Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal.

"Jawa Tengah masih menjadi kawasan yang menarik untuk mengembangkan investasi, terutama industri padat karya, tetapi tidak menutup kemungkinan industri padat modal," katanya di Semarang, Selasa malam.

Bahkan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan itu dalam acara Business Dinner bersama pelaku usaha dan stakeholders perekonomian se-Jateng yang dihadiri oleh sebanyak 105 investor dan pelaku usaha.

Mulai dari investor penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), pengelola kawasan industri, hingga jajaran Bank Jateng

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jateng terus memperkuat daya saing investasi melalui penyederhanaan perizinan, jaminan keamanan, hingga penyediaan tenaga kerja yang siap pakai melalui balai latihan kerja, pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada periode Januari-Maret 2026, dengan realisasi investasi di Jateng mencapai Rp23,02 triliun atau 23,23 persen dari target investasi tahun ini sebesar Rp99,09 triliun.

Investasi tersebut, terdiri atas PMA sebesar Rp12,98 triliun dan PMDN Rp10,04 triliun, dengan penyerapan sekitar 92 ribu tenaga kerja dari 24.957 proyek.

Sementara itu sepanjang 2025, realisasi investasi Jateng mencapai Rp110,64 triliun dengan penyerapan 418.138 tenaga kerja.

Selain memperkuat pelayanan investasi, Pemprov Jateng juga menyiapkan pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, dan Kota Semarang.

Infrastruktur logistik diperkuat melalui pengembangan pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan dry port (tempat bongkar muat) di Kawasan Industri Batang dan Kendal, guna mendukung aktivitas industri.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mendorong investor memanfaatkan layanan Bank Jateng sebagai bagian dari ekosistem investasi daerah.

Menurut dia, penggunaan bank tersebut akan memperkuat perputaran ekonomi di Jateng karena mayoritas saham Bank Jateng dimiliki pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menyatakan pihaknya siap menjadi mitra strategis investor melalui layanan pembiayaan investasi, modal kerja, hingga transaksi perbankan.

Bank Jateng juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan investasi di Jateng.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris dorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) membantu membangun ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Hari ini kontribusi kita melalui UMKM dan teman-teman industri rumahan tumbuh luar biasa, IWAPI sangat banyak menyumbangkan terhadap pertumbuhan ekonomi kita," kata Al Haris di Jambi, Jumat.

Menurut Gubernur, wanita pengusaha telah banyak banyak berperan dalam membangun Indonesia, melalui penguatan sektor UMKM dan industri rumahan.

Mengingat sektor UMKM dan industri rumahan memiliki andil besar sebagai penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Al Haris meminta agar para anggota IWAPI dan kaum perempuan tidak lagi berpangku tangan atau hanya bergantung pada suami. Ia mendorong kaum ibu untuk bangkit dan ikut berjuang dalam memperkuat perekonomian keluarga.

Menurut Gubernur, kaum perempuan dituntut untuk berpikir cerdas dalam mengelola rumah tangga, mengatur ekonomi, hingga memastikan pendidikan anak-anak berjalan dengan baik di tengah tantangan global saat ini.

"Dunia sedang tidak baik-baik saja, ibu-ibu ambil peran yang baik, tetap konsisten berjuang untuk ekonomi rumah tangga kita," harapnya.

Ketua DPD IWAPI Jambi Herlina menyampaikan bahwasanya organisasi wanita pengusaha tidak tinggal diam menyikapi perkembangan global dewasa ini.

Pihaknya telah menyiapkan berbagai program strategis, salah satunya adalah pelatihan digitalisasi secara berkala.

Melalui pelatihan itu, pelaku usaha kecil, mikro dan menengah diajarkan cara mempromosikan produk secara online. Dengan demikian, penjualan tidak lagi hanya bergantung pada toko fisik (offline), guna menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan dorongan yang masif dari IWAPI Jambi, diharapkan sektor UMKM berbasis perempuan di Jambi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh di era digital.

"Mau tidak mau kita harus menggunakan sistem digital menghadapi tantangan digital ini, harapan kita ke UMKM tentunya mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan digitalisasi, bagaimana dia bisa mempromosikan produk, jadi tidak terpaku harus di toko mereka saja," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun

Semarang (ANTARA) - Para peternak unggas yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) berharap penyerapan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus meningkat.

