IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyerapan anggaran hingga 31 Desember 2026 mencapai 97,48 persen.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026 setelah penajaman belanja meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Penambahan tersebut turut meningkatkan target fisik pembangunan sebanyak 7.952 unit rumah sehingga total target menjadi 414.212 unit.

Komposisi anggaran Kementerian PKP juga menunjukkan bahwa sebesar 92,67 persen dialokasikan untuk program-program fisik, meliputi untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penataan kawasan kumuh dan sanitasi, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), pembangunan Rumah Khusus, serta Rumah Susun.

Secara rinci, Program BSPS sebagai program prioritas nasional mendapatkan total anggaran mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari total pagu, yang ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi sebesar Rp918,13 miliar atau 7,33 persen dari total pagu anggaran.

Hingga 1 Juli 2026, realisasi belanja Kementerian PKP mencapai Rp2,604 triliun atau sebesar 25,27 persen dari pagu awal Rp10,31 triliun. Untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp497,94 miliar atau 54,23 persen, Program BSPS sebesar Rp1,906 triliun atau 22,25 persen, sedangkan program non-BSPS mencapai Rp200,57 miliar atau 24,41 persen.

“Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan resmi, Kamis (2/7/2026).

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang, Teddy Paul H. Siagian, memaparkan mekanisme pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap), mulai dari mekanisme teknis, spesifikasi bangunan, penyiapan lahan, hingga sebaran lokasi pembangunan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyampaikan soal realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun. Capaian tersebut menjadi dasar penambahan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Secara wilayah, Provinsi Jawa Tengah menjadi penyerap terbesar KUR Perumahan dengan nilai mencapai Rp4,6 triliun. Sementara itu, berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp10,55 triliun.

Untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), realisasi penyaluran subsidi perumahan telah mencapai 93.339 unit rumah. Berdasarkan bank penyalur, Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi yang terbesar dengan realisasi 45.726 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat penyaluran tertinggi sebanyak 38.855 unit, sedangkan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan realisasi FLPP terbesar, yakni mencapai 23.021 unit.

Sesditjen Kawasan Permukiman, Musrifah, menjelaskan terkait Program BSPS pada 2026 memperoleh alokasi sebanyak 400.000 unit yang dilaksanakan oleh tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Per Juli 2026, realisasi Program BSPS telah mencapai 22,25 persen atau sebanyak 88.635 penerima bantuan yang telah ditetapkan dan menerima pencairan bantuan. Selain itu, dipaparkan pula tahapan pelaksanaan Program BSPS mulai dari penetapan calon penerima hingga proses pembangunan rumah.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Dia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir tahun 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi juga menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," ujar Ardhi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat yang dilantik yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penggantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Dia mengatakan, para pejabat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam membaca risiko, serta berani mengambil keputusan strategis.

"Dalam kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam menghadapi membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," kata dia.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap dikelola secara hati-hati. Dia menekankan setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung program prioritas Presiden, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Kita tidak boleh bekerja hanya dengan logika administrasi," ujar Purbaya.

Selain itu, Purbaya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil para pejabat akan berdampak pada anggaran negara, pengelolaan aset, stabilitas ekonomi, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat.

"Karena itu, saya minta saudara memimpin dengan integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, saya ingin DJKN terus bergerak lebih maju. Selama ini DJKN sudah mencatat menjaga dan mengadministrasikan aset negara. Tapi saya ingin DJKN bisa lebih dari itu, menjadi strategik aset manajer dan regulator bagi negara," kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan meninjau sejumlah proyek strategis dan infrastruktur energi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek strategis dan fasilitas energi Pertamina berjalan andal dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Agenda diawali dengan peninjauan ke salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yakni Proyek New Grass Root Refinery (Proyek Pembangunan Kilang Baru) yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia dan diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mochamad Iriawan menekankan bahwa pembangunan NGRR Tuban menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia di masa depan. Karena itu, Pertamina terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana.

"Ini merupakan aset strategis nasional. Kehadiran saya di Tuban adalah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa," katanya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, dan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur.

FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa. Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) dengan kapasitas total 305.192 kiloliter (KL), yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM.

Dalam kunjungan tersebut, Iriawan menyaksikan langsung operasional FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari.

"Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja secara optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar agar tetap aman di berbagai wilayah," tuturnya.

Secara geografis, FT Tuban telah berkembang menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus), sekaligus menjadi simpul logistik lintas regional.

Jangkauan distribusinya melayani berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga Timor-Leste. Terkait Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur, Iriawan mengapresiasi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut yang memegang peran penting dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan mampu menyuplai 35 hingga 40 persen kebutuhan LPG nasional.

"Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat ketahanan pasokan LPG nasional," ujarnya.

