KEMENTERIAN Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sudah memanggil delapan perusahaan di Sumatera Utara. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari banjir Sumatera, khususnya di Sumatera Utara.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti kegagalan pengelolaan lingkungan yang diduga memicu banjir dan longsor di Sumatera Utara atau Sumut. “Langkah ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan mengenai aktivitas operasional yang diduga berkaitan dengan terjadinya banjir, sekaligus memastikan pemenuhan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan hidup," kata Hanif mengutip situs Kementerian Lingkungan Hidup, Senin, 15 Desember 2025.

Ia menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pelaku usaha yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keselamatan masyarakat. Hanif menekankan pemanggilan ini bukan sekadar klarifikasi, melainkan upaya intensif untuk meminta keterangan manajemen. Selain itu, kementerian juga memverifikasi seluruh dokumen perizinan lingkungan dan memastikan kepatuhan atas kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini dijalankan.

Delapan perusahaan yang dipanggil adalah PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri. Lalu PT Teluk Nauli, PT North Sumatera Hydro Energy, PT Multi Sibolga Timber, dan PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Batang Toru atau PTPN.

Dalam proses awal, KLH telah menemukan sejumlah indikasi dan dugaan pelanggaran serius soal pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan. Beberapa temuan awal menunjukkan adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan di luar batasan persetujuan lingkungan, kegagalan perusahaan dalam menjaga areal konsesi dari aktivitas perambahan liar, hingga lemahnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai lalai dalam mengendalikan erosi dan air larian (run-off). Hal itu berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat ditemui di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, 28 Oktober 2025. Tempo/M. Faiz Zaki

“Untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum dan data teknis yang tidak terbantahkan, KLH/BPLH akan melakukan pendalaman lanjutan yang komprehensif. Pendalaman ini melibatkan kolaborasi dengan tim ahli independen, termasuk ahli hidrologi, geospasial, kerusakan lahan, dan model banjir,” tutur Menteri Hanif.

Pendekatan berbasis bukti ilmiah (scientific evidence) ini menjamin proses klarifikasi dan penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu juga menjadi dasar kuat dalam menentukan kewajiban pemulihan lingkungan maupun sanksi tegas bagi entitas korporasi yang terbukti melanggar.

“Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan demi menjamin pemulihan lingkungan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan usaha,” kata Hanif. Menurut dia, penegakan hukum lingkungan akan mengedepankan rasa keadilan.

Lebih lanjut, Menteri Hanif menyatakan pemanggilan 8 korporasi ini menegaskan komitmen KLH/BPLH untuk terus memperkuat pengawasan, mendorong transparansi, dan akuntabilitas para pelaku usaha. “Ini adalah pesan keras bagi korporasi. Lingkungan bukanlah objek yang bisa dikorbankan demi profit,” ucap Hanif.

PENGELOA tambang emas Martabe di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, PT Agincourt Resources (PTAR), siap memenuhi panggilan Kementerian Lingkungan Hidup pada Senin, 8 Desember 2025. Agincourt dipanggil soal dugaan aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah pada 26 November lalu.Sekretaris Perusahaan Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Pemeriksaan tersebut, kata dia, meliputi verifikasi data dan klarifikasi terkait aktivitas perusahaan. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi sebelum ada hasil resmi,” ujar Katarina saat dihubungi, Ahad, 7 Desember 2025.Menurut Katarina, Agincourt telah menghentikan seluruh kegiatan operasional menyusul surat pemberitahuan dari kementerian. Ia mengatakan perusahaan sejak awal telah memfokuskan sumber daya pada dukungan tanggap darurat di lokasi bencana, bahkan sebelum perintah penghentian itu diterbitkan.

Agincourt sebelumnya membantah tudingan bahwa kegiatan mereka berkaitan dengan banjir bandang. Perusahaan menyatakan lokasi tambang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu, sementara bencana terjadi di DAS Aek Ngadol dan Sungai Garoga yang tidak memiliki hubungan hidrologis langsung.Katarina mengklaim, pemantauan internal perusahaan tidak menemukan jejak material kayu di DAS Aek Pahu yang menyerupai temuan kayu gelondongan yang menyumbat aliran banjir di wilayah terdampak. “Efek sumbatan kayu di dua jembatan Garoga mencapai titik kritis pada 25 November sekitar pukul 10.00, yang memicu perubahan mendadak alur sungai,” kata dia.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mempertanyakan klaim Agincourt yang menyebut wilayah operasinya tidak berhubungan dengan DAS Garoga. Manajer Advokasi Walhi Sumatera Utara Jaka Kelana Damanik menilai perluasan area tambang Agincourt patut dicermati sebagai faktor risiko.