Ketua Umum KPUS Suwardi, di Semarang, Jateng, Rabu, mengatakan produksi telur di Jateng saat ini surplus, yakni per hari sekitar 2.300 ton, sedangkan kebutuhan per hari maksimal 1.600 ton.

Bahkan, kata dia, kebutuhan maksimal tersebut hanya terjadi ketika daya beli masyarakat baik.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga jual telur, serta kelebihan pasokan, dan kurangnya daya serap pasar.

Ia menyebutkan harga telur di kandang atau di tingkat produsen saat ini rata-rata Rp21.000 per kilogram, atau sangat jauh dari harga acuan pembelian (HAP) telur ayam sebesar Rp26.500 per kg.

Diakuinya, hal itu berdampak pada margin keuntungan peternak.

"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik, tetapi harga telurnya juga turun," katanya.

Karena itu, ia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menyerap telur lebih banyak untuk program MBG, salah satunya berharap Gubernur Jateng untuk mengoordinasikan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Sebelum bertemu Gubernur Jateng, KPUS juga telah menemui Menteri Pertanian untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan Kementerian Pertanian sudah berkoordinasi dengan BGN terkait masukan dari para peternak tersebut.

Merespons persoalan yang dihadapi oleh para peternak unggas tersebut, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Satgas MBG Provinsi Jateng guna melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Ia juga meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi dan UMKM untuk menyiapkan langkah-langkah mengatasi anjloknya harga dan surplus telur, termasuk ketersediaan pasokan pakan ternak.

"Hari Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG kita harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran. Ini berkaitan dengan inflasi juga soalnya," katanya.

Terkait dengan harga telur tersebut juga sempat disinggung Luthfi dalam Rakor Tim Pengendali Inflasi (TPID) dan Temu Bisnis yang digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Menurut dia, surplus telur telah berdampak pada rendahnya harga beli di tingkat petani. Karenanya, perlu adanya intervensi pemerintah dan stakeholder terkait agar harga telur tidak di bawah HAP.

"Telur kita harus bisa dinikmati oleh masyarakat, petaninya juga harus dapat untung, serta bisa membuat masyarakat kita lebih sejahtera," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengerjaan perbaikan jalan jangan sampai dilakukan secara asal-asalan, tetapi memperhatikan dan mementingkan kualitas.

"Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional," kata Gubernur Jateng, di Semarang, Jumat.

Ia meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan yang berat untuk mendapat prioritas penanganan.

"Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya," katanya.

Selain mengoptimalkan anggaran daerah, ia meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan pemerintah pusat, melalui kementerian maupun DPR RI.

"Tujuannya agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi," katanya.

Ia juga meminta seluruh jajarannya untuk merespons secara cepat setiap keluhan masyarakat, termasuk terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.

Menurut dia, berbagai keluhan yang viral di media sosial, harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Atas seluruh kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat, ia menyampaikan terima kasih dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang makin baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data, pada tahun anggaran 2026, pekerjaan peningkatan jalan, di antaranya dilakukan di ruas Wiradesa-Kajen, Wanayasa-Kalibening, Brigjen Sudiarto, Jepara-Keling, Kudus-Colo, Todanan-Ngawen, Demak-Godong.

Kemudian, Jalan Singget/Batas Kabupaten Grobogan-Doplang-Cepu, Kuwu-Galeh, Galeh-Ngrampal, Sirampog-Bumiayu, Pembangunan Jalur Penyelamat (Kalijambe), dan Batas Kota Salatiga-Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan.

Selain itu, juga dilakukan rehabilitasi jalan pada ruas Pati-Tayu, Pati-Kayen-Sukolilo, Jepara-Kudus, Patikraja-Kaliori, Sidareja-Cukangleusleus, Karanganyar-Tawangmangu-Kalisoro.

Kemudian, Ngadirojo-Biting/perbatasan Jatim, Ngadirojo-Giriwoyo, Wonogiri-Manyaran-Blimbing, Sapuran-Kepil, Bandungsari-Panangapan, dan Bandungsari-Salem.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga melakukan pekerjaan penggantian jembatan Dengkeng, Kabupaten Klaten (Karangwuni-Batas DIY).

Di tahun yang sama juga melakukan rehabilitasi Jembatan Lusi Putat (lingkar utara Purwodadi), Jembatan Jurang Gowang (Kutoarjo-Bruno, Purworejo), Jembatan Kalidawe (Parakan-Patean), dan Jembatan Krompeng (Kajen-Batang).