Menutup kunjungan kerjanya, Iriawan juga memberikan arahan terkait pentingnya menjaga aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur jalur pipa yang menopang sekitar 58 persen penyaluran gas melalui Subholding Gas.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

IDXChannel - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga gas industri, khususnya gas alam cair (liquified natural gas atau LNG) menjadi USD13 per MMBTU. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi biaya produksi yang membutuhkan banyak gas, sehingga potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dihindari.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga LNG. Kebijakan ini membantu meredakan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari USD23 per MMBTU turun menjadi USD15. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi USD13 per MMBTU," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Said mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas PHK, perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Kendati demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi seperti PT Granito. Namun, dia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Dia menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Dia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi nonsubsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut meski berlaku secara nasional.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua tersebut bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang telah berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta.

Sebaliknya, saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan.

Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," tutur Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Dia menilai pemotongan PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut.

Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," kata Purbaya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Pemerintah akan menjadikan pengemudi ojek daring online (ojol) bagian dari pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

"Pemerintah akan mendorong seluruh pengemudi ojol menjadi bagian dari kelompok pelaku usaha mikro. Proses tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi ojol," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Rabu (1/7/2026).

"Secara otomatis mereka akan menjadi pengusaha mikro. Dan memang sebagian besar dari teman-teman asosiasi ojol juga mengharapkannya ke arah sana," lanjutnya.

Maman menegaska, persyaratan administratif, termasuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak akan menjadi fokus pada tahap awal implementasi kebijakan.

"Yang terpenting proses transisi ini berjalan dulu. Nanti pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak aplikator dengan pihak asosiasi ojol untuk mengatur dan menyiapkan semua sebaik mungkin," kata dia.

Pemerintah akan menyusun mekanisme teknis bersama perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi.

"Agar implementasi kebijakan berjalan lancar tanpa mengganggu ekosistem transportasi daring," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT PAL Indonesia mengekspor kapal perang Future Landing Dock (LD)-603 ke Fillipina. Hal ini menjadi bukti ketangguhan industri maritim Indonesia.

"Future LD-603 merupakan kapal pertama dari dua unit Landing Dock yang dipesan oleh Philippine Navy. Peluncuran LD-603 menjadi tonggak penting dalam keberhasilan proyek ekspor strategis PT PAL Indonesia," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, pembangunan lambung kapal berhasil diselesaikan hanya dalam waktu enam bulan melalui implementasi Industrial Maritime 4.0 (IM4) yang mengintegrasikan digitalisasi proses produksi, peningkatan efisiensi, serta pengendalian kualitas secara menyeluruh.

Penerapan teknologi ini memungkinkan percepatan proses pembangunan tanpa mengurangi standar kualitas yang dipersyaratkan pelanggan internasional.

Dia melanjutkan, Future Landing Dock merupakan generasi terbaru kapal angkut pendarat yang dirancang untuk mendukung berbagai spektrum operasi.

Mulai dari operasi amfibi, pengangkutan personel dan logistik, pengamanan wilayah maritim, hingga misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana atau Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR.

Setelah peluncuran, kapal akan memasuki tahapan outfitting, harbour acceptance test, dan sea acceptance test sebelum diserahkan kepada Philippine Navy.

Sementara itu, Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta mengapresiasi atas profesionalisme PT PAL Indonesia dalam memenuhi kebutuhan armada Philippine Navy.

"Kapal ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuannya dalam mengangkut personel, peralatan, dan logistik ke seluruh wilayah kepulauan Filipina," kata dia.

Selain itu, kapal ini juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung operasi amfibi, operasi keamanan maritim, serta misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

"Pengadaan Landing Dock merupakan investasi strategis bagi penguatan kemampuan maritim," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 mendekati separuh dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh dua digit.

"(Penerimaan pajak) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan berada di kisaran 23 persen.

DJP belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut. Hal ini disebabkan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir.

Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan proyeksi 45 persen, maka realisasi penerimaan pajak berada di kisaran Rp1.061 triliun.

Berdasarkan data terakhir, penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun. Realisasi itu tumbuh 22,1 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

PPN dan PPNBM melesat 41,3 persen menjadi Rp315,7 triliun serta PPh Badan tumbuh 23,9 persen menjadi Rp167,6 triliun. Dua komponen ini menjadi penopang utama pertumbuhan.

Kemenkeu menargetkan bahwa penerimaan pajak sepanjang 2026 bisa tumbuh 20,5 persen dibandingkan tahun lalu. Capaian tersebut lebih baik setelah penerimaan pajak mengalami kontraksi di 2025 sebesar 0,7 persen.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Pemerintah akan menjadikan pengemudi ojek daring online (ojol) sebagai pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, jika sudah menjadi pelaku UMKM makan pengemudi ojol ini bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Pengemudi ojol nantinya akan dimasukkan dalam kategori pelaku usaha mikro transportasi daring, dan berhak mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan melalui KUR, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha," kata Maman, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, pemerintah ingin memanfaatkan fleksibilitas waktu yang dimiliki pengemudi ojol untuk mendorong mereka mengembangkan usaha lain di luar layanan transportasi daring.

