PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu (19/4), harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192 ribu per tabung atau turun sebesar Rp12 ribu per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga gas minyak cair (LPG) ukuran 12 kg alias Bright Gas menjadi Rp228.000 yang berlaku mulai Sabtu (18/4/2026). Harga itu naik dari semula Rp192.000 per tabung.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga baru gas elpiji merah muda tersebut merupakan harga jual eks-agen untuk pengisian ulang alias refill yang berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

“Untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar,” tulis Pertamina dikutip dari laman tersebut.

Pertamina Patra Niaga kemudian menjelaskan bahwa nominal tersebut juga telah mencakup margin agen, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara terperinci, harga LPG 12 kg sebesar Rp228.000 berlaku antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Jawa Timur. Harga yang sama juga ditetapkan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, harga LPG 12 kg yang lebih tinggi diterapkan di luar Pulau Jawa, yakni pada rentang Rp230.000 hingga Rp285.000 per tabung.

Kecuali free trade zone (FTZ) Batam dengan harga Rp208.000 per tabung, elpiji Bright Gas dibanderol tertinggi Rp285.000 yang berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku (Ambon), dan Provinsi Papua (Jayapura).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa harga LPG 12 kg nonsubsidi bakal mengikuti dinamika pasar. Namun, dia memastikan bahwa harga LPG 3 kg tidak akan naik.

Dia menuturkan, pemerintah bakal menjamin harga gas melon subsidi itu tetap di bawah harga eceran tertentu (HET). Sebab, LPG 3 kg diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.

"Kalau yang subsidi [harga] tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi. Karena itu adalah perintah presiden dan perintah juga aturan," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).