Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan transportasi udara berupa helikopter untuk mendukung agenda kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke sentra pengembangan komoditas kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan peninjauan ke lokasi pengembangan kakao merupakan bagian dari rangkaian agenda Wapres Gibran saat menghadiri Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV.

“Kami siapkan helikopter karena Wapres tidak hanya membuka kegiatan Pesparawi Nasional di Manokwari, tapi akan ke Manokwari Selatan melihat pengembangan tanaman kakao,” ujarnya.

Selain peninjauan kawasan pengembangan kakao, Dominggus juga meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menyiapkan kebutuhan dalam penanaman kakao secara simbolis oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Luas lahan pengembangan komoditas kakao tahap awal yang harus disiapkan kurang lebih 1.100 hektare dan selanjutnya akan ditingkatkan hingga 2.000 hektare sesuai permintaan dari Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan.

"Perlu disiapkan penanaman secara simbolis sebanyak 1.100 hektare dulu, dan pasti akan dikejar sesuai permintaan Bupati Mansel sebanyak 2.000 hektare," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan mengatakan, pemerintah kabupaten akan menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan sesuai arahan tim protokoler wakil presiden, termasuk jika ada agenda peninjauan langsung ke kebun kakao milik masyarakat.

Kunjungan Wapres Gibran menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi perkebunan kakao di Ransiki, Manokwari Selatan yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat.

"Kami siap menerima petunjuk dan kami juga akan menyiapkan apa yang nanti menjadi kebutuhan kehadiran wapres dan rombongan di Mansel," katanya.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat Forkopimda Papua Barat, kata dia, Pemerintah Kabupaten segera menggelar rapat koordinasi bersama unsur forkopimda setempat guna memastikan seluruh aspek teknis, pengamanan, dan pelayanan kunjungan berjalan lancar.

"Setelah rapat ini kami akan langsung mengumpulkan Forkopimda Mansel untuk membahas semua kebutuhan yang harus dipersiapkan," ujar Bernard.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menjajaki peluang kerja sama dengan investor asal Tiongkok untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WTE) senilai sekitar 300 juta dolar AS atau lebih dari Rp5 triliun.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan investor menunjukkan minat serius untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Skema investasi tersebut dirancang agar dapat meminimalkan beban pembiayaan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui dukungan pendanaan, teknologi, rekayasa, hingga sistem operasional dari mitra asal Tiongkok.

"Jumat (23/5) lalu saya bertemu dengan investor asal Tiongkok di Jakarta untuk membahas kerja sama pengelolaan sampah jadi energi hijau," ujarnya.

Dia menyebut pemerintah provinsi akan memberikan dukungan berupa percepatan perizinan, penyediaan lahan kurang lebih 5 hektare, serta penyediaan pasokan sampah sekitar 1.000 ton per hari sebagai bahan baku.

Sampah perkotaan nantinya diolah menjadi energi listrik yang selanjutnya dijual kepada PLN untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan skema pembagian keuntungan antara perusahaan dan pemerintah daerah.

"Kalau soal teknis pembagian keuntungan akan dibahas lebih rinci pada tahap berikutnya sebelum tanda tangan kerja sama," jelas Lakotani.

Dia menilai proyek tersebut memiliki potensi strategis karena tidak hanya menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, tetapi menambah pasokan energi ramah lingkungan, dan membuka lapangan kerja.

Keuntungan lainnya yang diperoleh dari kerja sama pengelolaan sampah antar lain, mendorong transfer penggunaan teknologi dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah.

"Investasi dimaksud bertujuan mendukung pengelolaan sampah dan penyediaan energi ramah lingkungan di Papua Barat," kata Lakotani.

Pertemuan itu dihadiri Pimpinan Huachuang Investment, Pimpinan CITIC Construction Indonesia, Executive Director Huachuang Investment Jasmine Li, serta Penasihat Khusus Gubernur Papua Barat Tony Aditya.

Delegasi investor dari Tiongkok dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Manokwari pada Juni mendatang guna melanjutkan pembahasan teknis awal untuk kerja sama sekaligus peninjauan lokasi yang disediakan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berencana melakukan kunjungan lanjutan ke Beijing untuk melanjutkan pembahasan tingkat tinggi sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama investasi lainnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat bersama Conch Group melakukan pembahasan terhadap rencana pengembangan investasi pada sektor energi terbarukan sekaligus peningkatan kapasitas industri semen yang beroperasi di wilayah Kabupaten Manokwari.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi komitmen Conch Group memperluas investasi energi terbarukan yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan.

"Konsep energi terbarukan dan industrialisasi yang dibahas dalam pertemuan di Kota Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok, Minggu (24/5), sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat," kata Lakotani.

Dia berharap penerapan konsep pengembangan investasi energi terbarukan dan industrialisasi berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengembangan investasi berbasis energi terbarukan dan hilirisasi industri harus berjalan maksimal seiring dengan komitmen pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Papua Barat.