Pengemudi ojol, kata dia, tetap dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tetapi pada saat yang sama memperoleh kesempatan untuk membangun usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Maman menilai para pengemudi ojol telah memiliki modal dasar sebagai pelaku usaha karena menjalankan pekerjaannya secara mandiri, mulai dari memiliki kendaraan sendiri hingga menanggung biaya operasional secara mandiri.

"Selain akses pembiayaan, mayoritas pengemudi ojol juga berpotensi memperoleh fasilitas pembebasan pajak karena rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp500 juta per tahun," katanya.

Pemerintah berharap pengemudi ojol tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan transportasi daring, tetapi juga mampu mengembangkan usaha lain melalui berbagai program pemberdayaan.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Peruri mendukung ekonomi sirkular dengan menyulap limbah produksi menjadi produk bernilai.

Hal ini diwujudkan melalui booth sustainability yang memamerkan ragam program keberlanjutan perusahaan, khususnya inovasi pengelolaan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai guna tinggi di ajang Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 di Trans Convention Center, Bandung.

Keikutsertaan ini sejalan dengan visi Sunda Karsa Fest KKJ 2026. Sebagai agenda tahunan yang bertujuan memperluas ekonomi syariah sekaligus memperkuat peran Jawa Barat dalam kemajuan ekonomi nasional.

Salah satu inovasi utama yang disorot Peruri dalam pameran ini adalah pengelolaan limbah kertas berharga (security waste) menjadi paving block berkualitas.

"Partisipasi Peruri adalah wujud nyata bahwa keberlanjutan bisa dicapai melalui langkah konkret. Mulai dari pengelolaan limbah produksi secara bijaksana, pemanfaatan kembali material, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak," kata Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, prosesnya terkelola secara ketat dan aman sehingga limbah kertas dihancurkan dan dibakar melalui insinerator, kemudian abunya diolah dan dicampur dengan material lain hingga dicetak menjadi paving block.

Langkah inovatif ini tidak hanya menjaga standar keamanan informasi tingkat tinggi milik perusahaan, tetapi juga menekan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular.

"Tak hanya limbah kertas, Peruri juga memperkenalkan program Peruri WearCycle. Program ini merupakan inisiatif daur ulang seragam kerja lama yang sudah tidak terpakai menjadi berbagai produk baru yang bermanfaat," katanya.

Melalui inisiatif ini, kata dia, perusahaan sukses mengurangi potensi limbah tekstil sekaligus membuka ruang kolaborasi yang produktif bersama para pelaku UMKM.

"Kami percaya, inovasi berkelanjutan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat," lanjut dia.

Peruri juga mensosialisasikan serangkaian inisiatif hijau lainnya. Program tersebut meliputi pelestarian biodiversitas, efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED, operasional kendaraan listrik, pemanfaatan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, hingga optimalisasi aset berbasis konsep ramah lingkungan.

Melalui partisipasi ini, Peruri kembali mempertegas komitmennya dalam menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Sektor manufaktur Indonesia masuk ke dalam fase kontraksi pada Juni 2026. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P mencatat PMI Manufaktur Indonesia berada pada level 46,9 atau turun dari 50,0 pada Mei 2025. Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mencatat dua kali penurunan manufaktur Indonesia dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026.

Adapun penyebab utama penurunan pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. Pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun. Pelaku industri mengaitkan penurunan tersebut dengan melemahnya daya beli yang dipicu tekanan harga.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada pesanan ekspor baru, yang tercatat paling tajam sejak Agustus 2021. Tren negatif permintaan mendorong perusahaan menurunkan output selama empat bulan berturut-turut dan paling tajam sejak April 2025. Penurunan kebutuhan produksi dan permintaan juga menghambat ketersediaan stok, sehingga stok barang jadi menurun selama dua bulan berjalan dan pada laju lebih cepat dibandingkan Mei 2026.

Produsen barang juga menurunkan jumlah tenaga kerja lebih banyak pada Juni. Laju PHK tergolong solid namun merupakan yang paling besar sejak September 2021. Pada saat yang sama, aktivitas belanja bahan baku turun selama empat bulan berturut-turut dan pada laju tercepat sejak Agustus 2021. Beberapa perusahaan mencatat bahwa kenaikan harga bahan baku dan kendala pasokan juga menghambat aktivitas pembelian.

“Tekanan harga tetap berada pada level yang sangat tinggi. Produsen kembali melaporkan lonjakan biaya rata-rata akibat kenaikan harga bahan baku. Inflasi biaya menjadi yang tertinggi kedua dalam sejarah survei dan mendorong kenaikan harga jual pabrik paling tinggi dalam hampir 13 tahun,” ujar Usamah alam laporannya, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, tingkat inflasi harga jual merupakan yang paling besar sejak September 2013. Tekanan harga dilaporkan juga berperan pada tertundanya rantai pasok pada Juni.

Meski demikian, tingkat keyakinan pelaku usaha terhadap prospek 12 bulan mendatang membaik dibandingkan Mei dan mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan. Optimisme didorong oleh harapan tekanan harga akan berkurang, sehingga membantu mendorong penjualan dan pertumbuhan output.

(NIA DEVIYANA)