Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, penerapan digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos) akan meringankan beban kas negara.

Pasalnya saat ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi shock absorber tersebut mayoritas tidak tepat sasaran.

Sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran perlinsos lebih dari Rp500 triliun.

“[Penghematan nantinya] sangat banyak. Angkanya mungkin beberapa ratus triliun karena selama ini kan 77,6% tak sesuai target,” kata Luhut saat ditemui di Kantor DEN, Rabu (24/6/2026).

Melalui terobosan digitalisasi tersebut, Luhut memproyeksikan penyaluran bansos nantinya akan lebih dari 90% tepat sasaran.

Saat ini sistem perlinsos digital masih dalam proses uji coba di 43 kabupaten, termasuk di Surabaya, Banyuwangi, hingga Bali.

“Kami akan lihat hasil Banyuwangi kan sebentar lagi selesai [uji coba]. Per hari ada sekitar 100.000 orang yang mendaftar,” tambahnya.

Sebelumnya, Luhut menjelaskan bahwa sistem Perlinsos Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Namun, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada awal Juli 2026.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometrik.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Sejatinya, sistem ini muncul untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Di lapangan, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, tetapi tidak terdata.

Perlinsos digital ini merupakan bagian dari penerapan Government Techonology (GovTech). Sistem ini akan menghubungkan data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah dan diverifikasi secara real-time.

Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah giat mendorong penerapan Government Technology (GovTech), salah satunya lewat Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Mampukah GovTech berjalan dengan sukses?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa KPTDP tengah bergeliat mendorong penerapan GovTech di berbagai bidang. Menurutnya, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pun akan menjalankan berbagai digitalisasi dengan dukungan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Ini [GovTech] nanti adalah succes story atau legacy dari Presiden Prabowo," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DEN pada Rabu (17/6/2026).

Dalam waktu dekat, Indonesia pun akan memiliki digital single ID. Menurutnya, sudah 80% GovTech terkoneksi. Kemudian, pertama kali dalam sejarah data di delapan Kementerian/Lembaga menjadi satu.

Salah satu penerapan GovTech adalah dalam hal penyaluran bantuan sosial (bansos). Luhut menjelaskan bahwa saat ini KPTDP tengah melakukan uji coba Perlinsos Digital di 42 kabupaten/kota.

Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial. Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Kemudian, dalam tahap uji coba ini, Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Efisiensikan Anggaran

Luhut juga menjelaskan bahwa digitalisasi yang dijalankan oleh pemerintah nantinya akan membawa efisiensi anggaran dengan nilai jumbo.

"Saya kira ribuan triliun [nilai efisiensi anggaran]. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 triliun," kata Luhut.

Dalam konteks penyaluran bansos, digitalisasi membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Selain itu, digitalisasi membuat kebocoran-kebocoran anggaran bisa diatasi, sehingga menghasilkan efisiensi.

"Dari kebocoran, sampai seperti yang Presiden sampaikan critical mineral itu akan terkontrol. Jadi pakai sistem ini, dicoba Simbara [Sistem Informasi Mineral dan Batubara], untuk batu bara, nikel dan lain-lain. Tinggal kembangkan saja," ujar Luhut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico juga mengatakan digitalisasi bansos lewat sistem Perlinsos Digital mampu mendorong penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini masih ada catatan inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos namun terdata sebagai penerima bansos. Selain itu, terdapat juga catatan exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Dari hasil koordinasi DEN dengan Kementerian Sosial pun terdapat evaluasi bahwa banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%," kata Robben dalam sambutannya di agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada pekan lalu (12/6/2026).

Tercatat bahwa sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran.

Sebanyak 60,57% bantuan subsidi gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran, dan 58,6% bantuan subsidi listrik tidak tepat sasaran.

Robben mengatakan bahwa Presiden Prabowo pun telah menginstruksikan agar sebelum pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, terlebih dahulu dieksekusi datanya dengan benar. Sebab, integrasi data selama ini menjadi persoalan.

Ragam Tantangan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa penerapan GovTech dan transformasi digital layanan publik memang berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi.

Dia menjelaskan bahwa penerapan digital single ID oleh pemerintah pun merupakan langkah yang baik. Sebab, selama ini data masyarakat tidak sinkron.