Di luar perbaikan itu, Pemprov Jateng juga akan melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.414,59 kilometer di 173 ruas dan 26.445,77 meter jembatan provinsi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Capaian ini menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah gedung dan operasional KDKMP tertinggi nasional

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 6.271 unit Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi, atau sebanyak 73 persen dari yang ditargetkan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di Kabupaten Boyolali, Sabtu, menyebutkan bahwa 2.769 unit dari 6.271 koperasi itu telah memiliki bangunan atau gedung.

"Capaian ini menjadikan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah gedung dan operasional KDKMP (koperasi desa/kelurahan merah putih) tertinggi nasional," katanya.

Hal tersebut disampaikannya usai acara Peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, yang diikutinya secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Dari 1.061 KDKMP yang diresmikan Prabowo Subianto, sebanyak 531 koperasi ada di Jawa Tengah sedangkan 530 lainnya di Jawa Timur.

Sebanyak 531 koperasi itu merupakan hasil dari percepatan pembangunan gedung yang berkolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro.

Yakni, meliputi wilayah Korem 071/Wijayakusuma 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama 332 titik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung terbanyak, yaitu 186 gedung, disusul Boyolali 180 gedung, dan Klaten 174 gedung.

Ia menjelaskan bahwa KDKMP di Jateng sudah banyak yang sudah operasional walaupun gedung yang dibangun belum jadi, misalnya ada KDKMP yang baru memiliki satu gerai atau 2-3 gerai tetapi sudah operasional.

"Gedung KDKMP yang sudah terbangun di Jawa Tengah ada 2.679 bangunan. Ini akan terus bertambah. Kalau yang sudah operasional ada 6.271 koperasi," katanya.

Karena itu, ia meminta Dinas Koperasi Jateng dan kabupaten/kota kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro untuk mempercepat pembangunan gedung KDKMP yang hingga kini belum selesai.

Pada kesempatan itu, Luthfi menekankan bahwa KDKMP merupakan koperasi yang berbasis desa sehingga meminta agar kearifan lokal dan potensi desa menjadi produk unggulan dari koperasi itu sendiri.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut merupakan tonggak sejarah.

Sebab, koperasi tersebut dilengkapi dengan gedung, petugas, barang, sistem, unsur-unsur logistik, maupun kendaraan operasional.

"Mari kita maju dengan rasa percaya diri. Koperasi ini akan jadi milik kita bersama, kekuatan kita bersama membangun Indonesia. Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Jawa Timur telah masuk dalam fase kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

"Ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka insya Allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," kata Khofifah dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya, pemilihan Jawa Timur sebagai pusat peluncuran GPIPS Wilayah Jawa didasarkan pada capaian ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif, yang mana pada triwulan pertama 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.

Khofifah menambahkan Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, dengan angka inflasi tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,85 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, lanjut Khofifah, terus memperkuat pengendalian inflasi melalui program Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile yang diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar daerah dalam memitigasi inflasi secara responsif dan menjaga distribusi pangan lebih merata.

Khofifah juga menekankan pentingnya pembangunan pangan sejahtera yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, tetapi juga protein hewani, termasuk melalui penguatan populasi sapi potong dan sapi perah yang didukung Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Kabupaten Malang.

Di sektor pertanian, Pemprov Jatim mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combineharvester untuk menekan kehilangan hasil panen padi hingga 11 persen sehingga mampu meningkatkan produksi gabah tanpa perlu perluasan lahan pertanian.

"Sehingga, misalnya kehilangan hasil panen, dapat ditekan ke angka sepuluh persen, kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton gabah kering panen (GKP), maka kita bisa menambah 3,4 juta ton tanpa harus melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (Rakergub FKD-MPU) Tahun 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026). Forum tersebut mempertemukan 10 provinsi anggota MPU guna memperkuat konektivitas dan kerja sama antardaerah menuju swasembada pangan serta ketahanan energi nasional.

Rakergub FKD-MPU 2026 mengusung tema “Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional”. Kegiatan dibuka Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah dan dihadiri Wakil Gubernur DI Yogyakarta serta NTB, juga pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam forum tersebut digelar diskusi panel yang dipandu jurnalis senior Dessy Anwar dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memaparkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.

Menurut Bima Arya, 10 provinsi anggota FKD-MPU memberikan kontribusi sebesar 62 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kolaborasi antardaerah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pangan dan energi nasional.

“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.

