KOMPAS.com – Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi, setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyelesaikan putaran perundingan tidak langsung di Doha, Qatar.

Pasar menilai negosiasi AS dan Iran tersebut membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/7/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,15 persen menjadi 67,79 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent melemah 0,85 persen ke level 70,96 dollar AS per barrel.

Penurunan harga minyak juga dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyebut pembicaraan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif.

"Proses denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti," kata Trump kepada wartawan.

Negosiasi berlangsung melalui mediator Qatar

Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Doha pada Selasa (30/6/2026).

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff menggelar pembicaraan melalui mediator Qatar tanpa bertemu langsung dengan pejabat Iran.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat pada akhir pekan lalu.

Eskalasi itu sempat mengancam keberlangsungan gencatan senjata selama 60 hari yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, Iran dilaporkan menyerang dua kapal komersial. Serangan tersebut kemudian dibalas Amerika Serikat dengan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Kekhawatiran pasokan minyak mulai mereda

Pelaku pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan.

Harapan tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama produksi minyak dunia.

Meredanya risiko terhadap rantai pasok energi turut menekan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, investor masih akan mencermati perkembangan pembicaraan antara Washington dan Teheran dalam beberapa waktu ke depan.

Hasil negosiasi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak global serta stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia jatuh ke level terendah dalam empat bulan terakhir menyusul optimisme terhadap kemajuan negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Aljazeera, Kamis (2/7/2026), minyak mentah berjangka Brent turun US$1,38 atau 1,89% menjadi US$71,57 per barel pada perdagangan Rabu (1/7).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi US$0,92 atau 1,32% ke level US$68,58 per barel. Kedua kontrak tersebut ditutup pada posisi terendah sejak Maret.

Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah pejabat tinggi AS menyampaikan sinyal positif terkait perundingan dengan Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut pembicaraan berlangsung "sangat baik", sementara Wakil Presiden JD Vance mengatakan proses negosiasi berjalan "sangat baik" dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Vance mengatakan pemerintah AS akan terus mendorong tercapainya kesepakatan dengan itikad baik. Menurutnya, terdapat momentum positif di kalangan pemerintahan Iran untuk membuka babak baru hubungan kedua negara.

Meski demikian, Vance menegaskan Washington tetap menyiapkan berbagai opsi apabila Iran kembali mengembangkan program nuklir, mengancam negara-negara tetangga, atau mendukung aktivitas terorisme.

"Jika Iran berupaya membangun Kembali program pengayaan nuklirnya, mengancam negara tetangga, dan mendukung terorisme, Presiden Trump memiliki opsi untuk meresponsnya," ujar Vance dalam pernyataannya.

Iran selama ini membantah tuduhan bahwa negara tersebut tengah mengembangkan senjata nuklir.

Vance juga mengonfirmasi delegasi AS saat ini melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Iran di Doha, Qatar, untuk membahas pengaturan lalu lintas maritim, termasuk keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembahasan antara mediator Qatar dan Pakistan dengan delegasi AS maupun Iran menghasilkan "kemajuan positif" terkait sejumlah isu yang dibahas.

”Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat setelah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran selesai dilaksanakan,” tulis juru bicara tersebut di X.

Mantan diplomat AS Gordon Gray menilai penggunaan istilah "kemajuan positif" menunjukkan kedua belah pihak terlibat secara serius dalam proses diplomasi.

"Istilah 'kemajuan yang positif' jauh lebih baik dibanding mengatakan pembicaraan berlangsung 'terbuka dan terus terang', yang dalam bahasa diplomatik biasanya berarti perundingan berjalan buruk. Saya memandangnya sebagai sinyal yang baik,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 terutama dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS atau sekitar Rp 28,9 triliun.

Angka tersebut mengakhiri tren surplus selama 72 bulan berturut turut sejak Mei 2020.

Data BPS menunjukkan neraca perdagangan migas mencatat defisit 3,76 miliar dollar AS atau sekitar Rp 67,5 triliun. Defisit terutama berasal dari impor hasil minyak dan minyak mentah.