Akan tetapi, menurutnya terdapat sejumlah tantangan atau pekerjaan rumah yang juga harus diselesaikan. Di antara tantangan itu adalah kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga regulasi.

Dia juga menilai bahwa transformasi digital yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi. Lebih dari itu, transformasi yang dilakukan mesti dibarengi dengan sistem keamanan, kualitas data, serta implementasi bertahap.

“Apabila dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi lompatan besar bagi transformasi digital Indonesia. Namun, jika dilakukan tergesa-gesa tanpa pengujian dan pengamanan yang memadai, risikonya juga bisa sangat besar,” ujar Heru kepada Bisnis pada Senin (15/6/2026).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan bahwa transformasi digital dalam layanan publik melalui GovTech hingga digital single ID memang penting untuk dilakukan. Namun, terdapat pula tantangan yang mengadang.

“Teknologi informasi di daerah masih banyak yang tidak jalan. Ketika data diakses yang muncul adalah kesulitan dan juga terkadang data yang disampaikan tidak akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima,” ujar Trubus.

Dia pun menjelaskan bahwa perlu adanya kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan berbagai program GovTech, terutama dari pemimpin di daerah.

"Jangan sampai pemimpin di daerah tidak mau mengeluarkan data yang benar karena tidak ingin borok di daerahnya ketahuan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kepada masyarakat yang memenuhi syarat pada Juni 2026. Program bantuan ini diberikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan berbagai tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Meski sebelumnya pencairan bantuan telah berlangsung di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan. Salah satu penyebab yang kerap ditemukan adalah status penerima yang belum masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kategori desil kesejahteraan.

Kategori desil menjadi salah satu acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Karena itu, masyarakat yang belum memperoleh BLT Kesra disarankan untuk terlebih dahulu mengecek status desil dan data kesejahteraannya.

Prioritas Penerima BLT Kesra 2026

Secara umum, penerima BLT Kesra harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial sejenis pada periode yang sama.

Selain persyaratan tersebut, pemerintah juga menggunakan sistem desil untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apa Itu Kategori Desil?

Kategori desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori ini dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Jenis pekerjaan anggota keluarga.
2. Tingkat pendidikan.
3. Kondisi tempat tinggal.
4. Penggunaan listrik.
5. Kepemilikan aset.
6. Kondisi sosial ekonomi rumah tangga lainnya.

Untuk berbagai program bantuan sosial, termasuk BLT Kesra, PKH, dan BPNT, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Cara Cek Status Desil dan Penerima Bansos

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan data kependudukan yang sesuai.
3. Login ke aplikasi setelah akun berhasil diverifikasi.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah sesuai domisili.
6. Sistem akan menampilkan status kepesertaan bansos yang terdaftar.

Selain melakukan pengecekan, masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah apabila merasa layak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima.

Belum Terdaftar? Ini yang Harus Dilakukan

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum tercantum sebagai penerima bantuan sosial, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh data kependudukan dan kondisi ekonomi keluarga telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sebab, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kategori desil sekaligus menetapkan penerima berbagai program bantuan sosial.

Dengan mengecek status desil dan memastikan data telah terdaftar dengan benar, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima BLT Kesra Juni 2026 serta berpeluang masuk dalam daftar penerima bantuan pada penyaluran berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2026 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar. Namun, masih banyak warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan meski merasa memenuhi syarat sebagai keluarga kurang mampu.

Salah satu penyebabnya bisa jadi karena masyarakat belum mengetahui kategori desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Saat ini, pemerintah menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori desil untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Pembagian Kategori Desil

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data ini digunakan pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Berikut pembagian kategori desil yang digunakan pemerintah:

1. Desil 1: Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
2. Desil 2–4: Kelompok rentan miskin dan berpenghasilan rendah.
3. Desil 5–10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Penentuan kategori desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, antara lain jenis pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, kepemilikan aset, hingga kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan.

Untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya, prioritas penerima umumnya berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 4 atau sekitar 40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah.

Syarat Utama Menjadi Penerima Bansos

Selain masuk dalam kelompok desil prioritas, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sosial, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP.
2. Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN/BUMD.
5. Tidak menerima bantuan sosial lain yang bersifat serupa dalam periode yang sama.