Ia merujuk pada dokumen AMDAL Agincourt tahun 2020 yang memuat rencana pembukaan lahan 583 hektare dan penebangan 185.884 pohon untuk ekspansi tambang. “Hasil investigasi kami menunjukkan ekspansi itu sudah berjalan. Kerusakan hutan jelas meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang,” kata Jaka.Ia menambahkan, konsesi Agincourt mencakup sejumlah anak sungai yang mengalir ke Sungai Batang Toru dan sebagian lainnya bersinggungan dengan DAS Garoga. “Tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Analisis hidrologis harus menyeluruh,” ujarnya.Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan telah menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu DAS Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil setelah banjir besar dan longsor melanda wilayah tersebut pada awal Desember 2025.Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan keputusan penghentian kegiatan usaha diambil setelah melakukan inspeksi udara dan verifikasi lapangan. Dari temuan di lapangan, kata dia, aktivitas industri di kawasan hulu DAS berpotensi memperbesar risiko banjir dan longsor.“Mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.Hanif mengatakan telah memanggil tiga perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru di antaranya Agincourt untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta.Menurut dia, kawasan Batang Toru dan Garoga merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis yang penting. Karena itu, setiap aktivitas industri harus tunduk pada standar ketat perlindungan lingkungan.Hanif menyatakan audit lingkungan akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha, terutama dengan intensitas hujan di Batang Toru yang kini mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Ia membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memperparah dampak bencana.“Pemulihan lingkungan harus dilakukan dalam pendekatan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan dan menilai dugaan pelanggaran hukum,” ujarnya.Ia juga akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan, perizinan usaha, dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, alur sungai, dan hulu DAS. “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Perlindungan masyarakat dari bencana yang dapat dicegah adalah prioritas,” kata Hanif.Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan hasil pemantauan udara memperlihatkan adanya pembukaan lahan masif untuk berbagai kegiatan, seperti tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan PLTA.Ia mengatakan pengawasan akan diperluas mencakup seluruh wilayah Batang Toru, Garoga, dan DAS penting lainnya di Sumatera Utara. Saat ini pemeriksaan lapangan masih berlanjut dan daftar perusahaan yang diperintahkan menghentikan operasi masih dapat bertambah. “Dari udara terlihat jelas tekanan terhadap DAS semakin besar. Material kayu dan erosi turun dalam jumlah besar ketika hujan ekstrem terjadi,” ujar Rizal. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah yang terdampak banjir dan longsor paling parah di Provinsi Sumatera Utara yang menerjang pada Rabu, 26 November 2025. Banjir dan longsor di Sumatera Utara juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Nias, dan Kota Gunung Sitoli dan Sibolga. Selain di Sumatera Utara, banjir besar dan tanah longsor melanda Aceh dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB per Sabtu, 6 Desember 2025, total korban meninggal akibat bencana ekologis di tiga provinsi tersebut mencapai 914 jiwa, sementara ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang.Rinciannya, korban meninggal di Aceh tercatat 359 jiwa, di Sumatera Utara 329 jiwa, dan di Sumatera Barat 226 jiwa. Adapun total korban hilang dari tiga provinsi tersebut mencapai 389 orang.Bencana ini berdampak luas pada 51 kabupaten/kota di Pulau Sumatra. Hingga hari ini, sedikitnya 121 ribu rumah dilaporkan rusak. Selain itu, 1.100 fasilitas umum, 270 fasilitas kesehatan, 509 fasilitas pendidikan, 338 rumah ibadah, 221 gedung pemerintahan maupun perkantoran, serta 405 jembatan turut hancur diterjang banjir dan longsor.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup menyatakan telah menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil setelah banjir besar dan longsor melanda wilayah tersebut pada November 2025.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan keputusan penghentian kegiatan usaha diambil setelah melakukan inspeksi udara dan verifikasi lapangan. Dari temuan di lapangan, kata dia, aktivitas industri di kawasan hulu DAS berpotensi memperbesar risiko longsor dan banjir Sumatera. “Mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Desember 2025.

