Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkolaborasi melakukan misi dagang dan investasi yang mampu menghasilkan transaksi mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pelaksanaan misi dagang itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, khususnya antara Kalimantan Tengah dan Jawa Timur.

"Kegiatan ini kami pandang sebagai pintu gerbang kerja sama lebih luas, tak hanya dalam aspek perdagangan, tetapi juga investasi, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok antar wilayah," kata Agustiar di sela kegiatan.

Adapun berbagai kerja sama transaksi dagang hingga investasi antara sektor usaha di Kalimantan Tengah dan Jawa Timur yang terjalin, di antaranya berbagai produk peternakan mencapai Rp1,21 triliun per tahun, sektor pertanian dengan komoditi pupuk organik cair mencapai Rp227,25 miliar per lima tahun, komoditi kayu hingga rotan mencapai Rp145,65 miliar per tahun, serta lainnya.

Agustiar mengatakan temu usaha dan misi dagang tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam perluasan akses pasar, memperkuat jejaring kemitraan usaha, serta membuka peluang kerja sama baru saling menguntungkan.

"Kami berharap, melalui forum ini terbangun kemitraan berkelanjutan dan saling memperkuat antara pelaku usaha dari Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya menjelaskan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah mengatakan dalam transaksi dagang maupun investasi yang dilakukan bersama Kalimantan Tengah itu dilakukan secara bersama-sama, ada yang pihaknya jual dan ada pula yang dibeli hingga melakukan investasi.

"Transaksi sampai dengan jam 14.30 WIB total mencapai Rp2 triliun lebih, ini nilainya masih akan terus bergerak selama kegiatan berlangsung, kita menutupnya resmi di jam 17.00 WIB. Namun setelah itu di masing-masing sektor masih akan saling menindaklanjuti dan terus berjalan," katanya menerangkan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan ketersediaan pangan di wilayahnya dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

"Kami telah berkoordinasi dengan Bulog dan melihat langsung ketersediaan pangan untuk Kalimantan Tengah dalam kondisi aman," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Selasa.

Gubernur menyebut langkah ini di antaranya untuk menyikapi kenaikan sebagian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut adalah Pertamax Turbo dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter, Pertamina Dex dari Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter, dan Dexlite dari Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter.

"Implikasi dari itu (kenaikan harga BBM), biasanya terjadi kenaikan harga pangan. Makanya, kami ke sini salah satunya berkoordinasi bersama Bulog. Kami ingin memastikan stok pangan itu ada dulu, beras, minyak goreng dan lainnya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendalian harga pangan, pihaknya bersiap menyelenggarakan intervensi pasar melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pasar penyeimbang ataupun gerakan pasar murah.

"Supaya harga pangan terkendali, kami mengadakan pasar penyeimbang yang dalam waktu dekat ini kami susun. Supaya harga pangan ini tetap stabil," ucapnya.

Lebih lanjut Agustiar menyampaikan juga ada program bantuan presiden maupun program dari pemerintah provinsi yakni Kartu Huma Betang Sejahtera yang turut membantu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menegaskan untuk ketersediaan pangan provinsi setempat dalam kondisi sangat aman.

"Beras kami memiliki 18 ribu ton lebih, sampai akhir tahun sangat aman. Kemudian minyak goreng masih ada satu juta liter," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menghibahkan 20 hektare tanah pribadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk pembangunan Sekolah Garuda. Ini merupakan komutmen gubernur dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program strategis nasional.

Langkah tersebut menjadi bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat pendidikan unggulan dan mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya saing global.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabaran menyampaikan, pembangunan Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya daerah untuk selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai kekuatan utama kemajuan bangsa.

“Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi masa depan Indonesia. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya besar tersebut,” ujarnya.

Dengan hibah lahan seluas 20 hektare, kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat pendidikan unggulan yang dilengkapi fasilitas modern, sistem pembelajaran berkualitas, serta lingkungan pendidikan yang mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, inovatif, dan berkarakter.

Keberadaan Sekolah Garuda di Kotawaringin Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta muda dari wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian tengah.

Langkah Gubernur Kalimantan Tengah ini mendapat apresiasi luas sebagai wujud kepemimpinan yang visioner serta komitmen kuat daerah dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pembangunan pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

KALTENG - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 650.000 jiwa masyarakat kurang mampu. Langkah ini diambil agar kelompok rentan tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa harus memikirkan beban biaya yang memberatkan.