Karena itu, masyarakat yang belum pernah menerima bansos disarankan untuk terlebih dahulu memastikan status desil dan data kependudukannya telah tercatat dengan benar dalam sistem pemerintah.

Cara Cek Kategori Desil dan Status Bansos

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial maupun melalui situs resmi pemerintah.

Langkah-langkahnya cukup mudah:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
2. Buat akun menggunakan data NIK, nomor KK, dan identitas sesuai KTP.
3. Login ke aplikasi setelah proses verifikasi selesai.
4. Pilih menu pencarian data penerima bantuan sosial.
5. Masukkan data wilayah dan identitas yang diminta.
6. Sistem akan menampilkan status penerima bantuan sekaligus informasi terkait data kesejahteraan yang terdaftar.

Apabila data belum sesuai atau masyarakat merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur Usul dan Sanggah untuk mengajukan perbaikan data kepada pemerintah.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Belum Terdaftar?

Jika hasil pengecekan menunjukkan bahwa nama Anda belum masuk dalam data penerima bantuan, segera lakukan pembaruan data melalui pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.

Pastikan seluruh informasi kependudukan, kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan memudahkan proses verifikasi dan meningkatkan peluang masuk dalam kelompok penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

Dengan memahami kategori desil dan memastikan data telah terdaftar dalam DTKS, masyarakat dapat mengetahui alasan belum menerima bansos sekaligus mengambil langkah yang tepat untuk memperoleh bantuan yang memang menjadi haknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang membutuhkan pada Juni 2026. Program ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga di tengah berbagai kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Namun, tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan tersebut. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria penerima agar bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh bansos beras dan minyak goreng tahun 2026.

5 Kriteria yang Dapat Bansos Beras dan Minyak Goreng

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah berhak menerima bantuan pangan, berikut lima kriteria utama yang harus dipenuhi:

1. Terdaftar dalam DTKS Kemensos

Penerima bantuan harus tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Data ini menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

2. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

Bantuan pangan hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan yang sah.

3. Masuk Daftar Penerima yang Ditetapkan Pemerintah

Meskipun sudah terdaftar dalam DTKS, penerima tetap harus masuk dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk periode penyaluran tertentu.

4. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga

Penerima wajib memiliki dokumen identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang akan digunakan saat proses verifikasi penyaluran bantuan.

5. Mendapat Surat Undangan atau Pemberitahuan Resmi

Penerima bantuan akan memperoleh surat undangan atau pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak menerima bantuan pangan.

Masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS umumnya tidak dapat menerima bantuan ini. Oleh karena itu, warga disarankan untuk selalu memperbarui data kependudukan dan data kesejahteraan sosial melalui pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Penyaluran Bansos Beras dan Minyak Goreng

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita masih terus disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Program ini menyasar sebanyak 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Hingga 5 Juni 2026, realisasi penyaluran secara nasional telah mencapai 55,37 persen atau sekitar 18,4 juta KPM.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan total kebutuhan beras sebanyak 664.900 ton dan Minyakita sekitar 132,9 ribu kiloliter. Hingga awal Juni, masih terdapat sekitar 296.700 ton beras dan 59.300 kiloliter Minyakita yang akan terus disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat sampai akhir bulan.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman. Berdasarkan laporan Bapanas, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog masih mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga dinilai cukup untuk mendukung kelancaran program bantuan pangan nasional.

Cara Mengambil Bansos Beras dan Minyak Goreng Juni 2026

Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat, berikut tata cara pengambilan bantuan:

1. Datang ke lokasi penyaluran sesuai informasi yang tercantum dalam surat undangan.
2. Membawa surat undangan sebagai penerima bantuan.
3. Membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk proses verifikasi.
4. Mengikuti pemeriksaan data oleh petugas penyalur.
5. Menerima bantuan sesuai jumlah yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk penerima lanjut usia (lansia) atau masyarakat yang sedang sakit sehingga tidak dapat hadir langsung, pengambilan bantuan umumnya dapat diwakilkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan bantuan sosial melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat maupun layanan resmi yang terhubung dengan DTKS Kemensos.

Apabila data belum sesuai atau terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data agar dapat diverifikasi dan dipertimbangkan dalam program bantuan sosial berikutnya.