Sebaliknya, neraca perdagangan nonmigas masih membukukan surplus sebesar 2,15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 38,6 triliun.

Surplus nonmigas ditopang komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut belum perlu dikhawatirkan karena kinerja perdagangan Indonesia secara kumulatif masih mencatat surplus.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, neraca perdagangan Indonesia masih surplus 4,03 miliar dollar AS atau sekitar Rp 72,4 triliun.

Surplus tersebut berasal dari neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dollar AS atau sekitar Rp 293 triliun. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dollar AS atau sekitar Rp 220,6 triliun.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," ujar Purbaya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Keadaan pasar energi dunia berubah 180 derajat dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa bulan lalu dicekam ketakutan akan kelangkaan energi akibat konflik geopolitik, pasar minyak mentah global kini justru bersiap menghadapi ancaman baru banjir pasokan (supply glut) raksasa.

Kondisi ini memaksa lembaga keuangan elite Wall Street, Morgan Stanley mengambil langkah ekstrem dengan memangkas proyeksi harga minyak mentah Brent untuk kedua kalinya hanya dalam waktu dua minggu. Dalam nota analisis terbarunya yang dikutip dari Bloomberg, Morgan Stanley secara drastis memangkas prediksi harga minyak Dated Brent untuk kuartal III tahun 2026 ini sebesar USD15 menjadi hanya USD75 per barel.

Langkah pesimistis ini segera diikuti oleh raksasa perbankan lain seperti Goldman Sachs, yang ikut memotong proyeksi mereka menjadi USD80 per barel. Jalur Hormuz Mulai Stabil, Saudi Aramco Kembali Ekspor Minyak setelah Mandek 4 Bulan

Efek Selat Hormuz di Luar Prediksi

Pemicu utama di balik terjun bebasnya prediksi harga minyak ini adalah normalisasi jalur laut terkritis di dunia -Selat Hormuz- yang berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan semula. Pemulihan ini terjadi pasca-penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Analis komoditas dari Morgan Stanley mengungkapkan, fakta mengejutkan di lapangan, bahwa lalu lintas kapal tanker sudah mulai pulih.

Pada akhir pekan lalu, sebanyak 35 kapal tanker minyak dan gas terpantau sukses keluar dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz. Angka ini mengembalikan kepercayaan pasar karena sudah masuk dalam rentang normal pra-konflik (30 hingga 40 kapal per hari).

Kembalinya minyak asal Timur Tengah ini langsung menumpuk di pasar internasional, menciptakan jumlah kargo minyak mentah yang tidak terjual (unsold cargoes) berada jauh di atas batas normal.

Siklus Sempurna: Dari Krisis Energi Menuju Banjir Surplus 2027

Kita melihat bagaimana pasar komoditas bergerak seperti roda yang berputar cepat. Ketika Selat Hormuz ditutup, pasar mengalami defisit pasokan yang dalam. Namun saat keran raksasa itu dibuka kembali, dunia ternyata sudah terlanjur memiliki alternatif pasokan lain yang kuat.

"Saat perhatian beralih ke tahun 2027, pasar telah kembali ke siklus penuh-kembali ke surplus," tulis tim analis Morgan Stanley.

Harga Bensin di AS Tetap Mahal meski Minyak Dunia Rontok, Trump Semprot Raksasa Energi



Masalahnya, saat pasokan Timur Tengah kembali membanjiri pasar, dua faktor peredam utama di dunia masih tetap bertahan. Dimana ekspor minyak AS tetap tinggi, saat Amerika tidak mengurangi volume produksi dan ekspor energinya yang masif.

Sementara itu permintaan di China terpantau masih lesu. Pembelian minyak mentah oleh China selaku konsumen terbesar dunia justru masih menunjukkan tren melempem.

Akibat kombinasi tiga faktor ini, Morgan Stanley memproyeksikan dunia akan mengalami surplus minyak global hingga 4,8 juta barel per hari pada tahun 2027. Bank tersebut bahkan memprediksi harga Brent akan terus merosot hingga menyentuh level USD70 per barel di akhir tahun 2027.