“Sebanyak 650.000 jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul, Senin, (2/3/2026).

Syamsul menjelaskan mekanisme yang digunakan tetap melalui Program BPJS Kesehatan. Artinya, sistem jaminan tidak berubah, hanya pembiayaan iuran peserta yang ditanggung pemerintah provinsi. “Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya.

Dengan skema ini, masyarakat tetap mendapatkan hak layanan kesehatan sebagaimana peserta BPJS pada umumnya. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberi penekanan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak melakukan efisiensi pada sektor kesehatan, khususnya program BPJS bagi masyarakat.

Lihat video: Kabar Baik! Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Segera Dihapus



“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat, jangan BPJS yang kena efisiensi yang lain saja, kesehatan merupakan kebutuhan pokok” tegasnya.

Penegasan tersebut menunjukkan layanan kesehatan menjadi prioritas utama dan tidak boleh terdampak kebijakan penghematan anggaran. Selain pembiayaan iuran BPJS Kesehatan Kalteng, pemerintah provinsi juga menyiapkan skema perlindungan tambahan bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kondisi darurat dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Dalam kasus kegawatdaruratan serta pasien tanpa BPJS, Pemprov menyediakan anggaran kelas III gratis di rumah sakit provinsi, yakni RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei.

KALTENG - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengucapkan simpati dan solidaritas yang mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Agustiar Sabran mengatakan, musibah ini telah membawa duka mendalam bagi masyarakat di wilayah terdampak, baik melalui kehilangan jiwa maupun kerusakan yang terjadi.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, saya menyampaikan duka cita yang tulus kepada keluarga korban yang meninggal dunia.Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, kekuatan, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana ini,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Agustiar mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antardaerah, Pemprov Kalteng akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp3 milliar untuk tiga provinsi terdampak.

Bantuan langsung didistribusikan pada hari ini dan diberangkatkan ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Bantuan ini tidak dilihat dari nilai materinya, melainkan merupakan wujud kebersamaan, kepedulian, dan komitmen kami untuk saling menopang sebagai sesama anak bangsa,” ujar Agustiar.

Bantuan yang diberikan Pemprov Kalteng, menurut Gubernur Agustiar Sabran sesuai prinsip Filosofi Huma Betang. Di mana, menjunjung tinggi nilai luhur masyarakat Dayak yang berpusat pada kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan gotong royong,

“Dalam situasi bencana, semangat kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang mampu membantu masyarakat bangkit kembali,” ujar Gubernur Agustiar Sabran.

Selain itu, Agustiar juga mengajak suruh pihak, baik pemerintah, pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat umum untuk terus menunjukkan empati dan solidaritas, serta mendoakan agar para korban diberikan kekuatan dan keselamatan.

“Selain itu, saya mengimbau agar seluruh masyarakat tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai ada pihak yang menyampaikan berita yang tidak akurat atau komentar yang dapat memperkeruh suasana. Mari kita menjaga ketenangan publik dan memastikan bahwa setiap informasi berasal dari sumber resmi yang terpercaya,” katanya

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi masyarakat di wilayah terdampak, mempermudah segala upaya penanganan bencana, dan mempercepat proses pemulihan sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal,” sambungnya.

TANGERANG - ‎Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) Edy Pratowo berbagi kesuksesan digitalisasi pembelajaran di Kalteng. Pemaparan tersebut dilakukan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dalam Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026.

‎

‎Hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yakni, Wagub Edy Pratowo didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kalteng Muhammad Reza Prabowo. Rakor yang mengusung tema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” tersebut digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, Kamis, 13 November 2025.

‎

Dalam rakor tersebut, Edy Pratowo secara khusus diminta naik ke panggung untuk memaparkan praktik baik di hadapan sejumlah pejabat penting di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Termasuk para gubernur dan bupati/wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.

