana, nilai buku mencerminkan besaran aset bersih yang secara teoritis menjadi hak pemegang saham apabila perusahaan dilikuidasi.

"Kalau perusahaan dilikuidasi hari ini, seluruh ekuitas akan dibagi kepada seluruh pemegang saham,” jelasnya.

Menurut Liza, investor umumnya menggunakan PE dan PBV sebagai alat penyaring awal sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap prospek bisnis perusahaan.

Untuk PE ratio, dia menyebut saham dengan rasio di bawah rata-rata industrinya cenderung memiliki valuasi yang lebih menarik. Sebagai acuan umum, rasio PE di bawah 10 kali kerap dikategorikan murah, meski tetap perlu dibandingkan dengan karakteristik masing-masing sektor.

Dia mencontohkan tiga emiten poultry, yakni JPFA, CPIN, dan AYAM.

Berdasarkan data valuasi tahunan (annualized), PE JPFA tercatat sebesar 3,07 kali, lebih rendah dibandingkan CPIN sebesar 5,05 kali maupun AYAM sebesar 6,19 kali. Ketiga angka tersebut juga masih berada di bawah rata-rata industri yang sekitar 11 kali dan sektor sekitar 10,5 kali.

Dari sisi PBV, JPFA juga mencatatkan rasio paling rendah, yakni 1,09 kali, diikuti CPIN sebesar 1,41 kali dan AYAM sebesar 6,46 kali.

"Dari sisi P/E maupun PBV, saat ini JPFA menjadi yang paling menarik karena kedua rasionya paling rendah dibandingkan emiten sejenis," kata Liza.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026 hingga 2030 dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan pasar terutama dari investor asing.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah menetapkan nama-nama calon anggota direksi terpilih BEI untuk masa jabatan 2026 – 2030. Dalam ketetapan tersebut, Jeffrey Hendrik terpilih untuk menduduki posisi Direktur Utama.

Berdasarkan dokumen OJK yang beredar, keputusan diambil setelah pihak otoritas mempertimbangkan pengajuan dari 5 Kelompok Pemegang Saham BEI. OJK kemudian melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) melalui Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Adapun penetapan susunan direksi ini merujuk pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Para calon terpilih nantinya akan diangkat secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI 2026.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Budi Frensidy, menilai pelaku pasar tidak terlalu fokus pada latar belakang figur yang mengisi kursi kepemimpinan BEI.

Fokus utama investor justru menyoroti kemampuan direksi baru dalam menavigasi bursa setelah periode yang diwarnai koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), aksi jual bersih asing, serta isu aksesibilitas pasar.

“Pelaku pasar berharap BEI dapat menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat perlindungan investor, dan memperbaiki persepsi pasar Indonesia di mata investor global,” ujar Budi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, direksi baru dinilai harus mampu menjawab berbagai isu sensitif yang belakangan menjadi perhatian indeks global seperti MSCI dan FTSE. Isu-isu utama ini mencakup kepastian porsi saham publik yang beredar atau free float efektif, persoalan likuiditas, hingga struktur kepemilikan saham.

Menurut Budi, keberhasilan direksi dalam membenahi isu tersebut jauh lebih berdampak bagi masa depan pasar modal daripada sekadar mengejar target angka transaksi harian ataupun jumlah initial public offering (IPO).

“Tantangan terbesar direksi baru bukan menaikkan IHSG dalam jangka pendek, melainkan mengembalikan kepercayaan investor asing,” pungkasnya.

Pandangan senada datang dari Founder Republik Investor Hendra Wardana. Dia mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru BEI di bawah kepemimpinan Jeffrey Hendrik telah memasuki masa kerja di tengah volatilitas tinggi, ketidakpastian suku bunga global, dan fluktuasi arus modal asing.

Oleh karena itu, ekspektasi utama investor sebenarnya tidak semata-mata mendorong indeks naik dalam jangka pendek, melainkan menghadirkan kepastian, stabilitas, dan kepercayaan terhadap mekanisme pasar.

Hendra menyatakan ada tiga agenda besar yang menjadi ukuran keberhasilan manajemen baru bursa, yaitu penguatan integritas pasar dari praktik manipulasi harga, peningkatan likuiditas agar tidak terkonsentrasi pada saham tertentu melalui penguatan peran market maker, serta peningkatan kualitas emiten baru.