Selain itu, Plh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tin Latifah memaparkan strategi mitigasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan daerah.

Materi yang dibahas meliputi proyeksi dampak El Nino di 10 provinsi anggota MPU, sistem peringatan dini wilayah rawan gagal panen, hingga diversifikasi pangan lokal dan penguatan cadangan pangan daerah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui tata kelola energi, investasi, serta transisi energi berkeadilan.

Forum juga membahas langkah menghadapi ancaman musim kemarau panjang 2026-2027, distribusi surplus pangan antarprovinsi, efisiensi energi, kebijakan energi hijau, hingga dukungan anggaran terhadap rencana aksi kerja sama tahun 2027.

Rakergub FKD-MPU 2026 menghasilkan enam kesepakatan strategis yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh pimpinan delegasi provinsi anggota. Kesepakatan itu mencakup penguatan ketahanan pangan, kerja sama BUMD pangan, penguatan ketahanan energi, implementasi rencana aksi kerja sama 2027, dukungan pembangunan giant sea wall Pantai Utara Jawa, serta penguatan monitoring dan evaluasi program.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap hasil rapat kerja tersebut segera ditindaklanjuti di masing-masing daerah melalui kolaborasi lintas provinsi.

“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi.

Dia juga menegaskan persoalan pengelolaan sampah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, target zero sampah 2028 harus bisa dicapai dengan mereplikasi praktik baik dari sejumlah daerah.

“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028, dengan mereplikasi praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU Suhajar Diantoro mengatakan kerja sama antardaerah terus berkembang. Setelah enam klaster kerja sama pada 2025, kini ada tambahan fokus baru di bidang energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall.

“Setelah rapat kerja gubernur ini, insyaAllah bulan Juni nanti akan ditindaklanjuti melalui rapat kepala

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembenahan logistik laut menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing investasi dan kawasan industri di wilayah tersebut.

"Ini yang ingin kita ubah. Karena nanti makin banyak kawasan industri, makin banyak tenant-nya, maka harus kita perbaiki pelabuhannya," katanya, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Sistem Logistik Berbasis Laut yang membahas penguatan sistem logistik laut di Jateng, terutama pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Kendal, dan dry port di Batang.

Ketiganya dinilai menjadi simpul penting untuk menekan biaya logistik sekaligus menjaga daya saing investasi.

Luthfi mengaku sudah mendorong kepada pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembenahan infrastruktur logistik berbasis laut tersebut.

Sebab, kata dia, sekitar 70 persen arus kontainer ke Jateng masih bergantung lewat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, sementara yang melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang baru sekitar 30 persen.

"Kondisi itu membuat ongkos logistik industri menjadi lebih mahal," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pembenahan pelabuhan laut di Jateng menjadi perhatian pemerintah pusat karena biaya logistik berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pelaku usaha.

"Salah satu hal yang perlu kita kembangkan dan kita support untuk wilayah Jawa Tengah ini adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas," katanya.

Menurut dia, biaya logistik menjadi komponen penting dalam kegiatan industri, perdagangan, dan investasi sehingga akan ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut bersama kementerian terkait, terutama Kementerian Perhubungan.

Selain Tanjung Emas, pemerintah juga menyoroti kebutuhan pengembangan Pelabuhan Kendal dan dry port Batang yang dinilai penting karena okupansi industrinya terus meningkat.

Ia menegaskan bahwa penguatan pelabuhan dan jaringan logistik menjadi syarat penting agar investasi Jateng tidak melemah.

Rapat tersebut diikuti jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, turut hadir kepala daerah maupun yang mewakili dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, dan Batang. Termasuk juga organisasi perangkat daerah (OPD) Jateng, serta jajaran lembaga dan instansi terkait.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi di wilayah setempat pada 2026 naik hingga 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekaligus mempertegas komitmen pemprov sebagai lumbung pangan nasional yang berkelanjutan

"Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur, tapi juga kita ingin menjadi bagian yang bisa membawa Indonesia bukan hanya berketahanan pangan tapi berkedaulatan pangan berkelanjutan," Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat.

Berdasarkan data Angka Tetap BPS Tahun 2025, Jatim mencatat luas panen sebesar 1,84 juta hektare dengan produksi padi mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu meningkat 12,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,77 juta ton.

Sementara berdasarkan rilis BPS tanggal 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG, atau meningkat sekitar 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya produktivitas pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan resilien di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim. Insya Allah Jatim tetap menjadi tumpuan ketahanan pangan," ungkap Gubernur Khofifah.