‎

‎Dalam paparannya, Edy Pratowo menyatakan apa yang dilakukan Kalteng sejalan dengan semangat daerah-daerah lainnya. “Mungkin apa yang kami sampaikan ini sama halnya dengan apa yang dilakukan bapak ibu semua. Kami hanya ingin berbagi pengalaman tentang upaya kita di dalam melaksanakan revitalisasi khusus untuk pendidikan dan digitalisasi tahun ajaran 2026,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

‎

Edy Pratowo kemudian menggambarkan secara konkret tantangan geografis Kalteng. Sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 153.000 kilometer persegi, atau 1,5 kali Pulau Jawa, Kalteng hanya dihuni sekitar 2,8 juta jiwa. Untuk mencapai salah satu kabupaten yang berada di ujung dan berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, perjalanan dari ibu kota provinsi bisa memakan waktu hingga 12 jam.

“Kondisi ini menjadi salah satu latar belakang mengapa digitalisasi pembelajaran di Kalteng didesain bukan sekadar proyek teknologi, melainkan jawaban atas keterbatasan akses,” katanya.

‎

Edy Pratowo menjelaskan, struktur geografis Kalteng juga berbeda dari Pulau Jawa maupun Sumatera. Wilayahnya banyak berupa lahan datar, rawa, dan gambut, dengan desa-desa yang tersebar di hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Kahayan, dan Mentaya. Banyak masyarakat bermukim di pedalaman dengan akses yang sangat bergantung pada kecepatan dan moda transportasi air. “Jadi untuk menjangkau itu, tentu tidak semua wilayah desa ini terjangkau oleh internet,” kata Wagub.

‎

‎Menghadapi kenyataan tersebut, Gubernur H. Agustiar Sabran dan jajaran Pemprov Kalteng memilih strategi pembangunan pendidikan yang dimulai dari desa. Desa diposisikan sebagai ujung tombak. Melalui kebijakan pendidikan, Pemprov Kalteng mendorong kolaborasi erat dengan Kemendikdasmen agar revitalisasi dan digitalisasi pendidikan tidak berhenti di tataran konsep, tetapi berjalan nyata di tingkat sekolah.

‎

‎Di bidang sarana pembelajaran digital, Edy Pratowo menyebut sejak 2024 Pemprov Kalteng sudah mulai menyiapkan perangkat interaktif digital. “Di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak lebih kurang 1.984 unit di 2024, kemudian di 2025 ini ada 3.147 unit papan tulis interaktif yang sudah kami lakukan dan ini sudah 100%, di samping juga dari Kementerian Mendikdasmen juga membantu,” jelasnya.

Papan tulis interaktif ini tersebar di satuan pendidikan, khususnya SMA, SMK, dan SKh, sebagai tulang punggung pelaksanaan pembelajaran digital dan hybrid. Edy Pratowo juga memaparkan revitalisasi fisik dan pembelajaran dilakukan serentak di sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, dan SKh.

Namun, Edy Pratowo menegaskan keberhasilan digitalisasi pembelajaran di Kalteng tidak bisa dilepaskan dari kemampuan menjangkau daerah yang belum terlayani internet. Untuk itu, digitalisasi pembelajaran didukung dengan penyediaan panel surya dan koneksi di titik-titik yang sulit akses listrik dan jaringan. “Ini sudah dilakukan 100% di wilayah provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.

‎

‎Tak berhenti pada infrastruktur, Pemprov Kalteng juga membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi melalui aplikasi Pena Kalteng. Aplikasi ini memuat data keberadaan dan kondisi sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, yakni SMA, SMK, dan SKh.

Melalui Pena Kalteng, pemerintah dapat memantau profil satuan pendidikan hingga ke level sekolah, sekaligus membuka ruang saran dan masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan evaluasi dan monitoring. Dengan demikian, revitalisasi dan digitalisasi tidak hanya tampak pada angka, tetapi dapat ditelusuri dampaknya melalui data.

‎

‎Dalam aspek layanan kepada siswa, Edy Pratowo menekankan Pemprov Kalteng menjamin tidak ada penahanan ijazah bagi lulusan. Sebaliknya, siswa justru diperkaya dengan tiga sertifikat kompetensi tambahan, yaitu sertifikat kompetensi analisis data, penguasaan Microsoft, dan digital marketing.

“Kenapa kami lakukan, ini supaya anak-anak kita yang lulus sekolah tidak hanya mendapatkan ijazah tetapi juga harus siap kuliah atau siap bekerja,” jelasnya.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi mencegah fenomena lulusan di pedalaman yang menikah dini atau tidak melanjutkan pendidikan, serta sebagai kontribusi tidak langsung dalam menekan angka stunting melalui peningkatan kualitas SDM.