Program bantuan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pastikan data kependudukan dan data kesejahteraan sosial selalu diperbarui agar kesempatan menerima bantuan tidak terlewat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan peta jalan transformasi penyelenggaraan jaminan sosial berbasis digital yang ditargetkan berlaku secara nasional pada Oktober 2026. Dengan sistem bansos digital ini, diharapkan penyaluran akan lebih transparan dan tepat sasaran.

Merujuk data paparan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Selasa (26/5/2026), sebelum melakukan secara nasional, pemerintah akan memperluas uji coba bansos digital pada Juni 2026.

Uji coba mencakup lebih dari 36 juta jiwa. Lokus pengujian tersebar di 42 kabupaten/kota pada 25 provinsi di Indonesia, dengan porsi mayoritas mencapai 78% berada di luar Pulau Jawa.

Peta jalan pencapaian agenda ini diawali lewat pemenuhan tenggat kesiapan teknis (cut off technical readiness) antarinstansi untuk pertukaran data yang telah diselesaikan pada 13 Mei lalu.

Fase berikutnya bergulir pada 1 Juni 2026 melalui agenda kick off perluasan uji coba digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota tersebut. Proses pembukaan awal ini berjalan serentak di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali yang dihadiri daring oleh jajaran menteri terkait, Mensesneg, hingga Sekretaris Kabinet melalui pembukaan akses registrasi perdana Portal Perlinsos.

Aktivitas lapangan berlanjut pada 8 Juni 2026 yang mengagendakan kunjungan kerja Presiden ke sejumlah lokus utama di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali. Rangkaian peninjauan sistem ini dijadwalkan berjalan beriringan dengan pelaksanaan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring, Bali, guna mengevaluasi masukan teknis operasional sebelum sistem diaplikasikan secara penuh dalam skala nasional pada kuartal IV/2026.

Komite Percepatan menetapkan lima pilar utama kunci keberhasilan perluasan uji coba ini. Fokus paling mendasar ada pada pengujian tingkat akurasi mekanisme pensasaran seleksi penerima manfaat guna menekan risiko kekeliruan data, baik berupa kelompok layak yang tidak terdata (exclusion error) maupun kelompok tidak layak yang justru menerima bantuan (inclusion error).

Selain akurasi, uji coba ini mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap efektivitas skema registrasi mandiri berdasarkan kebutuhan (on-demand/open registry). Keandalan komponen infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI) serta penguatan regulasi tata kelola pelaksanaan ikut menjadi poin krusial yang diuji coba sebelum sistem menangani volume beban kerja tinggi saat implementasi nasional.

Misalnya, pelaksanaan MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan implementasi government technology (govtech) dapat membantu meningkatkan efisiensi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini pihaknya sedang mengembangkan govtech tersebut sebagai ekosistem digital untuk integrasi data kementerian dan lembaga pemerintah yang dapat digunakan dalam pengawasan dan evaluasi berbagai program pemerintah.

“Misalnya, (pelaksanaan) MBG dengan data yang ada akan bisa dilihat daerah mana yang membutuhkan, daerah mana yang masih bisa dijadikan prioritas kedua, begitu pun yang lain,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin.

Apalagi, ia menyoroti anggaran MBG yang cukup besar, yakni mencapai Rp268 triliun pada tahun ini, usai dipangkas dari pagu sebelumnya sebesar Rp335 triliun. Ia pun menekankan perlunya evaluasi untuk menjaga agar program tersebut benar-benar berjalan secara efisien.

Ia menilai, seharusnya dilakukan uji coba (piloting) terhadap program MBG sebelum dilakukan implementasi secara penuh, mengingat program tersebut bisa menghabiskan dana hingga Rp1 triliun setiap harinya, yang jika dimanfaatkan dengan benar akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Belum pernah (dalam) sejarah Indonesia kita bisa tiap hari ada dana (dibelanjakan) sampai ke bawah (level pedagang lokal dan UMKM) Rp1 triliun, dan itu memengaruhi ekonomi,” ujar Luhut.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG, ia mengatakan pihaknya mengedepankan uji coba secara masif bagi pengembangan sistem govtech. Saat ini teknologi tersebut tengah dilakukan uji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Berkat implementasi sistem tersebut, pihaknya menemukan bahwa Program Bantuan Sosial (bansos) di kabupaten tersebut kurang efektif, yakni hanya 77 persen penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

“Bisa dibayangkan betapa tidak efisiennya sistem di negara ini. (Berkat govtech ini) kami temukan juga banyak masyarakat yang seharusnya dapat bantuan, tapi mereka tidak dapat dari pemerintah, atau sebaliknya. Tapi sekarang setelah satu bulan (implementasi govtech), kami sudah perbaiki (penyalurannya),” kata Luhut.