"Kami juga berupaya agar setiap investasi bisa menciptakan efek berganda melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan UMKM," ujarnya.

Pimpinan Conch Group Yang menyebut pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendukung operasional pabrik semen yang lebih ramah lingkungan sekaligus menyediakan pasokan listrik dengan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Conch Group berkomitmen mendukung pengembangan investasi di Papua Barat melalui sektor industri dan energi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi semen guna mendukung pembangunan infrastruktur.

"Terima kasih atas kunjungan resmi Pemerintah Provinsi Papua Barat ke kantor pusat Conch sebagai langkah memperkuat hubungan kerja sama," ujarnya.

Menurut dia, Conch Group telah menyiapkan rangkaian agenda kerja sama dan investasi selama kunjungan Wakil Gubernur Papua Barat di Wuhu, Anhui, dan Shanghai yang berkaitan dengan forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) 2026.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Papua Barat dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Kunjungan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani ke kantor pusat Conch Group di Wuhu menjadi pertemuan perdana Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan pimpinan tertinggi perusahaan asal Tiongkok tersebut dalam rangka memperkuat peluang kerja sama investasi hijau dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan reposisi dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah penghasil migas.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, dalam keterangan tertulis, yang diterima di Manokwari, Jumat, mengatakan daerah penghasil migas selama ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, namun manfaat yang diterimanya belum optimal.

"Daerah penghasil migas tidak seharusnya hanya jadi objek penerima transfer dana, tetapi harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan dan bisnis migas di wilayahnya sendiri," kata saat Rakernas I Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) 2026 di Jambi, Kamis (7/5/2026).

Menurut dia, mekanisme penyaluran DBH migas yang kerap mengalami keterlambatan berdampak terhadap stabilitas fiskal daerah, sehingga perlu ada penguatan regulasi agar dana tersebut dapat dikelola lebih mandiri oleh pemerintah daerah.

Ketidaksesuaian data lifting migas dengan nominal transfer dana yang diterima, mempengaruhi kemampuan fiskal daerah penghasil dalam membiayai pembangunan sektor energi, infrastruktur dasar, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik.

"Kami mendorong supaya daerah penghasil migas itu memperoleh porsi DBH yang proporsional, supaya bisa menunjang program pembangunan di daerah," ucap Lakotani.

Selain mendorong reposisi DBH migas menjadi PAD, Lakotani juga meminta pemerintah pusat memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor energi melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

Rakernas I ADPMET 2026 mengambil tema "Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle Field, dan Pengembangan Modular Refinery".

Forum itu membahas sejumlah isu strategis, yaitu implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, optimalisasi participating interest (PI) 10 persen, keterbukaan data lifting dan cost recovery, serta peluang pembangunan kilang mini di daerah penghasil migas.

Rakernas juga merekomendasikan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperjuangkan alokasi gas melalui pemanfaatan teknologi mini LNG dan compressed natural gas (CNG) guna memperluas distribusi energi di wilayah penghasil migas.

Hasil Rakernas I ADPMET ini selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan pihak terkait lainnya sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional sektor migas.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui bimbingan teknis guna menghasilkan produk kreatif dan berdaya saing ekspor.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas pelaku UMKM menjadi langkah strategis memperkuat sektor ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan perdagangan luar negeri.

“Pengembangan produk UMKM berjalan maksimal, jika pelaku usaha punya kemampuan mengolah dan menciptakan produk bernilai tinggi,” ujar Dominggus.

Menurut dia, Papua Barat memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan, hingga produk olahan berbasis sumber daya alam yang dinilai dapat bersaing dengan produk lainnya di pasar global.

Potensi tersebut harus didukung dengan kemampuan dari masing-masing pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital, serta manajemen keuangan.

“Masih banyak pelaku UMKM hadapi kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, logistik, dan minim pemahaman tentang produk ekspor,” ujarnya.

Kepala Disperindag Papua Barat Bondan Santoso menjelaskan bahwa, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan produk yang semakin inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, antara lain tenaga ahli standardisasi produk ekspor Kementerian Perdagangan, perwakilan Bank Indonesia, akademisi, serta Bea Cukai Manokwari.

“Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM di Manokwari dan perwakilan dari sejumlah kabupaten di Papua Barat,” ucap Bondan.

Dia berharap, melalui peningkatan kapasitas, pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga berkembang menjadi eksportir yang mampu bersaing di pasar internasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM juga dibekali pemahaman terkait prosedur dan aturan ekspor agar mampu memenuhi standar pasar internasional,” ujar Bondan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat menawarkan proyek pengembangan Bandara Rendani, Manokwari, kepada investor asal Tiongkok guna mempercepat peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam siaran pers yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan ada sejumlah peluang investasi yang ditawarkan kepada investor Tiongkok, termasuk Bandara Rendani.

