Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris dorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) membantu membangun ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Hari ini kontribusi kita melalui UMKM dan teman-teman industri rumahan tumbuh luar biasa, IWAPI sangat banyak menyumbangkan terhadap pertumbuhan ekonomi kita," kata Al Haris di Jambi, Jumat.

Menurut Gubernur, wanita pengusaha telah banyak banyak berperan dalam membangun Indonesia, melalui penguatan sektor UMKM dan industri rumahan.

Mengingat sektor UMKM dan industri rumahan memiliki andil besar sebagai penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Al Haris meminta agar para anggota IWAPI dan kaum perempuan tidak lagi berpangku tangan atau hanya bergantung pada suami. Ia mendorong kaum ibu untuk bangkit dan ikut berjuang dalam memperkuat perekonomian keluarga.

Menurut Gubernur, kaum perempuan dituntut untuk berpikir cerdas dalam mengelola rumah tangga, mengatur ekonomi, hingga memastikan pendidikan anak-anak berjalan dengan baik di tengah tantangan global saat ini.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja, ibu-ibu ambil peran yang baik, tetap konsisten berjuang untuk ekonomi rumah tangga kita," harapnya.

Ketua DPD IWAPI Jambi Herlina menyampaikan bahwasanya organisasi wanita pengusaha tidak tinggal diam menyikapi perkembangan global dewasa ini.

Pihaknya telah menyiapkan berbagai program strategis, salah satunya adalah pelatihan digitalisasi secara berkala.

Melalui pelatihan itu, pelaku usaha kecil, mikro dan menengah diajarkan cara mempromosikan produk secara online. Dengan demikian, penjualan tidak lagi hanya bergantung pada toko fisik (offline), guna menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan dorongan yang masif dari IWAPI Jambi, diharapkan sektor UMKM berbasis perempuan di Jambi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh di era digital.

"Mau tidak mau kita harus menggunakan sistem digital menghadapi tantangan digital ini, harapan kita ke UMKM tentunya mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan digitalisasi, bagaimana dia bisa mempromosikan produk, jadi tidak terpaku harus di toko mereka saja," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Muaro Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi, Al Haris nilai revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) MuaraJambi dongkrak sektor ekonomi melalui pergerakan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung ke Jambi.

"Kita bangga Pak Menteri serius mewujudkan kawasan ini sebagai wisata kelas dunia," katanya saat mendampingi kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di KCBN MuaraJambi, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengajukan kawasan percandian MuaraJambi masuk dalam pengakuan dunia (UNESCO), jika hal itu terwujud, dipastikan akan berdampak pada peningkatan ekonomi melalui kunjungan wisata ke Jambi.

Termasuk peningkatan status bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi menjadi bandar udara internasional, dan pembenahan jalan menuju kawasan cagar budaya.

Lebih lanjut, gubernur memastikan akan mendukung penuh program revitalisasi KCBN MuaraJambi, sebagai kawasan wisata sejarah dan kebanggaan bagi Indonesia khususnya Provinsi Jambi.

"Apalagi candi ini tidak ada duanya di Indonesia saya kira potensi ke depan luar biasa, maka ini kita dukung sama-sama," harapnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa pihaknya akan menggandeng berbagai unsur, termasuk tim ahli cagar budaya dalam proses revitalisasi KCBN MuaraJambi.

“Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan banyak pihak untuk merevitalisasi dan mempercepat proses pemugaran Candi MuaraJambi agar sesuai dengan bentuk aslinya. Kita telah mengundang tim ahli cagar budaya,” ujar Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, revitalisasi terhadap candi-candi kecil sebenarnya telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Ia menekankan bahwa kawasan tersebut memiliki nilai penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi sejarah peradaban dunia.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jambi Al Haris angkat suara perihal banyaknya sumur minyak masyarakat di wilayah Jambi. Keberadaan sumur-sumur tersebut selama ini menurutnya menimbulkan banyak persoalan, khususnya aspek keselamatan. Pasalnya, sumur minyak tersebut selama ini dikelola secara ilegal.

Namun demikian, adanya kebijakan baru pemerintah terkait pengelolaan sumur minyak rakyat, menurutnya ini menjadi "angin segar" bagi daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, maka menurutnya Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki dasar hukum untuk menata dan mengawasi aktivitas pengeboran minyak rakyat secara lebih baik.

"Pertama bagi kami di daerah, Permen ini adalah malaikat. Selama ini sangat banyak sekali masalah yang muncul akibat sumur-sumur ini. Membahayakan juga masyarakat dan sebagainya. Maka sudah banyak korban di daerah selama ini," ungkap Haris dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/10/2025).

"Nah, maka dengan Permen 14 ini, daerah punya potensi mengatur sumur-sumur ini secara izin dan punya legalitas," tambahnya.

Pihaknya juga akan menertibkan dan mengawasi jumlah sumur yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau misalnya ada abal-abal, kita blacklist. Yang pasti yang akan muncul adalah yang benar dan ada, pelakunya ada, izinnya nanti ada," tegasnya.

Saat ditanya soal tambahan produksi dari ribuan sumur minyak rakyat yang ada, pihaknya akan fokus pada penataan terlebih dahulu. Yang terpenting menurutnya, perekonomian daerah bisa terangkat dan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang legal.

"Persoalan hasil itu soal lain, ya. Kita serahkan kepada Allah SWT, ya," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sebanyak 45.000 sumur milik masyarakat telah rampung diinventarisasi dan siap untuk segera dikelola. Ada enam daerah yang paling banyak terdapat sumur masyarakat tersebut.

Bahlil menyebut, keenam daerah tersebut yakni Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Jadi saya belum jelaskan tadi ya, mohon maaf. Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada enam, Sumsel, Jambi, Aceh, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan. Dan yang paling banyak itu Sumsel," jelasnya.

Bahlil mengatakan, pengelolaan sumur rakyat akan diprioritaskan bagi koperasi, pelaku UMKM, serta melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Bahlil, pihaknya bersama SKK Migas telah menginventarisir sekitar 45 ribu potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat.

"Cara kerjanya adalah Dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisir polanya dari bawah. Dari Bupati Wali Kota ke Gubernur. Sudah menginventarisir kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi UMKM dan BUMD," tambahnya.