Guna mewujudkan target dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Modernisasi alsintan menjadi bagian yang sangat penting seperti penggunaan transplanter, rotavator, drone sprayer, hingga Combine Harvester.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemprov Jatim guna mendorong kedaulatan pangan berkelanjutan. Di antaranya adalah melakukan percepatan tanam pada lahan-lahan yang sudah selesai panen dengan memanfaatkan benih unggul bersertifikat yang tahan kekeringan.

Kemudian mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan agar proses panen, olah tanah, hingga tanam kembali dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Yang ketiga adalah menyusun pola tanam adaptif berbasis teknologi dan mitigasi perubahan iklim serta keempat, memperkuat pengelolaan irigasi melalui pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan perpompaan, serta optimalisasi sumber air.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem pelaporan cepat apabila terjadi bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Plh. Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI Tin Latifah mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementan RI telah membreakdown kira-kira dalam satu tahun luasan tanah yang harus ditanam mencapai 16 juta hektare.

Jawa Timur disebutnya telah berkontribusi hingga Mei 2026 mencapai 238.000 ha dari target 1,7 juta hektare seluruh Indonesia.

Mengacu pada data BPS, dimana Semester 1 Januari-Juni, diprediksi produksi padi Jawa Timur lebih besar 5 persen daripada di 2025. Ini dengan catatan bahwa harus memitigasi jangan sampai yang sudah ditanam itu terjadi puso karena OPT maupun karena kekeringan.

"Kami sangat yakin Provinsi Jawa Timur ini peningkatan produksinya tadi yang diprediksi 5 persen, akan dapat tercapai," kata Tin Latifah.

Dalam giat panen dan percepatan penanaman padi tersebut Gubernur Jatim Khofifah didampingi oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Madiun. Turut diserahkan bantuan alsintan yaitu tiga unit hand traktor singkal, empat unit cultivator, enam unit combine harvester besar, dan satu unit rotavator.

Bantuan dari Pemprov Jatim tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada Kelompok Tani Sumber Rukun sebagai salah satu perwakilan petani di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Bank Jatim telah mampu menunjukkan fungsi intermediasi dengan baik sekaligus mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas.

"Kinerja keuangan Bank Jatim sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang patut diapresiasi," katanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 Bank Jatim di Surabaya, Rabu.

Kemampuan Bank Jatim dalam menjalankan fungsi intermediasi, kata Khofifah, tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan penyaluran kredit, serta penguatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menunjukkan kemampuan dalam menjaga momentum pertumbuhan secara konsisten.

Kinerja aset Bank Jatim pada neraca konsolidasi (year-on-year/yoy) meningkat dari Rp118,14 triliun menjadi Rp168,85 triliun atau tumbuh 42,93 persen, penyaluran kredit meningkat dari Rp75,35 triliun menjadi Rp110,50 triliun atau tumbuh 46,65 persen, serta DPK naik dari Rp90,01 triliun menjadi Rp127,24 triliun atau tumbuh 41,36 persen.

Dari sisi Laba Rugi Konsolidasi secara tahunan (yoy), kinerja Bank Jatim juga menunjukkan tren yang positif dan konsisten dengan peningkatan pendapatan bunga dari Rp8,28 triliun menjadi Rp10,16 triliun atau tumbuh 22,64 persen.

Kemudian juga penguatan pendapatan bunga bersih dari Rp5,62 triliun menjadi Rp7,08 triliun yang tumbuh 25,9 persen hingga pertumbuhan laba bersih dari Rp1,29 triliun menjadi Rp1,61 triliun atau naik 24,8 persen.

Laba yang dibukukan Bank Jatim secara Bank Only yakni sebesar Rp1,54 triliun pada Tahun Buku 2025 merupakan laba tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia dan menjadi capaian terbaik selama Bank Jatim berdiri.

"Capaian ini menegaskan bahwa pertumbuhan yang dicapai tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga ditopang oleh kualitas pendapatan dan ketahanan bisnis yang semakin kuat," kata Khofifah.

Tak hanya itu, dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025, Bank Jatim berhasil membagi dividen sebesar Rp56,62 per lembar saham yang naik dari dividen tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp54,71 per lembar saham.

