Kita sudah melakukan larangan secara total penunggangan gajah. Sudah tidak boleh lagi ada satu lembaga konservasi pun yang boleh melakukan penunggangan gajah untuk turisme,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengajak masyarakat untuk melapor ke pemerintah jika masih menemukan adanya atraksi gajah tunggang di lembaga konservasi.

“Kami berharap kepada publik, kepada netizen, citizen journalism kalau masih ada yang menunggangi gajah, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kesejahteraan gajah dimana pun, mohon dilaporkan kepada kami,” kata Menhut saat ditemui di Jakarta, Senin.

Adapun Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Surat Edaran Nomor SE. 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi, memastikan larangan atraksi gajah tunggang berlaku secara nasional dan terdapat potensi sanksi bagi lembaga konservasi yang terbukti melanggar ketentuan tersebut.

Menhut mengatakan, ketentuan itu berlaku dan akan dilakukan pengawasan rutin oleh Kemenhut melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia terhadap pemilik izin lembaga konservasi yang diketahui merawat gajah.

Tidak hanya itu, jika terbukti melakukan pelanggaran maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi. Dengan terdapat ancaman pencabutan izin jika pihak lembaga konservasi tidak menghentikan praktik gajah tunggang.

“Kita sudah melakukan larangan secara total penunggangan gajah. Sudah tidak boleh lagi ada satu lembaga konservasi pun yang boleh melakukan penunggangan gajah untuk turisme,” ujar Raja Antoni.

“Sekali lagi kami akan enforce, kami akan tegaskan bahwa penunggangan gajah untuk kepentingan apa pun, terutama untuk turisme, itu sudah dilarang secara total Indonesia,” katanya lagi.

Sebelumnya, sejumlah kasus mendapatkan perhatian masyarakat terkait praktik atraksi gajah tunggang yang dilakukan sejumlah lembaga konservasi termasuk beberapa kebun binatang.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhut menyebut bahwa praktik peragaan gajah tunggang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, tidak lagi sejalan dengan prinsip perlindungan, etika, dan kesejahteraan satwa atau animal welfare.

Terlebih, gajah (Elephas maximus) merupakan satwa dilindungi yang berdasarkan Daftar Merah IUCN berstatus sangat terancam punah sehingga setiap bentuk pemanfaatannya harus dilakukan secara sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menghentikan pertunjukan gajah di Mason Elephant Park Bali.

Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menjelaskan penghentian tersebut sebagai bagian dari penegakan kebijakan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal KSDAE Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghentian Peragaan Gajah Tunggang di Lembaga Konservasi (LK), Balai KSDA Bali telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan monitoring ke seluruh LK di Bali yang mengelola satwa gajah.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan implementasi SE tersebut, serta tindak lanjut atas Surat Peringatan Pertama (SP I), pada 13 Januari 2026, PT.Wisatareksa Gajah Perdana (Mason Elephant Park & Lodge) belum sepenuhnya menghentikan kegiatan peragaan gajah tunggang sampai dengan 21 Januari 2026, sebagaimana diwajibkan.

Sebagai langkah tegas lanjutan, pada 21 Januari 2026, Direktur Jenderal KSDAE telah menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada LK tersebut. SP II ini menegaskan kembali kewajiban LK untuk menghentikan seluruh bentuk peragaan gajah tunggang tanpa pengecualian.

"Pada tahap ini, Balai KSDA Bali menegaskan bahwa apabila PT. Wisatareksa Gajah Perdana tidak melaksanakan kewajiban penghentian total atas peragaan gajah tunggang, maka akan diterbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP III), yang menjadi dasar untuk proses pencabutan izin LK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Hendratmoko dikutip dari keterangan pers, Senin (26/1/2026).

Menindaklanjuti SP II tersebut, pada 25 Januari 2025, PT. Wisatareksa Gajah Perdana menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama, Made Yanie Mason, yang menyampaikan secara resmi menghentikan seluruh aktivitas gajah tunggang per 25 Januari 2026, bagi wisatawan maupun kepentingan komersial lainnya.

Guna memastikan implementasi atas Surat Pernyataan tersebut, pada Sabtu (25/1/2026), Balai KSDA Bali melakukan monitoring langsung ke lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan pada pukul 16.00 Wita, diketahui sudah tidak ditemukan adanya peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi tersebut.

“Balai KSDA Bali menegaskan bahwa seluruh lembaga konservasi wajib menghentikan gajah tunggang dan bertransformasi menuju wisata satwa yang edukatif dan beretika. Kami mengapresiasi dukungan publik yang terus menjadi dorongan bagi kami dalam memastikan pengelolaan gajah di Bali berjalan sesuai prinsip konservasi dan kesejahteraan satwa.” kata Hendratmoko.