Hanif mengatakan telah memanggil tiga perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru. Mereka adalah PT Agincourt Resources, PTPN III, dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember di Jakarta.

Menurut dia, kawasan Batang Toru dan Garoga merupakan ekosistem strategis yang memiliki fungsi ekologis yang penting. Karena itu, setiap aktivitas industri harus tunduk pada standar ketat perlindungan lingkungan.

Hanif menyatakan audit lingkungan akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha, terutama dengan intensitas hujan di Batang Toru yang kini mencapai lebih dari 300 milimeter per hari. Ia membuka kemungkinan proses pidana apabila ditemukan pelanggaran yang memperparah dampak bencana.

Bentang Alam DAS Batang Toru tahun 2025 (Sumber: Google Map)

“Pemulihan lingkungan harus dilakukan dalam pendekatan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan dan menilai dugaan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Ia juga akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan, perizinan usaha, dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, alur sungai, dan hulu DAS. “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Perlindungan masyarakat dari bencana yang dapat dicegah adalah prioritas,” kata Hanif.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan hasil pemantauan udara memperlihatkan adanya pembukaan lahan masif untuk berbagai kegiatan, seperti tambang, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pembangunan PLTA. Ia mengatakan pengawasan akan diperluas mencakup seluruh wilayah Batang Toru, Garoga, dan DAS penting lainnya di Sumatera Utara.

Saat ini pemeriksaan lapangan masih berlanjut dan daftar perusahaan yang diperintahkan menghentikan operasi masih dapat bertambah. “Dari udara terlihat jelas tekanan terhadap DAS semakin besar. Material kayu dan erosi turun dalam jumlah besar ketika hujan ekstrem terjadi,” ujar Rizal.

PT Agincourt Resources (PTAR) menilai narasi yang mengaitkan operasional tambang emas Martabe dengan banjir bandang di Tapanuli Selatan merupakan kesimpulan yang prematur dan tidak tepat. Perusahaan pun menyampaikan hasil telaah terhadap peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan.

PTAR menyoroti Siklon Senyar yang menyebabkan curah hujan tinggi di wilayan Tapanuli Selatan. Perusahaan mengklaim banjir bandang diakibatkan oleh ketidakmampuan alur Sungai Garoga dalam menampung laju aliran massa banjir. “Hal ini dipicu oleh efek penyumbatan masif material kayu gelondongan di Jembatan Garoga I dan Jembatan Anggoli (Garoga II),” tulis manajemen PTAR dalam keterangan resmi pada Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Agincourt Resources, perusahaan beroperasi di sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu yang secara hidrologis terpisah dari DAS Garoga. Perusahaan pun mengklaim aktivitas PTAR di DAS Aek Pahu tidak berhubungan langsung dengan bencana di Garoga.

Selain itu, Agincourt juga mengklaim bahwa investigasi lebih lanjut melalui pengamatan udara menggunakan helikopter di kawasan hulu Sungai Garoga menguatkan argumen sumber penyebab banjir. Di titik pengamatan yang berada di sub DAS Garoga, didapatkan bukti visual terjadinya longsoran secara masif di tebing-tebing alur Sungai Garoga, termasuk di kawasan hutan lindung.

Menurut manajamen, longsoran-longsoran tersebut menjadi sumber langsung dari sebagian besar material lumpur dan batang-batang kayu yang ditemukan di Sungai Garoga. “Namun demikian, temuan ini masih merupakan indikasi awal, kajian lebih lanjut diperlukan untuk secara lengkap mencari sumber penyebab lainnya,” ucap manajemen.

Walhi Sumatera Utara mempertanyakan klaim Agincourt yang membantah keterkaitan antara banjir bandang dengan operasional tambang. Menurut Manajer Advokasi Walhi Sumatera Utara Jaka Kelana Damanik, operasi dan perluasan area tambang PTAR patut dicermati dalam konteks bencana ini.

