Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan terkait dengan survei program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga progres Government Technology (GovTech).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa penjelasan pertama saat bertemu Prabowo adalah hasil survei yang dilakukan oleh DEN mengenai pelaksanaan MBG. Survei dilakukan dengan sample 800 titik secara acak.

"Jadi betul-betul dengan profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," katanya setelah menggelar pertemuan dengan Prabowo di Istana Negara pada Selasa (9/6/2026).

Tujuan dari survei adalah melihat ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG dijalankan.

Hasilnya, 86,9% dari SPPG yang ada saat ini paling tidak memiliki satu supplier kecil yang dianggap sebagai UMKM. Kemudian, ada sekitar 64%-65% sektor UMKM yang berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Lalu, hampir 99% supplier itu dari warga sekitar. Kepuasan terhadap performa dari UMKM pun mencapai di atas sekitar 70%.

Luhut juga menjelaskan bahwa DEN melaporkan progres GovTech. Dia menjelaskan bahwa sudah 80% GovTech terkoneksi dan pertama kali data di delapan Kementerian/Lembaga menjadi satu.

"Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence]," ujar Luhut.

Selain itu, Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo pun memberi arahan kepada DEN mengenai International Financial Center atau Family Office. Menurut Luhut, akan ada pertemuan sekitar Juli di Bali.

"Kami berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus dijaga," katanya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengatakan bahwa DEN pun melaporkan kepada Presiden bahwa seiring dengan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor dalam tahap transisi, akan pula dibangun sistem digitalisasi.

"Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas-komoditas strategis seperti batu bara, CPO, ferroalloy, ini bisa benar-benar membantu menutup gap tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under-invoicing," ujarnya.

Anggota DEN Chatib Basri juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Prabowo, dibahas juga terkait dengan perkembangan situasi makro ekonomi terakhir.

"Kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan nilai tukar rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa yang harus dilakukan adalah menumbuhkan confidence dan trust kepada pemerintah. Di antara langkah-langkah yang dilakukan adalah efisiensi anggaran, termasuk dengan program MBG.

Misalnya, pelaksanaan MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan implementasi government technology (govtech) dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini pihaknya sedang mengembangkan govtech tersebut sebagai ekosistem digital untuk integrasi data kementerian dan lembaga pemerintah yang dapat digunakan dalam pengawasan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

“Misalnya, (pelaksanaan) MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin.

Apalagi, ia menyoroti anggaran MBG yang cukup besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun ini, usai dipangkas dari pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Ia pun menekankan perlunya evaluasi untuk menjaga agar program tersebut benar-benar berjalan secara efisien.

Ia menilai, seharusnya dilakukan uji coba (piloting) terhadap program MBG sebelum dilakukan implementasi secara penuh, mengingat program tersebut bisa menghabiskan dana hingga Rp1 triliun setiap harinya, yang jika dimanfaatkan dengan benar akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Belum pernah (dalam) sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana (dibelanjakan) sampai ke bawah (level pedagang lokal dan UMKM) Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi,” ujar Luhut.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG, ia mengatakan pihaknya mengedepankan uji coba secara masif bagi pengembangan sistem govtech. Saat ini teknologi tersebut tengah dilakukan uji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Berkat implementasi sistem tersebut, pihaknya menemukan bahwa Program Bantuan Sosial (bansos) di kabupaten tersebut kurang efektif, yakni hanya 77 persen penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

“Bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya sistem di negara ini. (Berkat govtech ini) kami temukan juga banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dari pemerintah, atau sebaliknya. Tapi sekarang setelah satu bulan (implementasi govtech), kami sudah perbaiki (penyalurannya),” kata Luhut.

Ia menuturkan, rencananya semua data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terkoneksi dan terintegrasi dalam sistem govtech mulai 1 Juni 2026.

Pihaknya kemudian akan mengharmonisasikan dan menyusun data yang ada menggunakan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sebelum sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Ia pun optimistis sistem govtech tersebut dapat membantu Presiden Prabowo membuat keputusan secara lebih akurat, cepat dan detail terkait berbagai program dan kebijakan untuk mendukung realisasi Asta Cita pemerintah.

“Jadi, Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar,” imbuh Luhut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026