Di sisi lain, Goldman Sachs memberikan catatan menarik. Meskipun memperkirakan lalu lintas tanker di Selat Hormuz akan pulih total pada akhir Juli ini, mereka memperingatkan bahwa volumenya mungkin tidak akan pernah benar-benar kembali 100% seperti sebelum perang. Hal ini karena para produsen minyak Timur Tengah sudah terbiasa memanfaatkan jalur pipa alternatif yang mereka buka selama masa krisis.

Bisnis.com, JAKARTA - Koreksi tajam harga minyak dunia dinilai belum mencerminkan pulihnya pasokan. Analis memperingatkan pasar terlalu cepat mengabaikan ancaman gangguan pelayaran di Selat Hormuz meski Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai gencatan senjata.

Menurut para analis, lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz diperkirakan tidak segera kembali ke kondisi normal sebelum perang, meskipun aktivitas mulai meningkat setelah kesepakatan gencatan senjata AS-Iran. Pasalnya, Teheran dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruhnya atas jalur pelayaran energi paling strategis di dunia tersebut.

Managing Director of Investments Tufton Investment Management Nikos Petrakakos mengatakan, banyak perusahaan pelayaran masih enggan mengirimkan kapal melalui Selat Hormuz. Hal itu dipicu ketidakpastian atas keberlanjutan perdamaian, kekhawatiran terhadap ranjau laut yang masih tersisa hingga tingginya premi asuransi risiko perang.

"Walaupun aktivitas mulai meningkat, secara umum kondisinya masih jauh dari situasi sebelum konflik," ujar Petrakakos dikutip dari CNBC International, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan data Tradingview, harga minyak jenis Brent terpantau turun 0,42% di level US$72,60 per barel, turun jauh dibandingkan puncaknya yang sempat melampaui US$188 per barel pada akhir April ketika konflik memanas.

Pendiri sekaligus Direktur Riset Energy Aspects Amrita Sen menilai pasar masih meremehkan besarnya gangguan yang tersisa terhadap aktivitas pelayaran.

Menurutnya, kapal-kapal yang sebelumnya tertahan kini memang mulai melintasi Selat Hormuz. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah meyakinkan perusahaan pelayaran agar kembali mengoperasikan armadanya di kawasan tersebut.

"Biaya pengiriman saat ini masih sangat tinggi dan jumlah perusahaan pelayaran yang bersedia kembali beroperasi di sana juga masih sangat terbatas," kata Sen.

Risiko sanksi

Para analis menilai kecil kemungkinan Iran menerapkan sistem tarif resmi bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, Teheran diperkirakan tetap akan berupaya memperkuat kendalinya terhadap jalur pelayaran tersebut.

Petrakakos mengatakan, pengaturan mengenai kemungkinan pungutan atau koordinasi dengan Iran masih bersifat tidak resmi. Sebagian besar perusahaan pelayaran menghindari komunikasi langsung dengan Iran karena khawatir terkena sanksi internasional.

Menurut dia, koordinasi resmi dengan Iran 'tidak terjadi' karena dapat menjadi persoalan yang berisiko bagi perusahaan jika di kemudian hari dikenai sanksi. Bahkan, sejumlah operator kapal disebut memilih mematikan transponder agar lokasi kapal tidak terlacak.

"Sebelum perang, Iran praktis tidak memiliki kendali terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu kini telah berubah dan saya tidak melihat Iran akan kembali ke posisi sebelumnya," ujar Petrakakos.

Dia menambahkan Iran diperkirakan akan terus mendorong mekanisme koordinasi tertentu dengan menempatkan Selat Hormuz layaknya Terusan Suez atau Terusan Panama sehingga memiliki kendali lebih besar atas lalu lintas kapal.

