KEMENTERIAN Lingkungan Hidup menyatakan telah menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil setelah banjir besar dan longsor melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan keputusan penghentian kegiatan usaha diambil setelah melakukan inspeksi udara dan verifikasi lapangan. Dari temuan di lapangan, kata dia, aktivitas industri di kawasan hulu DAS berpotensi memperbesar risiko longsor dan banjir Sumatera. “Mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Hanif mengatakan telah memanggil tiga perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru. Mereka adalah PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta.

Menurut dia, kawasan Batang Toru dan Garoga merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis yang penting. Karena itu, setiap aktivitas industri harus tunduk pada standar ketat perlindungan lingkungan.

Hanif menyatakan audit lingkungan akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha, terutama dengan intensitas hujan di Batang Toru yang kini mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Ia membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memperparah dampak bencana.

Bentang Alam DAS Batang Toru tahun 2025 (Sumber: Google Map)

“Pemulihan lingkungan harus dilakukan dalam pendekatan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan dan menilai dugaan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Ia juga akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan, perizinan usaha, dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, alur sungai, dan hulu DAS. “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Perlindungan masyarakat dari bencana yang dapat dicegah adalah prioritas,” kata Hanif.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan hasil pemantauan udara memperlihatkan adanya pembukaan lahan masif untuk berbagai kegiatan, seperti tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan PLTA. Ia mengatakan pengawasan akan diperluas mencakup seluruh wilayah Batang Toru, Garoga, dan DAS penting lainnya di Sumatera Utara.

Saat ini pemeriksaan lapangan masih berlanjut dan daftar perusahaan yang diperintahkan menghentikan operasi masih dapat bertambah. “Dari udara terlihat jelas tekanan terhadap DAS semakin besar. Material kayu dan erosi turun dalam jumlah besar ketika hujan ekstrem terjadi,” ujar Rizal.

MENTERI Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq sudah mengidentifikasi sumber utama yang memperparah banjir Sumatera, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut). "Kami mengidentifikasi sedikitnya tiga sumber utama yang memperparah banjir," kata Hanif yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengutip Antara, Sabtu, 6 Desember 2025.

Ia menyebutkan tiga sumber tersebut adalah kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan listrik tenaga air yang masif, dan aktivitas penambangan emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. "Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan," ucapnya.

Untuk memastikan langkah penanganan berbasis data, Menteri Hanif memaparkan identifikasi awal dilakukan melalui kombinasi pantauan udara dan pemeriksaan langsung di titik yang diduga menambah beban limpasan air. Penjelasan itu disampaikan Hanif untuk menggambarkan kondisi faktual di hulu DAS yang kini berada dalam tekanan tinggi akibat beragam aktivitas pemanfaatan ruang.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ketika ditemui di Taman Mini Indonesia Indah, 20 Oktober 2025. Tempo/M. Faiz Zaki

Selain itu, kawasan hulu juga didominasi oleh hamparan luas lahan pertanian, baik lahan kering maupun lahan basah yang turut mempengaruhi kemampuan tanah menyerap air hujan.

Kementerian Lingkungan Hidup sedang memverifikasi di lapangan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh temuan dapat diikuti dengan tindakan korektif yang presisi. Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tapi harus melihat keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.

Ia menekankan pola curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini harus menjadi acuan baru dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. “Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. Dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250, bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan review kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” kata Hanif.

Sejalan dengan itu, KLH memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir dan longsor, termasuk dua perusahaan yang diinspeksi mendadak di Batang Toru. Setiap kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai kini diverifikasi ulang terhadap izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang. Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi menambah risiko bencana.

Hanif Faisol masih melakukan verifikasi lapangan secara langsung terhadap perusahaan lainnya yang terindikasi berkontribusi signifikan pada tekanan lingkungan sehingga memperparah bencana banjir Sumatera.