Ia menuturkan, rencananya semua data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terkoneksi dan terintegrasi dalam sistem govtech mulai 1 Juni 2026.

Pihaknya kemudian akan mengharmonisasikan dan menyusun data yang ada menggunakan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), sebelum sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Ia pun optimistis sistem govtech tersebut dapat membantu Presiden Prabowo membuat keputusan secara lebih akurat, cepat dan detail terkait berbagai program dan kebijakan untuk mendukung realisasi Asta Cita pemerintah.

“Jadi, Presiden jangan nanti kita berikan data yang tidak benar,” imbuh Luhut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Iduladha 2026, sejumlah bantuan sosial (bansos) mulai memasuki tahap penyaluran kepada masyarakat.

Hingga pertengahan Mei 2026, pemerintah diketahui sudah mulai menjalankan proses pencairan beberapa program bantuan, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Meski belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pencairan khusus sebelum Lebaran Iduladha, proses penyaluran yang sudah berjalan membuat sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkirakan mulai menerima bantuan dalam waktu dekat.

Masyarakat diimbau tetap memantau informasi resmi dari pemerintah agar terhindar dari kabar hoaks mengenai pencairan bansos.

BPNT Tahap Kedua 2026 Mulai Disalurkan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu bansos yang saat ini mulai dicairkan pemerintah. Penyaluran memasuki tahap kedua untuk periode April hingga Juni 2026 dan dilakukan secara bertahap kepada KPM yang telah terdaftar.

BPNT merupakan bantuan pangan yang diberikan melalui saldo elektronik untuk membeli kebutuhan pokok di e-Warong atau pedagang yang bekerja sama dengan bank Himbara.

Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria penerima bantuan. Jika sebelumnya BPNT diberikan kepada kelompok desil 1 sampai 5, kini bantuan difokuskan untuk masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4 agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Besaran bantuan BPNT masih tetap Rp200.000 per bulan. Karena pencairan dilakukan setiap tiga bulan per tahap, maka penerima berpotensi mendapatkan total Rp600.000 untuk tahap kedua.

Sampai saat ini belum ada tanggal resmi pencairan BPNT menjelang Iduladha. Namun karena proses distribusi sudah berlangsung sejak Mei 2026, sebagian penerima diperkirakan mulai memperoleh bantuan sebelum hari raya.

PIP Termin Kedua Mulai Cair Mei 2026

Selain BPNT, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga mulai memasuki penyaluran termin kedua pada Mei 2026. Bantuan ini diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin guna mendukung kebutuhan pendidikan.

Program PIP menyasar anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah menyalurkan bantuan ini untuk membantu siswa tetap melanjutkan pendidikan dan menekan angka putus sekolah.

Penyaluran termin kedua berlangsung pada Mei hingga September 2026. Tahap ini diprioritaskan bagi siswa yang diusulkan sekolah atau dinas pendidikan dan telah melakukan aktivasi rekening Simpanan Pelajar (SimPel).

Besaran bantuan PIP berbeda sesuai jenjang pendidikan, yakni:

1. SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
2. SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
3. SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun

Sementara itu, nominal bantuan bagi siswa baru dan siswa kelas akhir disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Meski belum dipastikan seluruh penerima akan mendapatkan pencairan sebelum Iduladha, penyaluran yang telah dimulai sejak awal Mei membuat sebagian siswa diperkirakan mulai menerima dana bantuan secara bertahap dalam waktu dekat.

Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan pilar sosial saat ini terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan bansos diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Karena proses pemutakhiran data masih berlangsung, tidak semua penerima lama otomatis kembali mendapatkan bantuan pada 2026. Oleh sebab itu, masyarakat disarankan rutin mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui laman resmi pemerintah.