‎

‎Dari sisi proses pembelajaran, Edy Pratowo menggambarkan jam belajar di Kalteng biasanya berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Di sela-sela waktu itu, siswa mendapatkan tambahan pembelajaran bahasa asing. Ada lima bahasa yang diperkuat, yaitu Bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Arab, dan Perancis.

“Jadi anak-anak kita ini kita siapkan dengan penambahan pembelajaran bahasa. Kenapa demikian, kami menyadari betul bahwa SDA Kalimantan Tengah itu melimpah ruah, tetapi kalau ini tidak dibekali dengan SDM unggul dan berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu, maka semuanya tidak bisa kita lakukan secara maksimal,” paparnya.

‎

‎Edy Pratowo menegaskan, kekayaan sumber daya alam (SDA) Kalteng harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, Kalteng menempatkan pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, dan digitalisasi pembelajaran sebagai instrumen kunci untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di level nasional maupun global.

Pemerintah provinsi berharap, dukungan anggaran dan kolaborasi antara pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan pemerintah provinsi dapat terus berjalan seiring sejalan. “Harapannya di masa-masa datang, anak-anak dari Kalimantan Tengah siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

‎

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan rakor ini digelar untuk menyelaraskan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Rakor ini menjadi wadah bagi kepala daerah untuk memberikan masukan agar program berjalan sebaik-baiknya. Dukungan kepala daerah adalah kunci sukses implementasi di lapangan,” jelasnya.

‎

Abdul Mu’ti menegaskan program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menyentuh aspek fisik sekolah, tetapi juga menyasar kualitas pembelajaran, pemerataan akses digital, serta penguatan kompetensi tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Apa yang ditunjukkan Kalteng melalui Kelas Digital Huma Betang, distribusi TV interaktif, papan tulis digital, hingga pemanfaatan jaringan internet di wilayah sulit, dinilai selaras dengan arah kebijakan nasional.

‎

Tak sedikit peserta rakor yang memberikan apresiasi dan menjadikan pengalaman Kalteng sebagai referensi dalam menata roadmap digitalisasi pembelajaran di daerah masing-masing. Kalteng dinilai berhasil menunjukkan bahwa dengan komitmen pimpinan daerah, sinergi lintas sektor, dan keberanian berinovasi, digitalisasi pembelajaran bukan lagi sekadar wacana, melainkan sudah menjadi praktik nyata yang dirasakan langsung oleh guru dan siswa dari kota hingga pelosok.

KALTENG - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) 2025 mencapai 74,86. Angka tersebut meningkat 0,58 poin atau 0,78% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,28.

‎Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menjelaskan capaian ini menandai laju pertumbuhan pembangunan manusia di Bumi Tambun Bungai yang semakin cepat dan berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir, IPM Kalteng menunjukkan tren peningkatan yang stabil.

‎“Selama periode 2020–2025, IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat 0,61 persen per tahun, dari 72,62 pada 2020 menjadi 74,86 pada 2025,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

‎

‎Menurut Agnes, kenaikan IPM tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan di seluruh dimensi utama, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. “Harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 mencapai 74,01 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan 2024. Ini menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

‎

‎Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) naik dari 12,77 menjadi 12,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 8,81 menjadi 8,96 tahun. “Ini adalah indikator nyata peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” tuturnya.

‎

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat meningkat 2,51% dari Rp12,30 juta menjadi Rp12,61 juta. Walaupun pertumbuhan pengeluaran melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,58%, capaian 2025 tetap konsisten di atas rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.

“Peningkatan di seluruh dimensi ini membuktikan pembangunan manusia di Kalimantan Tengah berjalan inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.

‎

‎Peningkatan IPM Kalimantan Tengah 2025 tidak lepas dari fokus pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan manusia. ‎Data peningkatan HLS dan RLS menunjukkan semakin banyak generasi muda Kalteng yang menempuh pendidikan lebih lama, sebuah capaian yang diperkuat oleh transformasi digital di sektor pendidikan.

‎

‎Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran telah menjalankan berbagai kebijakan strategis melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng. Program digitalisasi sekolah SMA/SMK/SKH menjadi salah satu langkah visioner untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Program tersebut meliputi, Penguatan infrastruktur TIK, seperti bantuan Starlink, panel surya, dan tv interaktif atau papan tulis interaktif.