"Lokasi utama PTAR berada di Kecamatan Batang Toru, sangat dekat dengan Sungai Batang Toru dan tidak jauh dari lokasi banjir. Hal ini bisa dilihat secara jelas dari peta," ujar Jaka saat dihubungi. Ia mengatakan berdasarkan dokumen Analisi Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) PTAR tahun 2020, perusahaan mencantumkan rencana pembukaan lahan seluas 583 hektare serta penebangan 185.884 pohon sebagai bagian dari ekspansi tambang.

Jaka mengatakan hasil investigasi Walhi menunjukkan perluasan lahan tersebut sudah dilakukan. Kerusakan hutan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko banjir bandang di wilayah ini. Jaka menambahkan, konsesi PTAR mencakup sejumlah daerah aliran anak sungai, termasuk yang mengalir ke sungai Batang Toru. "Ada juga yg mengalir ke DAS Garoga, jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi. Itu analisis kami," ujarnya.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

DUA ekor Siamang (symphalangus syndactylus) bergelantungan di dahan pohon setinggi 20 meter, yang tumbuh di hutan lebat Batang Toru, Sibolga, Sumatera Utara, pada Kamis siang, 20 November 2025. Salah satu dari mereka menggendong anaknya, yang lain nampak sedang memakan buah di pohon tersebut. Tak lama kemudian beberapa primata lain juga terlihat bergelantungan, sebelum kemudian lenyap di tengah lebatnya hutan.

Pemandangan itu bisa dilihat dengan teleskop maupun teropong dari Stasiun Riset Bidang Lingkungan Hutan Tropis dan Keanekaragaman Hayati yang dibangun oleh PT Agincourt Resources (PTAR) di kawasan konservasi Hutan Batang Toru. PTAR adalah perusahaan pengelola kawasan Kontrak Karya pertambangan emas Martabe seluas 130.252 hektare di Sibolga. Stasiun riset itu dikelola oleh Agincourt bersama para peneliti yang tergabung dalam Biodiversity Advisory Panel (BAP), entitas yang bertugas melakukan analisa atas perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah pertambangan Martabe.

"Anda sangat beruntung bisa melihat mereka. Jarang sekali mereka bisa terlihat di siang hari," kata Anggota BAP Agincourt Resources Sri Suci Utami Atmoko kepada Tempo dan dua jurnalis lain yang mengunjungi stasiun riset Martabe. Suci, Doktor dan Pakar Konservasi Primata dari Universitas Nasional, Jakarta, bertanggung jawab di stasiun riset tersebut bersama beberapa ahli lain, antara lain Onrizal, Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Menurut Onrizal, keberadaan siamang dan primata lain menandakan ekosistem hutan yang masih baik. Kondisi ini menjadi indikator perlindungan keanekaragaman hayati yang bersinggungan dengan kawasan pertambangan. Primata di sana, menurut dia, relatif "sejahtera" karena memiliki tempat hidup sekaligus pasokan pakan yang dari pepohonan yang tumbuh di sana. Salah satunya adalah shorea ovalis atau meranti, yang buah dan biji buahnya menjadi makanan primata di rimba Batang Toru.

Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). wikipedia.org

Selain Siamang, Batang Toru menjadi rumah bagi primata lain seperti monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), Cek-cek (Presbytis Sumatrana), dan Orang Utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis). Jenis yang terakhir, kata Suci, termasuk hewan langka yang dilindungi dengan status "Critically Endangered" atau terancam punah. "Mereka adalah spesies endemik hutan ini yang populasinya paling sedikit dibandingkan orang utan jenis lain," kata dia.

Menurut Suci, populasi Orang Utan Tapanuli di Batang Toru tersisa 17 ekor. Karena itu keberadaan stasiun riset yang diisi para biolog dari berbagai kampus dan relawan warga lokal menjadi penting. Baik untuk penelitian, pemantauan, hingga perlindungan satwa-satwa langka seperti Orang Utan Tapanuli.

Proyek Riset Miliaran Rupiah

Stasiun Riset Keanekaragaman Hayati Martabe beroperasi pada Februari 2025. Fasilitas ini terdiri dari bangunan dua tingkat, yang terdiri dari ruang utama, beberapa kamar, dan laboratorium. Stasiun berdiri di atas lahan kurang lebih 500 meter persegi, dilengkapi dengan menara pemantau dan sejumlah kamera untuk menangkap pergerakan satwa di rimba Batang Toru. Pembangunannya menelan biaya Rp 10 miliar, belum termasuk biaya operasi tahunan.