“Investor saat ini semakin selektif dan lebih mengutamakan perusahaan dengan tata kelola yang baik, prospek bisnis yang jelas, dan keterbukaan informasi yang memadai. Karena itu, keberhasilan bursa tidak lagi diukur hanya dari jumlah perusahaan yang melantai, tetapi juga dari kualitas perusahaan,” tuturnya.

Terkait program kerja 100 hari pertama masa jabatan, baik Budi maupun Hendra sepakat bahwa pelaku pasar sejatinya tidak menunggu adanya perubahan regulasi yang spektakuler. Investor lebih menantikan adanya arah kebijakan dan peta jalan yang jelas serta kredibel dari manajemen baru bursa.

Hendra menambahkan, salah satu aspirasi konkret yang ditunggu pasar dalam jangka pendek adalah peningkatan transparansi data perdagangan, termasuk pengkajian kembali keterbukaan broker summary secara lebih real-time.

Hal ini dinilai penting bagi investor ritel demi menciptakan ruang kompetisi yang adil dalam membaca dinamika penawaran dan permintaan di pasar modern.

Selain itu, keandalan sistem teknologi informasi dan kejelasan mekanisme penghentian sementara perdagangan atau suspensi turut menjadi perhatian.

Pada akhirnya, Hendra menuturkan bahwa ukuran keberhasilan direksi baru dalam 100 hari pertama bukanlah seberapa tinggi IHSG bergerak, melainkan komitmen nyata dalam membangun fondasi pasar. Komunikasi yang lebih baik dan respons cepat terhadap isu pasar akan menjadi sinyal penentu.

“Investor tidak mengharapkan keajaiban dalam 100 hari pertama, tetapi mereka menunggu sinyal yang jelas bahwa BEI bergerak menuju pasar yang lebih transparan, lebih likuid, dan lebih berintegritas,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyedia indeks global, FTSE Russell telah mengumumkan daftar FTSE Global Equity Index Series periode review Juni 2026. Dalam daftar tersebut, tidak ada saham baru yang masuk, sedangkan ada 8 saham Indonesia yang didepak.

Mayoritas penghapusan disebabkan oleh perpindahan ke ineligible board, kegagalan memenuhi persyaratan free float, masalah hasil surveillance screening, atau struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi

Untuk kelas Large Cap, anak usaha London Stock Exchange Group (LSEG) tersebut mendepak saham DSSA.

"Alasannya adalah konsentrasi kepemilikan saham terlalu tinggi," tulis FTSE Russel dalam pengumuman resminya, Selasa (2/6/2026).

Kemudian, untuk kelas Mid Cap ada saham GOTO dan NCKL yang dikeluarkan dan dipindahkan ke ineligible board.

Sebagai catatan, pemindahan ke ineligible board berarti saham tersebut dipindahkan ke papan perdagangan yang tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam indeks FTSE. Jika suatu saham dipindahkan ke papan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, FTSE otomatis mengeluarkannya dari indeks.

Selanjutnya di kelas Micro Cap, saham-saham yang dikeluarkan adalah DOID, DAAZ, HILL, MLIA, dan CNMA.

DOID dipindahkan ke ineligible board, sementara DAAZ dinilai tidak memenuhi minimum free float.

Sementara itu, HILL dan CNMA gagal lolos dalam penyaringan pengawasan saham, sementara CNMA juga dipindahkan ke ineligible board.

"Tidak ada perusahaan Indonesia yang tercantum sebagai penambahan (inclusion) dalam FTSE Juni," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko penghapusan PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) dari indeks VanEck Gold Miners ETF (GDX) pada tinjauan Juni 2026 diperkirakan relatif terbatas.

Dalam riset terbarunya, Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan mengungkapkan bahwa indeks GDX dan GDXJ masing-masing telah merosot 27% dan 28% dari titik puncaknya seiring dengan penurunan harga emas dunia ke kisaran level US$4.500 per troy ounce.

Koreksi itu pun turut menyeret saham emiten tambang emas asal Indonesia. Konstituen GDX, seperti AMMN dan BRMS bahkan mengalami penurunan lebih tajam dari indeksnya dengan kontraksi masing-masing sebesar 61% dan 54%.