‎

‎Selain itu juga ada integrasi platform pembelajaran digital, termasuk e-learning, aplikasi ujian online, dan sistem manajemen sekolah. Peningkatan literasi digital guru dan siswa, melalui pelatihan coding, penggunaan AI, serta penerapan teknologi dalam pembelajaran interaktif.

‎

‎Kebijakan digitalisasi ini tidak hanya mempercepat modernisasi sistem pendidikan, tetapi juga menjadi strategi nyata untuk memperluas akses pendidikan ke daerah terpencil dan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kalteng.

‎

‎Transformasi digital terbukti memberikan dampak langsung terhadap peningkatan dimensi pengetahuan dalam IPM. Siswa kini lebih mudah mengakses sumber belajar global dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga kualitas hasil belajar meningkat.

‎

‎Selain itu, lulusan SMA/SMK dengan keterampilan digital kini lebih kompetitif di pasar kerja, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, literasi digital juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, mendukung peningkatan harapan hidup di daerah ini.

‎

‎Capaian IPM 2025 menjadi bukti bahwa investasi pada pendidikan digital telah membuahkan hasil konkret. ‎“Peningkatan IPM Kalimantan Tengah 2025 adalah bukti nyata bahwa investasi pada pendidikan digital telah membuahkan hasil. Dengan sekolah-sekolah SMA/SMK yang semakin terhubung dengan teknologi, anak-anak kita tidak hanya belajar lebih lama, tetapi juga lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan global,” demikian narasi publik yang kini digaungkan Pemprov Kalteng seperti yang dikutip dari berbagai sumber media.

‎

‎Digitalisasi pendidikan terbukti menjadi jembatan emas yang menghubungkan generasi muda Kalteng dengan masa depan yang lebih cerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. ‎Selain itu, yang menjadi bukti kuat majunya digitalisasi pendidikan di Kalteng adalah adanya Apresiasi Nasional, Mendikdasmen Sebut Kalteng Mendahului Pusat.

Capaian gemilang Kalteng dalam dunia pendidikan juga mendapat pengakuan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat menghadiri acara Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah untuk Kalteng Lebih Berkah di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) Kampus 3, pada Jumat, 9 Mei 2025.

‎

‎“Saya sangat berbahagia bisa hadir dan mendengarkan langsung paparan Bapak Gubernur. Program-program pendidikan di Kalimantan Tengah bukan hanya sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan Kementerian, tetapi sudah lebih dulu dilaksanakan,” ungkapnya.

Abdul Mu’ti menilai kebijakan pendidikan Kalteng sangat progresif dan selangkah lebih maju dari pusat. ‎“Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu meluncurkan Empat Program Cepat Pendidikan, yaitu bantuan guru honorer, beasiswa guru belum S1, revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan. Namun Kalteng sudah menerapkannya lebih dulu, bahkan lebih terintegrasi,” tegasnya.

‎

Abdul ‎Mu’ti mencontohkan SMK Negeri 3 Palangka Raya yang telah menerapkan pembelajaran digital dengan Smart Class dan Smart Board. “Kalimantan Tengah sudah mendahului kami di tingkat nasional. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ucapnya.

‎

Abdul Mu’ti juga memuji Program Kuliah Gratis untuk 10.000 mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta bantuan pendidikan Rp2,4 juta bagi siswa kurang mampu. “Kalau sudah seperti ini, tugas saya tinggal menyampaikan kisah sukses Kalimantan Tengah ke seluruh Indonesia,” ujarnya.

‎

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyampaikan apresiasi atas pengakuan nasional tersebut. “Penghargaan dari Mendikdasmen menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memperluas jangkauan digitalisasi pembelajaran. Semua ini adalah hasil dari komitmen kuat Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran untuk memastikan tidak ada anak-anak Kalteng yang tertinggal pendidikan, baik di kota maupun pelosok desa,” ujarnya.

‎

Reza menegaskan, arahan Gubernur sangat jelas tidak boleh ada masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, dan tidak bisa makan. “Karena itu, kebijakan pendidikan kami selalu berpihak kepada masyarakat tidak mampu,” tambahnya.