"Rabu (8/4/2026) kemarin kami sudah bertemu dengan investor asal Tiongkok di Jakarta, untuk tawarkan potensi investasi," ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan Bandara Rendani Manokwari menjadi salah satu program prioritas daerah yang mengalami penundaan selama beberapa tahun, sehingga perlu dibuka akses kepada investor luar negeri.

Pengembangan Bandara Rendani mencakup perpanjangan landasan pacu hingga 2.500 meter, pembangunan tiga garbarata, serta infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan kapasitas layanan penerbangan bagi masyarakat.

"Pengembangan Bandara Rendani sangat penting untuk memperkuat konektivitas, mendukung arus investasi dan distribusi logistik di Papua Barat," ujarnya.

Selain sektor kebandarudaraan, Dominggus juga memaparkan potensi investasi lainnya di Provinsi Papua Barat, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, serta optimalisasi potensi minyak dan gas bumi (migas).

Pemerintah provinsi turut menawarkan pengembangan industri etanol berbasis singkong sebagai bagian dari hilirisasi sektor pertanian kepada investor Tiongkok, sekaligus peluang kerja sama pendidikan vokasi dan layanan kesehatan.

"Ada potensi blok migas yang belum beroperasi dan rencana dilelang. Kemudian, pembangunan fasilitas cold storage untuk mendukung ekspor hasil ikan ke China melalui Shanghai," kata Dominggus.

Delegasi investor Tiongkok menyampaikan minat awal mendukung proyek pengembangan bandara dengan estimasi nilai sekitar Rp7 triliun yang akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok.

Investor Tiongkok juga menawarkan peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait pengolahan sampah dan pengembangan telekomunikasi berbasis satelit.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam forum ekonomi regional di Shanghai pada Mei 2026, termasuk promosi potensi investasi daerah dan penjajakan kerja sama lanjutan dengan investor strategis.

Pemerintah Provinsi Papua Barat juga diminta menyiapkan proposal proyek prioritas, khususnya di sektor kebandarudaraan dan telekomunikasi.

Turut hadir dalam pertemuan itu Direktur Doreka Foundation Toni selaku penghubung antara Pemprov Papua Barat dengan investor Tiongkok, Kepala DLHP Papua Barat, dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna membahas penguatan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.

Pertemuan, yang berlangsung di Jakarta, Kamis, itu bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Pembangunan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dominggus, melalui keterangan tertulis, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Ia menjelaskan Papua Barat memiliki potensi sumber daya lahan yang besar untuk pengembangan berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan, termasuk komoditas unggulan lokal.

Namun demikian, pengembangan pertanian menghadapi sejumlah tantangan, antara lain meningkatnya kebutuhan pangan, persaingan pemanfaatan lahan, serta masuknya produk pertanian dari luar Papua Barat yang berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi yakni keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, akses pembiayaan bagi petani kecil, serta dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi pangan.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengajukan dukungan kepada Kementerian Pertanian dalam bentuk kebijakan strategis, program prioritas, serta dukungan penganggaran guna memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di daerah.

"Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen," ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

"Penerapan mekanisasi dan teknologi tepat guna serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian turut menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor ini," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat juga menyampaikan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat sementara menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam yang akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Pemerintah daerah berharap adanya dukungan Kementan dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, penyediaan indukan ayam petelur dan pedaging, pembangunan rumah potong unggas, serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

"Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat semakin diperkuat guna mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Papua Barat," kata Dominggus.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperluas literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan melibatkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas untuk pemerataan pembangunan ekonomi.

Hal itu bertujuan agar masyarakat, terutama pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

"Perluasan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan memerlukan kolaborasi yang kuat dengan TPAKD di dua provinsi," kata dia.

Ia menjelaskan perluasan program edukasi dan literasi keuangan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan UMKM, pengenalan produk perbankan, sosialisasi keuangan digital, dan akses pembiayaan.

Keberadaan Kantor OJK Papua Barat di Manokwari dengan cakupan wilayah kerja hingga Papua Barat Daya bertujuan memastikan setiap program edukasi dan literasi layanan keuangan berjalan lebih terarah.

"Oleh karena itu, mulai tahun 2025 OJK resmi beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya," ujarnya.

Dia menjelaskan tentang optimalisasi program edukasi dan sosialisasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat sehingga dapat terhindar dari praktik keuangan yang tidak sehat.

Penguatan literasi keuangan juga menjadi upaya preventif meminimalkan maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Kalau pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan semakin baik, maka tingkat inklusi juga terus tumbuh," kata Mahendra.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berharap, OJK dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan karena akan menentukan arah keberlanjutan pengembangan sektor riil, termasuk UMKM.

Selain itu, akses produk dan layanan jasa keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas kredit karena membantu pelaku UMKM maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

"Supaya perekonomian masyarakat semakin meningkat, terutama yang berpenghasilan rendah juga mendapatkan akses pembiayaan yang sama," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meresmikan sekaligus mengukuhkan Budi Rahman sebagai Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025