Meski demikian, posisi AMMN dan BRMS di dalam GDX dinilai cenderung aman dari risiko delisting. Pasalnya, berdasarkan regulasi indeks, anggota eksis tidak akan terdepak selama kapitalisasi pasar free float mereka tetap berada di dalam koridor 98% dari kelompok saham yang memenuhi kriteria.

“Saat ini, baik AMMN maupun BRMS berada di dalam kelompok 10 konstituen dengan bobot terendah di GDX, tetapi masih masuk dalam cakupan 98% kapitalisasi pasar free-float tersebut,” ujar keduanya dikutip Selasa (2/6/2026).

Selain faktor kapitalisasi pasar, emiten juga harus memenuhi syarat pendapatan minimum sebesar 25% yang bersumber dari pertambangan emas atau perak.

Per kuartal I/2026, Ryan dan Reggie menyatakan bahwa kedua emiten tersebut berhasil memenuhi kriteria ini. Tercatat, lini emas menyumbang 32% terhadap pendapatan AMMN dan mencapai sekitar 100% bagi pendapatan BRMS.

Terkait kebijakan baru BEI mengenai penyesuaian free float, termasuk keterbukaan informasi kepemilikan 1% dan 39 klasifikasi baru, Indo Premier Sekuritas menilai dampaknya juga minim bagi AMMN dan BRMS.

Hal tersebut dikarenakan metodologi GDX hanya mengecualikan kepemilikan saham di atas 5% (closely held shares) dalam perhitungan saham publik.

Di sisi lain, Indo Premier melihat adanya peluang bagi saham PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) untuk naik kelas dari GDXJ ke indeks utama GDX.

Untuk diketahui, dalam beberapa kuartal terakhir, belum ada emiten tambang emas maupun perak nonproduksi yang berhasil naik kelas ke indeks GDX.

EMAS sendiri sebenarnya telah memulai produksi pada kuartal I/2026 sebesar 1,8 kilo ons (koz). Hanya saja, jumlah tersebut relatif kecil dan belum tecermin dalam laporan keuangan lantaran perusahaan belum mencatatkan penjualan.

Di sisi lain, laporan keuangan perseroan kemungkinan besar belum akan dirilis dalam waktu dekat akibat adanya periode tenang sehubungan dengan pengajuan pencatatan saham berganda (dual listing) EMAS di Bursa Efek Hong Kong.

Menurut Ryan dan Reggie, masuknya EMAS ke indeks GDX akan menjadi katalis tambahan setelah aksi dual listing. Adapun peluang masuknya EMAS diperkirakan terjadi pada tinjauan September atau Desember 2026.

“Dalam hal batas minimal [cut-off] kapitalisasi pasar free float, kami menilai EMAS akan memenuhi syarat jika harga sahamnya diperdagangkan di atas Rp8.000 per saham,” pungkas keduanya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan mengalami volatilitas jangka pendek selepas sejumlah penyedia indeks global melakukan rebalancing dan mengeluarkan saham RI dari indeks mereka.

Teranyar, FTSE Russell melakukan aksi bersih-bersih terhadap sejumlah saham Indonesia dalam tinjauan kuartalan periode Juni 2026. Dalam laporannya, terdapat total 4 saham yang dikeluarkan oleh indeks ternama ini.

Keempat saham itu antara lain PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ), PT Hillcon Tbk. (HILL), dan PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA). Keempat saham itu didepak lantaran alasan konsentrasi kepemilikan hingga gagal memenuhi free float atau surveillance stocks screen.

Ajaib Sekuritas dalam laman resmi mereka, menerangkan dengan dikeluarkannya sejumlah saham dari rebalancing FTSE, bobot Indonesia mengalami penurunan dan berisiko mencatatkan net sell dari passive fund global.

Dalam laman resminya, Ajaib menerangkan bahwa kapitalisasi pasar bersih free float dari 39 saham RI pada kategori Large dan Mid Cap dalam indeks emerging markets FTSE Russell sebesar 0,88% dari total indeks tersebut.

Namun, setelah keluarnya DSSA dari indeks, bobot Indonesia segera turun menjadi 0,86% dari total indeks emerging markets FTSE Russell.

”Penurunan tersebut berisiko memicu outflow dari investor institusi global yang menggunakan indeks FTSE Russell sebagai acuan investasi atau benchmark,” katanya dalam laman resminya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Ajaib memerinci, terdapat risiko outflow dari Vanguard FTSE Emerging Market ETF mencapai US$27,72 juta atau sekitar Rp487,8 miliar. Total risiko outflowpassive fund bahkan diprediksi mencapai US$297 juta atau Rp5,2 triliun.