‎

‎Menurut Reza, Pemprov Kalteng akan terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi hingga ke pelosok-pelosok, pedalaman dan penjuru Kalteng. “Tahun ini kami juga menyiapkan pembangunan tujuh unit sekolah baru, termasuk sekolah khusus di Kabupaten Katingan, sebagai bukti perhatian terhadap pendidikan inklusif,” paparnya.

‎

‎Reza menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. “Kolaborasi ini harus terus berlanjut demi mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkarakter di Bumi Tambun Bungai. Apa yang kami capai hari ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pendidikan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ucapnya

JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran kembali mendapatkan penghargaan atas inovasi dan kinerjanya dalam membangun Bumi Pancasila. Kali ini, Gubernur Agustiar Sabran mendapatkan penghargaan dalam ajang “Inovasi Membangun Negeri” di Jakarta.

Gubernur Agustiar Sabran mendapatkan penghargaan Innovation Public Service: Inovasi sektor ekonomi & UMKM Lewat Huma Betang.

Inovasi yang diakui secara nasional tersebut adalah program Huma Betang Night, yang memberikan dampak positif untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bumi Tambun Bungai.

“Sektor UMKM adalah salah satu pilar ekonomi kami di Kalteng. Kami terus berinovasi agar perekonomian daerah masyarakat Kalimantan Tengah dapat meningkat, sehingga penghasilan daerah juga meningkat untuk pembangunan di Kalimantan Tengah,” kata Gubernur Agustiar Sabran.

Gubernur Agustiar Sabran tidak sendirian dalam menerima trofi penghargaan. Ia ditemani oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfosantik), Rangga Lesmana.

“Sejarah kami buat, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Tetap semangat membangun Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat, rukun dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Agustiar Sabran sudah mendapat beberapa penghargaan Pemimpin Daerah Award (PDA) iNews 2025.

Kemudian, Gubernur Agustiar Sabran juga mendapat penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak 2025.

“Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Program Huma Betang dicetuskan oleh Gubernur Agustiar Sabran telah menjadi rujukan nasional,” ujar Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rangga Lesmana.

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan perusahaan yang berinvestasi di provinsi setempat diwajibkan melakukan transaksi keuangan salah satunya melalui Bank Pembangunan Daerah yakni Bank Kalteng.

Perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan yang pada hari ini telah menandatangani fakta integritas terkait kesepakatan tersebut bersama pemerintah daerah se-Kalteng di Palangka Raya, Senin, menurut Agustiar, harus membuka rekening dan melakukan aktivitas transaksi keuangan melalui Bank Kalteng minimal 25 persen.

Kebijakan itu merupakan langkah dari Pemprov Kalteng bersama Pemkab/Pemkot dalam menggali serta mengoptimalkan potensi daerah pada berbagai sektor yang bersumber dari investor kehutanan maupun perkebunan, ujar Agustiar.

Pemprov Kalteng menyatakan upaya itu sebagai respons cepat pemerintahan menyikapi kebijakan efisiensi dari pusat, sehingga segera mengambil langkah nyata, terukur dan berkelanjutan.

"Kiat-kiat kami salah satunya pertemuan hari ini dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Tentunya dengan pendapatan inilah kita bisa membangun," katanya, menjelaskan.

Adapun selain transaksi melalui Bank Kalteng, dalam pakta integritas itu pihak ketiga juga menyatakan komitmen untuk membayar pajak dan retribusi daerah secara penuh serta tepat waktu, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kemudian menggunakan kendaraan operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Kalimantan Tengah, menyampaikan secara terbuka data kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Kalimantan Tengah, serta lainnya.

"Plat KH, yang mana kalian lihat sendiri, kalian cek sendiri, banyak plat luar masih. Truk-truknya besar-besar lagi, kami mengimbau juga gunakan tonase yang pas," Katanya.

Lebih lanjut Agustiar mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng juga menyikapi secara positif kebijakan pemerintah pusat, sehingga dalam pengimplementasian di daerah yakni perjalanan dinas dilakukan lebih efisien hingga peniadaan pertemuan di hotel.

Adapun setelah melakukan pertemuan dengan perusahaan kehutanan dan perkebunan hari ini, pemda se-Kalteng akan kembali melanjutkan pertemuan serupa besok bersama perusahaan-perusahaan sektor pertambangan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025