Sementara itu, Sen menilai sistem pungutan resmi tidak akan dapat diterima oleh negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) maupun perusahaan-perusahaan Barat. Menurutnya, isu tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan Iran memperoleh dana untuk membiayai rekonstruksi pascaperang.

"Iran memanfaatkan pengaruhnya secara agresif untuk menunjukkan bahwa mereka yang mengendalikan pelayaran, terutama di jalur selatan. Namun, perusahaan-perusahaan Barat tidak akan diizinkan membayar pungutan tersebut," ujarnya.

Persediaan Minyak

Petrakakos juga mengingatkan bahwa kapal pengangkut minyak dan gas belum tentu akan mendapat prioritas melintasi Selat Hormuz. Menurut dia, muatan lain seperti barang manufaktur bernilai tinggi yang diangkut kapal kontainer juga memiliki kepentingan strategis dan ekonomi.

Sementara itu, kapal pengangkut curah kering (dry bulk) yang umumnya membawa komoditas bernilai lebih rendah memiliki profil risiko berbeda karena biaya asuransi menjadi porsi yang lebih kecil dibandingkan nilai muatannya.

Head of Commodity Strategy BNP Paribas Markets 360 Aldo Spanjer mengatakan, pengaruh Iran di Selat Hormuz masih menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pasar minyak.

Menurut dia, dalam skenario dasar (base case), Iran pada akhirnya dapat melepaskan kendali formal atas Selat Hormuz, termasuk rencana penerapan sistem pungutan.

"Sistem tarif itu pada dasarnya berkaitan dengan pendapatan, dan ada cara lain untuk memperoleh pendapatan tersebut," ujar Spanjer.

Dia menambahkan fokus pasar minyak kini telah bergeser dari risiko gangguan pasokan menuju kecepatan pembangunan kembali persediaan minyak global yang sempat terkuras selama konflik.

"Narasi yang berkembang di pasar sekarang adalah bagaimana mengisi kembali seluruh stok yang telah berkurang. Hampir seluruh negara pengimpor minyak akan meningkatkan cadangannya," katanya.

Spanjer mempertahankan proyeksi harga minyak Brent di level US$80 per barel pada akhir tahun. Menurutnya, tambahan pasokan masih dapat diserap oleh negara-negara yang tengah membangun kembali cadangan minyak.

"Jika nota kesepahaman [memorandum of understanding/MoU] tetap berjalan dan pasokan ke pasar meningkat, saya memperkirakan harga akan pulih secara moderat karena masih ada kapasitas permintaan untuk menyerap tambahan pasokan tersebut. Artinya, pasar kemungkinan bergerak dalam kisaran yang relatif terbatas," ujarnya.

Untuk jangka lebih panjang, Spanjer memperkirakan harga minyak akan bergerak pada kisaran US$75—US$85 per barel sepanjang 2027. Setelah persediaan kembali normal, potensi kenaikan harga diperkirakan lebih terbatas karena kebutuhan membangun stok mulai berkurang.

"Saya tidak melihat harga bisa bertahan di atas US$85 per barel karena tidak akan banyak pihak yang bersedia membangun stok pada level harga tersebut. Sebaliknya, saya juga tidak memperkirakan harga turun di bawah US$75 per barel karena masih ada banyak aksi beli oportunistis di pasar," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 yang resmi berlaku mulai 1 Juli 2026 merupakan langkah positif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, implementasi kebijakan tersebut harus diiringi upaya menjaga ketahanan pangan dan kelestarian hutan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Fahmy mengatakan, penggunaan B50 yang merupakan campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil dapat membantu menekan impor bahan bakar minyak (BBM), menghemat devisa, serta meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit.

"Terlepas dari berbagai kekurangan, kebijakan mandatori B50 patut diapresiasi sebagai upaya untuk menekan impor BBM, menghemat devisa, dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit," ujar Fahmy dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan, pada 2025 konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter (KL). Dengan implementasi B40, impor solar turun menjadi sekitar 23,4 juta KL. Melalui B50, pemerintah menargetkan penghentian impor solar.