“Tekanan jual diperkirakan berlangsung hingga tanggal efektif rebalancing pada 22 Juni 2026,” kata Ajaib.

Sementara itu, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta, turut menilai di tengah aksi rebalancing MSCI dan FTSE, volatilitas di pasar saham secara jangka pendek masih akan membayangi hingga dana pasif global merampungkan rebalancing portofolio mereka.

”Kalau terkait price-in, bisa jadi belum sepenuhnya selesai karena para pelaku pasar harus melewati fase krusial hingga efektivitas rebalancing MSCI pada 29 Mei, kalau FTSE efektifnya pada 22 Juni,” kata Nafan saat dihubungi, dikutip Selasa (26/5/2026).

Usai rebalancing, Nafan menilai peluang kembali menguatnya pasar saham RI pada paruh kedua 2026 sebetulnya terbuka lebar. Hanya saja, sejumlah prakondisi mesti terpenuhi.

Pertama, Nafan menilai pentingnya faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik Iran—AS dan Israel yang mereda. Hal tersebut dinilai mampu menjadi katalis positif bagi pasar modal Tanah Air.

Selain itu, kejelasan arah suku bunga The Fed juga dinilai menjadi hal yang penting. Terlebih, saat ini kondisi saham-saham RI dinilai sudah terdiskon cukup murah.

Kedua, upaya reformasi pasar modal RI yang disebut telah mendapatkan sinyal positif dari lembaga penyedia indeks global. Hal itu tampak dari mulai digunakannya metode HSC BEI untuk mengeluarkan sejumlah saham dari indeks ternama.

”Nanti persepsi investor global dalam jangka panjang tentu akan baik karena pasar kita akan menjadi jauh lebih kredibel, tidak mudah dimanipulasi, dan terhindar dari harga saham yang ekstrem akibat likuiditas semu,” tambahnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Taipan Prajogo Pangestu melakukan penjualan saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) sebanyak 1 miliar saham. Nilai penjualan 1 miliar saham ini senilai Rp1,03 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Prajogo Pangestu melakukan penjualan sebanyak 1 miliar unit saham CUAN miliknya. Penjualan ini dilakukan Prajogo pada harga Rp1,035 per saham.

“Tujuan transaksi adalah untuk menambah saham free float,” kata manajemen CUAN, Rabu (13/5/2026).

Dengan demikian, Prajogo Pangestu memperoleh dana sekitar Rp1,03 triliun dari penjualan saham ini.

Adapun dengan penjualan ini, saham CUAN tercatat ditutup melemah ke level Rp850 per saham pada perdagangan Rabu (13/5/2026). Saham CUAN ambrol 10,05% dalam sehari.

CUAN saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp95,56 triliun. Saham CUAN per 31 Maret 2026 diketahui memiliki free float sebesar 14,94% atau setara 16,79 miliar saham.

Sebanyak 102.948 pihak diketahui menggenggam saham CUAN per 30 April 2026. Jumlah pemegang saham ini diketahui bertambah dari bulan sebelumnya.

Adapun dengan penjualan ini, saat ini Prajogo Pangestu menggenggam sebanyak 90,35 miliar saham CUAN, atau setara 80,37% kepemilikan, berkurang dari sebelumnya sebanyak 81,26% kepemilikan atau 91,35 miliar saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai potensi pasar modal Indonesia turun kelas menjadi frontier market selepas tinjauan yang dilakukan oleh penyedia indeks global MSCI Inc.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan regulator berharap MSCI terus memberikan pengakuan terhadap langkah reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, salah satu poin penting yang selama ini menjadi perhatian penyedia indeks global adalah kecukupan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk terkait free float hingga konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration (HSC).

“Sebetulnya yang terpenting bagi para index provider, mereka harus memiliki kecukupan informasi untuk memastikan dan menghitung bagian saham-saham yang akan mereka libatkan dalam perhitungan indeksnya,” ujarnya.

Hasan menjelaskan bahwa keterbukaan data terkait kepemilikan saham, tipe investor, hingga konsentrasi kepemilikan kini telah disediakan oleh regulator dan self-regulatory organization (SRO).