Secara keseluruhan, total dividen yang dibagi kepada pemegang saham berada di angka Rp850.177.501.402,84 atau sebesar 55 persen dari laba bersih tahun Buku 2025.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan perseroan terus berupaya untuk menjadi BUMD yang terbaik, profesional, dan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi terutama di wilayah regional Jawa Timur.

Hal itu, kata Winardi, akan dilakukan baik melalui aspek operasional bisnis sehari-hari maupun melalui pendistribusian atas perolehan laba Perseroan dalam bentuk dividen.

"Atas beberapa hal yang telah Manajemen terapkan dengan didukung oleh produktivitas tim yang solid termasuk melalui kolaborasi konsolidasi bersama empat BPD yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) maka kinerja keuangan konsolidasi perseroan tahun 2025 cukup positif," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan setidaknya 73 persen dari keseluruhan koperasi merah putih yang ada di wilayah tersebut sudah beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jateng Eddy Sulistiyo Bramiyanto, di Semarang, Rabu, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 8.523 yang sudah berbadan hukum di Jateng, dan sekitar 73 persennya atau sebanyak 6.271 koperasi desa/kelurahan merah putih sudah beroperasi.

"Kami ingin tahun ini mencapai 100 persen, itu upaya kami. Tapi kami sudah di atas target nasional. Target nasional kan 60 persen. Kita sudah 73 persen," katanya.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara pada Workshop Media "Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna" yang digelar Direktorat Ekosistem Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Menurut dia, belum beroperasinya koperasi merah putih tersebut adalah potensi dari usaha yang akan dijalankan, kemudian kolaborasi pengurus dengan kepala desa atau kelurahan.

"Teman-teman pengurus ini memang luar biasa. Mereka bekerja sebagai pejuang koperasi desa/kelurahan merah putih. Enggak pernah berpikir honor ya. Mereka jalan dulu yang penting melayani anggotanya," katanya.

Untuk permodalan, kata dia, setidaknya ada modal Rp34,6 miliar dari 8.523 koperasi merah putih di Jateng, terdiri atas simpanan pokok dan wajib.

"Untuk simpanan pokok dan wajib itu kan beda-beda. Ada yang simpanan pokoknya Rp10.000, ada yang Rp5.000. Ada yang simpanan wajibnya;Rp20.000, Rp30.000, Rp10.000. Jadi, modal itu yang akhirnya mereka putar," katanya.

Karena itu, ia mendorong koperasi merah putih untuk bergerak di sektor produktif dan riil yang perputaran uangnya lebih cepat sehingga bisa terus bertambah.

"Seperti koperasi di Dadapsari. Dari awal Rp500.000, sekarang sudah Rp450 juta. Karena setiap hari mereka berproduksi, keliling barang-barang disampaikan pada anggota. Alhamdulillah sorenya uang kembali. Paginya kulakan lagi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) membukukan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp661 miliar pada kuartal I-2026 atau melonjak 90,41 persen secara tahunan (yoy) dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp347 miliar.

"Di tengah tantangan kondisi ekonomi global Bank Jatim mampu menunjukkan performa yang solid," kata Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 di Surabaya, Rabu.

Winardi menyebutkan perolehan laba bersih Bank Jatim pada periode ini salah satunya didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 39,61 persen (yoy) menjadi Rp2,35 triliun secara konsolidasi.

Adapun hingga Maret 2026, total penyaluran kredit Bank Jatim secara konsolidasi mencapai Rp109,22 triliun atau tumbuh 40,85 persen (yoy) dengan total aset perseroan yang juga tumbuh 38,85 persen (yoy) menjadi Rp164,07 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,59 persen (yoy) dari Rp89,25 triliun pada kuartal I-2025 menjadi Rp122,80 triliun pada kuartal I-2026.

Kinerja Bank Jatim juga mencatatkan performa positif yakni sepanjang Januari-Maret 2026, total kredit yang berhasil disalurkan mencapai Rp65,97 miliar dan aset perseroan berada di angka Rp101,06 triliun dengan laba bersih Rp377 miliar.

"Capaian ini merupakan hasil dari fokus perseroan dalam memperkuat fundamental bisnis. Ke depan, kami akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta mengembangkan bisnis secara selektif dan berkelanjutan," katanya.

Menurut Winardi, pencapaian ini tidak lepas dari berbagai terobosan strategis untuk mengakselerasi bisnis salah satunya melalui sinergi bersama UMKM serta digitalisasi yang membuat layanan menjadi lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.

"Kami optimis kinerja positif ini dapat terus terjaga hingga akhir tahun,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026