Namun, menurut Fahmy, penghentian impor solar belum sepenuhnya menghilangkan ketergantungan terhadap energi impor karena Indonesia masih membutuhkan minyak mentah sebagai bahan baku produksi solar.

"Di satu sisi stop impor BBM solar dapat menurunkan impor BBM solar, namun di sisi lain menaikkan impor minyak mentah. Selain itu, fluktuasi harga dunia CPO akan memengaruhi biaya produksi B50,” kata dia.

“Pada saat harga CPO tinggi, pemerintah harus menambah subsidi B50," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi persaingan kebutuhan minyak sawit untuk sektor energi, pangan, dan ekspor. Menurutnya, kondisi serupa pernah memicu kelangkaan minyak goreng ketika produsen lebih memilih mengekspor CPO saat harga internasional meningkat.

"Pemerintah harus memitigasi tambahan permintaan CPO untuk energi karena berpotensi memicu krisis minyak goreng yang lebih besar dibandingkan sebelumnya," ujarnya.

Fahmy menilai peningkatan kebutuhan CPO memang dapat diimbangi melalui kenaikan produksi sawit. Namun, ia mengingatkan agar perluasan perkebunan tidak dilakukan dengan membuka hutan secara besar-besaran.

"Jangan sampai perluasan tanaman kelapa sawit dilakukan dengan membabat hutan besar-besar di Papua. Pembabatan hutan secara ugal-ugalan pada saatnya dapat menyebabkan banjir bandang seperti yang terjadi di Sumatra," katanya.

Karena itu, ia menekankan kebijakan B50 seharusnya mampu menjadi solusi bagi ketahanan energi nasional tanpa mengorbankan sektor lain.

"B50 seharusnya mengatasi masalah energi tanpa menimbulkan masalah krisis pangan dan babat hutan," tegas Fahmy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$4,51 miliar atau setara Rp80,96 triliun (asumsi kurs Rp17.953 per US$) pada Mei 2026.Angka tersebut melonjak 70,78% dibandingkan dengan nilai impor migas pada Mei 2025 yang sebesar US$2,64 miliar.

"Impor migas sebesar US$4,51 miliar, meningkat 70,78% secara tahunan," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 secara total mencapai US$17,45 miliar.Angka itu merefleksikan kenaikan 27,89% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$13,64 miliar.

Ateng mengatakan impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026 mayoritas berasal dari Singapura. Nilai impor migas dari negara itu mencapai US$5,1 miliar.

"Negara asal impor migas pada periode Januari sampai Mei 2026 itu utamanya yang pertama dari Singapura, kita impor migasnya yang tadi Januari–Mei sebesar US$5,1 miliar atau sekitar 29,38% terhadap total impor migas," ucap Ateng.

Impor migas terbesar kedua berasal dari Malaysia, yakni sebesar US$3,6 miliar. Angka itu berkontribusi sebesar 20,54% dari total impor migas sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Selanjutnya, pemasok impor migas terbesar berasal dari Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$1,4 miliar sepanjang Januari–Mei 2026. Angka ini berkontribusi sebesar 8,28% dari total nilai impor migas.

Ateng menambahkan bahwa komposisi negara impor migas terbesar Indonesia ini tak mengalami perubahan dibanding tahun lalu. Menurutnya, hanya ada pemain baru yang mulai muncul sebagai negara impor RI terbesar, yakni Brasil.

"Untuk minyak mentah dari Brasil menjadi peringkat keempat di Januari-Mei 2026. Hanya Brasil saja yang naik ke peringkat keempat," katanya.

TEHERAN - Ketua Parlemen Iran dan kepala negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf mengkonfirmasi bahwa ekspor minyak kembali mengalir setelah pencabutan sanksi. Menurut dia, Teheran menjual minyak mentah dengan harga 20% lebih tinggi dari sebelumnya.

"Sejak hari kami mencabut blokade, kami telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," ungkap Ghalibaf dalam wawancara televisi. Dia menepis skeptisisme sebelumnya tentang dampak pencabutan sanksi.