Cara Cek Status Penerima BPNT 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima BPNT secara online melalui langkah berikut:

1. Buka situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP
3. Isi nama lengkap penerima manfaat
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol “Cari Data”
6. Status penerima bansos akan muncul di layar

Cara Cek Status Penerima PIP 2026

Untuk mengetahui status pencairan PIP, masyarakat dapat melakukan pengecekan dengan cara berikut:

1. Buka laman pip.kemendikdasmen.go.id
2. Pilih menu “Cari Penerima PIP”
3. Masukkan NISN dan NIK siswa
4. Isi kode verifikasi
5. Klik tombol “Cek Penerima PIP”
6. Informasi status penerima akan tampil secara otomatis

Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap informasi pencairan bansos yang beredar di media sosial. Pastikan seluruh informasi berasal dari sumber resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan maupun informasi yang menyesatkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap angka kesalahan pensasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih sangat tinggi.

Sebagai solusi taktis, pemerintah bakal memperluas uji coba sistem Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026 demi mempercepat akurasi data penerima bantuan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf mengatakan kesenjangan data acuan yang belum diperbarui memicu terjadinya salah sasaran secara masif dalam distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan. Kondisi ini memicu dua masalah utama, yakni kelompok masyarakat miskin yang terlewat dari daftar penerima serta masuknya kelompok mampu dalam skema bantuan.

Berdasarkan catatan DEN, angka exclusion error cukup parah mencapai 70% atau sebanyak 70% dari orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan bantuan.

“Di sisi lain, angka inclusion error 40% atau 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujar Arief dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Arief menilai kehadiran Perlinsos Digital akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran secara lebih cepat. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan warga melakukan pendaftaran mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), memverifikasi kelayakan secara instan, hingga mengajukan sanggah atas ketidaksesuaian data hanya dalam waktu satu hari.

Akselerasi proses tersebut dapat terwujud berkat pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem interkoneksi ini mengintegrasikan data dari berbagai lini, mulai dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, hingga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan perluasan pada Juni mendatang mengukur skala yang jauh lebih besar setelah kesuksesan uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Implementasi baru ini diproyeksikan mencakup 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal.

Daerah yang masuk dalam daftar uji coba di antaranya mencakup kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, hingga wilayah kabupaten seperti Sumedang, Sleman, dan Manokwari.

"Perluasan ini ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang tersebar merata di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur,” kata Mira.

Guna mempermudah adopsi di masyarakat, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan sistem ini dirancang dengan pendekatan people-centric. Pemerintah daerah telah menggalang puluhan ribu agen lokal—mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa—untuk mendampingi warga dalam proses registrasi.

Pemerintah akan memperluas uji coba sistem perlindungan sosial digital terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada Juni 2026.

Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan uji coba perdana sebelumnya dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025 lalu.

Uji coba dilakukan melalui portal perlinsos.kemensos.go.id di mana 350 ribu warga mendaftar dengan bansos yang menjadi fokus Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba Perlinsos Digital) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," ujar Mira dalam Media Briefing di Jakarta pada Senin (18/5).

Mira mengungkapkan uji coba itu akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.

"Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra, semua terwakili," ujarnya.

Demi kelancaran uji coba, pihaknya akan memastikan kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) termasuk tersedianya layanan internet di daerah uji coba.

"Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data tetapi juga infrastruktur internet karena semua sudah digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang (infrastrukturnya) sudah bagus, ada yang masih belum," ujarnya.

Anggota Dewan Ekonomi NasionalAriefAnshoriYusuf mengungkapkan angka kesalahan penargetan penyaluran bansos di Indonesia masih sangat besar.

"Angka exclusion error cukup parah 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan," ujar Arif di tempat yang sama.

Di sisi lain, masih banyak orang yang tidak berhak mendapatkan bansos, malah menerimanya. Hal itu bisa terjadi karena data acuan yang digunakan belum ter-update.

"Angka inclusion error 40 persen atau 40 persen yang masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujarnya.

Perlinsos Digital, menurut Arif, akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran itu dengan lebih cepat.

Pasalnya, sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial hanya dengan NIK, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai hanyadalamsatu hari.

Proses bisa dilakukan dengan cepat karena menggunakan SPLPyang menghubungkan data dari berbagai sumber.

Sumber data yang menjadi bagian dari Perlinsos Digital antara lain Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.

Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan Perlinsos Digital memiliki pendekatan people centric. Untuk mendampingi proses registrasi, pemerintah menyiapkan agen lokal yang bisa berasal dari agen dinsos (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa.

"Untuk uji coba di 42 kabupaten/kota sekarang sedang dalam proses semua. Sudah ada puluhan ribu agen yang digalang oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Pelaksanaan perluasan uji coba Perlinsos Digital akan dilakukan secara bertahap (staging) berdasarkan tingkat kesiapan pimpinan daerah dan setelah agen memastikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berjalan optimal.

Berikut daftar kabupaten/ kota yang akan dilakukan uji coba Perlinsos Digital:

Kota: Medan, Padang, Jambi, Metro, Palembang, Mojokerto, Surabaya, Malang, Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Kupang, Mataram, Ternate, Ambon, Manokwari, Denpasar.

Kabupaten: Belitung Timur, Pali, Ogan Ilir, Sumedang, Bogor, Ciamis, Banyumas, Tegal, Kolaka, Donggala, Polewali Mandar, Lombok Timur, Sorong, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Tapanuli Utara, Sleman, Bangli, Manokwari.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran pada 2026. Salah satu perubahan penting adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Melalui sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Semakin rendah angka desil, maka semakin diprioritaskan untuk menerima bansos. Karena itu, banyak warga yang sebelumnya menerima bantuan kini tidak lagi terdaftar akibat perubahan kategori desil.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Pemerintah membaginya menjadi 10 kelompok, mulai dari masyarakat paling miskin hingga paling sejahtera.

Pada 2026, bansos reguler diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4. Sementara masyarakat di desil 5 ke atas dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.

Berikut gambaran kategori desil:

• Desil 1: Sangat miskin
• Desil 2: Miskin
• Desil 3: Rentan miskin
• Desil 4: Hampir miskin
• Desil 5: Menengah bawah
• Desil 6: Menengah
• Desil 7: Menengah atas
• Desil 8: Mapan
• Desil 9: Kaya
• Desil 10: Sangat kaya

Jika seseorang berada pada desil 5 hingga 10, maka kemungkinan besar tidak lagi menerima PKH atau BPNT pada penyaluran 2026.

Kenapa Ada Warga yang Dicoret dari Penerima Bansos?

Banyak masyarakat mengaku kondisi ekonominya masih sulit, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima bansos. Hal ini biasanya terjadi karena data dalam DTSEN menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dinilai sudah meningkat.

Penilaian desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti:

1. Penghasilan keluarga
2. Kondisi rumah
3. Kepemilikan kendaraan atau aset
4. Jenis pekerjaan
5. Tingkat pendidikan
6. Jumlah anggota keluarga
7. Keberadaan lansia, anak kecil, atau penyandang disabilitas
8. Akses listrik, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya

Masalahnya, kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang kehilangan pekerjaan, usaha menurun, atau penghasilan berkurang, tetapi perubahan tersebut belum tercatat dalam sistem. Akibatnya, data dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Apakah Desil Bisa Diubah?

Kategori desil sebenarnya tidak bisa diubah secara manual oleh masyarakat. Namun, posisi desil dapat berubah setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi data sosial ekonomi.

Artinya, jika kondisi ekonomi menurun dan data terbaru sudah diverifikasi pemerintah, maka peluang masuk ke desil prioritas bansos tetap terbuka.

Karena itu, langkah terpenting bukan meminta perubahan desil secara langsung, melainkan memperbarui data DTSEN agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Cara Mengajukan Pembaruan Data DTSEN

Masyarakat dapat mengusulkan perubahan data melalui beberapa jalur resmi berikut.

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pemerintah menyediakan aplikasi resmi untuk pengajuan pembaruan data bansos.

Langkah-langkahnya:

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”
2. Login atau buat akun baru
3. Pilih menu “Usulan”
4. Isi data terbaru sesuai kondisi saat ini
5. Unggah dokumen pendukung jika diperlukan
6. Kirim pengajuan
7. Tunggu proses verifikasi petugas lapangan

Pengajuan tidak langsung disetujui karena tetap harus melalui survei dan pengecekan data.

2. Melalui Website Resmi Kemensos

Masyarakat juga bisa mengecek status bansos melalui situs resmi Kemensos.

