IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pemerintah akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang spesifik untuk mengurus hambatan bisnis jika ada yang disebabkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pokja tersebut nantinya akan menjadi platform bagi para pelaku usaha untuk melaporkan hambatan-hambatan bisnis yang terjadi di lapangan.

"Saya tanya ke bawahan saya, ada hambatan atau tidak? aman, saya tanya lagi ke yang lain, tidak ada. Tapi kalau kita tanya ke pelaku usaha, kusut," kata Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Nantinya, pokja tersebut akan menggelar sidang atas aduan pelaku usaha terkait hambatan investasi yang dialami para pelaku usaha.

"Saya sudah memutuskan untuk mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang (Pokja) the bottlenecking. Kalau ada yang ragu, Purbaya memang tau hukum apa, memang dia bisa jadi hakim? saya sudah mensidangkan 600 an lebih kasus, selama 3 tahun, kemampuan hakimnya sudah setara Abu Nawas," kata dia.

Sebagai informasi, Purbaya pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 - Mei 2018).

Selanjutnya pada Mei 2018-September 2020, dia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dia juga pernah menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Dengan jabatannya tersebut, Purbaya kerap menyidang berbagai hambatan investasi di Indonesia. Bahkan selama periode 2016 sampai 2019, telah ditemui 193 kasus investasi dan berhubungan dengan investasi besar. Total investasi yang gagal akibat hambatan selama periode tersebut tembus Rp894 triliun.

"Kenapa saya sok berani, saya pernah punya pengalaman di Kemenko Maritim dan Investasi, dan Polhukam, kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan investasi besar senilai Rp894 triliun. Makanya investasi (diurus) ke Kemenko Maritim," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi, lewat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.

Purbaya berencana membuka meja pengaduan langsung bagi para pengusaha yang merasa dipersulit, baik oleh regulasi kementerian maupun persengketaan bisnis. Purbaya memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan.

"Nanti, hari Senin [1/12/2025] akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara mengadunya seperti apa, persyaratannya seperti apa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menampung sembarang keluhan. Pihaknya akan melakukan seleksi ketat untuk memilah kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat (quick wins) guna menjaga momentum investasi.

Tak main-main, Purbaya menargetkan proses persidangan atau mediasi masalah tersebut akan langsung digelar sepekan setelah mekanisme diumumkan. Dia berjanji akan memanggil semua pihak terkait, termasuk kementerian teknis apabila terbukti menjadi penghambat.

"Nanti kami panggil yang mengadu siapa, yang diadukan siapa. Kalau di pemerintah, kan kementeriannya mana yang menghambat program mereka. Sekarang kami bereskan nanti seperti itu," tegasnya.

Mediasi Sengketa B2B

Selain hambatan birokrasi pemerintah, Purbaya juga membuka pintu bagi penyelesaian sengketa antar-pelaku usaha (business to business/B2B). Dia mengakui bahwa gesekan antar-bisnis kerap terjadi dan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan.

"Bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering. Kami ada mekanisme juga, kami bereskan di situ, yang penting investasinya harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, jika dalam proses bedah masalah tersebut ditemukan adanya regulasi yang kontraproduktif maka Purbaya memastikan perbaikan aturan akan langsung dieksekusi melalui kelompok kerja yang tangani perihal peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau di situ ada peraturan yang mengganggu, nanti kami perbaiki lewat Pokja III-nya," pungkas Purbaya.

Susunan Satgas

Adapun, Satgas Percepatan Program Pemerintah telah terbentuk memiliki tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking. Pokja II ini yang akan menerima pengaduan para pengusaha dan menyelesaikannya.

Kemudian, Pokja III yang menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Adapun Satgas Percepatan Program Pemerintah diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).