Pencabutan sanksi merupakan komponen kunci dari nota kesepahaman AS-Iran yang ditandatangani pada bulan Juni, yang juga mencakup pelepasan aset yang dibekukan dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Ghalibaf juga menolak klaim Presiden AS Donald Trump bahwa dana yang dilepaskan hanya dapat digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika.

"Bank Sentral dapat membeli barang apa pun yang dibutuhkannya, dengan harga berapa pun dan dalam mata uang apa pun di seluruh dunia," kata Ghalibaf, menegaskan kendali penuh Iran atas penggunaan asetnya.

Ketua parlemen Iran mengatakan Teheran bermaksud "meningkatkan kemakmuran Selat Hormuz dari hari ke hari," dengan rencana meningkatkan lalu lintas maritim dan menurunkan biaya asuransi untuk kapal yang melintasi jalur air tersebut.

"Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa keamanan di sini meningkat dari hari ke hari," tambahnya.

Dia menunjukkan pembukaan kembali selat tersebut akan disertai dengan upaya yang lebih luas untuk memulihkan kepercayaan pada jalur pelayaran global utama tersebut.

Pada malam tanggal 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani memorandum secara jarak jauh yang mengatur pengakhiran konflik militer yang dimulai pada tanggal 28 Februari.

Dokumen tersebut juga menetapkan tenggat waktu bagi AS untuk mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran dan bagi Iran untuk memulihkan pelayaran di Selat Hormuz.

Harga minyak dunia naik pada perdagangan Rabu (1/7), setelah Iran menolak bertemu langsung dengan utusan Amerika Serikat (AS). Sikap Teheran itu memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan gencatan senjata sementara yang mengakhiri perang selama empat bulan.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 50 sen atau 0,69 persen menjadi US$73,45 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 63 sen atau 0,91 persen ke level US$70,13 per barel.

Sebelumnya, menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus Steve Witkoff tiba di Doha, Qatar, untuk mengikuti pembicaraan tingkat tinggi yang difasilitasi pemerintah setempat.

Namun, Iran dan Qatar menyatakan para pejabat AS hanya akan bertemu dengan mediator, bukan dengan delegasi Iran secara langsung.

Pemerintah Qatar menyebut Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menjadi salah satu pihak yang bertemu dengan Witkoff dan Kushner dalam upaya menjaga jalur diplomasi tetap terbuka.

Penolakan Iran untuk bertemu langsung dengan utusan AS dinilai memperkecil harapan pasar terhadap tercapainya kemajuan dalam proses perdamaian kedua negara.

[Gambas:Youtube]

Sentimen tersebut mendorong harga minyak kembali menguat setelah sebelumnya sempat tertekan akibat ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Meski demikian, sepanjang kuartal kedua tahun ini harga minyak masih mencatat pelemahan tajam. Harga Brent tercatat turun sekitar US$45 per barel sepanjang kuartal kedua, menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak krisis keuangan global pada 2008.

Sementara itu, harga minyak mentah AS turun sekitar US$31 per barel pada periode yang sama, menjadi penurunan kuartalan terdalam sejak 2020 ketika pandemi Covid-19 menekan permintaan energi global.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp64.250 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.400 per kg pada 1 Juli.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu pukul 08.38 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp49.150 per kg, bawang putih Rp44.400 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.300 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.100 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.600 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.100 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp52.200 per kg, cabai merah keriting Rp52.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp50.050 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp37.050 per kg, daging sapi kualitas I Rp149.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp140.800 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.300 per kg, gula pasir lokal Rp19.050 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.650 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.500 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut melemahnya permintaan global menyebabkan turunnya harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar 1.000,90 dolar AS per metrik ton (MT), turun 28,61 dolar AS atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025 sebesar 148 dolar AS per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara 125,11 dolar AS per MT, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei-19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar 890,84 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.110,97 dolar AS per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar 1.468,28 dolar AS per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi 40 dolar AS,penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar 1.000,90 dolar AS per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026