Dengan langkah tersebut, OJK berharap MSCI melanjutkan pengakuan terhadap reformasi yang dilakukan Indonesia dan pada akhirnya kembali memperlakukan pasar modal domestik setara dengan negara lain dalam proses penilaian indeks global.

“Pada saatnya tentu kita berharap terjadi pemulihan. Artinya tentu pada saatnya kita diperlakukan sama seperti yang lain. Tentu tidak ada lagi upaya freeze tadi atau pembekuan [saham],” katanya.

Dia menambahkan, reformasi transparansi dan integritas pasar modal yang dilakukan saat ini bukan semata-mata respons jangka pendek terhadap evaluasi MSCI, melainkan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang akan terus dijalankan ke depan.

Dengan begitu, saham-saham yang masuk ke indeks global juga diharapkan merupakan emiten dengan tingkat transparansi dan kredibilitas yang tinggi.

“Jadi kita tidak akan surut. Kalaupun nanti masuk, yang masuk itu adalah yang sudah dinilai kredibel dan terbukti kepemilikannya diakui,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi saat ini merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi yang tengah dijalankan regulator dan pelaku pasar modal domestik.

Adapun, sebelumnya MSCI menyoroti isu transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia, termasuk terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, yang dinilai memengaruhi efektivitas perhitungan free float sejumlah saham di pasar domestik.

Diberitakan sebelumnya, rebalancing indeks MSCI Inc. hari ini telah membuat IHSG ambles 1,81%. Dalam pengumumannya, terdapat total 18 saham RI yang dikeluarkan dari indeks MSCI hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghapusan 18 saham Indonesia dari indeks MSCI Mei 2026 justru diprediksi mempertebal bobot relatif saham perbankan jumbo dan emiten blue chip lainnya. Kondisi ini pun membuka peluang terjadinya rotasi likuiditas asing ke saham dengan free float dan tata kelola yang lebih sehat.

Berdasarkan riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, meski terlihat negatif secara tajuk utama, keluarnya sejumlah emiten justru menjadi katalis bagi investor global untuk mereposisi portofolio mereka ke saham-saham fundamental kuat.

“Fenomena ini berpotensi mengarahkan rotasi likuiditas asing ke saham dengan free float dan governance lebih sehat seperti BBCA, BMRI, BBNI, dan TLKM,” tulis laporan tim riset Kiwoom Sekuritas, Rabu (13/5/2026).

Kiwoom menilai tekanan jual tidak tersebar merata dan hanya terkonsentrasi pada beberapa nama tertentu. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menjadi pusat tekanan terbesar dengan estimasi passive outflow masing-masing Rp9 triliun dan Rp6 triliun.

Di sisi lain, estimasi total aliran modal keluar atau foreign outflow kini mulai terlihat lebih realistis di kisaran Rp27,8 triliun hingga Rp34,7 triliun.

Angka itu jauh di bawah skenario awal pasar yang sempat mengkhawatirkan outflow hingga di atas Rp50 triliun. Apalagi, sebagian tekanan tersebut diyakini telah tercermin (front-loaded) pada aksi jual bersih asing sejak awal tahun.

Meskipun secara fundamental terdapat potensi rotasi ke saham blue chip, Kiwoom melihat bahwa kondisi pasar domestik saat ini masih cukup rapuh. IHSG pada perdagangan sebelumnya ditutup melemah 0,68% ke level 6.858,90, sementara nilai tukar rupiah menembus level psikologis Rp17.500 per dolar AS.

Selain faktor MSCI, pasar juga masih dibayangi oleh ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan tingginya imbal hasil US Treasury. Faktor-faktor eksternal ini turut memicu sikap hati-hati investor global terhadap pasar keuangan Indonesia.

Kiwoom menyatakan strategi investasi saat ini adalah tetap wait and see hingga volatilitas mereda. Area support IHSG diperkirakan dapat melebar ke rentang 6.745–6.762, sementara resistance terdekat berada pada kisaran 6.980–7.015.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka turun 1,50% atau 103,12 poin ke 6.755,77 hingga pukul 09.02 WIB. Pada awal perdagangan hari ini, indeks bergerak di level terendah 6.741,60 dan sempat ke posisi 6.769,82.

Tercatat, hanya 139 saham menguat, lalu 332 saham terkoreksi, dan 185 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar mencapai Rp11.929,72 triliun.