Menurut Wakil Presiden Direktur PTAR Ruli Tanio, stasiun riset ini adalah salah satu inisiatif strategis dan komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan memperkuat upaya konservasi di tengah aktivitas pertambangan. "Melalui langkah ini, PTAR menegaskan posisi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, visioner, dan berorientasi pada keberlanjutan," kata dia ketika ditemui di Kompleks Pertambangan Martabe.

PTAR mengoperasikan tambang seluas 635 hektare yang diperkirakan memiliki cadangan 6,1 juta ounce emas dan 59 juta ounce perak. Tambang ini adalah bagian dari konsesi Kontrak Karya seluas 130.252 hektare yang dipegang PTAR, bagian dari grup Astra International. Selain tiga tambang emas, PTAR memiliki fasilitas pengolahan mineral di Kompleks Martabe dengan kapasitas produksi 7 juta ton per tahun untuk menghasilkan 200 ribu ounce emas dan 2 juta ounce perak per tahun.

Kawasan pertambangan inilah yang berada dekat dengan Hutan Batang Toru, yang menjadi kawasan konservasi Orang Utan dan fauna lain. Pada Februari 2025, Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bersama Satya Bumi dan organisasi lain yang tergabung dalam Aliansi Tolak Tambang Martabe (Lantam) mengumpulkan petisi, menolak ekspansi tambang Martabe.

Ketika itu, Direktur Walhi Sumatera Utara Rianda Purba menyatakan kekhawatiran atas dampak lingkungan di ekosistem Batang Toru akibat perluasan tambang emas Martabe. Menurut pantauan Walhi, dalam 15 tahun terakhir, deforestasi telah meluas hingga lebih dari 114 hektare di sekitar tambang itu. "Tambang emas Martabe terletak di jantung ekosistem Batang Toru, yang merupakan habitat terakhir bagi Orang Utan Tapanuli," kata dia pada 27 Februari lalu. Para aktivis juga mempersoalkan rencana PTAR membuka lokasi pembuangan material sisa tambang atau tailing, yang akan menambah dampak buruk pada ekosistem Batang Toru.

Soal penolakan tersebut, Ruli Tanio mengakui jika selama ini aktivitas pertambangan seringkali dipandang sebagai "perusak lingkungan" dan mengancam kelestarian ekosistem hutan. Padahal, kata dia, PTAR sudah mengupayakan berbagai strategi, termasuk dengan menetapkan kawasan konservasi yang jauh lebih luas dari area tambang, demi menjamin kelestarian lingkungan di sekitarnya. Termasuk melalui kerja sama dengan para ahli dalam BAP, yang menjadi mekanisme kontrol perusahaan dalam kegiatan operasi sehari-hari. BAP, menurut Ruli, memberikan jalan tengah agar operasi tambang selaras dengan aspek-aspek perlindungan lingkungan.

Ruli memberi contoh peran BAP dalam menentukan area pembuangan material sisa tambang atau tailing. Semula, PTAR memilih area di kawasan timur kompleks tambang sebagai sarana penampungan tailing padat, dengan pertimbangan dekat dengan kawasan tambang. "Biaya pengangkutan material pun lebih murah," ujar dua. Namun para ahli di dalam BAP melarang upaya tersebut karena kawasan timur adalah hutan yang padat dengan populasi satwa maupun vegetasi langka. PTAR kemudian mengubah rencana dengan menetapkan kawasan penampungan tailing baru yang jaraknya jauh dari tambang. "Kami tetap memilih itu meski biayanya tinggi," Ruli berujar.

Saat ini PT Agincourt Resources menetapkan 2.000 hektare wilayah dalam Kontrak Karya sebagai kawasan "biodiversity refugia" yang akan dikelola secara aktif dalam jangka panjang. Kawasan ini berfungsi sebagai zona penyangga penting dan koridor ekologis yang mendukung keberlangsungan satwa liar, termasuk primata langka. Proyek lain yang digarap PTAR adalah nursery atau fasilitas penyemaian bibit tanaman. Nantinya, kata Ruli, tanaman-tanaman ini akan dipakai untuk merehabilitasi lahan bekas tambang. "Setelah operasi tambang berakhir, mungkin satu dekade lagi, kawasan ini akan kembali menjadi hutan," kata Ruli.