Caranya:

1. Buka laman resmi cek bansos
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
3. Isi nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik tombol pencarian
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Website ini berguna untuk memastikan apakah nama masih terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

3. Datang ke Kantor Desa atau Kelurahan

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, pembaruan data juga bisa dilakukan secara langsung.

Tahapannya meliputi:

1. Mengajukan laporan perubahan kondisi ekonomi
2. Menyerahkan dokumen pendukung
3. Pendataan ulang oleh petugas
4. Survei lapangan
5. Pengiriman data ke sistem DTSEN pusat
6. Evaluasi dan pemeringkatan ulang

Cara ini sering menjadi pilihan masyarakat karena dapat menjelaskan kondisi secara langsung kepada petugas.

Berapa Lama Proses Perubahan Data?

Perubahan data bansos tidak berlangsung instan. Pemerintah perlu melakukan pengecekan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Secara umum, prosesnya meliputi:

1. Verifikasi administrasi
2. Validasi lapangan
3. Pencocokan data pusat dan daerah
4. Pemeringkatan ulang desil

Proses tersebut biasanya memakan waktu sekitar satu hingga tiga bulan, tergantung antrean dan hasil verifikasi lapangan.

Perlu dipahami juga bahwa pembaruan data tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos. Semua tetap bergantung pada hasil penilaian kesejahteraan terbaru dalam DTSEN.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem DTSEN dibuat untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jika terdapat perubahan pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, atau kondisi rumah tangga lainnya, masyarakat sebaiknya segera melaporkannya melalui jalur resmi.

Dengan data yang akurat, peluang mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan menjadi lebih besar, sekaligus mencegah bansos salah sasaran di 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada Mei 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari bansos triwulan II yang mencakup periode April hingga Juni 2026.

Pada tahun ini, pemerintah tidak hanya fokus pada nominal bantuan, tetapi juga memperluas jumlah penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran bansos kini difokuskan kepada masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut mencakup masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin.

Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga terus memperbarui data DTSEN agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Data terbaru DTSEN Volume 2 menjadi dasar pencairan bansos pada triwulan II 2026.

Besaran Bantuan PKH 2026

Bantuan PKH disalurkan setiap tiga bulan dengan nominal berbeda sesuai kategori penerima. Berikut rinciannya:

1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000
2. Anak usia dini: Rp750.000
3. Siswa SD: Rp225.000
4. Siswa SMP: Rp375.000
5. Siswa SMA: Rp500.000
6. Lansia: Rp600.000
7. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Jumlah bantuan yang diterima setiap keluarga dapat berbeda tergantung komponen anggota keluarga yang terdaftar dalam DTSEN.

Sementara itu, bantuan BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok melalui e-warong atau agen resmi. Pada penyaluran sebelumnya, penerima memperoleh Rp600.000 untuk tiga bulan.

Skema Pencairan Bansos Mei 2026

Penyaluran bansos dilakukan melalui dua mekanisme, yakni:

1. Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN
2. PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu atau kelompok rentan

Khusus lansia, penyandang disabilitas berat, dan masyarakat di daerah yang sulit mengakses layanan perbankan, bantuan dapat disalurkan langsung melalui PT Pos, termasuk layanan antar ke rumah penerima.

Pemerintah menargetkan proses pencairan tahap ini berjalan lebih cepat karena data penerima telah disiapkan lebih awal dibanding periode sebelumnya.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat mengecek status penerima PKH dan BPNT secara online melalui laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

Langkahnya cukup dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, lalu sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan beserta kategori desilnya.

Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi “Cek Bansos” yang tersedia di ponsel Android maupun iOS.

Syarat Penerima PKH dan BPNT 2026

Untuk menerima bansos pada 2026, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Memiliki KTP dan KK yang valid
3. Terdaftar dalam DTSEN
4. Termasuk keluarga miskin atau rentan miskin
5. Bukan ASN, TNI, maupun Polri

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran PKH dan BPNT tahun 2026 diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 agar bantuan lebih tepat sasaran. Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap II tahun 2026 dilakukan untuk periode April hingga Juni 2026, dengan proses penyaluran mulai berlangsung pada Mei 2026.

Penerima diimbau rutin memantau status bantuan melalui laman resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos agar tidak tertinggal informasi pencairan.