Adapun saham berkapitalisasi besar yang mencatat kenaikan hanya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang tumbuh 0,82% menjadi Rp6.175 per saham.

Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menjadi penekan indeks komposit dengan penurunan sebesar 11,49% menuju level Rp6.000 per saham.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga ambruk 9,83% menjadi Rp3.670, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) turun 8,15% ke Rp1.070, dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) melemah 6,37%.

Sebagaimana diketahui, MSCI Inc. resmi mengumumkan hasil tinjauan indeks Mei 2026 untuk MSCI Equity Indexes pada. Dalam pengumuman terbarunya, enam saham emiten Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Berdasarkan pengumuman MSCI, seluruh perubahan indeks akan berlaku efektif pada penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dan mulai diterapkan 1 Juni 2026.

Dalam MSCI Global Standard Indexes Review kali ini, tidak ada saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen baru. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham RI dari indeks ini. Mereka adalah AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku sejumlah langkah reformasi pasar modal domestik terus dikebut, terutama menjelang keputusan final market accessibility review oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Juni 2026 mendatang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Evita Manthovani mengungkapkan bahwa MSCI telah memberikan respons positif pada 20 April 2026 terhadap sejumlah langkah reformasi awal yang digawangi secara kolaboratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Evita membeberkan, setidaknya ada tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan positif lembaga pemeringkat indeks global tersebut. Pertama, peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) dari 7,5% menjadi 15% yang telah diimplementasikan pada 31 Maret 2026 guna mendongkrak likuiditas pasar.

Kedua, penguatan transparansi data Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem sejak Maret 2026. Ketiga, pelonggaran batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada konstituen indeks LQ45, yang dikerek naik secara signifikan dari 0,8% menjadi 20%.

"Yang perlu kita cermati adalah keputusan final akan ditetapkan dalam market accessibility review pada Juni 2026 ini. Artinya, kita masih memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten, terukur, dan berkelanjutan," ujar Evita dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/6/2026).

Selain itu, Evita menegaskan bahwa pemerintah juga tengah berpacu dengan proyeksi lonjakan kebutuhan pembiayaan nasional. Ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia, yang mencakup perbankan dan pasar keuangan, diperkirakan membengkak dari Rp7.400 triliun menjadi sekitar Rp9.200 triliun pada tahun 2029.

Dia menggarisbawahi sebagian besar kebutuhan tersebut akan mengandalkan sektor swasta dan masyarakat sehingga peningkatan partisipasi investor domestik dinilai menjadi kunci ketahanan sistem keuangan nasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah bersama OJK baru-baru ini meluncurkan program 'Pintar Reksadana'. Inisiatif ini dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat menuju kebiasaan investasi yang rutin dan berorientasi jangka panjang.

"Ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat basis investor domestik, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan ketahanan dan kedalaman pasar keuangan nasional di tengah dinamika global," jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor riil, pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi akan menjadi forum sinergi lintas lembaga, perbankan, pelaku usaha, hingga akademisi untuk menebalkan optimisme sekaligus memastikan likuiditas mengalir deras ke sektor-sektor yang produktif.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi membutuhkan ekosistem pasar modal yang transparan, berintegritas, dan terpercaya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi tanggung jawab kolektif.

Dia pun mengajak seluruh pemegang kepentingan mulai dari regulator, perbankan, emiten, investor, hingga akademisi untuk berjalan beriringan mengeksekusi agenda reformasi struktural ini.

"Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan. Ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan," tutup Evita.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan saham free float minimal sesuai aturan terbaru bursa. Sejumlah saham berkapitalisasi jumbo seperti BRIS, HMSP, ADMR hingga AVIA tercatat masih berada di bawah ambang batas free float yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pemantauan BEI per 31 Maret 2026, terdapat 667 emiten yang telah memenuhi ketentuan free float. Sementara itu, sebanyak 281 emiten lainnya masih belum memenuhi ketentuan dan diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar menjelaskan ketentuan tersebut mengacu pada perubahan Peraturan Bursa Nomor I-A dan Peraturan I-V terkait pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas.

“Setiap perusahaan tercatat wajib memenuhi jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 15% dari jumlah saham tercatat untuk papan utama dan pengembangan,” ujar Fahmi dalam keterangannya.

Dia menjelaskan, khusus perusahaan tercatat di papan akselerasi, kewajiban free float minimum ditetapkan sebesar 7,5% dari total saham tercatat.

Adapun bagi perusahaan yang telah tercatat sebelum aturan baru berlaku, BEI memberikan masa transisi berdasarkan kapitalisasi pasar masing-masing emiten.

Untuk emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun dan free float di bawah 12,5% per 31 Maret 2026, BEI mewajibkan pemenuhan free float minimal 12,5% pada 31 Maret 2027 dan meningkat menjadi 15% pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun diberikan waktu lebih panjang hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan free float minimal 15%.

Berdasarkan data BEI, sejumlah emiten besar yang masih belum memenuhi ketentuan free float antara lain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan free float 9,3%, PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) sebesar 7,5%, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) sebesar 11,7%, serta PT Avia Avian Tbk. (AVIA) sebesar 13,3%.

Selain itu, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) tercatat memiliki free float 14,1%, PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) sebesar 7,3%, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebesar 7,5%.

Di sisi lain, sejumlah emiten berkapitalisasi besar telah memenuhi ketentuan free float terbaru. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) tercatat memiliki free float sebesar 42,4%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) sebesar 46,2%, dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) sebesar 34,6%.

Dari kelompok emiten milik Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan PT Petrosea Tbk. (PTRO) telah memenuhi ketentuan free float minimum 15%, masing-masing dengan porsi free float sebesar 26,7% dan 27,7%.

Selain itu, BEI juga memberikan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan V.1.3 dan V.1.4 Peraturan I-A. Salah satu emiten yang memperoleh perlakuan khusus adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) yang diperbolehkan memiliki free float sebesar 12,5%.

BEI menjelaskan pemantauan pemenuhan free float dilakukan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Kepemilikan Saham (LBRE) yang disampaikan emiten. Sementara data jumlah pemegang saham mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Fahmi, apabila emiten tidak menyampaikan laporan bulanan registrasi kepemilikan saham, maka free float saham perusahaan akan dianggap nol.

Kebijakan peningkatan free float ini menjadi salah satu langkah BEI untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham domestik dan memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di indeks global seperti MSCI.

Bisnis.com, JAKARTA — Perombakan terbaru konstituen indeks lq45 periode Mei–Juli 2026 disebut sudah diantisipasi investor dengan skenario mengeluarkan saham dengan kepemilikan konsentrasi tinggi (HSC). Adapun, fokus investor saat ini beralih ke pemenuhan free float.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan rebalancing indeks terlikuid LQ45 yang mengeluarkan saham big caps BREN dan DSSA sejatinya telah diproyeksikan pasar. Menurut dia, harga saham terdampak saat ini sudah priced-in terhadap kebijakan High Shareholding Concentration (HSC) yang diterapkan BEI.

“Pasar sudah memproyeksikan pengaruh dari kebijakan HSC ini. Ke depan, investor akan lebih fokus pada pemenuhan kriteria free float saham,” pungkas Nafan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (26/4/2026).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan perubahan saham konstituen Indeks LQ45 yang berlaku mulai 4 Mei 2026 hingga 31 Juli 2026. Berdasarkan pengumuman bursa, saham terafiliasi Prajogo Pangestu yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) resmi masuk ke dalam Indeks LQ45.

Selain CUAN, daftar penghuni baru indeks paling likuid tersebut mencakup PT Darma Henwa Tbk. (DEWA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI).

Di sisi lain, saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo juga harus keluar dari LQ45. Selain BREN, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) turut ikut terdepak.

Dengan rebalancing ini, Nafan menyebut likuiditas pasar akan bergeser dari emiten yang keluar menuju konstituen baru yang memiliki fundamental kuat, pertumbuhan laba stabil, dan rasio saham publik atau free float yang sehat.

Nafan menyatakan bahwa masuknya emiten baru ke dalam indeks likuid tersebut diharapkan mampu menarik perhatian investor institusi, serta mendorong apresiasi harga seiring peningkatan volume transaksi harian.

Dari sisi aliran dana, dia menilai manajer investasi domestik diprediksi segera melakukan penyesuaian bobot portofolio agar selaras dengan benchmark LQ45 yang baru. Langkah itu diyakini bakal meningkatkan efisiensi pasar karena modal dialihkan ke saham-saham yang lebih likuid dan transparan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.